Bagian VII Perpajakan - Economics Development and Public Finance

BAGIAN VII: PERPAJAKAN
DOSEN
FERRY PRASETYIA, SE., MAppEc
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
i

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ i
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. iii
BAB II ISI .......................................................................................................................... 1
1. PAJAK ........................................................................................................................ 1
1.1 Pengertian Pajak ................................................................................................ 1
1.2 Prinsip-Prisip Perpajakan.................................................................................. 1
1.3 Dampak Pajak .................................................................................................... 2
2. PAJAK KOMODITAS ............................................................................................... 4
2.1 Optimalisasi Perpajakan ................................................................................... 4
2.2 Aturan-aturan Perpajakan ................................................................................. 6
2.3 Efisiensi Perpajakan .......................................................................................... 7
3. PAJAK SEKTOR PRODUKTIF di Negara BERKEMBANG ............................. 8
3.1 Bea Ekspor .......................................................................................................... 8
3.2 Pajak Pariwisata ................................................................................................. 9
3.3 Pajak Bumi/Tanah ............................................................................................ 10
3.4 Perpajakan Sektor Keuangan ........................................................................ 12
4 . PAJAK PERUSAHAAN ........................................................................................ 13
4.1 Pajak Input dan Output.................................................................................... 13
4.2 Sistem Pajak Perusahaan .............................................................................. 14
4.3 Alasan Perusahaan Dikenakan Pajak .......................................................... 15
5. PENGGELAPAN PAJAK ....................................................................................... 16
5.1 Tingkat Penggelapan ....................................................................................... 18
5.2 Pemeriksaan dan Hukuman ........................................................................... 18
5.3 Bukti Penggelapan ........................................................................................... 19
i

6. PAJAK TIDAK LANGSUNG DI NEGARA BERKEMBANG ............................. 20
6.1 Aspek Kuantitas dari Pajak tidak langsung di Negara Berkembang ........ 20
6.2 Persoalan pajak tidak lansung ....................................................................... 21
7. PAJAK INTERNASIONAL ..................................................................................... 21
7.1 Pengenaan pajak insentif untuk investasi asing ......................................... 21
7.2 Tempat Bebas Pajak ....................................................................................... 22
8. ADMINISTRASI PERPAJAKAN ........................................................................... 22
8.1 Ruang Lingkup Administrasi Perpajakan ..................................................... 22
BAB III KESIMPULAN ................................................................................................... 24
STUDI KASUS ................................................................................................................ 25
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 27
SOAL-SOAL .................................................................................................................... 28
KATA KUNCI ................................................................................................................... 30
ii

BAB I
PENDAHULUAN
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan
dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar
pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap
warga Negara untuk ikut berpart isipasi dalam bentuk peran serta terhadap
pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan
kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat
sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan /
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya
tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan
pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
Sektor perpajakan adalah salah satu sumber penerimaan kas negara
yang paling besar. Secara umum pajak adalah iuran kepada negara yang
dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan. Maka dari itu, membayar dan
dan melaporkan penghasilan yang dikenai pajak adalah bentuk perwujudan
nasionalisme masyarakat terhadap pembangunan. Pembayaran pajak
merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak
untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan
untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undangundang
perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi
merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk
peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Berikut ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, prinsip-prinsip pajak,
dampak pajak, pajak komoditas, pajak sektor produktif di negara berkembang,
pajak perusahaan, penggelapan pajak, pajak tidak langsung dinegara
berkembang, pajak internasional dan administrasi perpajakan.
iii

BAB II
ISI
1. PAJAK
1.1 Pengertian Pajak
Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. perpajakan perlu
bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan tetapi di mana prinsip
manfaat tidak dapat langsung diterapkan, pajak memiliki efek yang berbeda
dari harga pasar yang membiayai barang sektor swasta dan pelayanan.
Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang
untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur
kesejahteraan serta perekonomian. Pajak dipungut berdasarkan normanorma
hukum. Dalam ekonomi pajak dapat diartikan sebagai beralihnya
sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik. Pemahaman ini
memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi
menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam
menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan
barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
1.2 Prinsip-Prisip Perpajakan
Prinsip keadilan menyatakan bahwa pajak harus adil. Kemampuan untuk
kriteria membayar dapat dibagi ke dalam dua prinsip lebih lanjut, adil secara
horizontal dan vertikal. Prinsip adil secara horizontal mengartikan bahwa
orang itu di posisi yang sama, atau menikmati level yang sama dari
kesejahteraan, harus diperlakukan sama, dan mereka harus
menyumbangkan jumlah yang sama dari pajak. Prinsip adil secara vertikal
menyatakan bahwa orang-orang itu pada posisi berbeda harus diperlakukan
dengan bervariasi. Prinsip ini sering menjadi diinterpretasikan seperti
memerlukan perpajakan progresif.
1

Prinsip perpajakan mengatakan bahwa kita tidak dapat memperbaiki
perpajakan dalam pengertian bahwa hal itu tidak mungkin untuk
melaksanakan alokasi tambahan dengan menggunakan mekanisme yang
lebih rumit. Perpajakan mengalokasikan barang untuk individu dengan
karakteristik yang berbeda dengan menetapkan anggaran untuk mencapai
hasil yang diinginkan.
Prinsip perpajakan menentukan alokasi apa yang dapat dicapai di bawah
informasi dan kendala insentif: yaitu semua alokasi yang dapat
diimplementasikan menggunakan sistem pajak yang cocok. Sejak prinsip ini
mendasari pembenaran untuk memanfaatkan perpajakan, itu sangat penting
untuk keadaan yang tepat. Untuk melakukan ini kita perlu beberapa definisi.
1.3 Dampak Pajak
Dampak dari pajak komoditas cukup mudah dipahami pembebanan
dari pajak menaikkan harga barang itu sendiri . Di sisi konsumen
pasar,Dampak standar analisis efek pendapatan dan substitusi memprediksi
apa yang akan terjadi permintaan pajak. Untuk produsen, dampak pajak
adalah kenaikan biaya. Yang lebih menarik adalah pilihan set terbaik dari
pajak bagi pemerintah. Ada pengaturan yang menarik beberapa untuk
pertanyaan ini. Versi yang paling sederhana dapat digambarkan sebagai
berikut: Ada suatu tingkat pendapatan pemerintah untuk dibesarkan
yang harus dibiayai sendiri oleh pajak atas komoditas. Bagaimana pajak
diatur sehingga dapat meminimalkan biaya untuk masyarakat untuk
menaikkan pendapatan yang diperlukan.
2

