Laporan Keuangan PPKD - Pemerintah Kabupaten Bandung

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah 

BAB VI 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD 

A. KERANGKA HUKUM 

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang 

telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsipprinsip 

yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan 

dihasilkan SKPKD akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan SKPD 

untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Bandung. 

B. DESKRIPSI KEGIATAN 

Laporan keuangan Pemda merupakan laporan keuangan gabungan 

dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. 

Laporan keuangan Pemda ini dibuat setiap semester/tahunan dan 

merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

untuk tahun anggaran tersebut. 

Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu 

disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD 

menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD. Pada saat akan disusun 

laporan keuangan pemda maka laporan keuangan SKPD dan PPKD 

digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Format 

laporan keuangan PPKD sama dengan laporan keuangan SKPD. Yang 

berbeda dari kedua laporan keuangan tersebut adalah cakupan transaksi dan 

akun yang digunakannya. 

atas: 

Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri 

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b) Neraca; 

c) Laporan Arus Kas; dan 

d) Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pemerintah Kabupaten Bandung 114


Laporan Keuangan PPKD dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun 

anggaran, yaitu: 

1. Semester, yang dimulai dari periode Januari - Juni 

2. Tahunan, yang dimulai dari periode Januari – Desember 

Format Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dapat dilihat pada 

Lampiran VI.3, VI.4., VI.5, VI.7, VI.7, VI.8 

C. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD 

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil 

proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan 

sebelumnya, yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap 

penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar tiap-tiap akun. Agar 

memudahkan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan secara manual, 

dapat dibantu melalui penyusunan Kertas Kerja (Worksheet). Format Kertas 

Kerja (Worksheet) dapat dilihat pada Lampiran VI.2, bab ini. 

Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan PKPD 

sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas: Neraca saldo, Jurnal 

Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Jurnal Penutupan, 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelum konversi dan Laporan Realisasi 

Anggaran setelah konversi, kemudian menyusun Neraca sebelum konversi 

dan Neraca setelah konversi. 

1. Neraca Saldo 

Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. Fungsi Akuntansi PPKD 

melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. 

Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom 

Neraca Saldo dalam worksheet, sesuai dengan posisi debit atau kredit 

dalam saldo di buku besar masing-masing. Format Neraca Saldo dapat 

dilihat pada Lampiran VI.1. 

2. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari akun-akun LRA dan 

neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. 

Penyesuaian ini meliputi: transaksi penyesuaian akibat adanya 

perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti pengakuan piutang, 

akumulasi penyusutan di akhir periode akuntansi, penyesuaian untuk 

SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap, 

dan penyesuaian penerimaan hibah berupa aset. 



a. Jurnal Penyesuaian untuk Pengakuan Piutang 

Dr Piutang Pendapatan xxx 

Cr 

Ekuitas Dana Lancar – Cadangan 

Piutang 

xxx 

b. Jurnal Penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk 

pembelian/pembangunan aktiva tetap 

Dr 

EDL – Dana yang disediakan untuk 

pembayaran utang jangka pendek 

xxx 

Cr Utang Jangka Pendek Xxx 

c. Jurnal Penyesuaian untuk Penerimaan Hibah Aset 

Dr Aset .... Xxx 

Cr Ekuitas Dana Investasi – 

Diinvestasikan dalam Aset ... 

Xxx 

Jurnal penyesuaian tersebut dicatat dalam jurnal umum kemudian 

diposting ke buku besar serta diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” 

yang terdapat pada Kertas Kerja. 

3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran PPKD Sebelum Konversi 

Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, 

disusun setiap semester/tahunan. Laporan ini menyajikan informasi 

realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

Format Laporan Realiasi Anggaran PPKD sebelum Konversi dapat dilihat 

pada Lampiran VI.3. 

