Pengelolaan sumberdaya hutan di era ... - Terry Sunderland

More documents

Recommendations

Info

78 Pengelolaan sumberdaya hutan di era desentralisasi yang lebih nyata serta ketidakpastian yang dihadapi selama ini. Perencanaan oleh karena itu menjadi bagian kecil dari rencana tata guna lahan yang dilakukan oleh kelompok kerja di tingkat kabupaten. Guna mencapai tujuan tersebut, dengan demikian pendekatan alternatif terhadap perencanaan tata guna lahan harus dilakukan berdasar hal-hal sebagai berikut: 1. Menghubungkan pengetahuan dan pengalaman lokal serta aspirasi yang ada pada berbagai kelompok ke dalam perencanaan tata guna lahan serta pengambilan keputusan secara formal (termasuk di antaranya adalah diskusi tentang hak kepemilikan). 2. Membangun kapasitas adaptasi para pimpinan serta institusi yang ada melalui komunikasi yang lebih baik serta penyertaan para pengguna lahan dan pengelola lahan tingkat lokal; membangun mekanisme transparansi sangat diperlukan. 3. Memanfaatkan kerangka sistem untuk memahami tata guna lahan sebagai suatu proses dan antisipasi terhadap perubahan. Melakukan identifikasi terhadap pendorong adanya perubahan dan membangun skenario berbagai pilihan tata guna lahan, termasuk di dalamnya timbal balik antara berbagai tujuan. 4. Melakukan analisis dan intervensi pada berbagai tingkatan, termasuk di tingkat provinsi serta tingkat nasional. 5. Membangun kapasitas melalui berbagai kegiatan dan prosedur yang bersifat eksplisit. Kelima prinsip tersebut di atas memungkinkan perencanaan sebagai suatu aktivitas yang bermakna bagi semua pihak (Forester 1989:120) dan bukannya sebagai alat birokrasi ataupun alat untuk mengedepankan keinginan kelompok tertentu. Menghubungkan pengetahuan lokal, pengalaman dan aspirasi ke dalam perencanaan formal tata guna lahan Rencana tata guna lahan hanya akan menjadi laporan semata dan tidak dimanfaatkan GIS nya apabila tidak diintegrasikan ke dalam pemerintahan lokal yang ada dan apabila tidak dibarengi dengan rasa memiliki para pihak pada berbagai tingkatan. Masyarakat luas dalam hal ini perlu menuntut terciptanya transparansi perencanaan dan memiliki akses terhadap dokumen yang mana tahapan proposal sampai dengan final mudah diperoleh serta dibaca. Masukan dari publik harus dimunculkan dan didukung dengan pendanaan yang jelas oleh pemerintah kabupaten untuk memperoleh kejelasan akan hak dan penggunaan terhadap perencanaan tata guna lahan. Membangun kepemimpinan dan institusi dengan kapasitas yang adaptif berdasarkan komunikasi dan keterlibatan para pengguna dan pengelola lahan setempat Kepemimpinan harus siap untuk mengambil kesempatan, secara cepat merespon adanya ancaman serta secara bijaksana menyeimbangkan berbagai timbal-balik. Tersedianya komunikasi yang terbuka melalui berbagai macam saluran, serta dukungan terhadap transparansi komitmen memungkinkan masyarakat untuk mempertanyakan, mendiskusikan serta bertukar informasi tentang kesesuaian dari suatu perencanaan yang disusun serta kemungkinan untuk melakukan penyesuaian. Komunikasi pada situasi yang sensitif dan kritis perlu dijalani demi memenuhi struktur pemerintahan lokal. Menggunakan sistem kerangka untuk memahami penggunaan lahan sebagai suatu proses dan mengantisipasi perubahan Penatagunaan lahan kemungkinan akan sesuai dengan kondisi saat dibuatnya, di mana pada kondisi yang tidak menentu dan perubahan terjadi begitu cepat maka perencanaan akan bersifat situasional. Pemahaman terhadap perubahan yang mungkin terjadi atau perspektif sistem akan membuat para pengambil keputusan semakin memiliki perhatian terhadap bentuk-bentuk perubahan yang mungkin terjadi serta upaya untuk menghadapinya (Prato 2007). Metode pemahaman