(BOP) Kursus Tahun 2010

Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010 

i

ii 

Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010


i

SAMBUTAN 

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal 

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan 

pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan 

nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan 

pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin 

berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan 

layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk 

melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit 

utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut 

menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan 

pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan 

kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) 

atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) 

Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) 

Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan. 

Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan 

Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni 

program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan 

kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan 

keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai 

Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha 

kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal 

pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap 

lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan 

lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan 

inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. 

Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan 

bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program 

kursus dan pelatihan. 

Jakarta, Januari 2010 

Direktur Jenderal 

Hamid Muhammad, Ph.D 

NIP. 19590512 1983 11 1 001 


iii

KATA PENGANTAR 

Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 

Direktorat Jenderal PNFI 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun 

sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara 

kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran 

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami 

mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, 

waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan. 

Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan 

kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup 

(PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan 

pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan 

sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi 

kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian 

beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan 

kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat. 

Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan 

memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan 

pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 

2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin 

berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan 

layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk 

melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami 

mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program 

pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih 

keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010. 

Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan 

pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat 

penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh 

karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa 

mendatang. Amien. 

Jakarta, Januari 2010 

Direktur Pembinaan 

Kursus dan Kelembagaan, 

Dr. Wartanto 

NIP. 19631009 198901 1 001 

iv 


DAFTAR ISI 

KATA SAMBUTAN ......................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv 

DAFTAR ISI .................................................................................................... v 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang .............................................................................. 1 

B. Pengertian ..................................................................................... 2 

C. Dasar Hukum ................................................................................ 2 

D. Tujuan ........................................................................................... 3 

BAB II : RUANG LINGKUP PROGRAM 

A. Sasaran dana BOP-LKP ................................................................. 4 

B. Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Bantuan ............................. 4 

C. Besar Dana Bantuan ...................................................................... 5 

BAB III : PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL 

A. Penyusunan Proposal ................................................................... 6 

B. Mekanisme Pengajuan Proposal .................................................. 6 

C. Waktu Pengajuan Proposal .......................................................... 6 

BAB IV : PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA 

PENERIMA BOP - LKP 

A. Tim Penilai..................................................................................... 7 

B. Mekanisme Penilaian Proposal .................................................... 7 

C. Penetapan Lembaga Penerima BOP-LKP ...................................... 8 

D. Penyaluran Dana .......................................................................... 9 

E. Pelaporan Kegiatan ...................................................................... 9 

BAB V : INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU 

A. Indikator Keberhasilan .................................................................. 11 

B. Pengendalian Mutu ...................................................................... 11 

C. Sanksi ............................................................................................ 11 

BAB VI : PENUTUP ......................................................................................... 12 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 13 


v

Bab 

1 Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan kursus dan pelatihan berbasis pendidikan kecakapan 

hidup merupakan salah satu upaya strategis untuk mengatasi masalah 

pengangguran dan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Berdasarkan 

data BPS Agustus 2009 jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 

8,96 juta orang (7,87%) dari total angkatan kerja sebanyak 113,83 juta 

orang. Untuk memberikan layanan pendidikan melalui kursus dan 

pelatihan bagi masyarakat terutama para pengangguran tentu saja 

dibutuhkan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memadai baik dari 

segi kuantitas maupun kualitasnya. Sampai dengan bulan Januari 2010 

Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terdata pada Direktorat 

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan sebanyak 11.953 lembaga 

(sumber: www.infokursus.net). Dari data-data tersebut di atas 

tentunya kita bisa melihat bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan yang 

ada belum cukup memadai untuk memberikan layanan pendidikan 

baik dari segi kuantitas apalagi kualitasnya. 

