Preview - Kementerian Negara Koperasi dan UKM

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,
kecil dan menengah (KUMKM) agar mampu menjadi pelaku utama dalam perekonomian
nasional. Upaya dan langkah-langkah strategis pemberdayaan KUMKM akan terus dilaksanakan
secara sistimatis, konsisten dan berkesinambungan pada masa mendatang. Untuk itu, perlu
dikaji lingkungan strategis yang akan mempengaruhi proses pemberdayaan KUMKM yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada masa mendatang.
A. KEKUATAN
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Koperasi dan UKM
berperan sebagai koordinator perumusan kebijakan nasional dan pelaksanaan
kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM di Indonesia, sehingga diharapkan
dapat berperan aktif dalam pemberdayaan koperasi dan UKM di Indonesia.
Sinergi kebijakan dengan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha dan
masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan koperasi dan
UMKM.
Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai dan anggaran pembangunan yang
cukup memadai merupakan sumberdaya utama Kementerian Koperasi dan UKM
untuk memberdayakan proses pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia.
Komitmen Pimpinan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menegakkan
birokrasi yang efisien dan efektif serta akuntabel menjadi kunci kekuatan
Kementerian Koperasi dan UKM. Di samping itu, dukungan politik dari
masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif menjadikan Kementerian
Koperasi dan UKM lebih mudah mensinergikan sumberdaya yang ada di
masyarakat dan dunia usaha untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM di
Indonesia.
B. KENDALA
Secara umum kendala yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UKM adalah
terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang persebarannya kurang
merata dan kurang memadai. Adanya gap kompetensi pegawai dengan
perkembangan dinamika masyarakat, dan belum adanya sistem jenjang karir
yang jelas dan belum adanya sistem kompensasi PNS yang berbasis kinerja
17

menjadi salah satu kendala untuk memaksimalkan potensi Kementerian Koperasi
dan UKM dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya perspektif pimpinan instansi
pemerintah dan dunia usaha mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM di
Indonesia. Adanya perspektif yang seolah-olah pemberdayaan koperasi dan
UMKM semata-mata urusan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kendala
utama dalam mensinergikan potensi dan sumberdaya untuk pemberdayaan
koperasi dan UMKM di Indonesia.
C. PELUANG
Pulihnya perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
selama tahun 2005 - 2009 mendatang yang diperkirakan tumbuh lebih baik daripada
tahun 2000 - 2003, akan membuka berbagai peluang usaha baru, terutama bagi
KUMKM. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan makin meningkatkan daya beli dan
keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta jumlah penduduk yang sangat
besar, berarti pasar dalam negeri akan berkembang lebih besar sehingga memberi
peluang untuk menumbuhkan usaha nasional, terutama bagi KUMKM. Ketersediaan
tenaga kerja yang mutunya makin meningkat serta sumber daya alam yang beraneka
ragam merupakan pula peluang untuk menghasilkan produksi yang lebih beragam
dan kompetitif.
Adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan
masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang makin berkeadilan dan
transparan serta komitmen membangun sistem ekonomi yang lebih demokratis
berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan akan menciptakan lebih banyak peluang
baru bagi pemberdayaan KUMKM.
Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik disertai perimbangan keuangan yang
lebih adil akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk
memberdayakan KUMKM di daerahnya sebagai motor penggerak perekonomian
daerah. Pemerintah Daerah dengan kedekatannya dengan permasalahan pelaku
ekonomi di wilayahnya diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tepat untuk
memberdayakan KUMKM, sehingga akan dapat menciptakan iklim berusaha yang
kondusif dan dukungan perkuatan bagi KUMKM.
Perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri
dan jasa menciptakan peluang bagi KUMKM terutama di bidang agrobisnis,
agroindustri, kerajinan industri, dan industri-industri lainnya di mana KUMKM dapat
berfungsi sebagai sub kontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar. Perubahan
orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan
18

