37 BAB II KEDUDUKAN HUKUM CESSIE TAGIHAN PIUTANG ...

BAB II
KEDUDUKAN HUKUM CESSIE TAGIHAN PIUTANG SEBAGAI OBJEK
JAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.
Pengertian Perjanjian kredit tidak ada diatur secara tegas dalam undang-
undang. Baik itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang per ubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan maupun dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
Para ahli berpendapat bahwa perjanjian kredit sangat mirip dengan
perjanjian pinjam meminjam menurut pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi:
” Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang
satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang -
barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama da ri
macam dan keadaaan yang sama pula”
Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa ”P erjanjian kredit
bukanlah perjanjian rill seperti halnya perjanjian pinjam meminjam. Bahwa
perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus yaitu bahwa perjanjian kredit
adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur
mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
37
Universitas Sumatera Utara

yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tetentu
dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 40
Melihat bunyi pendapat di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa
dalam hal perjanjian kredit terdapat persetujuan dengan mana pihak kreditur
menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dala m
jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, kepada pihak debitur dengan
syarat bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya disertai jasa bunga, imbalan
atau pembagian keuntungan.
Hermansyah berpendapat bahwa:
”Perjanjian Kredit adalah perjanjian poko k (principal) yang bersifat rill. Sebagai
perjanjian principal, maka perjanjian jaminan adalah accesornya. Ada dan
berakhirnya perjanjian jaminan adalah bergantung pada perjanjian pokok, arti rill
ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan ua ng oleh bank kepada
debitur. 41
Dari pendapat yang dikemukakan diatas maka bisa diambil sebuah
kesimpulan bahwa definisi perjanjian kredit dapat diartikan sebuah perjanjian
pokok (prinsipal) yang bersifat formil dan rill, maksudnya perjanjian kredit
bersifat formil dan penyerahan uangnya bersifat rill.
Dalam pemberian kredit kepada debitur ada asas -asas yang harus di
perhatikan oleh bank yaitu:
1. Character (watak)
40 Sutan Remy Sjahdenie, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang
bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit . Jakarta, 1993 Institut bankir Indonesia. hal. 14.
41 Hermansyah, Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana Prenada
Media Group. Hal. 71.
38
Universitas Sumatera Utara

yaitu watak dari pemohon kredit, apakah akan dipercaya, apakah orang
tersebut betul-betul mempergunakan kredit seperti apa yang di maksud.
2. Capacity (kemampuan)
yaitu apakah pemberian kredit itu akan membawa manfaat yang
menguntungkan bagi pihak yang meminjam dan apakah ini akan
membawa hasil baik bagi usahanya.
3. Capital (modal)
yaitu bahwa pemohon kredit itu mempunyai usaha dan telah tersedia
modal yang menurut perhitungan ekonomi memungkinkan hal itu.
4. Collateral (jaminan)
yaitu uang yang di pinjamkan kepada debitur betul betul akan di
kembalikan dan bila terjadi hal-hal yang negatif terhadap usahanya ada
jaminan yang positif sehingga kreditur tidak merasa dirugikan.
5. Condition of economic (kondisi ekonomi)
yaitu masa depan usaha yang akan di biayai oleh bank dengan kredit
tersebut menunjukan gambaran positif yang akan menguntungkan. 42
Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam
pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, maka
perjanjian kredit sangat perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh lembaga
pembiayaan sebagai kreditur maupun oleh debitur melihat b erkaitan dengan itu
perjanjian kredit mempunyai fungsi:
1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjia n pokok
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan -batasan hak
dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring. 43
Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan
perdagangan antara lain sebagai berikut:
42 Marhainis Abdul Hay, Op.Cit. hal. 153.
43 Hermansyah, Op.cit ,hal. 72.
39
Universitas Sumatera Utara

a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
b. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu linta u ang.
c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
b. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
c. kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
d. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 44
Di pandang dari sisi lembaga pemb iayaan atau bank sebagai kreditur,
fungsi kredit penting bagi kelangsungan usaha lembaga pembiayaan/bank karena
sebagai keuntungan diperoleh pendapatan bunga.
Perjanjian kredit diatur dalam Kitab undang -undang hukum perdata,
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Perubahan yaitu
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Undang -Undang Perbankan).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat suatu larangan
terhadap subjek hukum untuk membuat perjanjian dalam suatu bentuk tertentu
yang mereka inginkan. Asalkan memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian
berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, kecuali perjanjian itu adalah perjanjian
tertentu yang harus dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan karena perjanjian
ini berfungsi sebagai alat pembuktian untuk ke depa nnya.
Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB
tanggal 31 Maret 1997 tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan
Perkreditan Bank bagi Bank umum yang menyatakan bahwa ”Setiap kredit yang
44 Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta , PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta 1992. hal 16-17.
40
Universitas Sumatera Utara

telah di setujui dan di sepakati permohonan kreditnya dituangkan dalam
perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis”.
Dalam praktek perbankan, perjanjian yang dibuat secara tertulis
dibedakan menjadi dua bentuk perjanjian, yaitu:
1. Akta dibawah tangan dan,
2. Akta otentik. 45
Dalam hal perjanjian kredit dengan akta dibawah tangan adalah
merupakan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur (bank atau lembaga
pembiayaan) yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh debitur yang
selanjutnya dimintakan legalisasi dari perjanjian kredit tersebut ke notaris yang di
tunjuk oleh debitur. Biasanya perjanjian kredit dibawah tangan dibuat untuk
plafond kredit yang kecil dan biasanya untuk kredit konsumtif atau perorangan.
Sedangkan perjanjian kredit dengan akta otentik di buat dan ditanda tangani oleh
kedua pihak (kreditur dan debitur) dihadapan notaris yang ditunjuk.
Perjanjian kredit merupakan pengikatan antara kreditur dengan debitur
yang menentukan hak dan kewajiban para pihak karena adanya pemberian
fasilitas kredit. Jika debitur menerima semua ke tentuan dalam klausula yang
diperjanjikan maka ia akan menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi
apabila ia menolak maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian tersebut, dan
berarti tidak terjadi kesepakatan antara kedua pihak.
45 Badriyah Harun, Opcit, hal. 24.
41
Universitas Sumatera Utara

