Menekan Angka Korban Pernikahan Menyimpang - Kemenag Jatim

Menekan Angka
Korban Pernikahan Menyimpang
Banyak jalan menuju pernikahan
“menyimpang”. Setelah kisah Syech
Puji, peristiwa Aceng Fikri, juga cerita
Eyang Subur, masih diperpanjang lagi
oleh tragedi anggota DPRD Sampang
yang melakukan nikah-kilat terhadap
sembilan ABG. “Ini ironi sekali.
Di saat DPR RI menggodok pasal pidana
kumpul kebo dalam RKUUHP,
ada modus baru perkawinan kilat
yang justru dipraktekkan oknum DP-
RD,” tukas Drs. H. Abd. Salam, SH,
MH mengelus dada.
Maraknya nikah kilat, nikah sirri,
nikah muth’ah atau sejenisnya, tutur
Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo
ini, sesungguhnya dipicu dari
kesalahpahaman masyarakat dalam
memahami hukum syar’i. “Itu hanya
Drs. H. Abd. Salam, SH, MH
penghalusan istilah ‘zina’ agar pelaku
tidak dicemooh masyarakat. Sebab
mereka tampak seolah-olah masih
berpegang pada norma agama,” sungutnya.
Bagi pria kelahiran Pasuruan 12
April 1957 ini, kehalalan hubungan
seksual hanya melalui pernikahan
yang bertujuan mewujudkan kehidupan
sosial yang tenang dan damai,
sakinah mawaddah wa rahmah (QS.
ar-Rum: 21). “Ajaran ini tidak bisa direalisasikan
dalam perkawinan kilat.
Sebab pelaku yang tertangkap pasti
malu, gelisah, tidak sakinah. Itulah
pertanda bahwa perbuatannya tidak
baik dan dosa,” tukas suami Aslikhati
yang dikaruniai empat anak ini menjelaskan.
Lulusan S1 Fak. Syari’ah IAIN
Sunan Ampel dan Fak. Hukum Universitas
Bondowoso ini menerangkan,
bahwa perkawinan mempunyai
dimensi psikologis. Sang mempelai
harus bersatu-padu, saling memiliki,
saling menjaga, saling melindungi,
saling mencintai dan menyayangi.
“Semua itu tidak ada dalam perkawinan
kilat. Yang ada hanya mengejar kepuasan
sesaat dan kemudian membayar,”
sindirnya.
Dari dimensi sosiologis, dengan
perkawinan seseorang mempunyai
status baru sebagai anggota masyarakat
yang utuh. Sementara pelaku
kawin kilat, senantiasa sembunyisembunyi
dan malu bersosialisasi.
“Ini gejala kehidupan sosial yang tidak
sehat dan tak sesuai dengan fitrah
menusia,” tukas jebolan pesantren
Darul Hikmah Sawahan Mojosari
Drs. Shofrowi, SH, MH
ini menandaskan.
Solusinya, tutur pria yang juga
pernah nyantri di pesantren Persis
Bangil dan Darul Arqom Wonocolo
Surabaya ini, adalah dengan menggunakan
konsep maslahat dan maqoshidus
syari’ah. “Kedua hal ini
perlu dijadikan pusat acuan untuk
merekonstruksi fikih perkawinan,”
usulnya.
Dengan demikian, terang alumnus
S2 Institut Bisnis Law And Management
(IBLAM) Jakarta ini, landasan
fikih yang dianut tidak semata legal-formal.
Pernikahan harus mempertimbangkan
tujuan disyari’atkannya
perkawinan itu sendiri. Maka
langkah awal yang harus ditempuh
untuk menekan “pernikahan menyimpang”,
adalah dengan memperbaharui
pemahaman masyarakat mengenai
status hukumnya. “Juga menerapkan
sanksi sebagai shock terapi bagi pelaku
pelanggaran UU Perkawinan agar
tidak ada korban yang terus berjatuhan,”
pintanya.
Praktek pernikahan “menyimpang”,
tutur Drs. Shofrowi, SH, MH,
modusnya hampir sama. Mereka melakukannya
dengan mendatangkan
seseorang yang dianggap sebagai
modin untuk menikahkan. Bahkan
yang lebih parah – seperti kasus anggota
DPRD Sampang – dilakukan di
dalam mobil dan tanpa seorang wali.