dan industri yang berbasis sumber daya alam terutama pertanian, kehutanan,
kelautan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang
bagi tumbuh dan berkembangnya KUMKM.
Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin tinggi, dan makin terbukanya
perekonomian dunia, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara
terutama dalam konteks ASEAN dan APEC juga akan menciptakan peluang baru
bagi KUMKM, sehingga dapat meningkatkan peranannya sebagai penggerak utama
pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan
penciptaan lapangan kerja baru.
Meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat akan arti
pentingnya KUMKM dalam pereko-nomian nasional akan meningkatkan komitmen
dan pemihakannya dalam pembangunan nasional. Hal ini didukung oleh pranata
konstitusi dan aturan pelaksanaannya (GBHN, UU Usaha Kecil, UU Perkoperasian,
dan UU Propenas) yang memberikan prioritas pembangunan ekonomi pada KUMKM
dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.
Berbagai keterbatasan KUMKM dalam mengakses sumberdaya produktif telah
menjadikan KUMKM sebagai usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel. Fleksibilitas
usaha KUMKM untuk beralih usaha dari satu sektor ke sektor lain menjadi kekuatan
KUMKM dalam mempertahan kelangsungan hidup dan mengembangkan usahanya.
Fleksibilitas inilah yang sering menjadikan KUMKM menjadi kekuatan inovasi dan
stabilisator dalam pembangunan ekonomi nasional.
KUMKM dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian nasional
mengingat kandungan impornya rendah dan keterkaitannya antar sektor relatif tinggi.
Di samping itu, KUMKM umumnya bergerak di sektor padat karya yang memerlukan
investasi yang relatif rendah dengan ICOR rendah dan lag waktu yang singkat,
sehingga upaya mendorong pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih cepat.
D. ANCAMAN
Adanya agenda neo liberalisasi dari dunia internasional akan mengancam upaya
pemberdayaan KUMKM. Liberalisasi perdagangan yang tanpa batas akan
mengancam upaya pemberdayaan usaha KUMKM, seperti: paha ayam impor,
pakaian bekas impor dan sejenisnya.
Bertambahnya pelaku pasar multinasional yang sangat inovatif dan mampu
menyajikan produk dan layanan yang lebih baik, maka pelaku ekonomi termasuk
KUMKM menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar dalam negeri dan
internasional. Penegakan hukum yang belum efektif juga akan menjadi ancaman,
yang terbukti dengan maraknya peredaran barang impor ilegal, seperti: impor
19

gula ilegal, beras ilegal, produk lainnya yang umumnya telah dihasilkan oleh
KUMKM di Indonesia.
Pemberdayaan KUMKM menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas
sumberdaya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan
dan rendahnya produktivitas serta daya saing KUMKM. Kendala itu mempengaruhi
kemampuannya dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha. Kinerja
KUMKM selain dipengaruhi oleh kualitas SDMnya dan ketersediaan berbagai faktor
produksi yang dibutuhkan juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan infrastruktur
yang memadai. Infrastruktur di sektor transportasi, telekomunikasi, pasokan air bersih
dan listrik masih terbatas penyebarannya.
Keterbatasan akses KUMKM kepada sumberdaya produktif menjadi kendala untuk
pemberdayaan usaha KUMKM secara cepat dan berkesinambungan. Kendala ini
akibat struktur perekonomian nasional yang penuh dengan ketimpangan dalam
penguasaan dan alokasi sumberdaya produktif. Upaya mempercepat pemberdayaan
KUMKM memiliki berbagai keterbatasan antara lain: (1) mekanisme pasar yang
berkeadilan belum efektif berfungsi, (2) keterbatasan keuangan negara untuk
menstimulan pembangunan ekonomi, (3) belum optimalnya fungsi intermediasi bank,
dan (4) belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung
pemberdayaan KUMKM.
Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap
pemberdayaan KUMKM; belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan KUMKM,
belum tegaknya pelaksanaan peraturan perundangan yang mengatur persaingan
sehat dan adil, serta belum mantapnya pembinaan usaha nasional baik antar sektor
dan antar golongan ekonomi maupun antar daerah.
Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi masih
merupakan kendala pengembangan koperasi di Indonesia. Untuk itu, pengembangan
kelembagaan dan usaha koperasi, serta peningkatan citra koperasi perlu menjadi
perhatian pemerintah pada masa mendatang.
Tingkat kepedulian pembina dari instansi terkait relatif masih belum tinggi
terhadap upaya pemberdayaan KUMKM di masing-masing unit kerjanya.
Rendahnya tingkat kepedulian, kemampuan dan kualitas pembina dalam
memberdayakan KUMKM akan menjadi salah satu kendala pemberdayaan KUMKM
pada masa mendatang.
E. TANTANGAN
20
Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi nasional pada
masa mendatang adalah mempercepat upaya memperkukuh struktur ekonomi yang