Periode 2
C
E
A
R 2
T 2
R
Q
T
c
d
Y 2
V 2
V
Y
o T 1 R 1
V 1 F Y 1 D B
Periode 1
Dampak pajak terhadap tabungan
Sumber : Guritno Mangkoesoebroto
Titik Y 1 adalah tingkat pendapatan individu yang belum dikenakan pajak
pada periode 1 , dan Y 2 adalah tingkat pendapatan individu yang belum
dikenakan pajak pada periode 2. Sehingga seorang individu mempunyai
pendapatan pada periode 1 dan periode 2 sebesar titik Y. Pada pendapatan
sebesar Y 1 pada periode 1 seseorang akan mempunyai tabungan sebesar
R 1 Y 1 dan pada pendapatan Y 2 pada periode 2 seseorang akan mempunyai
tabungan sebesar R 2 Y 2 . Titik T adalah keseimbangan konsumen sesudah ada
bunga dan titik Q adalah keseimbangan konsumen sebelum ada bunga.
Dalam hal ini garis anggarannya adalah CD dan AB dan kurva indiverennya
adalah c. pajak perseorangan yang dipungut pada periode 1 sama dengan
periode 2 yaitu sebesar V 1 Y 1 =V 2 Y 2 yang harus dibayarkan. Sehingga
pendapatan bersih pada periode 1 adalah pendapatan bruto (OY 1 ) dikurangi
dengan pajak perseorangan (V 1 Y 1 ) dan pendapatan bersih pada periode 2
adalah OY 2 -V 2 Y 2 . Dengan adanya pajak perseorangan, seseoranng
3

mengubah jumlah tabungannya pada periode 1 dari R 1 Y 1 menjadi T 1 Y 1 . Dalam
diagram diatas terlihat bahwa R 1 Y 1 =T 1 Y 1 yang berarti adanya pajak
perseorangan menyebabkan seseorang tidak mengubah tabungannya pada
periode 1 dengan situasi sebelum adanya pajak. Hal itu tidak selalu demikian
karena mungkin saja R 1 Y 1 > T 1 Y 1 atau R 1 Y 1 < T 1 Y 1 . Dan pada periode 2
seseorang akan mengubah jumlah tabungannya dari R 2 Y 2 menjadi T 2 Y 2 .
2. PAJAK KOMODITAS
2.1 Optimalisasi Perpajakan
Tujuan dari analisis adalah untuk menemukan kumpulan pajak yang
memberikan tingkat kesejahteraan tertinggi sementara meningkatkan
pendapatan diperlukan oleh pemerintah. Kumpulan pajak yang memberikan
tingkat kesejahteraan tertinggi disebut optimal. Dalam menentukan pajak,
konsumen harus dibiarkan bebas memilih rencana mengkonsumsi yang paling
mereka sukai dengan harga yang dihasilkan dan perusahaan terus
memaksimalkan keuntungan. Pajak-pajak juga harus mengarah pada harga
yang menyamakan penawaran dengan permintaan. Bagian ini akan
mempertimbangkan masalah untuk kasus konsumen tunggal. Pembatasan ini
menjamin bahwa pertimbangan efisiensi muncul. Masalah yang lebih
kompleks yang melibatkan ekuitas, serta efisiensi.
Revenue and production possibilities
Sumber:Ebook Hindriks
4

Garis horizontal menunjukkan penggunaan tenaga kerja yang digunakan
sebagai masukan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan output yang dijual
oleh perusahaan kepada konsumen. Daerah Y adalah kumpulan pendapatan
perusahaan yang dalam hal ini juga merupakan kumpulan pendapatan untuk
perekonomian.daerah Y berpindah karena potongan pajak ( R ). Normalisasi
pada tingkat upah 1 mengakibat harga output untuk perusahaan mengarah ke
keuntungan nol yang ditunjukkan oleh p. ini adalah tingkat keuntungan tetap
dan menjadi harga keseimbangan bagi perusahaan.
Consumer choice
Sumber : Ebook Hindriks
Gambar di atas menunjukkan batas anggaran dan pilihan konsumen.
Batas anggaran untuk konsumen dibangun dengan menetapkan harga
konsumen untuk output ke q dengan tingkat upah 1. Pajak atas konsumsi
barang ditunjukkan dengan perbedaan di antara q dan p. Harus diperhatikan
bahwa tenaga kerja tidak terkena pajak. Sifat penting dari batas anggaran
adalah miring ke atas dan harus melewati titik asal. Pilihan konsumen diwakili
oleh kurva indiferen. Penawaran tenaga kerja menyebabkan kurangnya utilitas
konsumen sehingga peningkatan penawaran tenaga kerja harus diimbangi
dengan konsumsi yang lebih dari output untuk menjaga utilitas agar konstan.
Kurva indiferensi miring ke bawah. Memberikan preferensi, pilihan yang
optimal ditemukan pada persinggungan batas anggaran dan kurva indiferen
tertinggi yang dapat dicapai. Penafsiran yang memberikan ke kurva
5

penawaran adalah itu titik pada kurva adalah satu-satunya yang konsisten
dengan maksimalisasi utilitas oleh konsumen pada tidak adanya potongan
pajak.
Gambar-gambar diatas dapat ditumpangkan untuk menyatakan produksi
dan keputusan konsumsi secara bersamaan.
Optimal Commodity Taxation
Sumber :Ebook Hindriks
Tingkat utilitas maksimal dicapai pada kurva penawaran pada titik di
mana ia memotong perbatasan produksi, optimalisasi dilambangkan dengan
huruf e dan konsumen adalah pada kurva indiveren I 0 . t * = q - p, adalah
tingkat pajak yang optimal. Artinya pajak yang menjamin konsumen memilih
titik e. Tarif pajak ini juga harus memastikan bahwa pemerintah meningkatkan
pendapatan yang diperlukan sehingga t * x * = R, di mana x * adalah tingkat
konsumsi pada titik e. Dan R adalah potongan pajak. I 1 adalah kurva indiveren
tertinggi dapat dicapai konsumen untuk memberikan kumpulan produksi dan
utilitas dimaksimalkan pada * e. Hal ini akan dipilih oleh konsumen jika mereka
menghadapi batas anggaran yang bertepatan dengan perbatasan produksi.
2.2 Aturan-aturan Perpajakan
Peraturan perpajakan dapat dihitung dengan fungsi utilitas dan
parameter produksi maka tarif pajak yang sebenarnya dapat dihitung.
6

Penggunaan kedua aturan tersebut adalah untuk mendapatkan beberapa
kesimpulan umum tentang faktor-faktor penentu tarif pajak. dilakukan dengan
menganalisis dan memahami masing-masing komponen. Mengingat kembali
bahwa istilah substitusi perubahan permintaan dengan utilitas tetap konstan.
Ramsey mengatakan bahwa sistem perpajakan yang optimal harus
sedemikian rupa sehingga permintaan kompensasi untuk masing-masing
pihak berkurang dalam proporsi yang relatif sama terhadap posisi sebelum
pajak. Ini adalah interpretasi standar dari aturan Ramsey.
Meskipun tarif pajak yang sebenarnya hanya implisit dalam aturan
Ramsey, beberapa komentar masih dapat dibuat. Menggunakan pendekatan
interpretasi, aturan menunjukkan bahwa sebagai pengurangan proporsional
dalam permintaan kompensasi harus sama untuk semua barang, barangbarang
yang tidak responsif terhadap permintaan perubahan harga harus
menanggung pajak yang lebih tinggi. Meskipun luas, pernyataan ini hanya
bisa sepenuhnya dibenarkan ketika semua efek harga silang dicatat. Satu
kasus sederhana yang mengatasi kesulitan ini adalah bahwa di mana tidak
ada efek harga silang antara barang yang dikenakan pajak.
2.3 Efisiensi Perpajakan
Aturan pajak tersebut hanya dianggap kasus kompetitif. Ketika ada
masalah pasar persingan tidak sempurna harus diperhitungkan. Fakta
dasarnya adalah bahwa ketidak sempurna perusahaan kompetitif
menghasilkan kurang dari tingkat output efisien. Hal ini memberikan alasan
dasar untuk mensubsidi output mereka relatif terhadap perusahaan yang
kompetitif.
Analisis pengenaan pajak dengan persaingan tidak sempurna adalah
pertanyaan menarik karena keseimbangan tanpa intervensi tidak akan
tercapai Pareto efisien. Pajak-pajak komoditas dapat digunakan untuk
mengimbangi inefisiensi ini dan meningkatkan tingkat kesejahteraan. Untuk
mengambil pengamatan ini, diasumsikan bahwa pajak komoditas
meningkatkan tidak ada pendapatan bersih sehingga efeknya dirasakan
sepenuhnya melalui perubahan mereka menyebabkan harga relatif.
7