Usai melaksanakan “malam pengantin”
langsung menceraikan. “Apapun
alasannya, ini perbuatan yang sangat
tidak patut dan menyalahi hukum pernikahan,”
tandasnya.
Yang membuat pria kelahiran Salatiga
4 Maret 1955 ini tak habis pikir,
perbuatan nista semacam itu justru
banyak dipraktikkan oleh publik figur
dan pemegang kekuasaaan. “Padahal
mereka bukanlah orang bodoh yang
buta terhadap hukum,” tukasnya dengan
nafas tersengal.
Praktek menyimpang semacam
itu, sambung Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Agama (PTA) Surabaya ini,
selama ini berlindung di balik hukum
agama – terutama yang berbau khilafiyah.
Dalam Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal
2 ayat 1 menyebutkan; bahwa perkawinan
itu sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama.
“Tapi ayat ini kan masih ada ayat lanjutan
yang menyatakan; tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku,”
sanggahnya dengan mimik serius.
Berpijak dari UU perkawinan
tersebut, lanjutnya, tiap perkawinan
harus dicatatkan di depan Petugas
Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan
Agama (KUA). Adapun perceraian
harus dilakukan di depan pengadilan
agama (PA). “Jadi, setiap pernikahan
dan perceraian harus dibuktikan dengan
bukti formil,” tegasnya dengan
suara meninggi.
Memang dalam ilmu fiqih, ketika
syarat rukun nikah terpenuhi meski
tanpa dicatatkan, pernikahan sudah
sah. Bahkan talak cukup dengan mengucapkan
kata cerai, sudah beres.
“Tapi sebagai warga negara kita tentu
harus mematuhi hukum yang ada di
negara ini. Dan sebagai warga beragama
kita wajib menjalankan syariat
MPA 321 / Juni 2013
15

DR. Hj. Hasniah Hasan, M.Si
16 MPA 321 / Juni 2013
Drs. H. Sudjak, M.Ag
agama,” tuturnya.
Humas Pengadilan Tinggi Agama
(PTA) Surabaya inipun menghimbau,
agar kita tak mempertentangkan
antara hukum agama dengan hukum
negara. Sebab memang tak ada pertentangan
antara keduanya. “Yang selama
ini justru sering mempertentangkan,
adalah orang-orang yang hanya
ingin meraup kepentingan sesaat dan
sangat personal,” ungkapnya.
Kecenderungan pernikahan-kilat
atau kawin-cerai, menurut DR. Hj.
Hasniah Hasan, M.Si, sesungguhnya
dipicu banyak faktor. Pertama, karena
faktor ikut-ikutan. Mereka mengikuti
yang lagi ngetrend. Dengan begitu
mereka tidak malu-malu untuk mengungkapkan
secara demonstratif.
Kedua, karena pemahaman agama
yang belum pada taraf dijadikan
sebagai bahan rujukan dalam berperilaku
sehari-hari. Kalau mereka menjadikan
agama sebagai pedoman di
dalam berperilaku, tentu tidak akan
menyembunyikan pernikahannya.
Rasulullah sendiri menyuruh untuk
mewartakan kepada khalayak agar tidak
menimbulkan fitnah.
Faktor ketiga, ketika memasuki
hidup berumah tangga mereka tanpa
persiapan. Mereka tidak tahu fungsi,
peran, kewajiban dan tanggung jawab
sebagai mempelai. Dan yang keempat,
dalam memasuki pintu pernikahan
niatnya tidak mantap sebagai
ibadah mencari ridlo Allah. “Jadi, komitmen
untuk menikah itu hampirhampir
tidak ada. Hanya menginginkan
kesenangan sesaat atau sifatnya
coba-coba saja,” paparnya.
Kalau mereka sadar bahwa menikah
itu ibadah, kata perempuan kelahiran
10 Juni 1947 ini, pasti tidak akan
mempermainkan wanita dengan hobi
kawin-cerai – meski mereka memberikan
nafkah. “Hidup berumah tangga
itu tak hanya membutuhkan uang saja.
Ada hal lain yang harus terpenuhi
selain duit,” tandasnya.
Untuk melanggengkan mempelai
pasangan, tutur Kabag Pembinaan
Keluarga Sakinah dan Kewanitaan
Masjid Nasional Al Akbar Surabaya
ini, sebenarnya Dirjen Binbaga Islam
telah mengeluarkan instruksi pada
tanggal 10 Desember 2009 yang isinya:
jangan melayani calon pengantin
kalau dia belum mengikuti kursus
calon pengantin.