Perjanjian kredit/pembiayaan adalah perjanjian kredit dengan jaminan
(secured loan). Adanya jaminan ini disyaratkan oleh bank dan lembaga
pembiayaan untuk dikabulkannya permohonan pemberian fasilitas kredit/
pembiayaan kepada calon debitur.
Bagi lembaga keuangan pemberi kre dit khususnya lembaga pembiayaan,
jaminan dalam hubungannya dengan pemberian kredit adalah merupakan salah
satu syarat untuk dapat di kabulkannya permohonan kredit. Benda Jaminan yang
diberikan debitur ini bagi kreditur merupakan sebagai jaminan akan di terimanya
kembali uang yang telah di pinjamkan beserta bunganya sesuai dengan syarat -
syarat yang di perjanjikan dalam perjanjian kredit.
Dalam Pasal 2 ayat 1 (satu) surat keputusan Direksi Bank Indonesia
nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentan g jaminan pemberian
kredit, memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan jaminan dalam hal ini
adalah ”Suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit
sesuai dengan yang diperjanjikan”, sedangkan yang dimaksud dengan agunan
menurut pasal 1 butir 23 (dua puluh tiga) Undang-undang nomor 10 tahun 1998
adalah ”Jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian
fasilitas kredit atau pembiayaan”.
Thomas Suyatno mengemukakan bahwa, ”Jaminan secara umum dapat
diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang
42
Universitas Sumatera Utara

untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. 46 Penyerahan kekayaan
debitur merupakan bukti kesungguhan debitur untuk mengembalikan dana yang
dipinjamkan oleh kreditur.
Thomas Suyatno berpendapat bahwa kegunaan jaminan adalah untuk:
1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan
dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila nasabah
melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu
yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan unutk meninggalkan usaha atau proyeknya
dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau
sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil
terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian
kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat -syarat
yang telah di setujui agar ia tidak kehilang an kekayaan yang telah dijaminkan
kepada bank. 47
Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, jaminan kredit juga sebagai
motivator kepada debitur supaya menjalankan usahanya secara baik, dan
menggunakan dana kredit sesuai dengan tujuan pengajuan dan pemberian kre dit,
memanajemen keuangannya secara hai -hati sehingga mampu untuk memenuhi
prestasinya sampai berakhirnya perjanjian kredit dengan pelunasan sampai pada
akhirnya kembalinya hak menguasai terhadap benda yang dijaminkan kepada
kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan.
Dari definisi jaminan dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa fungsi
utama dari jaminan adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur. Dalam
46 Thomas Suyatno,dkk, Op.Cit, hal. 81.
47 Ibid, hal. 81.
43
Universitas Sumatera Utara

hal ini bahwa seorang calon debitur mempunyai kemampuan untuk memenuhi
clausul yang telah disepakati dalam perjanjian kredit yang telah disepakati
bersama oleh para pihak.
B. Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit.
Perjanjian kredit pada prinsipnya diberikan kepada debitur yang
mempunyai kelayakan sebagai penerima fasilitas kredit. Dibutuhkan keperc ayaan
dari kreditur kepada calon debitur bahwa debitur akan menjalankan komitmen
yang konsisten sesuai dengan klausula yang diperjanjikan, juga dalam hal menilai
seorang debitur layak atau tidak untuk diberikan fasilitas kredit harus dilihat
bahwa calon debitur mempunyai kelayakan usaha yang memiliki sumber
pengembalian yang pasti dan mencakupi.
Disamping kepercayaan dan kelayakan dari seorang debitur untuk lebih
menjamin kepentingan kreditur dalam hal pengembalian hutang maka dibutuhkan
jaminan tambahan berupa segala hak atas kebendaan yang dapat dimiliki oleh
perorangan maupun institusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Jaminan diberikan kepada kreditur adalah semata -mata untuk
menumbuhkan keyakinan bahwa seorang debitur akan memenuhi kewajiban atas
pemenuhan prestasinya yaitu melunasi kreditnya sesuai yang dituangkan dalam
akta perjanjian kredit.
44
Universitas Sumatera Utara

Dasar penilaian jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan pada perjanjian
pembiayaan/ kredit adalah : 48
1. Persediaan barang dagangan sebagai objek ja minan meliputi nilai kondisi
barang dagangan, bahan baku, setengah jadi.
2. Piutang dagang sebagai objek jaminan yang meliputi nilai tagihan.
3. Surat-surat berharga sebagai objek jaminan meliputi keabsahan yuridis.
4. Tanah sebagai objek jaminan dilihat peruntukan nya dan lokasi yang ada.
5. Bangunan sebagai objek jaminan dengan memperlihatkan IMB, lokasi
konstruksi, kondisi dan tahun pendirian.
6. Kendaraan bermotor sebagai objek jaminan dengan melihat tahun
pembuatannya, kondisi fisik, jenis, dan merek.
7. Mesin-mesin sebagai objek jaminan dengan melihat umur ekonomis semakin
lama umurnya semakin menurun nilai agunannya.
Shanty Dewi, Legal Team PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
mengatakan bahwa perjanjian jaminan adalah bersifat accesoir yaitu perjanjian
tambahan, yang mana ada atau hapusnya perjanjian jaminan tergantung dengan
perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya batal maka perjanjian
tambahannya juga batal, jika perjanjian pokok berakhir maka perjanjian tambahan
juga berakhir dan jika perjanjian pokok be ralih karena cessie maka perjanjian
tambahan akan beralih tanpa penyerahan khusus. 49
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani berpendapat bahwa
”Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang
diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyan gkut semua harta debitur,
sebagaimana yang diatur dalam pasal 1331 KUHPerdata. Dan jaminan yang
bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau
penyerahan barang tertentu secara khusus sebagai jaminan atas pelunasan
48 Hasil wawancara Shanty Dewi Legal team Pada PT. Permodalan Nasional
Madani (Persero) Cabang Medan, Pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2011.
49 Hasil wawancara dengan Shanty Dewi, Legal Team PT. Permodalan Nasional
Madani (Persero) cabang Medan. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011.
45
Universitas Sumatera Utara

