Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman - Komisi ...

More documents

Recommendations

Info

Pasal 40 huruf c dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dapat disita untuk negara. (2) Film dan reklame film yang disita untuk negara dapat disimpan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pasal 43 (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelanggaran. Pasal 44 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, terhadap perusahaan/badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (5) Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, dikenakan sanksi denda dan/atau sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang perfilman yang dikeluarkan berdasarkan Filmordonnantie 1940 (Staatsblad Tahun 1940 Nomor 507) dan Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2622) serta badan atau lembaga yang telah ada, tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Filmordonnantie 1940 (Staatsblad Tahun 1940 Nomor 507) dan Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2622) dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 47
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
Page 1 and 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4: c. pembinaan persatuan dan kesatuan
Page 5 and 6: Dalam melakukan kegiatan, perusahaa
Page 7 and 8: Ekspor Film Pasal 19 Usaha ekspor f
Page 9 and 10: Pasal 29 (1) Pertunjukan film sebag
Page 11 and 12: BAB VII PEMBINAAN PERFILMAN Pasal 3
Page 13: (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari k
Page 17 and 18: 1. Menegaskan secara jelas bahwa Pa
Page 19 and 20: Pasal 7 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2
Page 21 and 22: Ayat 2 Yang dimaksud dengan nilai-n
Page 23 and 24: Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup
Page 25 and 26: Ayat 2 Penayangan film adalah pemut
Page 27 and 28: Ayat 5 Penggolongan usia penonton b
Page 29 and 30: Ayat 2 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat 1

Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman - Komisi ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?