Bagian V Teori Pengeluaran Pemerintah - Universitas Brawijaya

More documents

Recommendations

Info

surat penangkapan lalu kembali lagi ketempat tadi untuk menangkap si Penjahat dengan memperlihatkan surat penangkapan kepadanya Yang ada orang yang seharusnya mau ditangkap sudah kabur duluan", ujar Anis. Ketika orang-orang mengatakan aksi-aksi Ketika orang-orang mengatakan aksi-aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM kemarin adalah aksi anarkhis yang berbau kekerasan, tapi Anis lebih memilih untuk mengatakannya sebagai aksi 'fandalisme' yaitu aksi yang bersifat merusak dalam hal ini ada sekelompok masyarakat yang berusaha melakukan pengrusakan. Eskalasi pada isu kenaikan harga BBM sudah mulai memuncak tapi seharusnya bisa untuk dikendalikan. "Penangkapan yang terjadi didepan mata saat kejahatan/aksi pidana berlangsung adalah hal yang sangat wajar. Seharusnya aksi jangan 'violence',” ujar Anis seraya mengatakan, saya sudah ingatkan kepara mahasiswa agar jangan terlibat partisan parpol. ANALISIS STUDI KASUS : Peningkatan anggaran belanja pegawai yang selalu naik setiap tahunnya seharusnya diimbangi dengan peningkatan produktivitas pegawainya. Namun kondisi yang terlihat saat ini berbeda dengan apa yang diharapkan. Masih banyak pegawai pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jika terjadinya peningkatan belanja pegawai ini tidak membawa dampak baik apa-apa, maka ini hanya pemborosan anggaran pemerintah. Jumlah pegawai pemerintah yang berlebihan pada kantor-kantor pemerintah tanpa adanya jobdesk yang jelas juga menjadi penyebab ketidakefisienan struktur organisasi pemerintah. Disamping itu, banyaknya kasus korupsi juga menggambarkan tidak adanya peningkatan kerja pada pemerintahan. Alangkah lebih baiknya jika seharusnya ada peningkatan kerja pemerintah dahulu kemudian peningkatan gaji pegawai, dan anggaran ini digunakan untuk kepentingan aggaran yang lainnya yang lebih penting.
ANGGARAN PENDIDIKAN 2013 NAIK 6,7 PERSEN http://edukasi.kompas.com. 16 Agustus 2012 JAKARTA, KOMPAS.com - <strong>Pemerintah</strong> mengalokasikan anggaran pendidikan pada 2013 sebesar Rp 331,8 triliun, atau naik 6,7 persen dibandingkan anggaran pada APBN-P 2012. Peningkatan anggaran pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. "Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci kemajuan setiap bangsa," kata Presiden ketika menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU RAPBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2012). Kepala Negara berharap, anggaran pendidikan yang semakin besar ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dana ini, di antaranya, untuk pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 45 juta siswa setingkat SD dan SMP. "Selain itu, kita juga akan memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA. Untuk mendukung pelaksanaan PMU, pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan APK jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi," kata Presiden. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun 216 unit Sekolah Baru, dan lebih dari 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB. “Kita juga melakukan rehabilitasi ruang-ruang kelas SMA/SMK/MA yang rusak, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang. Dengan anggaran pendidikan itu, kita akan melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/mahasiswa," kata Presiden.
Page 1 and 2: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN V: TEOR
Page 3 and 4: I. PENDAHULUAN Setiap anggota masya
Page 5 and 6: II. TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH Pe
Page 7 and 8: PP k P < P k PP n < .. < P k PP n P
Page 9 and 10: Dalam keadaan normal, t ke t+1, pen
Page 11 and 12: i U = individu; = 1,...., m = fungs
Page 13 and 14: III. PENGELUARAN NEGARA Pengeluaran
Page 15 and 16: datang.Pengeluaran untuk kesehatan
Page 17 and 18: 3. Data Pengeluaran Negara di Indon
Page 19 and 20: pemerintah. Karena besarnya pendapa
Page 21 and 22: IV. PENGELUARAN DAERAH Untuk mengem
Page 23 and 24: transfer bisa sama-sama ekspansif j
Page 25 and 26: pengeluaran pemerintah akan meningk
Page 27 and 28: 7. Pengeluaran pemerintah untuk pem
Page 29 and 30: ESSAY 1. Karena pemerintah harus me
Page 31: mensubsidi pemerintah. Anggaran unt
Page 35 and 36: KEY CONCEPT Budget Constraint Conce

Bagian V Teori Pengeluaran Pemerintah - Universitas Brawijaya

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?