PEDOMAN BLOCKGRANT KWK | i

2. Dana dari P2PNFI/BPPNFI
a. Lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggara
program akan menandatangani akad kerjasama antara
Kepala P2PNFI/BPPNFI atau dengan pimpinan lembaga
calon penyelenggara program KWK;
b. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama
ditandatangani Kepala P2PNFI/BPPNFI mengajukan
usulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana
penyelenggaraan program KWK ke rekening lembaga
penerima;
c. Setelah menerima dana, lembaga penyelenggara
program KWK yang bersangkutan wajib melaksanakan
program/kegiatan pembelajaran sesuai dengan proposal
yang telah disetujui
(paling lambat 1
minggu setelah
dana diterima);
d. Lembaga penerima
dana blockgrant
wajib membayar
pajak sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku.
3. Dana dari Dinas Pendidikan Provinsi :
a. Lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggara
program akan menandatangani akad kerjasama antara
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi dengan pimpinan
lembaga calon penyelenggara program KWK;
b. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama
ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/
mengirimkan dana penyelenggaraan program KWK ke
rekening lembaga penerima;
c. Setelah menerima dana, lembaga penyelenggara
program KWK yang bersangkutan wajib melaksanakan
program/kegiatan pembelajaran sesuai dengan proposal
12 | PEDOMAN BLOCKGRANT KWK