Download - Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Bab
7
PROGRAM PENINGKATAN AKSES KUMKM
KE SUMBERDAYA PRODUKTIF
Program peningkatan akses KUMKM ke sumberdaya produktif bertujuan
untuk memberdayakan KUMKM agar mampu bersaing dengan pelaku
ekonomi lainnya dalam mekanisme pasar yang sehat. Peningkatan akses
KUMKM diarahkan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar yang
dihadapi KUMKM sebagai akibat ketidaksamaan sumber daya yang dimiliki
dengan pengusaha besar dan asing, sehingga pemberian dukungan
perkuatan ini harus bersifat selektif agar tidak mengakibatkan pasar menjadi
terdistorsi. Kebijakan peningkatan akses KUMKM ke sumberdaya produktif
dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (1) dukungan perkuatan yang
bersifat keuangan, dan (2) dukungan perkuatan yang berupa pengembangan
kapasitas usaha, seperti: informasi pasar, teknologi dan jasa pengembangan
bisnis.
A. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN USAHA BAGI
KUMKM
Permasalahan
KUMKM memiliki keterbatasan modal usaha dan keterbatasan mengakses
pembiayaan usaha ke lembaga-lembaga keuangan, sehingga KUMKM
harus menanggung beban modal yang relatif lebih tinggi daripada pelaku
usaha lainnya. Pada sisi lain, perbankan belum mampu melaksanakan fungsi
intermediasi kredit usaha secara optimal dan cenderung membiayai kredit
konsumsi. Sistem keuangan mikro dan koperasi yang belum terintegrasi
dengan sistem perbankan yang mengakibatkan keterbatasannya
menyalurkan pinjaman bagi KUMKM.
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 53
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id

Program Pengembangan Pembiayaan Usaha Bagi KUMKM
Kebijakan dukungan keuangan dan pembiayaan ditujukan agar struktur
permodalan KUMKM semakin kukuh dan sehat, serta meningkatkan
aksesnya kepada sumber-sumber pembiayan yang sesuai dengan
kebutuhannya, sehingga dapat menunjang perkembangan usaha KUMKM,
maka ada beberapa program yang dicanangkan dalam rangka memperkuat
permodalan dan akses pembiayaan KUMKM yaitu :
a. Penyederhanaan dan penyempurnaan pola pemberian kredit perbankan
untuk memenuhi pembiayaan KUMKM yang sesuai kebutuhan
perkembangan usahanya, secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat
penggunaan serta tepat pengembalian.
b. Pengembangan mekanisme koordinasi antara Kementerian Koperasi,
Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, bank
pelaksana, gerakan koperasi dan intansi terkait lainnya dalam rangka
perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kredit bank umum dan
lembaga keuangan lainnya untuk KUMKM, sehingga efektivitas
pembiayaan bagi KUMKM dapat ditingkatkan.
b. Pelaksanaan segmentasi pembiayaan KUMKM yang disesuaikan dengan
tahapan perkembangan usaha KUMKM yang dilayani. Segmentasi dapat
dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan masyarakat sebagai
wujud kesinambungan pemberdayaan dan sumber pembiayaan
usahanya melalui pola sebagai berikut :
(1) Kelompok masyarakat termiskin diberdayakan melalui program
intervensi sosial, seperti jaring pengaman sosial dan dibiayai oleh
pemerintah dan lembaga donor atau swadaya masyarakat.
(2) Kelompok masyarakat subsisten dan kelompok pra koperasi
diberdayakan melalui program dinamisasi kelompok dengan model
pembiayaan usaha dari program Kukesra, Prokesra, IDT, KPTTG
Taskin dan sejenisnya
(3) Kelompok pengusaha mikro diberdayakan melalui program
pembangunan koperasi dengan model pembiayaan dari KSP/USP,
PUKK, BPR, LKM dan sejenisnya.
(4) Kelompok pengusaha kecil dan koperasi dengan perputaran
penjualan di atas Rp 100 juta s/d Rp 1 milyar per tahun diberdayakan
melalui program insentif untuk pengembangan usaha dari kredit BPR,
kredit bank komersial dan modal ventura.
(5) Kelompok pengusaha menengah dan koperasi dengan perputaran
penjualan sekitar Rp 1 milyar s/d Rp 50 milyar per tahun
diberdayakan melalui program kejasama dan keterkaitan usaha
dengan model pembiayaan dari modal ventura, leasing, pembiayaan
ekspor dan kredit bank komersial.
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 54
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id

