Bagian V Teori Pengeluaran Pemerintah - Universitas Brawijaya

IV.
PENGELUARAN DAERAH
Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk
mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Pengeluaran terbesar
dari pemerintah daerah sendiri adalah diperuntukkan bagi pendidikan dasar,
menangah, dan kejuruan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar dan
menengah mencerminkan mafaat dari adanya anggara daerah. Tentulah tenaga kerja
terdidik akan meenaikkan produktivitas suatu perekonomian.
Selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga membelanjakan jumlah
terbesar untuk berbagai pelayanan-pelayanan umum, antara lain : pemadam
kebakaran, polisi, saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman-taman dan
rekreasi, dan sebagainya. Semuanya ini adalah barang-barang umum dalam pengertian
yang sebenarnya. Sekali pelayanan-pelayanan umum ini diselenggarakan, maka tidak
ada cara apapun yang dapa mengecualikan siapa saja didalam daerah ini yang dapat
menggunakannya.
Susunan pengeluaran daerah ini disusun dengan mengaitkan penerimaan
daerah tersebut dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mustopadidjaya, AR (1997:12) menyatakan
bahwa Penyusunan rencana Anggaran Pengeluaran salah satu kegiatannya adalah
identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan
kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program-program yang
dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaransasaran
spesifik sektoral dan regional tertentu.