UU 33 Tahun 2009 - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ...

- 5 -c. terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;d. meningkatnya harkat dan martabat bangsa;e. berkembangnya dan lestarinya nilai budaya bangsa;f. dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional;g. meningkatnya kesejahteraan masyarakat; danh. berkembangnya film berbasis budaya bangsa yanghidup dan berkelanjutan.Bagian KetigaFungsiPasal 4Perfilman mempunyai fungsi:a. budaya;b. pendidikan;c. hiburan;d. informasi;e. pendorong karya kreatif; danf. ekonomi.BAB IIIKEGIATAN PERFILMAN DAN USAHA PERFILMANBagian KesatuUmumPasal 5Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukanberdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, danberkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama,etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.Pasal 6 . . .

- 8 -e. pelaku usaha penjualan film dan/ataupenyewaan film;f. pelaku usaha pengarsipan film;g. pelaku usaha ekspor film; danh. pelaku usaha impor film.Pasal 10(1) Pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usahaperfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9wajib mengutamakan film Indonesia, kecualipelaku usaha impor film.(2) Pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usahaperfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9wajib mengutamakan penggunaan sumber dayadalam negeri secara optimal.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajibmengutamakan film Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan wajib mengutamakanpenggunaan sumber daya dalam negeri secaraoptimal sebagaimana dimaksud ayat (2) diaturdalam Peraturan Menteri.Pasal 11(1) Pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (2) dilarang memiliki usahaperfilman lain yang dapat mengakibatkanterjadinya integrasi vertikal, baik langsungmaupun tidak langsung.(2) Larangan . . .

E-cadherinDNADNADNADNACDH1CDH1CDH1CDH1CDH1CDH1

- 10 -(2) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e,huruf g, dan huruf h wajib memiliki izin usaha,kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaanfilm oleh pelaku usaha perseorangan.(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan oleh Menteri untuk setiap jenis usaha:a. usaha pengedaran film;b. usaha ekspor film; dan/atauc. usaha impor film.(4) Izin usaha diberikan oleh bupati atau walikotauntuk setiap jenis usaha:a. usaha penjualan dan/atau penyewaan film;dan/ataub. usaha pertunjukan film.(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b tidak termasuk izin usaha pertunjukanfilm yang dilakukan melalui penyiaran televisi ataujaringan teknologi informatika.(6) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4) diterbitkan tanpa dipungut biaya dandalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) harikerja.(7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5)bagi usaha pertunjukan film yang dilakukanmelalui penyiaran televisi atau jaringan teknologiinformatika diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(8) Izin . . .

- 11 -(8) Izin usaha tidak dapat diberikan kepada pelakuusaha perfilman yang dapat mengakibatkanterjadinya integrasi vertikal baik secara langsungmaupun tidak langsung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1).(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pendaftaran usaha dan permohonan izinusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), danayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 15Kerja sama antarpelaku usaha perfilman wajibdilakukan dengan perjanjian tertulis.Bagian KeduaPembuatan FilmPasal 16(1) Pembuatan film dapat dilakukan oleh pelakukegiatan pembuatan film atau pelaku usahapembuatan film.(2) Pelaku kegiatan pembuatan film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan,organisasi, Pemerintah dan pemerintah daerah.(3) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan badan usahayang berbadan hukum Indonesia.Pasal 17 . . .

- 12 -Pasal 17(1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatanfilm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (3) harus didahului dengan menyampaikanpemberitahuan pembuatan film kepada Menteridengan disertai judul film, isi cerita, dan rencanapembuatan film.(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya dandicatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)hari kerja.(3) Menteri wajib:a. melindungi pembuatan film yang telah dicatatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) agartidak ada kesamaan judul dan isi cerita.b. mengumumkan secara berkala kepada publikdata judul-judul film yang tercatat.(4) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakanpembuatan film yang dicatat paling lama 3 (tiga)bulan sejak tanggal pencatatan pembuatan film.(5) Dalam hal rencana pembuatan film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4),pemberitahuannya dinyatakan batal.Pasal 18(1) Pembuatan film dapat dilakukan dengan teknologianalog, digital, atau teknologi tertentu dandirekam pada:a. pita seluloid;b. pita video;c. cakram optik; ataud. bahan . . .