Tingkat pergeseran pajak penting dalam penentuan tarif relatif perpajakan.
Meskipun ekonomi disederhanakan oleh abstrak jauh dari efek keuntungan, itu
menunjukkan bahwa dengan kompetisi perpajakan komoditas yang tidak
sempurna dapat termotivasi dengan alasan efisiensi.
3. PAJAK SEKTOR PRODUKTIF di Negara BERKEMBANG
3.1 Bea Ekspor
Tanzi (1991) telah menguraikan sejumlah argumen tradisional untuk
menjelaskan mengapa negara-negara memberlakukan pajak ekspor. Pajak
ekspor dapat dikenakan untuk menekan harga internal produk. Ini setara
dengan subsidi implisit untuk konsumsi produk di rumah. Ia mengutip kasus
beras di Thailand dan daging di Argentina. Dalam hal ini, pajak ekspor dapat
mendistribusikan pendapatan kepada konsumen berpenghasilan rendah.
Pajak ekspor juga dapat digunakan untuk menstimulasi produksi lokal,
atau ekspor banyak produk yang diproses menggunakan bahan baku dalam
negeri sebagai masukan. Pendekatan ini mendorong manufaktur lokal. Pajak
ekspor juga dapat digunakan untuk mempromosikan pangan yang lebih baik
terutama ketika beberapa kwalitas yang dihasilkan. Hal ini dicapai dengan
mengenakan pajak lebih rendah pada tingkat lebih tinggi dari nilai berkualitas
tinggi.
Alasan lain untuk pajak ekspor termasuk keuntungan tak terduga
mensterilkan sebagai akibat dari harga tinggi. Mengekstrak kelebihannya dari
sektor pertanian untuk digunakan dalam bentuk modal juga merupakan alasan
untuk pajak ekspor. Di beberapa negara, pajak ekspor dianggap sebagai uang
muka untuk pajak penghasilan, atau sebagai pengganti pajak tanah. Argumen
di atas memiliki beberapa pembenaran pada tahun 1970 untuk negara-negara
pada tahap awal pembangunan.
Goode(1984) menunjukkan bahwa bea ekspor merupakan proporsi
substansil dari pendapatan di beberapa negara berkembangdi 1970s. bea
ekspor sebagai persentase pendapatan untuk 31 negara berkembang
bergerak dari rata-rata 5 persen untuk Filipina ke 28 persen ke Ghana.
Ada dua alasan utama untuk penurunan pajak ekspor pada 1990-an.
Pertama, banyak negara-negara telah berusaha untuk diversifikasi ekonomi
8

mereka jauh dari ekspor pokok dan mengejar program penyesuaian struktural
untuk mencapai tujuan ini. Kedua, negara-negara berkembang sekarang
menempatkan kepercayaan yang lebih pada pajak internal seperti PPN.
Sebagai hasil dari tren ini, argumen diajukan untuk pajak ekspor oleh Tanzi
(1991) dan lain-lain memiliki kepentingan kurang dalam hitungan pengambilan
keputusan oleh sebagian besar pemerintah. Penekanan pada penghasilan
devisa dalam mencapai keseimbangan pembayaran melebihi argumen untuk
pajak ekspor di negara berkembang.
3.2 Pajak Pariwisata
Pariwisata perpajakan tidak diberi banyak perhatian dalam literatur
keuangan negara. Saya tidak mengetahui adanya studi yang diterbitkan
secara kuantitatif memeriksa kejadian dan efisiensi pajak pariwisata. Sebuah
artikel oleh Bird (1992) adalah analisis jelas tentang alasan untuk perpajakan
pariwisata, serta manfaat relatif dari berbagai jenis pajak pariwisata. Sebuah
studi oleh Karibia Organisasi Pariwisata (1996) juga menyediakan survei dari
pajak pariwisata di Karibia.
Salah satu alasan sulitnya menganalisis kejadian pajak pariwisata adalah
hasil dari karakter yang beragam dari industri pariwisata. Pajak atas sektor
hotel mudah untuk mengidentifikasi untuk tujuan statistik, tetapi pajak lainnya
atas layanan wisata tambahan tidak dapat dipisahkan dari pendapatan pajak
yang diperoleh dari konsumen lain dalam perekonomian.
Kedua, industri pariwisata di sebagian besar negara berkembang manfaat
dari berbagai insentif pajak, membuat kejadian setelah dikurangi pajak pada
wisatawan dan bisnis sulit untuk ditentukan. Kebanyakan insentif berupa
keringanan bea masuk dan pajak keuntungan. Ini meliputi pembebasan
hingga 15 tahun di Jamaika dan St Lucia.
Hal ini juga sulit untuk menentukan biaya efisiensi dari pajak pariwisata,
yaitu dampak pajak atas alokasi sumber daya. Telah disarankan bahwa
insentif pajak untuk mendorong investasi pariwisata tidak efisien. Sebuah
penelitian yang disponsori oleh Organisasi Negara-negara Amerika dan
Karibia Organisasi Pariwisata (1990) menemukan bahwa tidak ada hubungan
yang terlihat antara tingkat insentif dan peningkatan investasi Hotel diukur
dengan kapasitas ruangan yang tersedia. Insentif lebih berguna dalam
9

menarik investor lokal. Investor internasional lebih sedikit terpengaruh oleh
insentif fiskal saja. Karibia Pariwisata penelitian Organisasi (1996), sementara
mengakui argumen di atas, masih direkomendasikan bahwa insentif harus
berorientasi ke arah menurunkan biaya input seperti bea masuk lebih rendah
pada makanan dan minuman, pajak properti yang lebih rendah, dan kredit
pajak untuk pelatihan.
Saya tidak mendukung pandangan Bird (1992) bahwa subsidi investasi
swasta di bidang pariwisata adalah kontraproduktif. Kita juga harus memeriksa
uang, kerja dan output manfaat asing dari investasi tersebut. Pariwisata tentu
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa tingkat
subsidi diperlukan untuk mempertahankan daya saing harga internasional.
Namun, sifat insentif harus berubah untuk mengurangi penekanan pada
konstruksi baru dan refurbishing penghargaan, pelatihan, pemasaran, dan
penciptaan lapangan kerja. Mclntyre, Arthur dan Charles (1993) telah
mengusulkan bahwa 90 persen dari keuntungan harus dibebaskan lebih dari
100 persen. Ini mungkin salah satu cara menurunkan sedikit tingkat subsidi,
bukan sepenuhnya menghilangkan subsidi.
Pajak pada pariwisata terdiri dari pajak penjualan umum seperti PPN, bea
masuk, perusahaan, dan pajak properti.
3.3 Pajak Bumi/Tanah
Pajak pertanian diperlukan untuk mempercepat pembentukan modal di
sektor kapitalis. Argumen ini jelas diterapkan pada perekonomian di tahaptahap
awal pengembangan. Sebagai pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber
keuangan menjadi lebih penting. Ini meliputi pinjaman luar negeri, perpajakan
sektor lainnya serta pinjaman dalam negeri. Di beberapa negara
berkembang, pertanian tidak lagi menjadi sektor terbesar dan karena itu tidak
dapat menyediakan sumber besar pajak untuk pembangunan ekonomi. Jika
pemerintah ingin memaksimalkan devisa dari sektor pertanian, pajak yang
berat dari lahan pertanian menjadi jelas kontraproduktif dan tidak boleh
digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya, tanah pajak
nilai menghasilkan penghasilan yang sedikit dan mahal untuk
dikelola(Strasma et al. 1990).
10

