Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman - Komisi ...

More documents

Recommendations

Info

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya yang dilakukan secara terusmenerus dan berkesinambungan dalam arti yang seluas-luasnya terhadap kegiatan perfilman. Pembimbingan diberikan melalui berbagai kebijaksanaan dan upaya yang mendorong pengembangan dan kemajuan perfilman Indonesia, seperti meningkatkan manfaat keberadaan organisasi profesi perfilman, lembaga pendidikan, pengarsipan film, festival film, kineklub, dan kegiatan lain yang yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film. Ayat 2 Tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan segi pertumbuhan dan pengembangan bidang usaha perfilman ini pada dasarnya berada pada Pemerintah. Melalui pembinaan, Pemerintah mencegah timbulnya persaingan yang tidak sehat, tidak jujur, atau curang dalam usaha perfilman sehingga perfilman Indonesia dapat berkembang sesuai dengan arah pembinaannya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan usaha perfilman dilakukan oleh Pemerintah secara seimbang, terpadu, dan terarah untuk mewujudkan arah dan tujuan pembinaan perfilman. Pasal 37 Ayat 1 Pembentukan badan yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini sebagai penjabaran perlunya interaksi positif antara masyarakat perfilman, Pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Badan ini bersifat nonstruktural dan berfungsi sebagai pemberi pertimbangan yang berkenaan dengan masalah-masalah perfilman kepada Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan perfilman. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat 1 Sebagian urusan pemerintahan yang dapat diserahkan adalah terutama di bidang pembinaan dan perizinan untuk usaha perfilman tertentu, misalnya izin usaha perfilman di bidang pertunjukan dan/atau penayangan. Apabila terjadi suatu film dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, atau keselarasan kehidupan masyarakat di daerah tertentu, Pemerintah Daerah dapat melarang film tersebut diedarkan, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan diseluruh atau sebagian wilayah administratifnya setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari instansi yang terkait.
Ayat 2 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Pasal 42 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Perlakuan terhadap film dan reklame film yang disita untuk negara cukup jelas sedangkan film dan reklame film yang tidak disita untuk negara hanya dapat diedarkan, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan setelah lulus sensor serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 Ayat 1
Page 1 and 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4: c. pembinaan persatuan dan kesatuan
Page 5 and 6: Dalam melakukan kegiatan, perusahaa
Page 7 and 8: Ekspor Film Pasal 19 Usaha ekspor f
Page 9 and 10: Pasal 29 (1) Pertunjukan film sebag
Page 11 and 12: BAB VII PEMBINAAN PERFILMAN Pasal 3
Page 13 and 14: (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari k
Page 15 and 16: Undang-undang ini mulai berlaku pad
Page 17 and 18: 1. Menegaskan secara jelas bahwa Pa
Page 19 and 20: Pasal 7 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2
Page 21 and 22: Ayat 2 Yang dimaksud dengan nilai-n
Page 23 and 24: Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup
Page 25 and 26: Ayat 2 Penayangan film adalah pemut
Page 27: Ayat 5 Penggolongan usia penonton b

Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman - Komisi ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?