(6) Kelompok pengusaha menengah dan koperasi dengan perputaran
penjualan di atas Rp 50 milyar s/d Rp 200 milyar per tahun
diberdayakan melalui keterkaitan usaha dan usaha patungan dengan
model pembiayaan dari kredit perbankan, leasing, pasar modal
(Bursa Efek Surabaya) dan sejenisnya
(7) Kelompok pengusaha menengah dan koperasi dengan perputaran
penjualan di atas Rp 200 milyar per tahun diberdayakan melalui
usaha patungan dengan model pembiayaan dari kredit perbankan,
pasar modal (Bursa Efek Jakarta) dan sumber pembiayaan
internasional.
c. Peningkatan peran Pemerintah Daerah untuk turut memberikan
pembiayaan KUMKM di daerahnya melalui: (1) mekanisme penjaminan,
(2) pengembangan perusahaan modal ventura, leasing dan anjak piutang,
(3) peningkatan alokasi APBD untuk memperkuat permodalan KSP atau
lembaga-lembaga keuangan lokal lainnya yang telah secara nyata
memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro, kecil dan koperasi di
daerah yang bersangkutan, serta (4) pengembangan lembaga atau
mekanisme penjaminan di tiap propinsi untuk meningkatkan kemampuan
koperasi dan lembaga keuangan alternatif lainnya dalam pemupukan
modal dan dana yang akan disalurkan kembali kepada KUMKM dafam
bentuk penyertaan atau kredit; dan (5) peningkatan lembaga penjaminan
kredit nasional atau perusahaan asuaransi nasional sebagai lembaga
reguarantee kredit. Pendekatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan
akses pembiayaan KUMKM melalui mekanisme pasar.
d. Pemberdayaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mampu
memberikan pembiayaan kepada KUMKM secara efektif melalui: (1)
kemudahan pembukaan kantor cabang di berbagai daerah, (2)
pengembangan program kerjasama dengan BPR dan KSP dan LKM, (3)
pengembangan program jaminan dari Pemda/ BUMD, (4) pengembangan
lembaga rating kinerja usaha KUMKM, (5) penyediaan informasi profil dan
prospek usaha KUMKM, dan (6) pemberlakuan ketentuan yang
rnewajibkan kantor cabang bank atau lembaga keuangan lainnya untuk
menyalurkan kembali sebagian besar dana yang dihimpun dari
masyarakat di daerah operasinya dengan penetapan standar minimal
LDR regional.
e. Pengembangan sistem keuangan koperasi yang terintegrasi melalui: (1)
upaya konsolidasi KSP/USP, (2) penataan jaringan kelembagaan
KSP/USP secara vertikal dan horizontal, (3) penataan lembaga keuangan
koperasi seperti Perum Sarana Usaha, Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia,
Askindo, Koperasi Jasa Audit dan Swamitra - Bukopin, (4) pemantapan
sistem pengawasan dan penilaian simpan pinjam, serta (5)
pengembangan jaringan kerja dengan perbankan dan lembaga keuangan
lainnya.
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 55
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id

f. Pemberian fasilitas bagi koperasi yang sudah maju untuk menerbitkan
obligasi dan surat-surat berharga lainnya di pasar modal melalui
pengembangan program penjaminan dari PT Permodalan Nasional
Madani dan perusahaan sekuritas.
g. Pengupayaan program rekapitalisasi bagi koperasi simpan pinjam, usaha
simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya di tingkat akar rumput
yang memiliki kinerja usaha yang sehat dan prospektif, serta diberikan
secara selektif dan transparan dalam bentuk dana penyertaan untuk
jangka waktu 5 -7 tahun.
h. Perpanjangan dan fasilitasi pelaksanaan restrukturisasi hutang KUMKM di
bawah 5 milyar rupiah sesuai dengan mekanisme Keppres 56/ 2002.
i. Penyusunan peraturan dan kebijakan sekuritisasi asset
j. Fasilitasi proses sertifikasi tanah milik KUMKM.
k. Pemberian kemudahan pembiayaan ekspor (pre-shipment) bagi KUMKM
yang melaksanakan ekspor komoditas unggulan nasional/ daerah.
l. Fasilitasi dan dukungan permodalan untuk pendirian BPR yang dimiliki
oleh koperasi agar memudahkan proses integrasi sistem keuangan
koperasi dengan sistem perbankan nasional.
m. Pengembangan lembaga pengelola dana bergulir dari APBN dan
sebagian laba BUMN sebagai dana abadi.
n. Fasilitasi pendirian bank dan modal ventura yang khusus melayani
KUMKM.
o. Fasilitasi pelaksanaan kredit usaha mikro dan kecil dari perbankan,
termasuk pengendalian dan meningkatkan efektivitas penggunanaan
dana SUP-005 oleh bank untuk kredit UMK.
B. PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR BDS
Permasalahan
KUMKM memerlukan jasa pengembangan bisnis (BDS) untuk meningkatkan
kapasitas dan daya saingnya. Pasar jasa pengembangan bisnis KUMKM
relatif belum berkembang di Indonesia, akibat dari rendahnya permintaan dari
KUMKM dan adanya distorsi penyediaan BDS dari pemerintah pada masa
lalu, serta rendahnya kualitas penyedia BDS yang ada di Indonesia. Untuk
itu perlu mengembangkan pasar BDS dalam rangka menjamin tersedianya
jasa pengembangan bisnis KUMKM secara berkelanjutan.
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 56
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id

