Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama ... - dppka diy

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)
Di Provinsi DIY
I. PENGERTIAN
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau
penguasaan Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak yang dipungut atas setiap
penyerahan KBM dalam hak milik.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo.
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar
Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2006.
4. Peraturan Pemerintah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pajak Daerah dan
Jo. Perda 2 tahun 2007.
5. Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda dan Dirut
PT Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/ 02/ 1999 yang mengatur tentang pedoman dan
tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT).
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tahun 2007 di
Provinsi DIY.
III. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
1. OBYEK PKB
Adalah kepemilikan dan atau penguasaan KBM

2. SUBYEK PKB
Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai KBM.
3. TARIF PKB
a. 1,5% untuk KBM bukan umum.
b. 1% untuk KBM umum
c. 0,5% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar.
4. PENETAPAN BESARNYA PKB
1) Kendaraan Bermotor Bukan Umum
- Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 100%
2) Kendaraan Bermotor untuk umum / Plat Kuning diberikan keringanan sebesar
40%
- Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 60%
5. MASA PKB
Adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada
saat pendaftaran KBM.
6. SAAT PKB TERHUTANG
Sejak tidak dibayarnya PKB
7. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD. SPTPD disampaikan ke Badan
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DIY melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah
(SAMSAT) sesuai domisili, paling lama:
a. KBM bari dihitung 30 hari kalender sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan.
b. KBM bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
c. KBM pindah dalam daerah dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya masa
pajak.
d. KBM pindah dari luar daerah dihitung 30 hari kalender sejak tanggal fiskal antar
daerah;
8. PERSYARATAN PENGESAHAN STNK TAHUNAN
a. Mengisi SPTPD;
b. Identitas (KTP, SIM, KARTU KEL, KARTU ANGGOTA)
c. STNK;

IV.
d. BPKB;
e. Bukti pelunasan Pajak tahun terakhir;
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
1. OBYEK BBN-KB
Adalah penyerahan KBM, yaitu pengalihan hak milik KBM sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual
beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau
pemasukan ke dalam Badan Usaha.
2. SUBYEK BBN-KB
Adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan
Bermotor (KBM).
3. TARIF BBN-KB
a. Penyerahan pertama sebesar:
- 10% untuk KBM umum dan bukan umum.
- 3% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar.
b. Penyerahan kedua dan selanjutnya, termasuk hibah sebesar:
- 0,1% untuk KBM Umum dan Bukan Umum
- 0, 3% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar.
c. Penyerahan karena warisan sebesar:
- 0,1% untuk KBM Umum dan Bukan Umum
- 0,03% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar.
4. BESARNYA BBN-KB
Tarif x Dasar pengenaan BBN-KB (Nilai Jual)
5. SAAT BBN-KB TERHUTANG
Sejak terjadinya penyerahan KBM
6. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD disampaikan kepada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DIY melalui Kantor Pelayanan Pajak
Daerah/SAMSAT sesuai domisili, paling lama:

a. Kendaraan dari dalam daerah selambat-lambatnya 30 hari kalender dari saat
penyerahan KBM.
b. Kendaraan dari luar daerah selambat-lambatnya 30 hari kalender dari saat
penyerahan KBM.
7. PERSYARATAN PENDAFTARAN KENDARAAN BARU
a. Mengisi SPTPD
b.Identitas (KTP, SIM, KARTU KEL, KARTU ANGGOTA)
c. Faktur
d.Sertifikat Uji Type
e. KBM Berubah Bentuk (Surat Keterangan Karoseri)
f. Surat Keterangan (KBM Angkutan Umum)
g.Cek Fisik KBM
8. PERSYARATAN PENDAFTARAN KBM MUTASI
1) TUKAR NAMA ATAS DASAR JUAL BELI:
a. Mengisi SPTPD
b. Identitas (KTP, SIM, KARTU KEL, KARTU ANGGOTA)
c. STNK
d. BPKB
e. Kwitansi Pembelian
f. PKB-BBN-KB dan SWDKLLJ Tahun terakhir
g. Cek Fisik KBM
2) MUTASI DARI LUAR DAERAH
a. Mengisi SPTPD
b. Identitas (KTP, SIM, KARTU KEL, KARTU ANGGOTA)
c. Surat Keterangan Pindah (Pengganti STNK)
d. BPKB
e. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah
f. Kwitansi Pembelian
g. Cek Fisik KBM
V. SANKSI ADMINISTRASI

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan / tanggal jatuh
tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi
Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya
pajak.
VI. PERSYARATAN STNK HILANG
a. Laporan polisi terdekat
b. Iklan radio dan koran
c. Cek Fisik Kendaraan
d. BPKB, KTP asli dan foto copy
e. Surat Pernyataan Kehilangan diberi Materai Rp. 6.000,-
f. STNK hilng dapat diproses 14 hari sejak kehilangan STNK dilaporkan.