kewajiban / hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk
kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya
jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur
dan kreditur yang dapat berupa :
a. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang
dijadikan jaminan (zakelijk)
b. Jaminan perorangan (personlijk) yaitu adanya orang tertentu yang
sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cedera janji. Jaminan
perorangan ini tunduk kepada hukum perjanjian yang diatur dalam buku II
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 50
Pasal 499 KUHPerdata memberi pengertian tentang benda yang berbunyi:
”Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap -
tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai hak milik.”
Menurut H. Riduan Syahrani, pengertian benda ( zaak) secara yuridis
adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak
milik. 51
Jadi pengertian kebendaan menurut paham undang -undang dalam
ketentuan pasal 499 KUHPerdata adalah setiap benda atau barang yang menjadi
objek hak milik dan dikuasai dengan hak milik. Penguasaan atas benda atau
barang itu mutlak harus ada karena layaknya sebuah benda atau barang harus
dalam penguasaan orang atau badan hukum. Benda atau ba rang yang belum
dikuasai oleh hak milik bukanlah benda yang dimaksud pasal ini.
50
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia Jakarta. PT. Raja Grafindo
Persada. hal. 81.
51
H.Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung,
PT.Alumni Bandung, 2004. hal. 104.
46
Universitas Sumatera Utara

Menurut sistem hukum perdata Indonesia benda dapat digolongkan
menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, maka dengan adanya
pembedaan antara benda bergerak de ngan benda tiak bergerak terjadi pembedaan
dalam hal pembebanan terhadap jaminan kebendaan.
Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam perjanjian
pengikatan jaminan menimbulkan pengikatan jaminan yang berbeda pula.
Sehingga pihak kreditur yang dalam hal ini diwakili oleh seorang analis kredit
harus mengetahui macam-macam benda dan bentuk pengikatan benda tersebut.
Mengenai Jaminan kebendaan dalam praktek dilakukan suatu pemisahan
bagian kekayaan calon debitur (pemberi jaminan), yaitu melepaskan sebagian
kekuasaan atas sebagian atau secara keseluruhan diperuntukan guna memenuhi
kewajiban debitur apabila kelak diperlukan. Kekayaan yang dimaksud adalah
berupa kekayaan debitur itu sendiri, ataupun kekayaan pihak ketiga.
R. Soebekti memberi pendapat bahwa: ”Pemberian jaminan kebendaan
kepada si kreditur, memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap kreditur
lainnya. 52
Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang
kreditur kedudukan yang lebih baik karena :
1. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas
tagihannya dari hasil penjualan benda teretntu milik debitur.
52 R.Soebekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,
Cetakan Ketiga, Bandung, Alumni.1996. hal. 29.
47
Universitas Sumatera Utara

2. Ada benda tertentu yang dipegang oleh kreditur/ yang terikat hak kepada
kreditur, yang berharga bagi debitur yang dapat memberi tekanan psikologi
terhadap debitur untuk melunasi kewajibannya dengan baik terhadap
kreditur. 53
a. Jaminan Kebendaan Barang Bergerak.
Pembebanan kebendaan barang bergerak yaitu antara lain dapat
dijatuhkan kepada jaminan fidusia dan gadai.
Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam
pasal 1 butir 2 menjelaskan bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas
benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda
tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang
hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai
agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Munir fuady berpendapat bahwa ketentuan tentang objek jaminan fidusia
terdapat antara lain dalam pasal 1 butir 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 undang -
undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999, benda -benda tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Benda tersebut harus dimiliki dan dialihkan secara hukum.
b. Dapat atas benda berwujud.
c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
d. Benda bergerak.
2007, hal. 73.
53 J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
48
Universitas Sumatera Utara

e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
f. Benda tidak bergerak yang tidak dapa t diikat dengan hipotik.
g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan ada
dikemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudia, tidak diperlukan
suatu akta pembedaan fidusia tersendiri.
h. Dapat atas satu satuan jenis benda.
i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan
fidusia.
l. Benda persedian (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi obje k
jaminan fidusia. 54
Dalam hal cessie tagihan piutang merupakan benda bergerak tidak
berwujud yang termasuk kedalam benda objek jaminan fidusia menurut undang -
undang ini.
Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999
mengatur ruang lingkup berlakunya undang-undang jaminan fidusia yaitu berlaku
terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan
jaminan fidusia. Yang dipertegas dengan rumusan yang dimuat dalam pasal 3
Undang-undang jaminan fidusia, undang-undang nomor 42 tahun 1999 bahwa
undang-undang fidusia ini tidak berlaku terhadap:
hal. 48.
a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentuka jaminan atas
benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian b angunan diatas
hak milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3 (dua
puluh meter kubik) atau lebih.
54 Munir Fuady, Jaminan Fidusia cetakan kedua revisi . PT.Citra Aditya Bakti, 2003,
49
Universitas Sumatera Utara

c. Hipotik atas pesawat terbang.
d. Gadai.
Terhadap objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan -kendaraan,
mesin-mesin dan alat-alat berat, debitur (pemberi fidusia) berhak menguasai
objek jaminan fidusia, tetapi dilarang/tidak d iperkenankan untuk menjual,
menyewakan atau mengalihkan haknya. Sedangkan untuk objek jaminan fidusia
berupa persediaan barang dagangan ( inventory), pemberi fidusia dalam kapasitas
sebagai kuasa dari kreditur (penerima fidusia) berhak dan diperkenankan me nukar
atau menjual atau mengalihakan objek jaminan kepada pihak lain dan debitur
(pemberi fidusia) berkewajiban mengganti dari objek yang digunakan sesuai
jumlah yang di jual atau dialihkan dengan objek fidusia lainnya sesuai jumlah
yang diperjanjikan yaitu dengan nilai nominal yang sama.
Selain penyerahan jaminan dengan fidusia terdapat juga penyerahan
jaminan dengan Gadai. Kitab Undang -Undang Perdata Pasal 1150 menerangkan
yang dimaksud dengan gadai adalah:
” Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang at as suatuu barang
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada
siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara
didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan
untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya -biaya
mana harus dikeluarkan”
Sedangkan yang menjadi objek gadai antara lain adalah barang bergerak
bertubuh dan tak bertubuh yaitu diantaranya saham, deposito, emas dan benda
berharga lainnya.
50
Universitas Sumatera Utara