Terkadang dipercaya bahwa pajak pada tanah pertanian akan
mempengaruhi petani untuk meningkatkan produktifitas tanah mereka atau
menjual tanah yang tidak produktif ke petani kecil.
Bird (1974) telah mengidentifikasi empat cara untuk mengaji pajak pada
tanah pertanian:
a) Di rem pajak berlandaskan pada area tanah.
b) Pajak berlandaskan pada pendapatan bersih atau kotor dari tanah.
c) Pajak berlandaskan pada nilai sewa.
d) Menaikkan pungutan pada perbaikan di nilai tanah.
Pajak pada area tanah biasanya mudah untuk diatur, dan tingkat
keseragaman pungutan menurut wilayah pertanian atau setiap pembayaran
pajak kepemilikan tanah, tanpa peduli ke kapasitas tanah untuk
menghasilkan pendapatan (Bird 1974). Meskipun keuntungan administrasi
dari pajak ini , ini adalah salah satu cara terbatas untuk menaikkan
pendapatan pemerintah pusat (Skinner 1991).
Banyak cara yang digunakan untuk mengaji pajak tanah pertanian adalah
perpajakan dari nilai sewa.nilai sewa berlandaskan pandangan bahwa sewa
itu untuk sebidang tanah yang ditentukan oleh kelebihan hasil pada marginal
atau tanah yang berkualitas rendah. Nilai sewa dapat diekspresikan sebagai
satu pembayaran untuk penggunaan tanah atau sebagai nilai modal dari
tanah. Pajak tanah biasanya ditentukan pada nilai modal dari tanah yang nilai
nasional ditentukan oleh juru taksir (Bird 1974). Dalam beberapa
kesempatan, pajak tanah ditentukan pada nilai lokasi yang setara ke nilai
modal peningkatan kurang. Pada beberapa negara, nilai lokasi dari tanah
pertanian dikenakan pajak pada tafir istimewa dibandingkan dengan pajak
kekayaan umum pada ditingkatkan nilai kapital.
Teori ekonomi memberitahukan kita bahwa jika tanah pertanian
diperbaiki di persediaan pada pasar kompetitif yang sempurna, pajak akan
dilahirkan oleh tuan tanah.
11

3.4 Perpajakan Sektor Keuangan
Perpajakan sektor keuangan biasanya tidak dibahas dalam buku teks
keuangan publik. Pajak dari sektor keuangan terdiri dari pajak eksplisit dan
implisit. Pajak eksplisit termasuk pajak perusahaan, pajak atas pinjaman,
pendapatan bunga, dan pajak atas aktiva. Di banyak negara, sektor
keuangan dibebaskan dari PPN atas jasa keuangan. Ini berarti bahwa
meskipun sektor keuangan tidak dapat mengisi PPN atas jasa keuangan,
sektor ini masih harus membayar PPN atas pembelian (lihat Stotsky (1995)
untuk pembahasan pajak eksplisit pada lembaga keuangan). Di Barbados,
misalnya, pajak eksplisit mencakup pemotongan pajak 12,5 persen atas
bunga deposito dan pajak atas aktiva bank umum. Di sektor keuangan, sulit
untuk menentukan kejadian dan efisiensi dari berbagai pajak pada pengguna
jasa keuangan.
Pajak implisit adalah fitur yang menonjol dari kebijakan pemerintah
terhadap bank-bank komersial. Mereka terdiri dari persyaratan giro, plafon
suku bunga, dan target pinjaman di bawah harga pasar. Mereka dianggap
sebagai instrumen represi keuangan, yang ada ketika pemerintah pajak dan
lain-kondisi pembatasan transaksi keuangan mengurangi pertumbuhan relatif
sektor keuangan untuk sektor non-keuangan. Plafon suku bunga dan
persyaratan giro membatasi aliran sumber daya untuk sektor swasta dan
mengalihkan dana ke sektor publik (Fry 1988). Meskipun instrumen tingkat
efektif pajak tersebut sulit untuk ditentukan, pajak ini merupakan sumber
penting pendapatan pemerintah.
Chamley (1991) telah berusaha untuk mengukur efisiensi biaya pajak
implisit. Dia mengidentifikasi berbagai jenis efisiensi dalam pengenaan pajak
aset keuangan di negara berkembang. Yang pertama adalah penurunan
tingkat aset keuangan dalam sistem perbankan dan pengalihan aset ke pasar
keuangan asing dan sektor informal. Kedua, pajak ini mengubah alokasi aset
yang tersedia dan memperkuat ketidaksempurnaan yang ada di pasar kredit.
Ketiga, pajak implisit mengurangi tingkat tabungan dan alokasi antarwaktu
sumber daya.
Chamley mencoba untuk mengukur biaya efisiensi dari pajak implisit
menggunakan analisis ekuilibrium parsial. Dia menemukan bahwa biaya
efisiensi lebih tinggi bila laju inflasi tinggi. Keterbatasan analisis Chamley
12

adalah bahwa sejumlah besar variabel dipengaruhi oleh represi keuangan
akan memerlukan analisis keseimbangan umum.
Para pendukung liberalisasi keuangan berpendapat bahwa perlu untuk
mengurangi tingkat pajak implisit, atau menghapusnya untuk meningkatkan
efisiensi sistem keuangan. Ada literatur tentang liberalisasi keuangan (lihat,
misalnya, Williams 1996). Namun, Stiglitz (1994) berpendapat bahwa
kegagalan pasar membutuhkan intervensi pemerintah dalam pasar
keuangan, dan pemerintah di negara berkembang harus melangkah hati-hati
dalam upaya mereka untuk mengatur liberalisasi sistem perbankan.
4 . PAJAK PERUSAHAAN
Perusahaan diperlakukan sebagai entitas yang terpisah untuk tujuan
pajak di semua negara berkembang. perusahaan telah dikenakan pajak
banyak instrumen dengan berbagai motivasi yang berbeda. Transfer antara
perusahaan dan pemegang saham, dalam perilaku korporasi juga
dipengaruhi oleh struktur sistem pajak perorangan (pribadi), terutama melalui
perlakuan pajak yang menguntungkan dari capital gain.
4.1 Pajak Input dan Output
Bentuk yang paling umum dari pajak masukan yang telah dipungut atas
penggunaan tenaga kerja. Di AS, pajak Jaminan Sosial memberikan contoh
yang terkenal. Pembayaran Asuransi Nasional memainkan peran yang sama
di Inggris. Kedua pajak Jaminan Sosial dan Asuransi Nasional menaikkan
biaya tenaga kerja untuk tenaga kerja relatif terhadap harga modal dan input
lainnya. Contoh lain dari pajak atas tenaga kerja adalah Pajak
Ketenagakerjaan Selektif yang dipungut di Inggris antara 1966 dan 1973.
Tingkat Pajak Ketenagakerjaan Selektif adalah sektor-spesifik: ia dikenakan
pajak tenaga kerja di industri jasa dan disubsidi dalam manufaktur. Untuk
diskusi lebih lanjut efek dari pajak ini melihat Reddaway (1970).
Faktor subsidi juga telah digunakan untuk meningkatkan
tambahan investasi. Subsidi tersebut memiliki efek menurunkan biaya unit
tambahan modal relatif terhadap tenaga kerja. Subsidi ini sering diberikan
dalam bentuk potongan depresiasi tetapi subsidi tunai untuk beberapa bentuk
13