4. Jurnal Penutup 

Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal 

sehingga menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal 

adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta menutup surplus/defisit ke 

ekuitasnya PPKD. Jurnal penutup yang dilakukan PPKD adalah sebagai 

berikut: 



a. Jurnal Penutup jika PPKD mendapatkan Surplus 

Dr Pendapatan Dana Perimbangan .... Xxx 

Dr Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ... Xxx 

Dr Penerimaan Pembiayaan Xxx 

Cr Belanja Tidak Langsung...... xxx 

Cr Pengeluaran Pembiayaan xxx 

Cr SiLPA xxx 

b. Jurnal Penutup jika PPKD mendapatkan Defisit 

Dr Pendapatan Dana Perimbangan .... Xxx 

Dr Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ... Xxx 

Dr Penerimaan Pembiayaan Xxx 

Dr SiLPA Xxx 

Cr Belanja Tidak Langsung...... xxx 

Cr Pengeluaran Pembiayaan xxx 

Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di Neraca menjadi 

jumlah yang benar. 

5. Neraca PPKD sebelum Konversi 

Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca 

PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

Format Neraca PPKD sebelum konversi dapat dilihat Lampiran VI.4 bab 

ini. 

6. Konversi Laporan Keuangan PPKD 

Laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD yang dihasilkan oleh sistem ini 

menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu diperlukan sebuah langkah 

konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud. 

a. Konversi Untuk LRA - Pendapatan 

Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan 



melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus 

dilakukan konversi, yaitu: 

(i) 

(ii) 

Dari komponen Dana Perimbangan, yakni: Dana Bagi Hasil 

Pajak, Dana Bagi-Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan 

Transfer. 

Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni: 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan 

dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen 

Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 

PENDAPATAN 

PP No. 24 Tahun 2005 tentang 

SAP PENDAPATAN 

A. Pendapatan Asli Daerah A. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pajak Daerah 1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 


B. Dana Perimbangan B. Pendapatan Transfer 

1. Dana Bagi-Hasil: 

Transfer Pemerintah Pusat – Dana 

Perimbangan 

- Dana Bagi-Hasil Pajak 1. Dana Bagi-Hasil Pajak 

- Dana Bagi-Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam 

2. Dana Bagi-Hasil Sumber Daya 

Alam 

2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Umum 

3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Alokasi Khusus 

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 

1. Pendapatan Hibah 1. Dana Otonomi Khusus 

2. Dana Darurat 2. Dana Penyesuaian 

3. Dana Bagi-hasil Pajak dari 

Provinsi 

Transfer Pemerintah Provinsi 

4. Dana dan Pemerintah Penyesuaian Daerah dan Otonomi Lainnya 

Khusus 

1. Pendapatan Bagi-Hasil Pajak 

5. Bantuan Keuangan dari Provinsi 

atau Pemerintah Daerah lainnya 

2. Pendapatan Bagi-Hasil Lainnya 

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

1. Pendapatan Hibah 

2. Pendapatan Dana Darurat 

3. Pendapatan Lainnya 



b. Konversi Untuk LRA - Belanja 

Belanja Langsung bukan merupakan kewenangan SKPKD sebagai 

PPKD, tetapi merupakan kewenangan SKPKD sebagai SKPD. 

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam format 

SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi, yang diuraikan 

sebagai berikut: 

(i) 

(ii) 

Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak 

terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan 

Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan 

belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa. 

Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang 

SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan 

program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja 

langsung dalam APBD. Tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan 

Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan 

kegiatan. 

Bunga 

Subsidi 

Hibah 

BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

Bantuan Sosial 

Belanja Bagi Hasil 

Bantuan Keuangan 

Belanja Tidak Terduga 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bantuan Keuangan 

BELANJA MODAL 

BELANJA TAK TERDUGA 

TRANSFER 

c. Konversi Untuk LRA – Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk 

mencatat dan melaporkannya dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dan Neraca, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus 

dilakukan konversi, yaitu: 

(i) Dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri, 

dan 



(ii) Dari akun penerimaan piutang daerah ke penerimaan kembali 

pinjaman 

Pengeluaran Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk 

mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam 

bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat 

perbedaan yang berarti. 