- 15 -(2) Pembuatan film yang menggunakan insanperfilman asing dilakukan sesuai peraturanperundang-undangan.(3) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalamjangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.Bagian KetigaJasa Teknik FilmPasal 23(1) Jasa teknik film meliputi:a. studio pengambilan gambar film;b. sarana pengambilan gambar film;c. laboratorium pengolahan film;d. sarana penyuntingan film;e. sarana pengisian suara film;f. sarana pemberian teks film; dang. sarana pencetakan dan/atau penggandaanfilm.(2) Jasa teknik film selain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.Pasal 24(1) Jasa teknik film dapat dilakukan oleh pelakukegiatan jasa teknik film atau pelaku usaha jasateknik film.(2) Pelaku kegiatan jasa teknik film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan,organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.(3) Pelaku . . .

- 16 -(3) Pelaku usaha jasa teknik film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan badan usahayang berbadan hukum Indonesia.Bagian KeempatPengedaran FilmPasal 25(1) Pengedaran film dilakukan oleh pelaku kegiatanpengedaran film atau pelaku usaha pengedaranfilm.(2) Pelaku kegiatan pengedaran film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan,organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.(3) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan badan usahaberbadan hukum Indonesia.Pasal 26(1) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimanadimaksud pada Pasal 25 ayat (3) wajibmemberikan hak dan perlakuan yang adilterhadap pelaku usaha pertunjukan film untukmemperoleh film.(2) Hak dan perlakuan yang adil terhadap pelakuusaha pertunjukan film sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi hak dan perlakuan untukmendapatkan kopi-jadi film berdasarkan kriteriaurutan prioritas secara jelas yang diberlakukansama oleh pelaku usaha pengedaran filmterhadap pelaku usaha pertunjukan film.Pasal 27 . . .

- 17 -Pasal 27(1) Pelaku usaha pertunjukan film wajib memberikanhak dan perlakuan yang adil terhadap pelakuusaha pengedaran film untuk mempertunjukkanfilm.(2) Hak dan perlakuan yang adil terhadap pelakuusaha pengedaran film sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi hak dan perlakuan untukmendapatkan kesempatan jam pertunjukanberdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelasyang diberlakukan sama oleh pelaku usahapertunjukan film terhadap pelaku usahapengedaran film.Pasal 28(1) Menteri menetapkan tata edar film untukmenjamin perlakuan yang adil sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.(2) Tata edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. ketentuan tentang pokok-pokok hak dankewajiban para pihak yang harus diatur didalam perjanjian kerjasama antara parapihak;b. pengawasan ketaatan atas perjanjian kerjasama; danc. sanksi atas pelanggaran kerjasama.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata edar filmsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.Bagian . . .

- 18 -Bagian KelimaPertunjukan FilmPasal 29(1) Pertunjukan film dapat dilakukan oleh pelakukegiatan pertunjukan film atau pelaku usahapertunjukan film.(2) Pelaku kegiatan pertunjukan film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan,organisasi, Pemerintah dan pemerintah daerah.(3) Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan badan usahayang berbadan hukum Indonesia.Pasal 30(1) Pertunjukan film dapat dilakukan melalui:a. layar lebar;b. penyiaran televisi; danc. jaringan teknologi informatika.(2) Pertunjukan film melalui layar lebar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a meliputipertunjukan film:a. di bioskop;b. di gedung pertunjukan nonbioskop; danc. di lapangan terbuka.(3) Pertunjukan film sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan dengan sistem proyeksiatau nonproyeksi terhadap semua hasilpembuatan film sebagaimana dimaksud dalamPasal 18.(4) Pertunjukan . . .

