pedoman tata naskah dinas kementerian pekerjaan umum bab i ...

- 4 -
BAB II
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
A. Naskah Dinas Arahan
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok
atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam
penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa
produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
1. Naskah Dinas Pengaturan
Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas Peraturan yang dapat
memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria.
a) Peraturan Menteri
Adapun jenis dari Peraturan Menteri terdiri dari Pedoman, Petunjuk
Pelaksanaan, dan Prosedur Tetap/Prosedur Operasional Standar.
1) Pengertian
Peraturan Menteri adalah ketentuan pelaksanaan dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau mandiri, memuat
aturan yang mengikat secara umum dan memiliki daya laku
terhadap unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, institusi
terkait, dan/atau masyarakat.
2) Materi Muatan
Materi muatan Peraturan Menteri dapat digunakan sebagai
pedoman di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum,
kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, institusi terkait,
dan/atau masyarakat.
3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
Peraturan adalah pejabat pimpinan tertinggi instansi (Menteri
Pekerjaan Umum).
4) Susunan...