Tahapan pembebanan jaminan dengan gadai antara lain:
a. Adanya penandatangan perjanjian pemberian dan penerimaan gadai.
b. Penyerahan objek gadai dari pemberi ke penerima hak gadai.
Dalam gadai terjadi penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan
objek gadai dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Dana pembebanan
jaminan gadai hapus bila objek gadai berpindah kepada pemberi gadai.
Pada jaminan gadai pemberi gadai memberikan hak preferent kepada
penerima gadai (dalam hal ini kreditur), dimana kreditur penerima gadai
mempunyai hak yang didahulukan ( preferent) terhadap kreditur lainnya artinya
bila debitur dinilai cedera janji atau lalai maka kreditur penerima gadai
mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut dan hasil penjualan
digunakan terutama unutk melunasi hutang debitur. Apabila terdapat kreditur lain
ysng juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur yang ada setelah
kreditur pertama tidak akan mendapat pelunasan sebelum kreditur yang pertama
mendapat pelunasan.
b. Jaminan Kebendaan Barang Tak Bergerak.
Pembebanan benda tak bergerak sebagai jamina n kredit dalam hal hak
atas tanah dan bangunan yang terdapat diatasnya dibebankan hak tanggungan , hal
ini dijelaskan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan
Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:
”Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah berikut
atau tidak berikut benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
51
Universitas Sumatera Utara

untuk pelunasan suatu utang teretntu yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.”
Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan yang menjadi objek hak tanggugan
adalah: hak atas tanah hak milik, hak guna u saha, hak guna bangunan dan hak
pakai atas tanah negara.
Untuk tanah yang telah bersertifikat Pemberian hak tanggungan dilakukan
dengan akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
dan akta pemberian hak tanggungan tersebut wajib di daftarkan pada kantor
pertanahan di kabupaten kota wilayah objek hak tanggungan berada. Dengan
adanya pendaftaran tersebut akan melahirkan sertifikat hak tanggungan. Dimana
didalam sertifikat hak akan dijelaskan bahwa tanah tersebut dibebankan hak
tanggungan.
Hak tanggungan memberikan hak preferent bagi kreditur pemegang hak ,
dan hak tanggungan mengikuti objek nya di tangan siapapun objek hak
tanggungan itu berada (droit de suite).
Hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial, halmana ketika
debitur pemberi hak cidera janji/wanprestasi maka penerima hak tanggungan
(kreditur) berhak melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek hak
tanggungan.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan
menjelaskan bahwa:
52
Universitas Sumatera Utara

”Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekusaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut.”
Ketika kreditur atas debitur pemberi hak tan ggungan lebih dari satu,
maka kreditur pertama penerima hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual
objek hak tanggungan. Ini merupakan perwujudan dari kedudukan yang
diutamakan yang dimiliki pemegang hak tanggungan yang pertama kali.
Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) undangundang hak tanggungan, Undang -Undang
Nomor 4 Tahun 1996 menegaskan bahwa: Sertifikat hak tanggungan memuat
irah-irah dengan kata-kata ”Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha
esa”
Hal ini menyebabkan sertifikat hak tanggungan mempuny ai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotik
sepanjang mengenai hak atas tanah.
Dengan adanya irah-irah ini, maka kreditur sebagai pemegang hak
tanggungan dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan
bantuan kantor lelang negara tanpa persetujuan pemilik benda jaminan dan tidak
perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan. Hanya pemegang hak tanggungan
pertama yang mempunyai hak para te eksekusi ketika terdapat lebih dari satu
pemegang hak tanggungan.
53
Universitas Sumatera Utara

Sifat hak tanggungan yang memberikan kemudahan dan pasti dalam
pelaksanaan eksekusi adalah bersifat kuat dari hak tanggungang sebagai lembaga
jaminan yang disukai
Undang-undang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tidak
menyebutkan dengan tegas tentang adanya kewajiban dan keharusan tentang
tersedianya jaminan kredit yang di mohonkan oleh seorang calon debitur. Akan
tetapi dalam Pasal 8 (delapan) ayat 1 (satu) undang -undang nomor 10 tahun 1998
tentang perbankan menyiratkan adanya suatu jaminan yaitu di dalam kalimat
”Keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan s erta
kesanggupan nasabah debitur” disini juga terlihat apa yang di sebut collateral
(jaminan atau agunan) yang harus disediakan debitur.
Dalam pasal 8 (delapan) undang-undang nomor 10 tahun 1998 ini juga
disebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga
pada pelaksanaan perkreditan bank harus memperhatikan asas -asas perkreditan
yang sehat. Maka untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian suatu
kredit dalam arti keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk
melunasi hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan merupakan faktor penting
yang di perhatikan oleh bank.
Dalam hal pembebanan hipotik yaitu dibebankan terhadap kapal laut dan
pesawat terbang. Pembebanan kapal laut sebagai objek jaminan kredit diatur
dalam pasal 314 KUHDagang yang berbunyi:
54
Universitas Sumatera Utara

