06.11.2014 Views

pedoman tata naskah dinas kementerian pekerjaan umum bab i ...

pedoman tata naskah dinas kementerian pekerjaan umum bab i ...

pedoman tata naskah dinas kementerian pekerjaan umum bab i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

) Surat Edaran<br />

- 20 -<br />

1) Pengertian<br />

Surat Edaran adalah kebijakan Menteri dan/atau pejabat Eselon I<br />

atas nama Menteri yang berisi pengefektifan pelaksanaan<br />

peraturan perundang-undangan atau pengaturan yang terkait<br />

dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang dilaksanakan di<br />

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah,<br />

Institusi terkait lainnya, dan/atau masyarakat.<br />

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan<br />

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Surat<br />

Edaran adalah Menteri Pekerjaan Umum dan dapat dilimpahkan<br />

kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat<br />

Edaran.<br />

3) Susunan<br />

a) Kepala<br />

Bagian Kepala Surat Edaran terdiri dari:<br />

(1) kop <strong>naskah</strong> <strong>dinas</strong>, berisi gambar lambang negara/logo<br />

instansi dan nama jabatan/instansi, ditulis dengan huruf<br />

kapital, diletakkan secara simetris;<br />

(2) kata Kepada Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang<br />

dikirimi Surat Edaran;<br />

(3) tulisan surat edaran, dicantumkan di bawah lambang<br />

negara/logo instansi, ditulis dengan huruf kapital secara<br />

simetris;<br />

(4) kata nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;<br />

(5) kata tentang, dicantumkan di bawah kata Surat Edaran<br />

ditulis dengan huruf kapital secara simetris;<br />

(6) rumusan judul Surat Edaran, diletakkan di bawah kata<br />

tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris.<br />

b) Batang Tubuh<br />

Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri dari:<br />

(1) alasan tentang perlunya dibuat Surat Edaran;<br />

(2) peraturan perundang-undangan atau <strong>naskah</strong> <strong>dinas</strong> lain<br />

yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran;<br />

(3) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap<br />

mendesak.<br />

c) Kaki...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!