Rendahnya perkembangan jumlah lembaga kursus dan pelatihan salah 

satunya disebabkan oleh tidak seimbangnya antara biaya operasional 

yang dikeluarkan oleh lembaga dengan jumlah peserta yang mengikuti 

kursus. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai Instansi 

Pemerintah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah 

membina/meningkatkan kualitas lembaga kursus dan pelatihan 

memandang perlu untuk memberikan dukungan berupa Bantuan 

Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) 

Pemberian BOP-LKP sebagai salah satu upaya untuk memberikan 

penjaminan mutu. Melalui pemberian bantuan ini diharapkan kualitas 

peralatan kursus dan kapasitas manajemen lembaga kursus dapat 

meningkat, sehingga dapat terus bertahan dan mampu memberikan 

pelayanan prima secara professional sehingga melahirkan lulusanlulusan 

yang memiliki kompetensi sebagai bekal untuk bekerja 

ataupun berusaha mandiri. 


1

B. Pengertian 

1. Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah 

pemberian dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk hibah 

kepada lembaga kursus dan pelatihan dengan prioritas bagi LKP yang 

telah dilakukan penilaian kinerja dengan hasil klasifikasi C atau D dan 

memiliki potensi untuk berkembang. 

2. Lembaga kursus dan pelatihan yang diberikan dana BOP-LKP adalah 

lembaga yang perlu ditingkatkan mutu manajemen operasionalnya 

dengan kondisi sebagai berikut: 

a. Pengelolaan/manajemen lembaga belum tertata dengan baik. 

b. Fasilitas/sarana yang dimiliki terbatas/kurang memadai. 

c. Animo masyarakat untuk belajar di lembaga kursus tersebut 

cukup tinggi. 

C. Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan 

Non Formal dan Informal. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor: 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga 

pendidikan yang diselenggarakan masyarakat oleh masyarakat dan 

lembaga kemasyarakatan. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, 

dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di 

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tahun anggaran 

2009. 

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat 

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Pembinaan Kursus 

dan Kelembagan tahun 2010. 

2 


D. Tujuan 

1. Tujuan Pedoman 

Memberikan acuan kepada pembina, penanggung jawab program, 

penilai, pengendali, penyelenggara kursus dan pelatihan dan seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan 

pelaksanaan program BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan. 

2. Tujuan Program BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Memberikan dukungan bagi lembaga kursus dan pelatihan yang 

memenuhi persyaratan agar mampu mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas manajemen operasional lembaganya dan 

peningkatan kompetensi tenaga pendidik. 


3

Bab 

2 Ruang Lingkup Program 

A. Sasaran Dana BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Lembaga yang layak memperoleh dana BOP-Lembaga Kursus dan 

Pelatihan adalah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) 

2. Memiliki akte notaris. 

3. Memiliki ijin operasional minimal 2 tahun berjalan 

4. Lembaga kursus dan pelatihan yang diprioritaskan kepada hasil 

penilaian kinerja LKP berklasifikasi kinerja C atau D yang memiliki 

sarana/fasilitas terbatas atau kurang memadai. 

5. Memiliki gedung dan ruang belajar sendiri, atau sewa/kontrak 

minimal 3 tahun, bagi yang masa kontraknya sedang berlangsung 

minimal sisa kontrak yang tersisa 2 tahun. 

6. Memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga (nama yang 

tercantum dalam ijin operasional, rekening dan NPWP harus sama). 

7. Telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi dan 

atau P2PNFI/BP-PNFI. 

B. Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Bantuan 

1. Pemanfaatan Dana 

Dana bantuan BOP-Lembaga 

Kursus dan Pelatihan 

dimanfaatkan hanya untuk 

meningkatkan kualitas 

kelembagaan dan kapasitas 

tenaga pendidik, diantaranya 

untuk: 

a. Pembelian alat praktek 

bagi penyelenggaraan 

kursus, misalnya; Komputer, media pembelajaran, mesin jahit, 

pakaian dan peralatan tata rias pengantin, peralatan praktek las, 

peralatan elektronika, peralatan SPA dll (minimal 70 %) 

4 


. Peningkatan mutu 

pendidik kursus atau 

pengelola kursus yang 

terkait dengan 

fasilitas/alat yang dibeli 

atau sudah dimiliki. 

misalnya : Contoh 1: 

untuk pembelian mesih 

jahit high speed, maka 

perlu didukung dengan kursus calon pelatihnya hingga 

memperoleh sertifikat pendidik kursus mesin highspeed . Contoh 

2: LKP sudah memiliki Komputer namun perlu meng up grade 

kemampuan mengoperasikan soft ware tertentu. (maksimal 30 

%). 