investasi di wilayah geografis tertentu telah tersedia berdasarkan Undang-
Undang Industri 1972 di Inggris. Pajak keuntungan perusahaan telah sering
ditafsirkan sebagai pajak atas modal di sektor korporasi.
Melihat ketentuan keuangan sebagai input untuk perusahaan, telah terjadi
pula perbedaaan perlakuan pembayaran kepada penyedia layanan
keuangan. Pembayaran bunga kepada pemegang obligasi dapat mengurangi
pajak untuk perusahaan tersebut, berbeda dengan dividen yang dikenakan
pajak. Ketentuan keuangan oleh pemegang saham dapat menyebabkan
keuntungan modal yang dikenakan pajak berdasarkan sistem pajak
perorangan pada tingkat yang berbeda untuk bunga yang diterima dari
kepemilikan obligasi atau dari dividen.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Uni Eropa pada
dasarnya adalah pajak pada output dari perusahaan. Pajak ini didasarkan
pada nilai tambah dalam produksi. Alternatif pajak pada output meliputi
produksi dan pajak penjualan. Berbeda dengan PPN, ini didasarkan pada
output bruto perusahaan daripada Output bersih.
4.2 Sistem Pajak Perusahaan
Sistem pajak yang sekarang digambarkan umumnya disebut sistem klasik
dan sedang digunakan di AS dan banyak negara lain. Hal ini harus
dibedakan untuk sistem imputasi digunakan di Inggris dan sistem dua tingkat.
Motivasi di balik sistem klasik adalah bahwa pajak perusahaan
merupakan pajak atas manfaat yang mengikuti dari pendirian. Dengan
demikian, kewajiban pajak korporasi diperlakukan sebagai sepenuhnya
berbeda dari pemegang saham perusahaan. Akibatnya, keuntungan yang
dikenakan pajak pada tingkat yang ditetapkan untuk pajak perusahaan,
dividen yang dikenakan pajak pada tingkat pajak pendapatan perseorangan
berlaku untuk pemegang saham yang menerima mereka, seperti bunga yang
diterima oleh pemegang obligasi perusahaan, dan tingkat yang terpisah
berlaku untuk keuntungan modal yang dipungut atas realisasi keuntungankeuntungan.
Bunga dibayar oleh perusahaan adalah pengurangan pajak.
Banyak konsekuensi dari sistem pajak berkaitan dengan keuangan
perusahaan mengikuti dari distorsi yang diperkenalkan oleh perlakuan pajak
14

yang berbeda dari dividen dan pembayaran bunga. Di bawah ini, tingkat
pajak korporasi akan dinotasikan τ c, dividen tersebut dikenakan pajak pada
tingkat pribadi τ p dan keuntungan modal pada tingkat τ g. Untuk
mencerminkan realitas dari kode pajak, diasumsikan bahwa τ g

seberapa jauh argumen ini dapat didorong karena hal itu bergantung
setidaknya pada pajak yang dikenakan atas kebenaran keuntungan ekonomi.
Pada akhirnya, pengaruh pajak tergantung pada bagaimana hal itu
mempengaruhi individu dalam ekonomi, atau sebaliknya, dari pajak
perusahaan tergantung pada kejadian terakhir dari pajak.
Banyak argumen yang disebutkan di atas hanya perhatian langsung dari
pembenaran utama untuk memperkenalkan segala bentuk pajak adalah
untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang selalu terjadi di Teori Kedua
Terbaik meskipun instrumen kebijakan mungkin tidak memiliki peran dalam
Pertama-Terbaik, penggunaannya masih dapat dibenarkan dalam keadaan
lain.
5. PENGGELAPAN PAJAK
Memberikan diskon untuk pembayaran secara tunai adalah hal yang
biasa. Ini hampir terjadi di setiap toko.Hal ini sering terjadi, ketika pembelian
besar dibuat di toko. Sedangkan biaya pemeriksaan keuangan dan komisi
yang dikenakan oleh kartu kredit perusahaan dapat menjelaskan beberapa
diskon ini, penjelasan yang biasa adalah bahwa pembayaran tunai membuat
penyembunyian transaksi jauh lebih mudah. Penghasilan yang dapat
disembunyikan tidak perlu dinyatakan otoritas pajak. Motivasi yang sama
dapat di gunakan untuk klaim biaya.Dengan mengubah pendapatan menjadi
biaya yang dibebaskan dari pajak atau dikurangkan dari pajak, tagihan pajak
dapat dikurangi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak
merupakan tindakan menyembunyikan pendapatan agar terhindar dari
pengenakan pajak yang seharusnya di bebankan kepada wajib pajak.
Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal, sehingga menyebabkan banyak
dampak akibat tindakan itu.
16

Sumber : Ebook Hindriks
Titik Y adalah tingkat pendapatan seseorang yang belum diketahui
oleh pemungut pajak. Pendapatan yang dilaporkan oleh wajib pajak, X,
adalah pajak dengan tarif t yang konstan. Jumlah pendapatan yang tidak
dilaporkan adalah Y - X ≥ 0 dan pajak yang belum dibayar adalah [1 – t ]Y.
Ketika wajib pajak menghindari tertangkap, semua pendapatan dikenakan
pajak dan denda (F) atas pajak yang telah dihindari. Ini memberikan tingkat
pendapatan Y c = [1 - t](1+Ft)]Y. Jika pendapatan dikecilkan, kemungkinan
tertangkap adalah p. Asumsikan bahwa wajib pajak berasal utilitas U (Y) dari
Y.setelah membuat pernyataan pendapatan X, tingkat pendapatan Y c terjadi
dengan probabilitas p dan tingkat pendapatan Y nc dengan probabilitas 1 - p.
Dalam menghadapi ketidakpastian seperti itu, wajib pajak harus memilih
pernyataan pendapatan untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan.
Rincian penjualan dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan dua nilai
ekstrim X. Ketika pernyataan maksimal dibuat X = Y, penghasilan wajib
pajak akan [1 - t] Y di kedua negara dunia. Atau, ketika pernyataan minimal
X = 0 dibuat, pendapatan akan [1 - t (1 + F)] Y jika tertangkap dan Y jika
tidak. Pilihan lain yang ada untuk kebohongan konsumen pada gabungan
garis X = 0 dan X = Y ; ini adalah kumpulan kesempatan yang
17