1. Atas kapal-kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m3 isi
kotor dapat didaftar dalam register kapal menurut ketentuan -ketentuan
yang di tetapkan dalam suatu ordonansi tersendiri.
2. Atas kapal-kapal yang didaftar dalam register kapal -kapal dalam
pembangunan dan kapal dalam andil -andil seperti itu dapat dibebani
dengan hipotik.
Dari bunyi pasal diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa bahwa syarat -
syarat pembebanan hipotik atas kapal laut adalah :
a. Kapal tersebut adalah kapal laut Indonesia dan tidak berlaku untuk kapal
asing.
b. Berukuran paling sedikit 20 m3 isi kotor.
c. Telah terdaftar dalam register kapal Indonesia di syahbandar tempat kapal
tersebut pertama kali bersandar.
Kapal laut yang dimaksud dalam pasal ini dianggap sebagai benda tetap
(tidak bergerak) apabila kapal telah terdaftar. Apabila kapal terse but belum
terdaftar dalam register pendaftaran kapal Indonesia maka kapal laut tersebut
dapat dibebankan dengan jaminan fidusia. Sedangkan dalam hal pesawat terbang
sebagai jaminan dapat dibebankan dengan hipotik.
C. CESSIE SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT/PEMBIAYAAN
1. Pengertian Umum Cessie
KUHPerdata tidak mengenal istilah Cessie, tetapi di dalam pasal 613
KUHPerdata disebutkan bahwa:
1. Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan memb uat sebuah
akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana dengan mana
55
Universitas Sumatera Utara

hal-hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang
lain.
2. Penyerahan yang demikian bagi siberutang tiada akibat,
melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya,
atau secara tertulis disetujui dan diakui.
3. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan
dengan menyerahkan surat itu; penyerahan tiap -tiap piutang
karena surat-surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat
disertai dengan endosmen.
Dari pasal 613 ayat 1 (satu) KUHPerdata diatas dapat dilihat dua hal
bahwa disana disebutkan dua jenis penyerahan tagihan yaitu tagihan atas nama
dan penyerahan tagihan atas nama yang bukan berupa tagihan atas nama.
Rachmad setiawan dan J satrio berpendapat bahwa :
”Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjukan
kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai mana yang diatur oleh
pasal 613 KUHPerdata penyerahannya dilakukan dengan membuat akta
penyerahan tagihan piutang atas nama yang disebut akt a cessie.
Namun karena pasal 613 sekaligus mengatur tentang penyerahan tagihan
atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya, maka orang sedikit tidak jeli
untuk membedakan benda tak bertubuh lainnya. Penyerahan benda tak bertubuh
lainnya memang sama dengan penyerahan tagihan atas nama, dilakukan dengan
membuat akta, tetapi dalam doktrin tidak disebutkan sebagai akta cessie. Ini perlu
dibedakan sebab kalau tidak dibedakan, maka kita bisa lagi mengatakan, bahwa
cessie selesai dalam arti objek cessie telah beralih kedalam pemilikan
cessionaries dengan ditanda tanganinya akta cessie, sebab penyerahan saham
sebagai benda tak bertubuh melalui akta penyerahan, dengan ditandatangan akta
penyerahan saham, belum mengalihkan hak milik atas saham yang bersangkutan
kepada pembelinya, karena untuk itu masih diperlukan balik nama dalam daftar
saham.” 55
Dari pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa istilah cessie
yang diciptakan doktrin diperuntukan untuk tindakan penyerahan tagihan atas
nama.
55 Rachmad Setiawan, Op.Cit, hal. 1.
56
Universitas Sumatera Utara

Dalam pasal 613 diatur dua hal pokok, yaitu penyerahan tagihan atas nama
dan penyerahan benda tak bertubuh lainnya. Adapun yang dimaksud dengan
benda tak bertubuh lainnya adalah benda tak bertubuh yang bukan berupa tagihan
atas nama dan bahkan yang bukan berupa tagihan. Sebab penyerahan tagihan atas
tunjuk (aan toonder) dan tagihan kepada order mempunyai cara penyerahan
sendiri, sebagimana diatur dalam pasal 613 ayat 3 KUHPerdata.
Wirjono Prodjodikoro dalam Rachmadi Usman berpendapat bahwa :
”Untuk jelasnya, ada baiknya kita sepakati dulu istilah tagihan atas nama. Tagihan
tertentu disebut tagihan atas nama, berdasarkan ciri, krediturnya tertentu dan
diketahui dengan baik oleh debitur”. Sedangkan J.Satrio dalam Rachmadi Usman
berpendapat : tagihan Order adalah tagihan -tagihan yang menunjuk orang tertentu
kepada siapa tagihan harus dilunasi, tetapi disertai dengan hak untuk
memindahkan kepada orang lain melalui endosmen. Sedangkan tagihan-tagihan
yang krediturnya (sengaja dibuat, demi untuk memudahkan pengalihannya) tidak
tertentu. Untuk mudahnya orang menyebut tagihan atas nama sebagai semua
tagihan yang bukan tagihan kepada order dan juga bukan tagihan atas tunjuk atau
aan toonder”. Perlu di ingat, bahwa benda tak bertubuh diluar tagihan atas nama,
seperti yang disebutkan dalam pasal 613 KUHPerdata, tentunya bukan berupa
tagihan. Contohnya adalah saham perseroan. 56
Rachmad Setiawan berpendapat bahwa pada dasarnya cessie bukanlah
merupakan lembaga jaminan seperti halnya hipotik/creditverband, gadai atau
fidusia. Namun dalam praktek pemberian kredit perbankan selama ini, cessie
banyak dipergunakan untuk menjanjikan pengalihan suatu piutang/tagihan yang
dijadikan jaminan suatu kredit. 57
Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, tentang
jaminan fidusia cessie tagihan piutang sebagai benda jaminan masuk kedalam
ranah fidusia. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang -Undang
56 Ibid.
57 Ibid, hal 50.
57
Universitas Sumatera Utara

Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia memberi definisi tentang jaminan
fidusia yaitu :
“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak
tanggungan yang tetap berada dalam pe nguasaan pemberi fidusia, sebagai
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain”.
Dari bunyi pasal diatas sangat jelas tersurat bahwa sebagai benda
bergerak tidak berwujud, tagihan piutang (cessie) adalah merupakan benda objek
jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia.
Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 ini juga di
sebutkan bahwa:
”Undang-Undang ini Tidak berlaku terhadap:
1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tan ah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda-benda tersebut wajib didaftar;
2. Hipotek kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh)
M3 atau lebih;
3. Hipotek atas pesawat terbang dan;
4. Gadai”.
Cessie tagihan piutang tidak disebutkan dalam pengecualiaan yang tidak
berlaku terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dapat disimpulkan bahwa cessie tagihan piutang sebagai jaminan masuk kedalam
jaminan yang bisa dibebankan jaminan fidusia.
58
Universitas Sumatera Utara