berbasis sitem mampu mengakomodasi pengetahuan masyarakat lokal maupun menggambarkan secara sederhana perubahan yang terjadi guna melengkapi peta yang ada. Analisis serta intervensi pada berbagai tingkatan Rencana tata guna lahan pada akhirnya akan difokuskan pada skala unit analisis tertentu. Di Malinau fokus tersebut diambil pada tingkat kabupaten, yang ditentukan oleh keputusan penggunaan lahan di tingkat operasional serta dipengaruhi oleh adanya keputusan di tingkat provinsi dan nasional. Dengan demikian, diperlukan adanya analisis dan intervensi di berbagai level atau tingkatan (Sayer dan Campbell 2004). Sebagai implikasinya adalah bahwa perencana di tingkat kabupaten perlu didukung dengan perencanaan yang dilakukan di tingkat desa. Selain itu, mereka perlu menyeimbangkan pandangan dan perspektif para pihak di tingkat yang berbeda, serta melakukan pendekatan di tingkat yang lebih atas dan
Bab 6. Perencanaan interaktif tata guna lahan 79 memfasilitasi berbagai pihak untuk secara bersamasama mengambil suatu kesepakatan. Kapasitas eksplisit serta prosedur untuk membangun kapabilitas Upaya untuk memperbaiki perencanaan umumnya dilakukan melalui fokus kegiatan teknis dan melupakan adanya kelemahan kapasitas untuk melakukan perbaikan tersebut. Pada kondisi ketika pengambilan keputusan untuk tata guna lahan telah didelegasikan, diperlukan sistem pemerintahan yang mendukung ke arah transparansi serta sensitivitas dan pembangunan kapasitas di antara para pengambil keputusan (Lloyd dan Peel 2007). Kapasitas perlu dibangun baik di lingkup pemerintahan maupun masyarakat sipil, termasuk di dalamnya nara sumber dari universitas atau LSM yang dapat memberikan pelatihan dan komunikasi. Prinsip-prinsip yang berlaku CIFOR melakukan penelitian aksi di Malinau guna mendukung terjadinya koordinasi berbagai kegiatan penggunaan lahan oleh para pengguna. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada kurun waktu 1998 sampai dengan 2005 bersama-sama dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten serta masyarakat untuk menghasilkan proses perencanaan secara interaktif. Pada bagian ini akan diberikan berbagai contoh dari proses yang dilakukan dengan cara menerapkan lima prinsip utama sebagai berikut. Menghubungkan ketrampilan praktis masyarakat lokal, pengetahuan serta pengalaman berbagai kelompok ke dalam bentuk formal tata guna lahan dan pengambilan keputusan Para peneliti berupaya untuk menjembatani pandangan masyarakat desa dengan pihak pemerintah dengan cara memvisualisasikan prioritas penggunaan lahan dengan keputusan penggunaan lahan. Seperti halnya di tempat lain, pihak pemerintah Malinau menganggap bahwa pandangan masyarakat lokal menghambat upaya pembangunan dan cenderung mengabaikan pandangan tersebut. Dengan bekerja bersama-sama masyarakat serta membantu masyarakat untuk mempresentasikan idenya, para peneliti berhasil mengungkap nilai di balik pandangan tersebut serta menjadikannya sebuah legitimasi. Masalah tata batas merupakan tantangan utama yang muncul di Malinau seiring dengan dilakukannya desentralisasi yang memungkinkan untuk memberikan kompensasi kayu, tambang serta hak akses yang memungkinkan pemerintah kabupaten memaksimalkan kompensasi gugatan atas lahan dan sumberdaya alam di dalamnya. Adanya kompetisi maupun koalisi yang dilakukan berbagai kelompok etnis di Malinau mempersulit upaya pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan hak kepada berbagai kelompok masyarakat. Adanya formalisasi hak mengakibatkan adanya pihak yang dimenangkan serta dikalahkan, di mana pemerintah kabupaten mengkhawatirkan terjadinya konflik antar etnis serta kehilangan dukungan politis. Tim peneliti CIFOR memfasilitasi masyarakat