memperlihatkan alokasi terjangkau dari pendapatan di antara dua negara.
Dari fungsi utilitas dapat diperoleh kumpulantitik kurva pengabaian pada
kurva pengabaian yang menjadi tingkat pendapatan di dua negara yang
memberikan tingkat yang sama dari utilitas. Pilih untuk menempatkan titik
dengan pernyataaan X, Ini adalah titik interior dengan 0 < X< Y - beberapa
pajak dihindarkan tetapi beberapa pendapatan diumumkan.
5.1 Tingkat Penggelapan
Penggelapan pajak adalah ilegal,jadi pelaku penggelapan pajak mencoba
menyembunyikan setiap alasan apa yang mereka lakukan.Cara yang mudah
untuk mengukur tingkat penggelapan pajak adalah menggunakan perbedaan
pendapatan dan pengeluaran ukuran pendapatan nasional.Analisis standar
aliran pendapatan menganjurkan dua hal yang harus sama:apa yang
dikeluarkan dari pendapatan.Bagaimanapun dengan hal itu adanya
penggelapan pajak dapat dikenali.Secara tidak langsung tingkat penggelapan
pajak tidak bisa diukur secara langsung tetapi harus diambil kesimpulan dari
variabel ekonomi yang dapat di observasi.Metode pertama untuk mengukur
tingkat penggelapan pajak dengan menggunakan survei bukti
penggelapan.Hal ini dapat digunakan salah satu masukan prosedur
penghitungan secara langsung atau tidak langsung .Metode umum kedua
yang digunakan adalah mengambil kesimpulan tingkat penggelapan pajak
atau menyembunyikan hal yang umum dari ekonomi,dari observasi variabel
ekonomi yang lain.
5.2 Pemeriksaan dan Hukuman
Analisis keputusan penggelapan pajak diasumsikan ketika
kemungkinan deteksi dan tingkat denda yang dikenakan ketika tertangkap
menghindari pajak. Ini adalah asumsi dari perspektif pembayar pajak
individu. Dari perspektif pemerintah walaupun ini adalah variabel yang dapat
dipilih.Kemungkinan deteksi dapat diajukan oleh pekerja dengan pembayar
pajak tambahan dan dapat juga diatur atau ditetapkan oleh pengadilan.
Tujuan dari bagian ini adalah untuk menganalisis isu yang terlibat dalam
pengambilan keputusan. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan
18

agaimana mereka mempengaruhi tingkat pendapatan yang diajukan oleh
pemerintah. Pendapatan dalam konteks ini didefinisikan sebagai pajak yang
dibayar plus uang yang diterima dari denda.Tahapan-tahapan diatas
merupakan bagian dari pemeriksaan penggelapan pajak.Untuk hukuman
yang diberikan setelah terbukti melakukan penggelapan pajak adalah jika
hukuman yang berat mungkin diber ikan berarti tingkat penggelapan pajak
amat besar.Hukuman tergantung dengan besarnya tingkat penggelapan
pajak yang dilakukan.Jadi semakin besar tingkat penggelapan pajak maka
semakin besar pula hukuman yang dijatuhkan begitu sebaliknya.
5.3 Bukti Penggelapan
Model penggelapan pajak memperkirakan efek perubahan pada tingkat
penghindaran pajak. Selain itu, efek tergantung pada spesifikasi dari sistem
pajak dan pada asumsi-asumsi tentang sikap terhadap risiko. Ketidakpastian
ini untuk menyelidiki lebih lanjut bukti untuk melihat bagaimana ini
diselesaikan didalam lapangan. Analisa bukti penggelapan pajak juga
memungkinkan penyelidikan kemungkinan parameter lainnya, seperti
sebagai sumber pendapatan, dan hipotesis lain pada penggelapan pajak,
misalnya pentingnya norma-norma sosial.Ada dua pendekatan yang diambil
dalam mempelajari penggelapan pajak. Yang pertama mengumpulkan survei
atau data wawancara dan menggunakan analisis ekonometrik untuk
menyediakan penentuan kuantitatif dari hubungan. Yang kedua telah
menggunakan percobaan untuk memberikan kesempatan merancang
lingkungan untukmengizinkan penyelidikan hipotesis tertentu. Hasil dari
kedua pendekatan tersebut dapat di ikuti. Sebagai contoh ketika level
pendapatan seseorang contras dengan pajak yang di bayarkan maka dapat
dikatakan orang tersebut melakukan penggelapan pajak. Hasil dari kedua
pendekatan tersebut dapat dijadikan bukti penggelapan pajak.Analisis
ekonometrik dan metode survei dapat digunakan untuk menginvestigasi
pentingnya sikap dan sosial normal dalam keputusan penggelapan pajak.
19

6. PAJAK TIDAK LANGSUNG DI NEGARA BERKEMBANG
6.1 Aspek Kuantitas dari Pajak tidak langsung di Negara Berkembang
a. Pajak atas barang dan jasa lebih penting daripada pendapatan
pajak di negara berkembang. Bird (1987) menemukan bahwa pajak tidak
langsung menyediakan lebih dari setengah pendapatan pemerintah pusat
di 56 dari 96 negara berkembang non-minyak.
b. Ada kecenderungan meningkat menjadi pajak penjualan umum dalam
negara berkembang. Pajak penjualan adalah 2,5 persen dari PDB dan
13,8 persen penerimaan pajak, sedikit lebih tinggi dari pajak penghasilan
individu pada 2,08 persen dari PDB dan 10,57 persen dari penerimaan
pajak, masing-masing (Burgess dan Stern 1993).
c. PPN adalah tambahan baru yang paling penting untuk pajak penjualan di
negara-negara ini.
d. Bea masuk adalah sumber yang paling penting dari pendapatan dalam
negara-negara berkembang. Namun, tingkat bea masuk muncul
secara negatif berhubungan dengan pendapatan per kapita, positif
berhubungan dengan tingkat keterbukaan, dan negatif terkait dengan
negara meningkatkan pendapatan dari pajak dalam negeri atas barang
dan jasa (Burgess dan Stern 1993: 780).
e. Total pajak perdagangan adalah 5,1 persen dari PDB dan 29.37 persen
dari pajak pendapatan di negara berkembang. Mereka adalah sama
pentingnya terhadap jumlah pajak penghasilan yang merupakan 5,21
persen dari PDB dan 30,37 persen dari penerimaan pajak (Burgess dan
Stern 1993). Tinggi pendapatan negara berkembang memiliki proporsi
yang lebih rendah dari pajak perdagangan dari negara-negara
berkembang yang berpenghasilan rendah.
f. Bea Ekspor telah menurun dalam pentingnya kontribusi 0,62
persen terhadap PDB dan 4,12 persen untuk penerimaan pajak (Burgess
dan Stern 1993).
g. Cukai sama pentingnya dengan pajak penjualan umum dalam negara
berkembang, memberikan kontribusi 2,1 persen dari PDB dan 12,6
20