2. Kedudukan Hukum Cessie
a. Cessie Sebagai Objek Jaminan.
Herlien Budiono mengutip H.L.E. Verhagen dan M.H.E.Rongen
menuliskan cessie adalah Suatu pengoperan hak tagih. Didalam KUHPerdata
untuk cessie digunakan istilah ”penyerah an atas nama ” dan mempunyai sifat
yang dualistis. Cessie diatur dalam buku kedua didalam bagian yang mengatur
tentang kebendaan dari penyerahan pada benda bergerak karena perolehan hak
milik, cessie dari sudut pandang berbeda, hukum perikatan di kategori kan sebagai
suatu lembaga dan sarana hukum melalui mana terjadi penggantian kreditor, sama
hal nya seperti dalam subrogasi dan novasi subjek aktif. 58
Cessie sebagai jaminan kredit, berdasarkan ketentuan pasal 613
KUHPerdata dilakukan dengan dibuat dan dit andatangani akta cessie, baik berupa
akta notaril maupun akta bawah tangan.
Rachmad Setiwan dan J.Satrio menjelaskan bahwa:
”Pembicaraan tentang cessie adalah pembicaraan atas pasal 613
KUHPerdata, sekalipun dalam pasal tersebut tidak di gunakan istilah
cessie, untuk lebih jelasnya, kembali di kutip pasal 613 ayat 1
KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
”Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh
lainya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau di
bawah tangan, dengan mana ha-hak atas kebendaan itudilimpahkan
kepada orang lain”.
Di dalam pasal tersebut diatur dua pokok, yaitu penyerahan ”Tagihan atas
nama” dan ”penyerahan benda tak bertubuh lainnya”. Adapun yang
dimaksud dengan benda tak bertubuh lainnya adalah b enda tak bertubuh
yang bukan berupa tagihan atas nama dan yang bukan berupa tagihan.
Sebab penyerahan tagihan atas tunjuk (aan toonder) dan tagihan kepada
order mempunyai cara sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat 3
KUHPerdata”
Rachmad setiawan mengutip Wiryono prodjodikoro menuliskan bahwa
Untuk lebih jelasnya, ada baiknya disepakati dulu arti istilah tagihan atas
nama (tagihan tertentu) berdasarkan ciri, krediturnya tertentu dan
diketahui dengan baik oleh debitur.
58 Herlien Budiono, Op. Cit, hal. 185.
59
Universitas Sumatera Utara

Rachmad Setiawan mengutip J.Satrio menuliskan tagihan kepada order
adalah tagihan kepada orang-orang tertentu kepada siapa tagihan harus di
lunasi, tetapi disertai dengan hak untuk memindahkannya kepada orang
lain melalui endosmen.
Rachmad Setiwan Mengutip Hartono Soerjopraktiknjo menu liskan bahwa
tagihan atas tunjuk (aan toonder) adalah tagihan -tagihanyang krediturnya
(sengaja dibuat demi untuk memudahkan pengalihannya) tidak tertentu.
Untuk mudahnya orang menyebut tagihan atas nama sebagai semua
tagihan yang bukan tagihan kepada order dan juga bukan tagihan atas
tunjuk atau aan toonder.” 59
Herlien Budiono menyatakan bahwa:
”Seseorang yang mempunyai hak tuntut akan piutang atas nama atau hak
kebendaan tak bertubuh lainya kreditor dapat mengalihkan hak piutang atas nama
tersebut kepada pihak ketiga yang karena peralihan atau penyerahan tersebut,
menggantikan kedudukan kreditur.” 60
Adapun yang dimaksud dalam kebendaan tak bertubuh terdapat dalam
pasal 511 KUHPerdata yang berbunyi:
1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang
diabadikan, amupun bunga cagak hidup;
3. Perikatan-perikatan dan tuntutan –tuntutan mengenai jumlah –jumlah
uang yang dapat ditagih atau mengenai benda -benda bergerak;
4. Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan dagang atau
persekutuan perusahaan, sekalipun benda -benda persekutuan yang
bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaa bergerak, akan
tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan;
5. Andil dalam perutangan atas beban nega ra Indonesia, baik andil-andil
karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat -sertifikat,
surat-surat pengakuan hutang, obligasi atau surat-surat lain yang
59 Rachmad setiawan, Loc Cit, hal. 1 dan 2.
60 Herlien Budiono, Op Cit. hal. 185.
60
Universitas Sumatera Utara

erharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk
didalamnya;
6. Sero-sero atau kupon obligasi dalam perutangan yang dilakukan
negara asing;
Mengenai tagihan atas nama (cessie tagihan piutang) di sebutkan dalam
ayat 3 (tiga) pasal diatas yaitu perikatan -perikatan dan tuntutan–tuntutan
mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat di tagih atau mengenai benda-benda
bergerak.
Benda tak bertubuh yang berupa tagihan atas nama cessie tagihan piutang
tidak mempunyai wujud, jadi bagaimana dilakukan penyerahan dari benda
bergerak tidak berwujud ini?
Secara umum peristiwa cessie dapat di gambarkan dengan sebuah contoh konkrit
yaitu:
“PT.Bank Perkreditan Rakyat (cedent) mempunyai tagihan (atas nama)
terhadap beberapa orang debitur (debitur cessus) contohnya : ( A, B, C,
D, E, F, G, dan H). Karena membutuhkan sejumlah uang untuk tambahan
modal usaha perkreditan, telah mengalihkan hak tagih piutangnya dari
beberapa orang debiturnya (A, B, C, D, E, E, F, G dan H) kepada
PT.Permodalan Nasional Madani (Persero). Dan telah di buatkan suatu
akta penyerahan objek jaminan cessie tagihan piutang, yang didahului
dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit/pembiayaan.
Hubungan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat (kreditur) dengan
debiturnya disebut hubungan awal. Pada saat PT. Bank perkreditan
Rakyat mengalihakan tagihan Piutangnya kepada PT. Permodalan
Nasional Madani (Persero), maka dalam hubungan hukum antara
PT.Bank Perkreditan Rakyat dan PT.Permodalan Nasional Madani
(Persero) , A, B, C, D, F, G, dan H adalah pihak ketiga. Karena
penyerahan cessie tagihan piutang oleh PT. Bank perkreditan Rakyat
Kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dapat terjadi diluar
kerjasama (A, B. C, D, E, F, G dan H) debitur cessus. Maka
PT.Permodalan Nasional Madani (persero) perlu mendapat jaminan
bahwa sesudah penyerahan cessie tagihan piutang, A, B, C, D, E, F, G,
dan H (sebagai debitur cessus/pihak ketiga) jika terjadi wanprestasi dari
61
Universitas Sumatera Utara