PEMBIAYAAN 

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 

PEMBIAYAAN 

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah A. Penerimaan Pembiayaan 

1. Penggunaan SiLPA 1. Penggunaan SiLPA 

2. Pencairan Dana Cadangan 2. Pencairan Dana Cadangan 

3. Hasil Penjualan Kekayaan 


3. Hasil Penjualan Kekayaan 


4. Penerimaan Pinjaman Daerah 4. Pinjaman Dalam Negeri 

5. Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman 

5. Penerimaan Kembali Pinjaman 

6. Penerimaan Piutang Daerah 

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah B. Pengeluaran Pembiayaan 

1. Pembentukan Dana Cadangan 1. Pembentukan Dana Cadangan 

2. Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah 

2. Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah 

3. Pembayaran Pokok Utang 

3. Pembayaran Pokok Pinjaman 

Dalam Negeri 

4. Pemberian Pinjaman Daerah 4. Pemberian Pinjaman Daerah 

d. Konversi Untuk Neraca 

Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada 

klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 

dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi. 


ASET LANCAR 


SAP ASET LANCAR 

Kas 

A. Aset Lancar 

1. Kas di Kas Daerah 1. Kas di Kas Daerah 

Investasi Jangka Pendek 

4. Investasi Jangka Pendek 

Piutang 

5. Piutang Pajak 

1. Piutang Pajak 6. Piutang Retribusi 

2. Piutang Retribusi 

7. Bagian Lancar Pinjaman 

kepada Perusahaan Negara 

3. Piutang Dana Bagi Hasil 

8. Bagian Lancar Pinjaman 

kepada Perusahaan Daerah 



4. Piutang Dana Alokasi Umum 9. Bagian Lancar Pinjaman 

kepada Pemerintah Pusat 

5. Piutang Dana Alokasi Khusus 10. Bagian Lancar Pinjaman 

kepada Pemerintah Daerah 

6. Piutang Lain-Lain 11. Lainnya Bagian Lancar Tagihan 

Penjualan Angsuran 

12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti 

Rugi 

13. Piutang Lainnya 

Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, 

selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No. 13 

Tahun 2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana 

Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format 

menurut PP No. 24 Tahun 2005 tidak disajikan contohnya, sehingga 

perlu ditambahkan. 

Kemudian dalam format PP No. 24 Tahun 2005 diberikan kelompok 

akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman 

kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada 

Pemerintah Pusat, dan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah 

Daerah Lainnya yang di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak 

ada. 


INVESTASI JANGKA PANJANG 



A. Investasi Non-Permanen A. Investasi Non-Permanen 

1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara 1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara 

2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 

3. Pinjaman kepada Pemerintah 

Daerah Lainnya 

3. Pinjaman kepada Pemerintah 

Daerah Lainnya 

4. Investasi dalam Surat Utang Negara 4. Investasi dalam Surat Utang Negara 

5. Investasi Dana Bergulir 

5. Investasi dalam Proyek 

Pembangunan 

6 Investasi Non-Permanen Lainnya 6. Investasi Non-Permanen Lainnya 

B. Investasi Permanen B. Investasi Permanen 


Daerah 


Daerah 

2. Penyertaan Modal dalam 

2. Investasi Permanen Lainnya 

Proyek Pembangunan 

3. Penyertaan Modal 

Perusahaan Patungan 

4. Investasi Permanen Lainnya 



Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang: 

(i) Dalam format PP No. 24 Tahun 2005 Investasi dalam Proyek 

Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok Investasi Non- 

Permanen, sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke 

dalam kelompok Investasi Permanen, 

(ii) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun 

Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non-Permanen, 

yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada, 

(iii) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun 

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam 

Investasi Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 

tidak ada. 


ASET TETAP 

1. Tanah 1. Tanah 

PP NO. 24 TAHUN 2005 ASET 

TETAP 

2. Peralatan dan Mesin 2. Peralatan dan Mesin 

3. Gedung dan bangunan 3. Gedung dan bangunan 

4. Jalan, Jaringan & Instalasi 4. Jalan, Jaringan & Instalasi 

5. Aset Tetap Lainnya 5. Aset Tetap Lainnya 

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

7. Akumulasi Penyusutan 7. Akumulasi Penyusutan 

Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan, 

dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 

2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok 

yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih 

saksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No 13 

Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya 

adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan 

substansi di antara keduanya. 