2. Penggunaan Dana Bantuan 

a. Dana BOP-LKP yang diterima lembaga penggunaannya harus 

sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan 

pada proposal. 

b. LKP penerima dana wajib menyetor pajak sesuai aturan dan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. 

C. Besar Dana Bantuan 

Besar dana bantuan operasional penyelenggaraan kursus (BOP- 

Lembaga Kursus dan Pelatihan) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- 

(tiga puluh juta rupiah). 


5

Bab 

3 Prosedur Penyusunan dan 

Pengajuan Proposal 

A. Penyusunan Proposal 

Proposal disusun/dibuat oleh Lembaga yang berminat mengusulkan 

program BOP-LKP dengan menggunakan format yang sudah ditentukan 

(lampiran 1) Formulir Pengajuan Dana Bantuan Operasional Lembaga 

Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP). 

B. Mekanisme Pengajuan Proposal 

Proposal yang diajukan harus sudah ditandatangani pimpinan LKP dan 

mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Propinsi atau 

P2PNFI/BPPNFI. selanjutnya dikirim kepada Direktorat Pembinaan 

Kursus dan Kelembagaan,Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan 

Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan alamat Kompleks 

Kementerian Pendidikan Nasional: Gedung E, Lantai 6, Jl. 

Jend.Sudirman, Senayan, Jakarta. 

C. Waktu Pengajuan Proposal 

Waktu pengajuan proposal diatur sebagai berikut: 

1. Periode I, Februari – Maret 2010 

2. Periode II, Mei – Juni 2010 

3. Periode III, Agustus – September 2010 

Periode II dan seterusnya akan dilanjutkan apabila masih tersedia kuota. 

6 


Bab 

4 Penilaian Proposal dan 

Penetapan Lembaga 

Penerima BOP-LKP 

A. Tim Penilai 

1. Tim penilai proposal terdiri atas: 

a. Tim penilai proposal dibentuk, 

ditetapkan, 

dan 

bertanggungjawab kepada 

Direktur Pembinaan Kursus dan 

Kelembagaan Ditjen PNFI 

Kemendiknas. 

b. Tim penilai minimal terdiri dari 

unsur organisasi mitra, praktisi, 

akademisi dan instansi yang 

relevan. 

c. Struktur tim penilai minimal 

terdiri dari seorang ketua, 

seorang sekretaris dan 3 orang 

anggota serta didukung oleh tim 

sekretariat. 

d. Tim penilai proposal bekerja berdasarkan Surat Keputusan dan 

melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Binsuskel Ditjen PNFI 

Kemendiknas. 

2. Tim Penilai bertugas : a) melakukan penilaian kelayakan dokumen 

proposal lembaga pengusul (meneliti kelengkapan dokumen, dan 

menelaah kegunaan dan pemanfaatan dana). c) melakukan verifikasi 

ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang riil. 

B. Mekanisme Penilaian Proposal 

Penilaian proposal dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu : 

1. Tahap Pertama, seleksi administrasi proposal meliputi: 

a. Kejelasan isi proposal sesuai dengan sistematika yang 

disyaratkan. 


7

. Akta notaris/badan hukum lembaga. 

c. Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan. 

d. Foto Copy Rekening bank yang masih aktif dan NPWP atas nama 

lembaga 

e. Surat izin operasional menyelenggarakan kursus dan pelatihan. 

f. Struktur organisasi, instruktur dan fasilitas yang dimiliki. 

g. Dokumen-dokumen pendukung lainnya diantaranya; 

rekomendasi dari organisasi lembaga pengusul, foto-foto 

kegiatan atau piagam-piagam penghargaan yang telah diperoleh. 

2. Tahap Kedua, seleksi kelayakan proposal lembaga pengusul yang 

meliputi: a) Reputasi (track record) lembaga, b) jenis barang yang 

akan dibeli, c) harga pasar dari barang, d) kursus yang akan diikuti 

calon pendidik kursus dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga 

pendidik dibidang keahlian tertentu. 