cedent maka debitur cessus tidak membayarkan Utangnya secara sah
kepada PT.Bank Perkreditan Rakyat (kreditur asal/ cedent) tetapi hanya
kepada PT.Permodalan Nasional Madani (Persero ). Maka di perlukan
mekanisme yang mengikat A, B, C, D E, F, G, dan H, agar selanjutya
tidak bisa membayar secara sah kepada PT Bank Perkreditan Rakyat.
Sebaliknya debitur cessus (A, B, C, D, E, F, G dan H) perlu ada pegangan
kepada siapa selanjutnya sesudah penyerahan cessie tagihan piutang ia
harus membayar, agar hutangnya lunas.
Herlien Boediono menyebutkan bahwa: “Sebagaimana kita ketahui, untuk
beralihnya hak kebendaan harus dipenuhi tiga syarat yaitu:
1. Kewengan dari pihak yang menyerahkan.
2. Alas hak /titel yang sah (rechtstile).
3. Penyerahan sesuai jenis benda (levering).
formalitas yang harus disyaratkan bagi sahnya cessie termuat hanya dalam satu
ketentuan, yakni pasal 613 KUHPerdata. Penyerahan ( cessie) dari hak tuntut akan
piutang atas nama atau kebendaan tak bertubuh lainnya, menurut pasal ini harus
dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, yang oleh
cedent hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain (cesioneris).” 61
Syarat utama keabsahan cessie adalah pemberitahuan cessie tersebut
kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakui. Pihak terhutang disini adalah
pihak terhadap mana siberpiutang memiliki tagihan. 62
Shanty Dewi Legal Team PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
menjelaskan bahwa untuk memenuhi syarat utama keabsahan cessie ini yaitu
adanya pemberitahuan cessie itu kepada pihak terhutang maka di dalam SP3
Perjanjian kredit/pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
mensyaratkan kepada debitur bahwa di dalam perjanjian kredit/pembiayaan antar
61 Herlien Boediono. Op, Cit. hal. 189.
62 Racmad Setiawan dkk, Op. Cit. Hal 46.
62
Universitas Sumatera Utara

PT. BPR atau koperasi dengan debitur ( cessus/end user) agar mencantumkan
klausul sebagai berikut:
“ Perjanjian ini hanya dapat dialihkan/ cessie kepada PNM semata, dalam
hal akan dilakukan pengalihan kepada pihak lainnya atas hak -hak dan
kewajiban berdasarkan perjanjian, maka pengalihan hanya dapat
dilaksanakan apabila pengalihan/ cessie tersebut telah mendapat
persetujuan secara tertulis sebelumnya dari pihak PT . Permodalan
Nasional Madani(Persero). Sehubungan dengan pengalihan/cessie
tersebut para pihak dalam perjanjian ini sepakat dan setuju tanpa dapat
dibatalkan , ditarik kembali, diubah dalam bentuk apapun tanpa kecuali
untuk memberikan hak kepada PT. Permodalan Nasional Madani
(Persero) atas permintaan tersebut. PT. BPR atau Koperasi termasuk yang
menggantikan haknya, penerus atau tim likuidasi wajib tanpa dapat
ditunda dengan alasan apapun untuk melaksanakan pengalihan/ cessie
tersebut, atas pelaksanaanya debitur dengan ini telah memberikan
persetujuan dan pengakuan”. 63
Klausul diatas menjawab bagaima na proses pemberitahuan kepada
debitur cessus/end user bahwa telah terjadi pengalihan piutang antara PT. BPR
atau Koperasi kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Klausul diatas
juga terdapat dalam akta perjanjian kredit/pembiayaan antara PT. Perm odalan
nasional Madani (Persero) dengan PT. BPR/ Koperasi.
Penggunaan cessie sebagai jaminan tidak bertentangan dengan asas -asas
hukum jaminan, sebagaimana ternyata bahwa cessie piutang atas nama memiliki
cir-ciri sebagai gadai piutang atas nama, tetapi d ikarenakan piutang atas nama
tersebut telah memiliki nilai atau harga tertentu, maka penerima cessie
(cessieoneris) dapat langsung menguasai piutang atas nama tersebut (tidak
63 Hasil wawancara dengan Shanty Dewi, Legal Team pada PT. Permodalan Nasional
Madani (Persero), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011.
63
Universitas Sumatera Utara

ertentangan degan pasal 1154 KUHPerdata) dan karenanya kreditur
(cessioneris) tidak harus melakukan penjualan atas piutang atas nama itu secara
di muka umum atau lelang, dipasar atau bursa dan cara laianyang lazim dilakukan
(sebagaimana yang dimaksud pasal 1155 KUHPerdata), melainkan cessioneris
dapat langsung mengeksekusi piutang at as nama tersebut dari cessus. 64
Sebelum lahirnya Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan
fidusia terhadap cessie sebagai jaminan, tidak terdapat satupun ketentuan
perundang-undangan yang menyatakan cessie sebagai salah satu lembaga
jaminan, sehingga cessie tidak termasuk lembaga jaminan. Cessie merupakan
penyerahan atau pengalihan hak tagih atas piutang, sehingga dalam cessie terjadi
peralihan hak dan kewenangan untuk menagih suatu piutang
Dalam pasal 613 KUHPerdata disebutkan bahwa cessie harus dilakukan
dengan membuat suatu akta cessie. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa untuk
cessie ditentukan suatu bentuk tertulis, walaupun untuk hubungan obligatoir yang
menjadi dasar cessie tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu, jadi bisa lisan
maupun tertulis. Cessie dapat dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan
maupun akta otentik, asal di dalamnya tegas-tegas di sebutkan bahwa kreditur
lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur baru.
Namun dalam perkembangannya setelah cessie tagihan piutang masuk ke
dalam benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia maka merupakan suatu
64 Rachmad Setiawan. Op, Cit. hal. 46.
64
Universitas Sumatera Utara