Permendagri No. 13 Tahun 

2006 ASET LAINNYA 


SAP ASET LAINNYA 

1. Tagihan Piutang Penjualan 1. Tagihan Penjualan Angsuran 

2. Tagihan Tuntutan Ganti 

Kerugian 

2. Tuntutan Perbendaharaan 



3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 3. Tuntutan Ganti Rugi 

4. Aset Tidak Berwujud 4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

5. Aset Lain-Lain 5. Aset Tidak Berwujud 

6. Aset Lain-Lain 

Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format 

PP No. 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan 

dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 

2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan 

tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24 Tahun 

2005. Oleh karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu 

dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 24 Tahun 

2005. 


KEWAJIBAN 


KEWAJIBAN 

A. Kewajiban Jangka Pendek A. Kewajiban Jangka Pendek 

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga 1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

2. Utang Bunga 2. Utang Bunga 

3. Utang Pajak 3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri 

4. Bagian Lancar Utang Jangka 

Panjang 

4. Bagian Lancar Utang Jangka 

Panjang Lainnya 

5. Pendapatan Diterima di Muka 5. Utang Jangka Pendek Lainnya 

B. Kewajiban Jangka Panjang B. Kewajiban Jangka Panjang 

1. Utang Dalam Negeri 1. Utang Dalam Negeri 

2. Utang Luar Negeri 2. Utang Jangka Panjang Lainnya 

Perbedaan kelompok Kewajiban: 

(i) 

(ii) 

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2005 terdapat Utang Pajak yang 

dimasukkan ke dalam Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

menurut PP No. 24 Tahun 2005, 

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2005 terdapat Pendapatan 

Diterima di Muka yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka 

Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahunv2005, 

(iii) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2005 terdapat Utang Luar Negeri 

yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Panjang Lainnya 

menurut PP No. 24 Tahun 2005. 




EKUITAS DANA 


EKUITAS DANA 

A. Ekuitas Dana Lancar A. Ekuitas Dana Lancar 

1. Sisa Lebih Pembiayaan 

1. Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA) 

Anggaran (SiLPA) 

2. Cadangan Piutang 2. Cadangan Piutang 

3. Cadangan Persediaan 3. Cadangan Persediaan 

4. Dana yang Harus Disediakan 


untuk Pembayaran Utang 


Jangka Pendek* 

Jangka Pendek 

B. Ekuitas Dana Investasi B. Ekuitas Dana Investasi 

1. Diinvestasikan dalam Investasi 

1. Diinvestasikan dalam Investasi 

Jangka Panjang 


2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 

3. Diinvestasikan dalam Aset 

3. Diinvestasikan dalam Aset 

Lainnya (tidak termasuk Dana 

Lainnya 

Cadangan) 



Jangka Panjang** 




C. Ekuitas Dana Cadangan C. Ekuitas Dana Cadangan 

1. Diinvestasikan dalam Dana 

1. Diinvestasikan dalam Dana 

Cadangan 

Cadangan 

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 

Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca. 

(i) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang 

Jangka Pendek merupakan contra account dari Ekuitas Dana 

Lancar. 

(ii) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang 

Jangka Panjang merupakan contra account dari Ekuitas Dana 

Investasi. 

7. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD setelah Konversi 

a. Laporan Realisasi Anggaran PPKD setelah Konversi 

Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran 

PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 

adalah sebagai berikut. Format LRA setelah Konversi dapat dilihat 

pada Lampiran VI.5 pada bab ini. 



b. Neraca PPKD setelah Konversi 

Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah 

sebagai berikut. Format neraca setelah Konversi dapat dilihat pada 

Lampiran VI.6 pada bab ini. 

8. Penyusunan Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas disusun untuk memberikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, 

pembiayaan, dan transitoris. 