3. Tahap ketiga: visitasi ke lembaga pengusul. 

Tim penilai melakukan kunjungan lapangan atau visitasi untuk 

memverifikasi : a) lokasi lembaga, b) kelayakan fasilitas; c) 

kebenaran dan keaslian dokumen, d) kompetensi dan kesungguhan 

calon penyelenggara. e) validasi/pengecekan NILEK. 

Apabila ternyata kondisi lapangan tidak sesuai dengan dokumen 

dalam proposal (pemalsuan, pembohongan dll) maka tim penilai 

dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk membatalkan 

proposal dan dinyatakan gugur. 

Catatan: Setiap tahapan penilaian, mulai dari penilaian kelayakan 

proposal, kelengkapan administrasi/dokumen, hasil 

verifikasi dan visitasi lapangan dibuatkan Berita Acara 

Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim 

Penilai. 

C. Penetapan Lembaga Penerima BOP-Lembaga Kursus dan 

Pelatihan 

1. Penetapan lembaga penerima BOP-lembaga kursus dan pelatihan 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan 

Kursus dan Kelembagaan. 

2. Lembaga kursus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOP LKP 

wajib melakukan penandatanganan akad kerjasama 

8 


3. Penetapan Lembaga Penerima dana bantuan BOP-Lembaga Kursus 

Dan Pelatihan , diatur sebagai berikut: 

• Periode I Bulan April 2010 

• Periode II Bulan Juli 2010 

• Periode III Bulan Oktober 2010 

Periode II dan seterusnya akan dilanjutkan apabila masih tersedia 

kouta. 

D. Penyaluran Dana 

Mekanisme penyaluran dana Bantuan BOP-LKP dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Lembaga yang ditetapkan 

sebagai penerima BOP LKP 

akan menandatangani akad 

kerjasama antara Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) 

dengan pimpinan lembaga 

Kursus. 

2. Dana BOP-LKP disalurkan ke 

rekening lembaga melalui 

Kantor 

Pelayanan 

Perbendaharaan Negara 

(KPPN). 

3. Setelah dana diterima 

lembaga, yang bersangkutan 

wajib merealisasikan usulan 

sesuai yang diajukan dalam 

proposal: a) pengadaan barang sesuai usulan dan ketentuan yang 

berlaku, b) meningkatkan mutu pendidik untuk memperoleh 

sertifikat pendidik dan c) menyetor pajak-pajak sesuai peraturan 

yang berlaku. 

E. Pelaporan Kegiatan 

1. Lembaga penerima dana bantuan BOP diwajibkan untuk membuat 

dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan laporan 

pertanggung jawaban keuangan program Dana BOP-LKP dengan 

menggunakan format terlampir. 

2. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan 

dilaksankan Kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan 


9

Kelembagaan,Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan 

Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan alamat 

Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional: Gedung E, Lantai 6, 

Jl. Jend.Sudirman, Senayan, Jakarta.Dan tembusan disampaikan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi setempat. 

3. Pelaporan Kegiatan 

a. Lembaga penyelenggara Program kursus dan pelatihan keterampilan 

kreatif wajib membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis 

kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan 

tembusan kepada Instansi pemberi rekomendasi. 

b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah akhir masa 

program pembelajaran. 

c. Khusus untuk success story dapat dilaporkan secara bertahap sesuai 

rencana penempatan kerja atau pemandirian lulusan. 

10 


Bab 

5 Indikator Keberhasilan 

dan Pengendalian Mutu 

A. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan BOP-lembaga kursus dan pelatihan 

dilihat dari: 

dapat 

1. Meningkatnya kualitas layanan kursus penerima dana BOPlembaga 

kursus dan pelatihan 

2. Meningkatnya Kualitas manajemen dan kompetensi tenaga 

pendidik 

3. Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan kursus 

dengan mutu yang lebih baik 

B. Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu terhadap penerima BOP-LKP dilakukan oleh: 

1. Unsur Internal: 

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaanan, Inspektorat 

Jenderal Kemendiknas, P2PNFI, BPPNFI, Dinas Pendidikan Provinsi, 

dan Kabupaten/Kota; 