Program Pengembangan Pasar BDS
Kebijakan pengembangan pasar jasa pengembangan bisnis (business
development services atau BDS) bertujuan untuk menjamin tersedianya
BDS dalam rangka membantu KUMKM untuk mengatasi ketidaksempurnaan
pasar, keterbatasan akses informasi dan teknologi sehingga dapat bersaing
secara efektif dengan pelaku usaha yang lain.
Ada beberapa program pengembangan pasar BDS yang dicanangkan yaitu :
a. Meningkatkan sisi permintaaan pasar BDS melalui pengembangan
sistem voucher, serta memfasilitasi proses sosialisasi pentingnya jasa
BDS bagi UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya
saingnya.
b. Peningkatan kualitas dan kompetensi penyedia BDS untuk memberikan
layanan BDS kepada UMKM yang berada di sentra-sentra binaan, serta
mengembangan BDS fasilitator untuk meningkatkan kapasitas penyedia
BDS.
c. Pengembangan penyedia BDS yang profesional di seluruh daerah
kabupaten/kodya yang mampu menerapkan prinsip-prinsip sebagai
berikut:
(1) berorientasi pada pada kebutuhan KUMKM.
(2) terfokus, strategis dan menerapkan pendekatan kolektif, yang artinya
penyedia BDS harus memiliki kompetensi atau spesialisasi tertentu
dan melakukan jaringan kerjasama dengan penyedia BDS lain dalam
melayani kebutuhan UKM/koperasi
(3) penyedia BDS seyogyanya adalah lembaga swasta yang dikelola
secara bisnis dan lokasinya relatif dekat dengan KUMKM yang
menerima jasa pengembangan bisnis.
(4) berorientasi pada pasar dan menerapkan pendekatan bisnis, yang
artinya KUMKM dianggap sebagai pelanggan yang harus membayar
jasa yang diberikan oleh penyedia BDS.
(5) fokus pada efisiensi biaya dengan membangun organisasi yang
ramping dengan staf tetap yang kuat.
(6) subsidi silang jasa dan klien, yang artinya penyediaan BDS menganut
pendekatan kolektifitas, maka dimungkinkan untuk melakukan subsidi
silang diantara para klien yang dilayani dan subsidi silang antarjasa
yang diberikan.
(7) kesinambungan kelembagaan dan keuangan, yang artinya penyedia
BDS harus mampu tumbuh dan berkembang dari hasil menjual jasa
pengembangan bisnis secara kontinyu.
(8) monitoring dan pemantauan kinerja penyedia BIDS secara kontinyu
terhadap jangkauan layanannya, efisiensi, efektivitas dan
kesinambungan usahanya.
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 57
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id

d. Fasilitasi penyedia BDS untuk mengembangkan layanan BDS ke sentrasentra
bisnis UMKM atas prakarsa masyarakat atau penyedia BDS, serta
mekanisme pemantauan dan evaluasinya.
e. Pengembangan penyedia BDS sebagai konsultan mitra bank untuk
meningkatkan akses pembiayaan KUMKM ke perbankan.
f. Pengembangan pasar BDS dengan cara mengurangi pemberian BDS
secara langsung oleh pemerintah, dan diganti dengan sistem voucher
sehingga dapat mendorong tumbuhnya pasar BDS dan sekaligus
memberdayakan KUMKM sesuai dengan kebutuhannya melalui
mekanisme pasar.
g. Mengoptimalakan peran pemerintah dalam pengembangan pasar BDS
dengan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi penyedia BDS,
melaksanakan dan mendistribusikan sistem voucher kepada KUMKM
yang membutuhkan bantuan BDS, serta melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap kinerja penyedia BDS dan evalauasi kinerja KUMKM
yang memperoleh jasa BDS.
h. Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan
meningkatkan kualitas penyedia BDS serta memfasilitasi pendanaan dan
distribusi voucher secara transparan dan akuntabel.
i. Pemberdayaan asosiasi BDS Indonesia untuk meningkatkan kapasitas
anggotanya dalam melayani jasa pengembangan bisnis KUMKM yang
berada di dalam sentra dan di luar sentra binaan, serta memantapkan
jaringan kerjanya.
j. Pengembangan institusi milik pemerintah (litbang, diklat, UPT)
memberikan layanan kepada KUMKM secara profesional dan terjangkau
pada tingkat nasional maupun regional.
k. Peningkatan kompetensi penyuluh dan pendamping pada instansi
pemerintah sebagai penyedia BDS yang profesional.
C. PROGRAM PENINGKATAN PENGUASAAN PASAR BAGI
KUMKM
Permasalahan
KUMKM memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi pasar,
keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan
mengakses lokasi usaha yang strategis. Untuk itu diperlukan upaya untuk
meningkatkan akses KUMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan
jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat.
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 58
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id

