pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah - KPPU

PENGADAAN BARANG DAN JASAUNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH 1Taufiequrachman Ruki 2Para peserta seminar yang saya hormati,Assalamualaikum Wr. Wb.PENDAHULUANPengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakansalah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanyapenyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadisangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensipelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untukmendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputarpengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lainkarena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan,maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya dibidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upayadeteksi dini penyimpangan.Masalah timbul ketika sementara pihak mengkaitkan upayapemberantasan korupsi dengan keengganan aparat birokrasi untukmenjadi pimpinan proyek pengadaan barang dan jasa untuk kepentinganpemerintah – bahkan ada yang menyebutnya negative deterrent effectdari upaya pemberantasan korupsi.Hadirin, peserta seminar yang saya hormati,Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 3Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif,terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, sertaakuntabel.Selain itu kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah jugadimaksudkan antara lain untuk mendorong peningkatan penggunaan1Disampaikan pada Seminar Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK dan KPPU2Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia1

eban-beban yang diberikan kepadanya sebagai Pimpinan Proyekatau Panitia Pengadaan Barang/Jasa.Selain ’beban’ yang diletakkan di pundak Pimpro dan Panitia Pengadaan,disinyalir ada intervensi dari luar instansi. Intervensi ini mungkin berupatitipan proyek, atau ’pesan-pesan’ lain.Salah satu modus operandi kolusi/nepotisme dengan pihak-pihak di luarinstansi adalah adanya proyek-proyek yang ’dijinjing’ dari swasta/calonrekanan, yang menjanjikan dapat mengatur penyelesaian prosesperencanaan anggarannya dengan otoritas politik dan otoritas keuangan.Kemudian adanya unsur otoritas politik dan otoritas keuangan/perencanaan yang juga menitipkan proyek/rekanan tertentu, dengan janjijanjiyang sama.Akibatnya pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan Renstrainstansi, dan tentu saja tidak akan sesuai dengan kebutuhan yang nyata.Hadirin yang saya hormati,Dari slide IV yang ditayangkan, inilah potret korupsi yang terjadi padapengadaan barang dan jasa yang selama ini kita lakukan;a. pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena dijinjingdan dititipkan dari ”atas”, bukan direncanakan berdasarkankebutuhan yang nyata.b. Spek barang dan jasa serta Harga Perkiraan Sendiri yangseharusnya dibuat Panitia Pengadaan sesungguhnya adalah spekyang diatur dan harga yang ditetapkan oleh orang lain, di sinilahmark up dan kadang-kadang mark down dilakukan karena semuasudah diatur orang lain termasuk spec dan harga pembanding.c. Lelang yang seharusnya fair, terbuka dan berdasarkan kompetensi,nyatanya hanya proforma, arisan bahkan pesertanya sudah diatur.d. Kick back. Dari penyedia barang kepada sponsor ini menyebabkanharga menjadi naik.e. Setoran. Sejumlah persen yang harus disetor oleh PanitiaPengadaan dan Pimpro kepada atasan, dengan dalih untuk belanjaorganisasi.Hadirin yang berbahagia,Pada sebuah kesempatan seorang pejabat menyampaikan bahwakendala yang menyebabkan masih rendahnya daya serap APBN,antara lain terkait dengan proses pengadaan barang dan jasapemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres nomor 80 tahun 2003,3

yang memerlukan waktu cukup lama dari pengumuman pengadaanhingga ke pengumuman pemenang dan implementasi.Dan pada bulan Juni lalu, di sebuah media interaktif, disampaikanpendapat seorang pejabat tentang alasan kecilnya penyerapananggaran oleh setiap departemen sebagai berikut:• menunjukkan adanya kelemahan dalam hal perencanaan;• pelaksana, penguna anggaran, dan penerbit surat perintahmembayar lebih berhati-hati, atau• pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek menolak karenabeban yang terlalu berat dan tidak berkompeten untuk melakukanpengadaan.Saya rasa alasan-alasan itu lebih mudah kita selesaikan ketimbang alasanbahwa penegakan hukum akan masuk di akal dan upaya pemberantasankorupsi mencari-cari alasan justru menghambat proses pembangunan.Akhirnya, terimakasih atas kehadiran semua pihak yang membantuterselenggaranya acara ini, terutama rekan-rekan dari KPPU, danterimakasih serta selamat datang kepada seluruh peserta. Mari kitamembenahi diri, mulai dari hal-hal kecil yang sederhana.Wassalam mualaikum wr.wb.Jakarta, 23 Agustus 2006Taufiequrachman Ruki4