Dengan mengikuti kursus calon
pengantin, menurut dosen Pascasarjana
Unmuh Surabaya ini. akan dapat
memberikan bekal bagi calon pengantin
untuk mengarungi bahtera rumah
tangga. Semisal tentang manajemen
rumah tangga, prosedur pernikahan,
psikologi perkawinan, mengenal konflik
rumah tangga dan solusinya, peran
anak dalam membentuk keluarga
sakinah, pendidikan agama, dan juga
kesehatan reproduksi. “Kalau suscatin
ini efektif, insya Allah angka perceraian
di Jawa Timur akan dapat ditekan,”
tandasnya.
Yang terpenting, simpulnya, niat
menikah itu harus baik. Kalau niatnya
untuk menyakiti, maka nikahnya menjadi
haram. Berniatlah untuk ibadah
dan mencari ridla Allah. “Saya yakin,
kalau komitmennya kuat, tidak akan
terjadi kawin cerai-kawin cerai,” tuturnya.
“Sebab kalau dia yakin apapun
yang terjadi dalam berumah tangga
semata mencari ridlo Allah, bagaimana
mungkin sampai hati kawin
cerai-kawin cerai,” kata Widyaswara
Utama Kementerian Agama Prov. Jatim
ini bernada tanya.
Sedangkan Drs. H. Sudjak,
M.Ag lebih menunjuk pada soal krisis
akhlak dan moralitas. Pasalnya, tingkat
perceraian yang akhir-akhir ini
mengalami lonjakan yang cukup tinggi,
salah satunya dikarenakan persoalan
akhlak dan moralitas. “Biasanya
terungkap lantaran tidak ada kecocokan
antar suami-istri secara terusmenerus,”
katanya memberikan contoh.
“Ketidakcocokan itulah yang
menyebabkan pertikaian antar suamiistri,”
terangnya.
Kemerosotan akhlak dan moralitas
itu bisa berupa perselingkuhan.
“Orang yang berselingkuh itu menunjukkan
imannya lemah. Mereka
lupa pada komitmen pernikahan, yakni
kesetiaan pada pasangan baik dalam
keadaan susah maupun senang,”
katanya mengingatkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur ini
menyatakan, bahwa terjadinya perilaku
kawain-cerai bisa pula dipicu faktor
ekonomi. Baik karena kekurangan atau
berkelebihan ekonomi. Orang yang
tiba-tiba memperoleh rizki melimpah,
biasanya punya keinginan macammacam.
Dia mengira dengan uang akan
dapat membeli segalanya. Begitu
sebaliknya, ekonomi yang pas-pasan
kerap bikin panik dan bingung, lantas
menjurus pada percekcokan yang
menjadi pemicu perceraian.
Kementerian Agama, tutur mantan
Kepala Biro AKKU IAIN Sunan
Ampel Surabaya ini, sebenarnya punya
BP4 yang fungsinya menjadi
konsultan dan mediator bagi keluarga
yang bermasalah. Dulu ketika o-
rang mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama, selalu diarahkan terlebih
dahulu ke BP4. Namun karena
perubahan struktur organisasi pemerintah,
Pengadilan Agama kini masuk
dalam ranah Mahkamah Agung. “Itulah
yang menyebabkan fungsionalisasi
BP4 tidak berjalan sebagaimana
mestinya,” ucapnya menyayangkan.
Meski demikian, tutur pendiri
STAIBA Purwoasri Kediri ini, dalam
hal penegakan akhlak dan moralitas
pihaknya tetap mengupayakan seoptimal
mungkin. Dirinya meminta, agar
syiar agama lebih ditingkatkan lagi.
Baik yang secara langsung di masyarakat,
maupun dakwah yang melalui
media. “Ini akan terus kami lakukan
hingga kapanpun agar dapat membentengi
diri kita, keluarga kita, generasi
kita, sehingga bangsa ini terselamatkan
dari murka Allah karena merajalelanya
amoral seperti bangsabangsa
yang terdahulu,” tuturnya.•
Laporan:
Anni Athi’ah, Muhammad
Hisyam, Dedy Kurniawan,
Supriyanto (Surabaya).