Program Peningkatan Penguasaan Pasar
Kebijakan peningkatan penguasaan pasar ditujukan agar KUMKM mampu
menguasai, mengelola dan mengembangkan pasar terutama pasar dalam
negeri dengan tingkat efisiensi, produktivitas, dan daya saing yang tinggi.
Ada beberapa program yang dicanangkan yaitu :
a. Pemberian akses yang fair bagi KUMKM untuk menjadi rekanan kerja dari
Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan APBD.
b. Pengembangan pemanfaatan fasilitas trading house dan forum
pemasaran bersama melalui program kemitraan KUMKM dengan
BUMN/BUMD dan pengusaha besar
c. Pemberian kepastian tempat berusaha bagi KUMKM
d. Pemberian peranan yang lebih luas bagi KUMKM dalam penguasaan dan
pengelolaan kegiatan distribusi, grosir dan eceran bagi pemenuhan
kebutuhan pokok dan kebutuhan lain masyarakat.
e. Pengembangan dan penyebaran informasi bisnis dan harga berbagai
komoditas.
f. Pengembangan jaringan pemasaran antar KUMKM, serta antara PKM
dan koperasi dengan pelaku usaha lainnya.
g. Peningkatan promosi bisnis dan fokus usaha pada komoditas unggulan
KUMKM.
h. Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan usaha
komoditas unggulan daerah terutama yang berorientasi ekspor termasuk
memfasilitasi pengembangan pemasarannya, pembiayaan, desain,
proses produksi dan standarisasi mutu.
i. Pemberian bantuan bagi KUMKM dalam melaksanakan misi dagang ke
luar negeri dan berbagai pameran untuk mempromosikan produknya.
j. Peningkatan peran perwakilan RI di luar negeri untuk turut
mempromosikan produk KUMKM di pasar internasional.
k. Pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berhasil meningkatkan daya
saing dan pangsa pasar KUMKM di pasar internasional.
l. Pemberdayaan bantuan luar negeri untuk pengembangan pasar KUMKM
di luar negeri dan pasar lintas daerah.
m. Pengembangan pusat-pusat pelayanan informasi yang mampu
memberikan pelayanan informasi, fasilitasi dan promosi usaha untuk
mendukung Pengembangan kemitraaan dan transaksi bisnis KUMKM.
n. Pemberdayaan KUMKM untuk mampu memanfaatkan publikasi dan
sarana internet sebagai sumber informasi bisnis, serta mampu
mendayagunakan e-commerce sebagai sarana untuk memperluas
jangkauan pasar.
o. Pengembangan jaringan informasi antar KUMKM.
p. Pengembangan pusat promosi produk KUMKM secara nasional
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 59
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id

