Laporan Keuangan PPKD - Pemerintah Kabupaten Bandung

More documents

Recommendations

Info

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah b. Konversi Untuk LRA - Belanja Belanja Langsung bukan merupakan kewenangan SKPKD sebagai PPKD, tetapi merupakan kewenangan SKPKD sebagai SKPD. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi, yang diuraikan sebagai berikut: (i) (ii) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD. Tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Bunga Subsidi Hibah BELANJA TIDAK LANGSUNG Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA TRANSFER c. Konversi Untuk LRA – Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: (i) Dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri, dan Pemerintah Kabupaten Bandung 119
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah (ii) Dari akun penerimaan piutang daerah ke penerimaan kembali pinjaman Pengeluaran Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti. Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan Daerah A. Penerimaan Pembiayaan 1. Penggunaan SiLPA 1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 4. Pinjaman Dalam Negeri 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 5. Penerimaan Kembali Pinjaman 6. Penerimaan Piutang Daerah B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah B. Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembentukan Dana Cadangan 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Utang 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 4. Pemberian Pinjaman Daerah 4. Pemberian Pinjaman Daerah d. Konversi Untuk Neraca Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi. Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LANCAR Kas A. Aset Lancar 1. Kas di Kas Daerah 1. Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Pendek 4. Investasi Jangka Pendek Piutang 5. Piutang Pajak 1. Piutang Pajak 6. Piutang Retribusi 2. Piutang Retribusi 7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 3. Piutang Dana Bagi Hasil 8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 120
Page 1 and 2: Manual Sistem dan Prosedur Akuntans
Page 5: Manual Sistem dan Prosedur Akuntans
Page 27: Manual Sistem dan Prosedur Akuntans

Laporan Keuangan PPKD - Pemerintah Kabupaten Bandung

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?