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Arus Kas ini, nilai-nilai yang 

ditampilkan adalah yang ada di buku kas, baik yang ada di SKPD maupun 

di PPKD, yang terdiri atas seluruh penerimaan kas yang meliputi: 

pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan transaksi transitoris. Juga 

ditampilkan nilai-nilai dari seluruh pengeluaran kas, yang meliputi: 

belanja, pengeluaran pembiayaan, dan transaksi transitoris. 

Yang dimaksud dengan transaksi transitoris di sini adalah transaksi yang 

dilakukan Pemda tetapi uangnya bukan hak Pemda, melainkan hak pihak 

ketiga, sehingga Pemda di sini sifatnya hanya perantara. Contoh transaksi 

transitoris adalah pemotongan pajak yang dilakukan Pemda, seperti 

pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lainnya yang serupa. 

Format Laporan Arus Kas adalah dapat dilihat pada Lampiran VI.7 pada 

bab ini. 

9. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas 

harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan. Format Catatan Atas Laporan Keuangan dapat 

dilihat pada Lampiran VI.8 pada bab ini. 



DAFTAR LAMPIRAN 

BAB VI : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD 

1. NERACA SALDO 

2. KERTAS KERJA/WORKSHEET 

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEBELUM KONVERSI 

4. NERACA SEBELUM KONVERSI 

5. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SETELAH KONVERSI 

6. NERACA SETELAH KONVERSI 

7. LAPORAN ARUS KAS 

8. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

9. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTERAN 



Lamviran VI.1. Peraturan Bupati 

Nomor : 

Tanggal : 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

NERACA SALDO 

PER TANGGAL .............. 

Kode rekening 

Uraian 

Debit 

Jumlah 

Kredit 

....................., tanggal ........................ 

Kepala Bidang Akuntansi, 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP 



Lampiran VI.2. : Peraturan Bupati 

No. 

Tanggal : 


DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KERTAS KERJA/WORKSHEET 

Kode rekening 

Uraian 

Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Laporan Realisasi 

Neraca 

setelah Penyesuaian Anggaran 

Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit 



Lampiran VI.3. Peraturan Bupati 

No. : 

Tanggal : 


DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ......... 

No. Urut 

Uraian 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

Realisasi 

(dalam 

rupiah) 

Lebih/ 

(Kurang) 

1 2 3 4 5 

1 PENDAPATAN 

1.2 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 

1.2.1 Dana Bagi Hasil 

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 

1.3.1 Pendapatan Hibah 

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 

1.3.3 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1.3.5 

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

lainnya 

Jumlah 

2 BELANJA 

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 

2.1.2 Belanja Bunga 

2.1.3 Belanja Subsidi 

2.1.4 Belanja Hibah 

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 

2.1.6 Belanja Bagi Hasil 

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 

2.3.8 Belanja Tidak Terduga 

3 PEMBIAYAAN 

Jumlah 

Surplus/ (Defisit) 

3.1 PENERIMAAN DAERAH 

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 

Jumlah 

3.2 PENGELUARAN DAERAH 

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah 

Jumlah Pembiayaan Netto 

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 



Lampiran VI.4 Peraturan Bupati 

No. : 

Tanggal : 



NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI 

PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1 

Uraian 

Jumlah 

Kenaikan (Penurunan) 

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

ASET 

ASET LANCAR 

Kas 

Kas di Kas Daerah 

Investasi Jangka Pendek 

Piutang 

Piutang Dana Bagi Hasil 

Piutang Dana Alokasi Umum 

Piutang Dana Alokasi Khusus 

Piutang Lain-lain 

Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang 

RK-SKPD ..... 

RK-SKPD ..... 

RK-SKPD ..... 

Jumlah 

INVESTASI TETAP 

Investasi Permanen 

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 

Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

Investasi dalam Surat Utang Negara 

Investasi Dana Bergulir 

Invetasi Permanen Lainnya 

Investasi Non-Permanen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 

Investasi Permanen Lainnya 

Dana Cadangan 

Aset Lainnya 

Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan Tuntuan Ganti Kerugian Daerah 

Aset Tak Berwujud 

Aset Lain-Lain 

Jumlah Aset 

KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga 

Uang Bunga 



Utang Pajak 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Pendapatan diterima dimuka 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang Dalam Negeri 

Uang Luar Negeri 

Jumlah Kewajiban 

EKUITAS DANA 

EKUITAS DANA LANCAR 

SilPA 

Cadangan Piutang 

Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Pendek 

Jumlah 

EKUITAS DANA INVESTASI 

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 

Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang 

Jumlah 

EKUITAS DANA CADANGA 

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 

Jumlah Ekuitas 

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 



Lampiran VI.5 : Peraturan Bupati 

No. : 

Tanggal : 



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ......... 