persen pajak pendapatan (Burgess dan Stern 1993). Pentingnya
peningkatan dari cukai dikaitkan dengan penurunan pendapatan bea
cukai. Cukai juga lebih sederhana untuk mengelola dan memiliki daya
apung pendapatan yang lebih besar.
h. Ada hubungan antara pendapatan per kapita naik, pendapatan pelanggan
turun, dan semakin pentingnya pajak penghasilan di beberapa negara.
6.2 Persoalan pajak tidak lansung
Dan ada tiga jenis utama dari pajak tak langsung:
· Bea cukai : pungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atas
barang/komoditas yang berkaitan dengan ekspor dan impor atau yang
dianggap perlu dikenakan pajak.
· Pajak penjualan : pajak tidak langsung yang dikenakan oleh pengusaha
atas penyerahan barang oleh pabrik atau atas barang-barang impor
· pajak perdagangan internasional dan terdiri atas : bea masuk dan pajak /
punggutan ekspor.
Pajak tak langsung cenderung menyebabkan inflasi terutama jika bea
cukai adalah awal dari proses distribusi. Mungkin biaya cukai cenderung
seperti piramida bisnis yang menambahkan keuntungan kenaikan harga pada
berbagai langkah penghasilan dan distribusi.
7. PAJAK INTERNASIONAL
7.1 Pengenaan pajak insentif untuk investasi asing
Strategi keuangan oleh pemerintah di negara berkembang adalah
penggunaan dari pajak insentif untuk membantu pemasukan dengan
investasi asing. Mengkhususkan pajak insentif meliputi bebas pajak
pendapatan, pajak investasi secara kredit, mempercepat penyusutan
pinjaman , dan pembebasan dari biaya impor.
21

Pajak insentif di negara perkembangan adalah sebagai berikut:
‣ Mengenakan program pajak insentif sangat menolong pemerintah untuk
menyerahkan ke investor asing, dan mampu untuk memulihkan pengaruh
signifikan ongkos investasi mereka sebelum menyerahkan kepada bea
cukai.
‣ Pajak insentif merupakan penolong untuk mengurangi ongkos investasi,
faktor lain seperti availabilitas dari kekayaan alam, infrastruktur, upah
rendah , dan kemantapan politis adalah penting di dalam menarik investor
asing.
‣ Kehilangan pendapatan berpengaruh nyata untuk pemerintah, dan
mungkin menciptakan distorsi pada ekonomi pada taraf intensitas tinggi
ibukota dan taraf rendah dari nilai tambah lokal.
7.2 Tempat Bebas Pajak
Tempat bebas pajak adalah satu tempat dimana yang seseorang
mendapat pendapatan atau asset sendiri tanpa membayar pajak yang tinggi.
Pengenakan pajak biasanya pada bentuk pembebasan dari pendapatan,
tanah. Dan secara umum, karakteristik utama dari tempat bebas pajak adalah
tarif pajak efektif pada pendapatan asing sangat rendah. Yang
Mengkhususkan tempat bebas pajak adalah Bahamas, Bermuda, Cayman
Islands, Hong Kong, Panama, and Singapura.
Bea cukai melindungi negara berkembang dimana tempat bebas
pajak itu akan mempercepat angka mereka dari pertumbuhan ekonomi.
Tempat bebas pajak dipergunakan oleh investor asing untuk mendirikan
badan hukum, perusahaan pribadi, cabang perusahaan. Di tempat bebas
pajak pendapatan dikenakan pajak dengan tarif rendah.
8. ADMINISTRASI PERPAJAKAN
8.1 Ruang Lingkup Administrasi Perpajakan
Ahli ekonomi telah menyadari bahwa reformasi pajak tidak dapat
bekerja secara efektif kecuali jika negara tersebut meningkatkan pengenakan
administrasi pajak. Administrasi pajak merupakan upaya untuk meningkatkan
efisiensi administratif. Efisiensi administrasi perpajakan tergantung kepada
22

keterampilan dan pengalaman dari pegawai sipil pada departemendepartemen
pajak. Pekerja demikian harus dilatih pada ilmu pengetahuan
tentang teknik yang diperlukan untuk pungutan pajak dan pemeriksaan
keuangan. Berlatih di akuntansi, hukum perpajakan,dan administrasi publik
adalah penting. Salah satu yang paling penting adalah fungsi Pekerja
memeriksa contoh dari wajib pajak. Beberapa keterampilan yang didiskusikan
di atas merupakan beberapa langkah pada Negara berkembang. Pemerintah
membutuhkan pekerja berpengalaman untuk negara ini.
Analisis tentang pentingnya umum administrasi pajak pada karya
Mansfield (1988) dan Frampton (1993). Mansfield (1988: 181) menganggap
administrasi pajak sebagai "daerah longgar didefinisikan yang mencakup
hukum, administrasi publik, sosiologi, dan psikologi serta ekonomi ".
Administrasi pajak dapat dianggap sebagai disiplin eklektik yang
dirancang untuk memfasilitasi kebijakan fiskal dan pengaruh alokasi sumber
daya . Administrasi perpajakan mensyaratkan bahwa kebijakan pajak
diterjemahkan ke dalam serangkaian hukum yang merupakan sistem pajak.
Undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah untuk menegakkan
pengumpulan pendapatan. Pajak administrasi perlu memonitor pajak hukum
dalam rangka mendorong secara sukarela,memfasilitasi sistem penilaian
kerja , dan mengurangi penggelapan pajak. Mansfield (1988) menunjukkan
bahwa kegagalan untuk mengelola undang-undang pajak dapat secara efektif
menghasilkan cukup besar kesenjangan antara hukum pajak dan pajak yang
sebenarnya, yang menunjukan konsekuensi negative untuk pendapatan
pemerintah. Kami membahas kriteria Framptons karena mereka tampaknya
cukup komprehensif sebagai panduan untuk administrasi perpajakan yang
mengevaluasi di negara maju dan berkembang.
Kami telah menyebutkan peranan hukum dalam administrasi pajak
tersebut. perundang-undangan pajak diwujudkan dalam tiap tindakan pajak
tersendiri yang menguraikan pada rincian pembayaran pajak potensial,
barang atau jenis pendapatan yang dikenakan pajak, wewenang penegakan
hukum, tanggal pengumpulan pajak, dan hukuman bagi yang melanggar.
Tindakan pajak harus meminimalkan celah yang mendorong penggelapan
pajak. Reformasi sistem perpajakan menyebabkan pembaruan dalam
undang-undang pajak.
23

BAB III
KESIMPULAN
Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. perpajakan perlu
bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan tetapi di mana prinsip manfaat
tidak dapat langsung diterapkan, pajak memiliki efek yang berbeda dari harga
pasar yang membiayai barang sektor swasta dan pelayanan.
Tujuan optimalisasi perpajakan adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak,
menemukan peraturan perpajakan yang memberikan tingkat kesejahteraan
tertinggi melalui pendapatan yang di terima pemerintah melalui pajak.
Macam-macam pajak sektor produktif di negara berkembang diantaranya
yaitu: bea ekspor, pajak pariwisata, pajak bumi(tanah),dan lain-lain.
Dalam Perusahaan diperlakukan sebagai entitas yang terpisah untuk
tujuan pajak di semua negara maju. perusahaan telah dikenakan pajak banyak
instrumen dengan berbagai motivasi yang berbeda.
Dalam kehidupan kita pernah menemukan kasus penggelapan pajak.
penggelapan pajak merupakan tindakan menyembunyikan pendapatan agar
terhindar dari pengenakan pajak yang seharusnya di bebankan kepada wajib
pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal, sehingga menyebabka banyak
dampak akibat tindakan itu.
Tempat bebas pajak adalah satu tempat dimana yang seseorang
mendapat pendapatan atau asset sendiri tanpa membayar pajak yang tinggi.
Pengenakan pajak biasanya pada bentuk pembebasan dari pendapatan, tanah.
Dan secara umum, karakteristik utama dari tempat bebas pajak adalah tarif pajak
efektif pada pendapatan asing sangat rendah.
Pajak tidak dapat bekerja secara efektif kecuali jika negara tersebut
meningkatkan pengenakan administrasi pajak. Administrasi pajak merupakan
upaya untuk meningkatkan efisiensi administratif. Efisiensi administrasi
perpajakan tergantung kepada keterampilan dan pengalaman dari pegawai sipil
pada departemen-departemen pajak.
24