2. Unsur Eksternal: 

a. BPKP/BPK/KPK 

b. Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PNFI 

F. Sanksi 

Setiap lembaga penerima dana BOP-LKP yang melanggar ketentuan 

dalam pelaksanaan program akan dikenakan sanksi sesuai peraturan 

dan hukum yang berlaku dan LKP tersebut tidak diperbolehkan (di 

black list) untuk mengajukan proposal PKH lainnya 


11

Bab 

6 Penutup 

Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan , 

rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan 

mengendalikan program pemberian dana bantuan operasional 

penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan. Untuk informasi dan 

klarifikasi lebih lanjut yang terkait dengan pemberian dana BOP- 

Lembaga Kursus dan Pelatihan, dapat menghubungi Direktorat 

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melalui telepon/fax nomor: 

(021) 57904363 atau Web Dit Binsuskel: www.infokursus.net. 

Media ini untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat, apabila 

terjadi penyimpangan-penyimpangan atas penyelenggaraan program 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan. 

Hal- hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindak lanjuti 

dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus 

dan Kelembagaan. 

12 


| Lampiran 1 

KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI 

Atau P2PNFI/BPPNFI 

REKOMENDASI 

Nomor: ....................... 

Berdasarkan hasil verifikasi keberadaan dan kredibilitas organisasi dan dokumen 

proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada: 

Nama Lembaga : .............................................................. 

Nilek 

: ………………………………………. 

Pimpinan Lembaga : .............................................................. 

Alamat Lembaga : .............................................................. 

.............................................................. 

Telp. ................. Fax. ........................... 

Untuk ikut berkompetisi mendapatkan bantuan sosial BOP-LKP tahun 2010 

Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh LKP penerima dana bantuan 

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

........................., ..........................2010 

Dinas Pendidikan Provinsi 

Kabid PNFI atau Kepala 

P2PNFI/BPPNFI, 

Nama lengkap 

NIP. 


13

| Lampiran 2 

Contoh: COVER PROPOSAL 

PROPOSAL 

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN 

(BOP - LKP) 

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

14 


| Lampiran 3 

FORMULIR PENGAJUAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) 

BANTUAN OPERASIONAL 

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) 


............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 


15

A. IDENTITAS LEMBAGA 

1. Nama Lembaga : 

2. NILEK : 

3. Apakah sudah dinilai : 

Kinerjanya Apa Hasilnya 

4. Nama Pimpinan Lembaga : 

5. Alamat Lengkap : 

6. Tahun didirikan 

: 

(lampirkan izin pertama 

kali diperoleh) 

7. Kabupaten/Kota *) : 

8. Provinsi : 

9. Kode Pos : 

10. No. Telepon/Email : 

11. Faksimile : 

B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN) 

NO. PERSYARATAN KELENGKAPAN 

1. Izin Operasional dari Dinas 

Ada Tidak ada 

Pendidikan atau Dinas Terkait 

(pertama dan terakhir) 

2. Akte Notaris pendirian lembaga Ada Tidak ada 

3. NPWP atas nama lembaga Ada Tidak ada 

4. Rekening bank atas nama lembaga Ada Tidak ada 

5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Ada Tidak ada 

Provinsi 

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Ada Tidak ada 

Menyelenggarakan Kegiatan (Pakta 

integritas) 

Catatan: 

Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan 

dokumen nomor 5 & 6 harus aslinya. 

16 


C. KONDISI LEMBAGA PENGUSUL 

NO. 

DATA SUBSTANSI 

JAWABAN 

a. Jenis keterampilan yang 

diselenggarakan 

b. Sarana dan prasarana yang 

dimiliki, status kepemilikan, 

jumlah, dan kondisi 

(kelayakannya) 

2) Sarana; luas gedung tanah, 

luas gedung, kondisi 

bangunan, status 

kepemilikan (lampirkan), 

jumlah ruangan yang 

tersedia, dsb. 

3) Prasarana; jumlah, 

kapasitas, dan kondisi 

prasarana yang dimiliki 

saat ini. 

c. Perkembangan jumlah 

peserta didik dan lulusan 2 

tahun terakhir. 

d. Daftar pendidik/instruktur 

yang ada (lampirkan biodata 

dan kompetensi yang dimiliki) 

e. Struktur organisasi dan uraian 

tugasnya. 