No. Urut 

Uraian 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

Realisasi 

(dalam rupiah) 

Lebih/ 

(Kurang) 

1 2 3 4 5 

1 PENDAPATAN 

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 



1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 




1.3.3 Pendapatan Lainnya 

Jumlah 

2 BELANJA 

2.1 BELANJA OPERASI 






2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 


Jumlah 

2.4 TRANSFER 

3 PEMBIAYAAN 

Surplus/ (Defisit) 


3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 





3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 

Jumlah 






Jumlah 

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 



Lampiran VI.6. Peraturan Bupati 

No. : 

Tanggal : 



NERACA PPKD SETELAH KONVERSI 

PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1 

U r a i a n 

ASET 

ASET LANCAR 

Kas 

Kas di Kas Daerah 

Piutang 

Piutang Dana Bagi Hasil 

Piutang Dana Alokasi Umum 

Piutang Dana Alokasi Khusus 

Piutang Lain-lain 

Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang 

Jumlah 

Kenaikan (Penurunan) 

Tahun n Tahun n-i Jumlah % 

ASET UNTUK DIKONSOLIDASI 

RK SKPD …………. 

RK SKPD …………. 

Jumlah 


Investasi Permanen 

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 

Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

Investasi dalam Surat Utang Negara 

Investasi Dana Bergulir 

Invetasi Permanen Lainnya 

Investasi Non-Permanen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 

Investasi Permanen Lainnya 

DANA CADANGAN 

ASET LAINNYA 

Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Aset Tak Berwujud 

Aset Lain-Lain 

KEWAJIBAN 


Utang Perhitungan Pihak Ketiga 

Utang Bunga 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Utang Jangka Pendek Lainnya 


Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan 

Utang Dalam Negeri – Obligasi 

Utang Jangka Panjang Lainnya 

JUMLAH ASET 

Jumlah KEWAJIBAN 

EKUITAS DANA 

EKUITAS DANA LANCAR 

SILPA 

Cadangan Piutang 

Dana yang Harus disediakan untuk Utang Jangka Pendek 

EKUITAS DANA INVESTASI 

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 

Diinvestasikan daiam Aset Lainnya 

Dana yang Harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang 

EKUITAS DANA CADANGAN 

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 

JUMLAH EKUITAS DANA 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 




No. : 

Tanggal : 



LAPORAN ARUS KAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

(Dalam Rupiah) 

