bab iv prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd)

More documents

Recommendations

Info

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Jurnal pada SKPD a. Mencatat pengembalian belanja pada periode berikutnya, Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5jt Cr. Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah Rp5jt b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode/tahun berikutnya Dr. RK PPKD Rp5 jt Cr. Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah Rp5 jt Jurnal pada PPKD Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode berikutnya. Dr. Kas di Kas Daerah Rp5 jt Cr. RK SKPD Rp5 jt Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya Contoh : Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada tahun yang sama di SKPD, kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Maret 2009 diketahui dan diakui pada tanggal 10 April tahun yang sama. SKPD PPKD Dr. RK PPKD Rp5jt Dr. Kas di Kas Daerah Rp5jt Cr. Tunjangan Gaji Rp5jt Cr. RK/SKPD Rp5jt Jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pengeluaran kas maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Keluar (JKM) - PPKD. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran IV.2. Sedangkan untuk mencatat transaksi yang tidak melibatkan Kas di Kas Daerah maka digunakan Jurnal Umum. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran IV.3. Pemerintah Kabupaten Bandung 66
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan E.3 Posting ke Buku Besar Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5. Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun belanjanya berupa Jenis Belanja, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Belanja. F. AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari: penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah. Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari: pembentukan dana cadangan penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman (utang) pemberian pinjaman daerah. Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya Pemerintah Kabupaten Bandung 67
Page 1 and 2: Manual Sistem dan Prosedur Akuntans
Page 9: Manual Sistem dan Prosedur Akuntans
Page 35: Manual Sistem dan Prosedur Akuntans

bab iv prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?