erintikan KUMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, yang pro
pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan usaha. Ketimpangan
penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah
maupun antara pusat dan daerah telah menghambat upaya mewujudkan
demokrasi ekonomi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana
meningkatkan alokasi sumberdaya produktif yang mudah diakses oleh
KUMKM, sehingga dapat mengubah struktur ekonomi nasional yang lebih adil.
Untuk itu, perlu ada perubahan radikal dalam kebijakan alokasi sumberdaya
melalui reformasi perpajakan, reformasi kebijakan yang menghambat usaha
KUMKM, penataan ulang perimbangan keuangan pusat-daerah dan reformasi
kebijakan ekonomi lainnya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi.
Indonesia baru pulih dari krisis ekonomi dan dalam proses percepatan pertumbuhan
ekonomi untuk mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan nasional akibat krisis
ekonomi. Untuk itu, tantangan pemberdayaan KUMKM pada masa mendatang
adalah mempercepat pemberdayaan KUMKM dengan mendorong kembali
bekerjanya infrastruktur perekonomian seperti bank, lembaga keuangan dan
sejenisnya untuk memberikan dukungan bagi pemberdayaan usaha KUMKM,
sehingga KUMKM mampu menjadi basis ketahanan dan pertumbuhan
perekonomian Indonesia.
Tantangan pemberdayaan KUMKM adalah meningkatkan produktivitas dan daya
saing KUMKM agar dapat meningkatkan pangsa pasarnya, serta mendiversifikasi
dan mendiferensiasikan produknya di pasar dalam negeri dan luar negeri. Upaya ini
memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat
dan KUMKM untuk menyatukan potensi sumberdayanya dalam pemberdayaan
KUMKM pada masa mendatang.
Pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan langkah-langkah strategis yang
bersifat inovatif dalam memberdayakan KUMKM dengan menumbuhkan lingkungan
usaha yang kondusif dan memberikan dukungan perkuatan agar KUMKM mampu
bersaing secara global.
21

BAB IV
LANDASAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN
UMKM
Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan ideologi dan
konstitusional pembangunan nasional termasuk pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan
menengah. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan
makmur sesuai dengan amanat konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945. Rencana
strategis Kementerian Koperasi dan UKM ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan
landasan konstitusional Undang-undang Dasar Tahun 1945, Ketetapan MPR-RI, Undangundang
Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 9/1995 tentang Usaha
Kecil, Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
serta berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, Inpres dan Keppres dan Perpres lainnya
yang terkait.
A. UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa
Pemerintah bertugas: (1) menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang
mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, (2) memberikan
bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, dan (3) memberikan perlindungan
kepada koperasi. Pembinaan koperasi dilakukan dengan memperhatikan keadaan
dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan
kesempatan kerja.
Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong
pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah (pasal 61 UU Nomor
25/1992):
1. memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada koperasi
2. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi
yang berkualitas, tangguh dan mandiri.
3. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara
koperasi dengan badan usaha lainnya.
4. membudayakan koperasi dalam masyarakat.
Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi,
Pemerintah (pasal 62):
1. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi
anggotanya.
22

2. mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan,
pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian.
3. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta
mengembangkan lembaga keuangan koperasi.
4. membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling
menguntungkan antar koperasi.
5. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang
dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan
Prinsip Koperasi.
Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, Pemerintah dapat: (pasal
63):
1. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh
koperasi.
2. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil
diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
B. UNDANG-UNDANG USAHA KECIL
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil secara tegas
menyatakan tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah: (1) menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
serta dapat berkembang menjadi usaha menengah, dan (2) meningkatkan peranan
usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan
berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan
untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur
perekonomian nasional.
Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan usaha kecil tersebut, maka
pemerintah bertugas dan berperan:
1. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan,
prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan.
2. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia
usaha dan masyarakat terutama dalam bidang: produksi dan pengolahan,
pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi.
3. menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama
dunia usaha dan masyarakat, berupa: kredit perbankan, pinjaman lembaga
keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba
BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.
23

4. memfasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar
melalui pola: inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan
bentuk-bentuk kemitraan lainnya.
5. menugaskan Menteri yang membidangi usaha kecil untuk mengkoordinasikan
dan mengendalikan pemberdayaan usaha kecil.
6. melaksanakan sanksi pidana dan administratif kepada usaha menengah dan
besar yang merugikan pemberdayaan usaha kecil.
Usaha kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi usaha menengah masih
dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama
tiga tahun, serta tetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha
yang dicadangkan. Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan
yang masih perlu diberikan kepada usaha menengah.
C. PERATURAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN
PRESIDEN
Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM juga mengacu pada berbagai
peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi
oleh Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada
Koperasi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi.
10. Peraturan pemerintah nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan.
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 8/M Tahun 2005.
12. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Periode Tahun 2004 - 2009
24

13. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
14. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pembinaan
dan Pengembangan Perkoperasian.
15. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja.
16. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha
Menengah
serta berbagai peraturan pemerintah dan keputusan presiden lainnya.
D. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
PERIODE 2004 - 2009
Dalan Rencana pembangunan Jangka Menengah Periode Tahun 2004 – 2009,
Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan
struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah
kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan
berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat,
sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak
eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam
memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan.
Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan
ekonomi nasional. Dengan perspektif peran seperti itu, sasaran umum
pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam lima tahun mendatang adalah:
1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi
dari laju pertumbuhan produktivitas nasional;
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju
pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya;
4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai
dengan jatidiri koperasi.
Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan koperasi dan
UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan
pemberdayaan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan
25

kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat
berpendapatan rendah.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender
terutama untuk:
• memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;
• memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur
perijinan;
• memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang
menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan
usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan
wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan,
peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan :
• meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil
dengan adopsi penerapan teknologi;
• mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor
agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam
pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas
kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha
bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;
• meningkatkan peran UMKM dalam proses industrialisasi, perkuatan
keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan
kualitas SDM;
• mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks
pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan
potensi usaha unggulan di setiap daerah.
4. Meningkankan peran UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar
domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya
untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan
organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna
menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan
koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi
dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak
sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku
kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan
kemandirian gerakan koperasi.
Program pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJM Periode Tahun 2004-
2009 diarahkan pada 5 program pokok, yaitu:
26

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM; Tujuan
program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha
yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan nondiskriminatif
bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM,
sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan
biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan
perijinan/pendirian usaha, dan partisipasi stakeholders dalam
pengembangan kebijakan UMKM.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM;
Tujuan program ini adalah mempermudah, memperlancar dan memperluas
akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan
kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal serta
menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem
pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga
pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin
tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar
dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar,
teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi
intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.
3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
UKM; Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan
semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM sehingga
pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas
meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat
jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin
berkembang.
4. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro; Tujuan program ini adalah
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam
kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro,
terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh
pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha
sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap
untuk tumbuh dan bersaing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan
kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus
mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; Tujuan program
ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi
koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat
sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi
anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi
menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan
organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan
berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi
27

semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin
berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (best
practices) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.
E. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM
Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, pasal 94 dan
95, yaitu: membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi
kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan
tugasnya, Kementerian koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan nasional di bidang koperasi dan usaha kecil dan
menengah;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan
menengah;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas
dan fungsinya kepada Presiden.
28