q. Pengembangan informasi dan publikasi tentang produk-produk unggulan,
informasi ekspor-impor, informasi kemitraan, teknologi, kewirausahaan
dan informasi SDM.
r. Pengembangan dan penyempurnaan basis data serta sistem informasi
KUMKM untuk memudahkan proses pemberdayaan KUMKM pada masa
mendatang.
s. Pemberian kemudahan untuk mengembangkan bidang usaha andalan
KUMKM yang tidak boleh ditangani oleh perusahaan-perusahaan besar.
t. Pemberian kemudahan untuk mengembangkan bidang usaha yang
ditangani melalui kemitraan usaha oleh KUMKM dengan badan usaha
lainnya.
Program Pencadangan Lokasi Usaha
Kebijakan pencadangan lokasi usaha dimaksudkan agar KUMKM memiliki
tempat usaha yang strategis dan permanen, sehingga mampu bergerak
tanpa hambatan di bidang pemasaran, maka ada beberapa program
pencadangan lokasi usaha yang dicanangkan antara lain:
a. Pemberian kemudahan perijinan berusaha di wilayah/daerah/lokasi
tertentu yang disediakan pemerintah bagi KUMKM.
b. Pengembangan kapasitas berusaha melalui pengembangan sentrasentra
KUMKM dalam rangka meningkatkan efisiensinya dalam
penyaluran bahan baku, pemasaran dan pengendalian kualitas produk.
c. Pengembangan kapasitas berusaha melalui pengembangan dan
modernisasi pasar tradisional.
d. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi KUMKM
e. Pengalokasian areal publik untuk kegiatan usaha KUMKM
D. PROGRAM PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI
Permasalahan
KUMKM umumnya belum optimal dalam menggunakan teknologi tepat guna,
sehingga produktivitasnya relatif masih rendah dan mutu produk yang
dihasilkan belum terstandarisasi. Ketidakmampuan mengakses informasi
perkembangan teknologi, keterbatasan kemampuan untuk melakukan
investasi penggunaan teknologi, dan ketidakmampuan menanggung risiko
kegagalan penerapan teknologi menjadi penyebab belum optimalnya
penguasan teknologi oleh KUMKM.
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 60
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id

Program Peningkatan Penguasaan Teknologi
Kebijaksanaan peningkatan penguasaan teknologi ditujukan untuk
meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing sehingga
menghasilkan nilai tambah produk yang dihasilkan oleh KUMKM. Ada
beberapa program yang dicanangkan untuk peningkatan penguasaan
teknologi ini yaitu :
a. Pengembangan Pusat Informasi Pelayanan Teknologi di sentra-sentra
pengembangan KUMKM, sebagai wahana penyebarluasan informasi
pasar, teknologi, desain dan mutu.
b. Peningkatan kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing KUMKM
terutama di sentra-sentra produk unggulan dan perdesaan.
c. Peningkatan sosialisasi sistem manajemen mutu ISO 9000 dan ISO
14000 serta standarisasi industri nasional kepada KUMKM.
d. Pemberdayaan KUMKM untuk mendorong penguasaan dan alih teknologi
dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk,
proses produksi dan pelayanan sehingga memenuhi standar mutu
internasional.
e. Pemantapan dan penyempurnaan gerakan penerapan teknologi tepat
guna.
f. Pembentukan pusat-pusat inovasi teknologi.
g. Pengembangan pusat produktivitas nasional.
h. Pengembangan inkubator bisnis.
i. Pengembangan pusat-pusat desain.
j. Reorientasi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan
efektivitas pemberdayaan KUMKM dan meningkatkan daya saing
KUMKM.
k. Fasilitasi pengembangan sinergi KUMKM dengan perguruan tinggi dan
lembaga penelitian untuk menerapkan hasil-hasil inovasi teknologi.
E. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA UMKM
Permasalahan
Indonesia diperkirakan memiliki sentra industri kecil dan rumah tangga lebih
dari 12.000 sentra (Noer Soetrisno, 2002). Jumlah sentra yang telah
difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM relatif masih sangat terbatas,
sehingga diperlukan peran serta pemerintah daerah, dunia usaha dan
masyarakat untuk mengembangkan sentra UMKMK sebagai wahana
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 61
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id

pengorganisasian usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan efisiensi,
produktivitas dan daya saingnya.
Program Pengembangan Sentra UMKM
Program yang dicanangkan untuk mengembangkan sentra UMKM dalam
rangka meningkatkan daya saing UMKM yang berada di dalam sentra,
antara lain:
a. Pengembangan pendekatan sentra klaster sebagai kerangka acuan
untuk mengembangkan UMKM secara efektif
b. Pengembangan jaringan kerjasama antar UMKM di dalam sentra dan
antar sentra untuk memperoleh skala usaha yang ekonomi dari
penyatuan kepentingan, baik dalam pengadaan bahan baku, proses
produksi dan pemasaran produknya.
c. Fasilitasi pemberian dukungan dana padanan untuk meningkatkan
akses pembiayaan usaha di lingkungan sentra UMKM.
d. Fasilitasi jasa pengembangan bisnis untuk meningkatkan kapasitas
UMKM di dalam sentra
e. Fasilitasi informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna untuk
meningkatkan daya saing UMKM di dalam sentra.
Draft Awal-3. Rencana Strategis Pembangunan KUMKM 24 Agustus 2004 62
Catatan: Draft ini dapat di download di Website Kementerian KUKM, URL: www.depkop.go.id