17

f. Prestasi yang pernah diraih 

g. Kegiatan sosial terkait dengan 

program pembelajaran yang 

pernah dilakukan 

h. Rencana penggunaan 

anggaran (lampirkan 

rinciannya) 

Lampiran: 

1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait (pertama dan 

terakhir) 

2. Akte Notaris pendirian lembaga 

3. NPWP atas nama lembaga 

4. Rekening bank atas nama lembaga 

5. Foto-foto kondisi lembaga (peralatan, ruangan, gedung, dan sebagainya) 

6. Lain-lain yang relevan 

18 


| Lampiran 4 

SISTEMATIKA LAPORAN 

LAPORAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN 

DANA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN 

PELATIHAN (BOP-LKP) 

TAHUN 2010 


……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

………………………………………. 


19

A. IDENTITAS LEMBAGA 

1. Nama Lembaga 

2. NILEK 

3. Alamat 

4. Pemilik Lembaga 

5. Pengelola Program: 

Lampirkan nama, 

struktur organisasi 

dan uraian tugasnya. 

Daftar nama pengelola: 

a. ………………………….. 

b. ………………………….. 

c. ………………………….. 

6. Jenis Keterampilan 

Yang diselenggarakan 

B. INPUT 

1. Penggunaan Anggaran 

a. Jumlah dana yang 

diterima 

Rp …………………………………………………. 

b. Kapan dana diterima Tanggal … bulan … tahun 2010 

c. Jumlah dana yang 

digunakan (lampirkan 

perinciannya dan buktibukti 

pengeluaran) 

Rp …………………………………………………. 

Terdiri dari: 

• Peningkatan kapasitas lembaga Rp 

………………(… %) 

• Peningkatan kompetensi tenaga 

pendidik Rp ………………(… %) 

20 


C. HASIL/OUTPUT 

1. Daftar Fisik hasil bantuan 

operasional LKP (jenis, jumlah, 

kapasitas, dan sebagainya) 

disertai bukti-bukti/dokumen 

yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

2. Bentuk Non fisik bantuan 

operasional LKP (kompetensi 

pendidik, jumlah pendidik yang 

ditingkatkan kompetensi, dan 

sebagainya) disertai bukti-bukti 

yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 

Permasalahan: 

1. … 

2. … 

3. … 

Upaya pemecahan masalah: 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

…………………….., ……………………………. 

Pimpinan Lembaga, 

……………………………………. 


21

Lampiran-lampiran: 

1. Bukti-bukti pengeluaran dan kwitansi (pembukuan) 

2. Bukti-bukti setoran pajak 

3. Daftar sarana/peralatan yang diadakan/dibeli 

4. Foto-foto dokumentasi peralatan yang dibeli/diadakan bantuan 

operasional 

5. Lain-lain yang relevan 

22 


| Lampiran 5 

Contoh Surat Pernyataan/Pakta Integritas 

SURAT PERYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

Jabatan dalam Lembaga : 

Nama Lembaga : 

NILEK : 

Alamat Organisasi : 

No. Telp/Hp : 

Berdasarkan proposal yang kami ajukan, apabila lembaga yang saya pimpin 

ditetapkan sebagai penerima Dana BOP LKP melalui Surat Keputusan 

Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, dengan ini kami menyatakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui 

oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 

2. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya 

Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal. 

4. Apabila berdasarkan hasil laporan masyarakat atau instansi yang 

berwenang kami terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan 

dana atau penyimpangan program, kami bersedia mengembalikan dana 

bantuan sebesar 100% untuk disetorkan ke Kas Negara. 

5. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan 

kegiatan beserta pemanfataan dana paling lambat 2 minggu setelah 

kegiatan selesai dilaksanakan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan 

Kelembagaan. 

Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar, penuh tanggungjawab dan 

tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila kami tidak mentaati 

pernyataan dimaksud, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

.................... , ............... 2010 

Pimpinan Lembaga ................... 

Materai Rp. 6.000,- 

............................................... 


23

24

(BOP) Kursus Tahun 2010

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?