STUDI KASUS
Sumber : RADAR MALANG – Selasa 15 Mei 20112
Kasus:
Sebuah usaha yang di kenakan PPN (pajak pertambahan nilai).
seseorangh melakukan pembelian barang pada Maret 2012 dan sudah dikenai
PPN. tetapi untuk penjualan barang Maret 2012, PPN belum bisa di
perhitungkan.
Analisis:
Pelaporan untuk surat pemberitahuan masa PPN dapat dilakukan sesuai
dengan ketentuan berikut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah
Pasal 9 Ayat (9) menyatakan bahwa "pajak masukan yang dapat di kreditkan
tetapi belum di kreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama
dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan
sebagai biaya dan belum dilakukan pemekrisaan."
Solusi:
Penjelasannya adalah ketentuan memungkinkan pengusaha kena pajak
untuk mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak
yang tidak sama, yang disebabkan antara lain oleh faktur pajak terlambat
diterima. pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama
tersebut hanya diperkenakan dilakukan pada masa pajak berikutnya paling
lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Dalam hal
jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan pajak masukan tersebut
dapat dilakukan melalui pembetulan surat pemberitahuan surat pajak masa pajak
pertambahan nilai yang bersangkutan. kedua cara pengkreditan tersebut hanya
dapat dilakukan apabila pajak masukan yang bersangkutan belum dibebankan
sebagai biaya / tidak di tambahkan (di kapitalisasi) kepada harga perolehan
barang kena pajak / jasa kena pajak yang belum dilakukan pemeriksaan .
25

Contoh:
Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak yang faktur pajaknya
tertanggal 7 Juli 2010 dapat di kreditkan dengan pajak keluaran pada masa Juli
2010 / pada masa pajak berikutnya paling lambat masa pajak Oktober 2010.
sehingga apabila transaksi dilakukan Maret 2012 dan faktur tertanggal Maret
2012 dapat dikreditkan dengan masa pajak Maret 2012 / pada masa pajak
berikutnya paling lambat masa pajak Juni 2012.
26

DAFTAR PUSTAKA
v Publik_Economics Myles.pdf - Adobe Reader
v Public Sector Economics Howard.pdf - Adobe Reader
v Public Finance.pdf - Adobe Reader
v Hindriks – Intermediate Public Economics – 2004.pdf - Adobe Reader
v RADAR MALANG – Selasa 15 Mei 2012
v Goode ( 1984 )
v Tanzi ( 1991 )
v Studi Organisasi Pariwisata Karibia ( 1996 )
v Bird ( 1974 )
v Skinner ( 1991 )
v Stotsky ( 1995 )
v Fry ( 1988 )
v Chamley ( 1991 )
v Williams ( 1996 )
v Stiglitz ( 1994 )
v Bird (1987 )
v Burgess dan Stern ( 1993 )
v Mansfield ( 1988 )
v Frampton ( 1993 )
27

SOAL-SOAL
1. Dalam mempelajari penggelapan pajak ada beberapa pendekatan yang di
gunakan , dibawah ini merupakan pendekatan-pendekatan yang di gunakan
kecuali . . .
a. Mengumpulkan survey atau data wawancara
b. Menggunakan analisis ekonometrik
c. Menggunakan percobaqan
d. Tidak menggunakan analisis ekonometrik
2. Sistem perpajakan yang digunakan negara Eropa adalah . . .
a. Sistem klasik
b. Sistem imputasi
c. Official Assessment
d. Self-Assessment
3. Di bawah ini adalah cara untuk mengaji pajak pada tanah pertanian menurut
Bird, kecuali . . .
a. Pajak tidak berlandaskan pada nilai sewa
b. Pajak berlandaskan pada pendapatan bersih atau kotor dari pajak
c. Menaikkan pungutan pada perbaikan di nilai tanah
d. Pajak berlandaskan pada nilai sewa
4. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada
saat tertentu atau terjadi suatu peristiwa kena pajak. Yang termasuk jenis dari
pajak tak langsung adalah . . .
a. Bea cukai
b. Pajak Penjualan
c. c. Jawaban A dan B salah
d. d. Jawaban A dan B benar
28

5. Tempat bebas pajak adalah satu tempat dimana yang seseorang mendapat
pendapatan atau asset sendiri tanpa membayar pajak yang tinggi.
Tempat yang mengkhususkan dan tidak mengkhususkan bebas pajak:
1. Thailand 4. Bermuda 7. Malaysia
2. Singapura 5. Cina 8. Panama
3. Cayman Islands 6. Hong Kong 9. Beijing
Tempat yang mengkhususkan untuk bebas pajak adalah . . .
a. 1,3,5,7,9 b. 2,3,5,8,9 c. 2,3,4,6,8 d. 3,5,6,7,9
6. Tindakan menyembunyikan pendapatan agar terhindar dari pengenakan
pajak yang seharusnya di bebankan kepada wajib pajak disebut . . .
7. Jenis pajak yang dapat ditarik untuk menekan harga internal dari produk dan
dapat digunakan untuk merangsang produksi lokaladalah . . .
8. penggelapan pajak merupakan tindakan menyembunyikan pendapatan agar
terhindar dari pengenakan pajak yang seharusnya di bebankan kepada wajib
pajak. Penggelapan pajak adalah . . . sehingga menyebabkan banyak
dampak akibat tindakan itu.
9. Upaya untuk meningkatkan efisiensi administratif adalah dengan . . .
29

KATA KUNCI
‣ Pajak
‣ Pengecualian Pajak
‣ Klaim
‣ Penggelapan pajak
‣ Capital gains
‣ Distorsi
: iuran wajin kepada negara berdasarkan
undang-undang untuk membiayai belanja
negara dan sebagai alat untuk mengatur
kesejahteraan serta perekonomian.
: hak yang dijamin undang-undang untuk
dibebaskan dari kewajiban membayar pajak
karena bukan subjek dan objek pajak, seperti
properti yang digunakan untuk tujuan
pendidikan, keagamaan, sosial, konsul-konsul,
dan wakil diplomat asing.
: Permintaan ganti rugi dari tertanggung kepada
penaggung sesuai dengan kerugiaan yang
dipertanggungkan berdasarkan polisnya.
: Tindakan menyembunyikan pendapatan agar
terhindar dari pengenakan pajak yang
seharusnya di bebankan kepada wajib pajak.
: Keuntungan Modal ( Capital gains ) adalah
suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari
investasi dalam surat berharga atau efek,
seperti saham, obligasi atau dalam bidang
properti, dimana nilainya melebihi harga
pembelian.
: (atau ketidak sempurnaan pasar ) adalah
suatu yang mengganggu agen ekonomi dalam
memaksimalkan kesejahteraan social dalam
rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka
sendiri.
30