No. Uraian 20X1 20X0 

1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus Masuk 

2 Kas 

3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX 

4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX 

5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX 

6 Lain-lain PAD yang sah XXX XXX 

7 Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX 

8 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX 

9 Dana Alokasi Umum XXX XXX 

10 Dana Alokasi Khusus XXX XXX 

11 Dana Otonomi Khusus XXX XXX 

12 Dana Penyesuaian XXX XXX 

13 Pendapatan Hibah XXX XXX 

14 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX 

15 Pendapatan Lainnya XXX XXX 

16 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15) XXX XXX 

17 Arus Keluar Kas 

18 Belanja Pegawai XXX XXX 

19 Belanja Barang XXX XXX 

20 Bunga XXX XXX 

21 Subsidi XXX XXX 

22 Hibah XXX XXX 

23 Bantuan Sosial XXX XXX 

24 Belanja Tak Terduga XXX XXX 

25 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota XXX XXX 

26 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota XXX XXX 

27 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota XXX XXX 

28 Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27) XXX XXX 

29 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 28) XXX XXX 





30 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan 

31 Arus Masuk Kas 

32 Pendapatan Penjualan atas Tanah XXX XXX 

33 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX 

34 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX 

35 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX 

36 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya XXX XXX 

37 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya XXX XXX 



40 Belanja Tanah XXX XXX 

41 Belanja Peralatan dan Mesin XXX XXX 

42 Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX 

43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX 

44 Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX 

45 Belanja Aset Lainnya XXX XXX 


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset 

47 

Nonkeuangan (38 - 46) XXX XXX 

48 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 


50 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX 

51 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX 

52 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX 

53 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX 

54 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX 

55 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX 

56 Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi XXX XXX 

57 Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya XXX XXX 

58 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX 

59 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX 

60 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX 



63 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX 





64 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX 

65 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX 

66 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah 

Lainnya XXX XXX 

67 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan 

Bank XXX XXX 

68 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan 

Bukan Bank XXX XXX 

69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi XXX XXX 

70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya XXX XXX 

71 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX 

72 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX 

73 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX 


75 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) XXX XXX 

76 Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran 


78 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX 



81 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX 


83 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82) XXX XXX 

84 Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 47 + 75 + 83) XXX XXX 

85 Saldo Awal Kas di BUD XXX XXX 

86 Saldo Akhir Kas di BUD (84 + 85) XXX XXX 

87 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX 

88 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX 

89 Saldo Akhir Kas (86 + 87 + 88) XXX XXX 




No. : 

Tanggal : 



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan 

1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BAB V 

BAB VI 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

2.1 Ekonomi makro 

2.2 Kebijakan keuangan 

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

3.1 Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan 

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah 

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 

5.1.1 Pendapatan 

5.1.2 Belanja 

5.1.3 Aset 

5.1.4 Kewajiban 

5.1.5 Ekuitas Dana 

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan 

basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas 

untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

BAB VII 

PENUTUP 



Nomor 

Urut 

KABUPATEN BANDUNG 

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN 

BERIKUTNYA 

TAHUN ANGGARAN ............ 

Uraian 

Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

Semester 

Pertama 

Sisa 

Anggaran 

s.d 

Semester 

Pertama 

Prognosis 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PENDAPATAN 

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 



1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 




1.3.3 Pendapatan Lainnya 


No. : 

Tanggal : 

2 BELANJA 

2..1 BELANJA OPERASI 






2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 


Jumlah 

Jumlah 

2.4 TRANSFER 

TRANSFER BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA 

Bagi Hasil Pajak 

Bagi Hasil Retribusi 

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 

Surplus/Defisit 

3 PEMBIAYAAN 


3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SILPA) 







Nomor 

Urut 

Uraian 

Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

Semester 

Pertama 

Sisa 

Anggaran 

s.d 

Semester 

Pertama 

Prognosis 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

Jumlah 






Jumlah 

Pembiayaan Neto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Fungsi Akuntansi SKPKD PPKD SEKDA KDH 

Laporan Keuangan 

SKPKD (LRA, 

Neraca, LAK, 


SKPD (LRA, 

Neraca, CALK) 


SKPD (LRA, 

Neraca, LAK, 

LK PEMDA (LRA, 

Neraca, LAK, 

CALK) 

LK 

PERUSAHAAN 

DAERAH 


Neraca, LAK, CALK) 

LK PERUSAHAAN 

DAERAH 

KONSOLIDASI 

PENGGABUNGAN 


Neraca, LAK, CALK) 

LK 

PERUSAHAAN 

DAERAH 

PEMBUATAN 

SURAT 

PENJABARAN 

LRA 

LK PEMDA 

(LRA, Neraca, 

LAK, CALK) 

LK 

PERUSAHAAN 

DAERAH 

OTORISASI 

SURAT 

PERNYATAAN 

KDH 


SKPKD (LRA, 

Neraca, LAK, 

LK PERUSAHAAN 

DAERAH 

PERUSAHAAN 

DAERAH 

LK PEMDA 

(LRA, Neraca, 

LAK, CALK) 

LK 

PERUSAHAAN 

DAERAH 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD

Laporan Keuangan PPKD - Pemerintah Kabupaten Bandung

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?