desa dengan membantu pemetaan partisipatif tata batas desa sebanyak 2000 dari 21 desa, guna membangun gugatan yang akan dinegosiasikan dengan pihak pengusaha dan pemerintah daerah (Anau dkk. 2001). Meskipun peta yang dihasilkan kurang sempurna untuk menyelesaikan persoalan yang ada, di samping tidak memuat hak penggunaan, ia mampu menjadi alat praktis untuk mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat serta berfungsi menjembatani kebutuhan formal perencana dengan kenyataan masyarakat sehari hari. Para peneliti selanjutnya mencermati bagaimana akses para anggota masyarakat tergantung pada jaringan sosial yang ada. Para individu memperoleh akses terhadap jejaring yang luas melalui jaringan yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh hubungan antar etnis serta antar desa. Pemetaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi tata batas desa serta batas lainnya dalam hal ini tidak bisa dilakukan mengingat jejaring yang ada saling tumpang-tindih dan saling terkait satu sama lain (Gambar 1). Dengan demikian diperlukan adanya alokasi hak secara formal guna melihat praktek yang ada serta memungkinkan terjadinya fleksibilitas bagi masyarakat untuk meneruskan hak informal yang sudah melembaga di dalam masyarakat. Dengan semakin meningkatnya ancaman untuk melakukan konversi lahan, menjadi semakin jelas bahwa pemerintah kabupaten semakin tidak mempedulikan persepsi masyarakat setempat terhadap lanskap serta mengabaikan nilai yang diberikan terhadap lokasi dan jasa tertentu (Sheil dkk. 2006; Lynam dkk. 2006; Cunliffe dkk. 2006). Sebagai contoh, masyarakat setempat menghormati pemukiman yang sudah lama serta kebun buah dan menginginkan agar tempat-tempat tersebut dilindungi dari kegiatan pembalakan serta terjadinya kerusakan. Desa yang lama mewarisi nilai secara turun temurun dan menyimpan pohon buah-buahan yang melimpah seperti contohnya durian (Durio spp.), kelapa (Cocos nucifera), nangka (Artocarpus
Page 1:
Pengelolaan sumberdaya hutan di era
Page 4 and 5:
© 2009 Center for International Fo
Page 6 and 7:
Singkatan BD BPS CIFOR dbh dpl FAO
Page 8 and 9:
Kata pengantar Pada tahun belakanga
Page 11 and 12:
1 Pendahuluan Hutan penelitian Mali
Page 13 and 14:
Bab 1. Pendahuluan 3 Bab 6. Makalah
Page 15 and 16:
Bab 1. Pendahuluan 5 Hidrologi Ada
Page 17:
Bab 1. Pendahuluan 7 2000 dan 2002.
Page 20 and 21:
10 Pengelolaan sumberdaya hutan di
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 37 and 38: 3 Mengkaji pentingnya konservasi da
Page 39 and 40: Bab 3. Mengkaji pentingnya konserva
Page 55: Bab 3. Mengkaji pentingnya konserva
Page 58 and 59: 48 Pengelolaan sumberdaya hutan di
Page 75 and 76: 5 Memfasilitasi kerjasama di masa t
Page 77 and 78: Bab 5. Memfasilitasi kerjasama di m
Page 85 and 86: 6 Perencanaan interaktif tata guna
Page 87: Bab 6. Perencanaan interaktif tata
Page 91 and 92: Bab 6. Perencanaan interaktif tata
Page 97 and 98: 7 Pembalakan ramah lingkungan Manfa
Page 99 and 100: Bab 7. Pembalakan ramah lingkungan
Page 113: Bab 7. Pembalakan ramah lingkungan
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 149 and 150:
10 Konservasi hidupan liar di kawas
Page 151 and 152:
Bab 10. Konservasi hidupan liar di
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
11 Kembali ke pepohonan hutan Diet
Page 163 and 164:
Bab 11. Kembali ke pepohonan hutan
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
12 Menuju pengelolaan hutan lestari
Page 185 and 186:
Bab 12. Menuju pengelolaan hutan le
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 194:
I N T I M U N G Desentralisasi meru
show all

Pengelolaan sumberdaya hutan di era ... - Terry Sunderland

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?