keharusan untuk menuangkan penyerahan cessie tagihan piutang dalam suatu akta
otentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) undang -undang
nomor 42 tahun 1999 yang berbunyi :
“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris
dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.”
Dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
pasal 9 ayat 1 (satu) juga disebutkan tentang kedudukan piutang dapat diberikan
jaminan fidusia yaitui :
“ Jaminan Fidusia dapat di berikan terhadap satu atau lebih satuan atau
jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat diberi
maupun yang diperoleh kemudian hari”
Dari bunyi pasal ini menyiratkan bahwa terhadap piutang (cessie) dapat
diberikan jaminan fidusia. Hal ini menegaskan bahwa piutang (tagihan piutang
atas nama) masuk kedalam ranah lembaga fidusia.
Ketentuan pasal ini juga penting dipandang dari segi komersil, b ahwa
ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang
diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukan undang -undang ini menjamin
fleksibilitas yang berkenaan dengan ihwal benda yang dapat dibebani jaminan
bagi pelunasan hutang. 65
Jaminan Fidusia.
65 Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang
65
Universitas Sumatera Utara

Shanty Dewi legal team PT. Permodalan Madani (Persero) mengatakan
bahwa ketentuan yang mengatur perihal ketentaun agunan berupa piutang diatur
dalam Surat Edaran SE-010/PNM-Dirut/IX/08. dan surat keputusan direksi
No.SK 013/PNM-DIR/IV/10 tentang Perubahan Kebijakan Ketentuan Agunan
Pembiayaan Terkait Dengan Rating BPR/S dan LKM/S. 66
Cessie piutang termasuk sebagai benda yang dapat dijadikan jaminan
pembiayaan yang disebutkan dalam surat edaran PT. Permodalan Nasional
Madani (Persero) tersebut.
b.Cessie Tagihan Piutang Sebagai Jaminan Yang Di Ikat Dengan Jaminan
Fidusia Sebagai Perjanjian Accesoir.
Rachmad Setiawan berpendapat bahwa penyerahan tidak pernah berdiri
sendiri, tindakan tersebut selalu merupakan konsekwensi lebih lanjut dari suatu
peristiwa hukum, yang mewajibkan orang untuk menyerahkan sesuatu, yang
disini sehubungan dengan pembicaraan tentang pasal 613 KUHPerdata berupa
tagihan atas nama atau suatu benda tidak bertubuh lain. Hubungan hukum yang
mewajibkan penyerahan disebut obligatoir, yang bisa timbul dari perjanjian
ataupun undang-undang. Peristiwa yang menjadi dasar penyerahan itu disebut
peristiwa perdata (rechtstile) adalah peristiwa yang menimbulkan perikatan -
perikatan diantara dua pihak, dimana yang satu berkedudukan sebagai kreditur
dan pihak lainya sebagai debitur. Maka peristiwa perdata (rechtsile) ini adalah
sebagai hubungan obligatoir yang menjadi dasar cessie. 67
Lembaga pembiayaan sebagai penopang dana bagi usaha simpan pinjam
dari debiturnya dalam pembiayaan biasanya mensyaratkan adan ya jaminan atas
fasilitas kredit yang di berikan kepada debitur. Untuk menjamin segala sesuatu
66 Hasil wawancara dengan Shanty Dewi, Legal team pada PT. Permodalan Nasional
Madani (Persero) pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011.
67 Racmad Setiwan. Op.Cit . Hal. 5.
66
Universitas Sumatera Utara

yang akan terjadi di kemudian hari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
sebagai kreditur membuat suatu akta perjanjian kredit antara PT. PNM dan
debiturnya dihadapan Notaris. Hal mana akta perjanjian ini adalah perjanjian
utama dan akta ini di ikuti dengan suatu perjanjian pengikatan jaminan yang
bersifat accecoir (tambahan) terhadap perjanjian induknya yaitu perjanjian kredit.
Perjanjian pengikatan jaminan yang bersifat accesoir memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1. Lahir dan hapusnya tergantung perjanjian pokoknya;
2. Menjadi batal dengan batalnya perjanjian pokoknya;
3. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokoknya . 68
Kreditur (Bank dan lembaga pembiayaan) aka n merasa aman, apabila
benda yang menjadi jaminan kredit dikuasainya menurut Undang -undang yang
berlaku. Karena dengan adanya jaminan apabila debitur wanprestasi untuk
membayar hutangnya tepat pada waktunya, kreditur sebagai pemilik dana masih
dapat menutupi piutang atau sisa tagihan piutang dari debitur yang lalai dengan
mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah di jadikan objek jaminan dari
perjanjian kredit tersebut.
Perjanjian jaminan bersifat accesoir karena perjanjian pengikatan jaminan
timbul karena adanya perjanjian kredit (pembiayaan). Dapat di simpulkan bahwa
perjanjian pengikatan jaminan tidak akan pernah ada jika tidak ada perjanjian
68 Edy Putra The’Aman, Kredit Perbankan Suatu Ttinjauan Yuridis, Yogyakarta,
Liberty, 1989. hal. 41.
67
Universitas Sumatera Utara

pokoknya yaitu perjanjian kredit (p embiayaan). Jaminan pada perjanjian
kredit/pembiayaan adalah sebagai pe ngaman bagi bank /lembaga keuangan lain
sebagai penyedia dana /kreditur dalam pemberian kredit.
68
Universitas Sumatera Utara