- 19 -(4) Pertunjukan film selain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan olehMenteri.Pasal 31(1) Pertunjukan film untuk golongan penonton usia21 (dua puluh satu) tahun atau lebihsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf dyang melalui penyiaran televisi hanya dapatdilakukan dari pukul 23.00 sampai pukul 03.00waktu setempat.(2) Pertunjukan film untuk golongan penonton usia21 (dua puluh satu) tahun atau lebih kepadakhalayak umum dilarang dilakukan di lapanganterbuka atau di gedung pertunjukan nonbioskopkecuali kegiatan apresiasi film atau pertunjukanfilm untuk tujuan pendidikan dan/atau penelitian.Pasal 32Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) wajibmempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya60% (enam puluh persen) dari seluruh jampertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam)bulan berturut-turut.Pasal 33(1) Pelaku usaha pertunjukan film yang melakukanpertunjukan film di bioskop sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a wajibmemberitahukan kepada Menteri secara berkalajumlah penonton setiap judul film yangdipertunjukkan.(2) Menteri . . .

- 20 -(2) Menteri wajib mengumumkan kepada masyarakatsecara berkala jumlah penonton setiap judul filmyang dipertunjukkan di bioskop.Pasal 34Ketentuan lebih lanjut mengenai pertunjukan filmsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31,Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dalam PeraturanMenteri.Bagian KeenamPenjualan Film dan Penyewaan FilmPasal 35(1) Penjualan film dan/atau penyewaan film dapatdilakukan oleh pelaku usaha penjualan filmdan/atau pelaku usaha penyewaan filmberbentuk badan usaha Indonesia atauperseorangan warga negara Indonesia.(2) Penjualan film dan/atau penyewaan filmsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bagian KetujuhApresiasi FilmPasal 36(1) Apresiasi film dilakukan oleh pelaku kegiatanapresiasi film.(2) Pelaku . . .

- 21 -(2) Pelaku kegiatan apresiasi film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan,organisasi, Pemerintah dan pemerintah daerah.Pasal 37(1) Apresiasi film sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 meliputi:a. festival film;b. seminar, diskusi, dan lokakarya; danc. kritik dan resensi film.(2) Apresiasi film sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintahdan/atau pemerintah daerah.Bagian KedelapanPengarsipan FilmPasal 38(1) Pengarsipan film dapat dilakukan oleh pelakukegiatan pengarsipan film atau pelaku usahapengarsipan film.(2) Pelaku kegiatan pengarsipan film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan,organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.(3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)membentuk pusat pengarsipan film Indonesia.(4) Pelaku usaha pengarsipan film sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan badan usahaIndonesia atau perseorangan warga negaraIndonesia.(5) Pengarsipan . . .

- 22 -(5) Pengarsipan film sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintahdan/atau pemerintah daerah.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan filmsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalamPeraturan Menteri.Pasal 39(1) Pelaku usaha pembuatan film menyerahkan salahsatu kopi-jadi film dari setiap film yangdimilikinya kepada pusat pengarsipan filmIndonesia untuk disimpan sebagai arsip palinglama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggalterakhir film dipertunjukkan.(2) Pelaku kegiatan pembuatan film secara sukarelamenyerahkan salah satu kopi-jadi film dari setiapfilm yang dimilikinya kepada pusat pengarsipanfilm Indonesia untuk disimpan sebagai arsip.(3) Pusat pengarsipan film Indonesia harus aktifmelakukan perolehan kopi-jadi film dokumenteryang memiliki nilai sejarah dan budaya bangsa.(4) Penyimpanan arsip film sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bagian KesembilanEkspor Film dan Impor FilmPasal 40(1) Ekspor film dilakukan oleh pelaku usaha eksporfilm.(2) Impor . . .

- 23 -(2) Impor film dilakukan oleh pelaku usaha imporfilm.(3) Pelaku usaha ekspor film dan pelaku usahaimpor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) masing-masing merupakan badanusaha berbentuk badan hukum Indonesia.Pasal 41(1) Pemerintah wajib mencegah masuknya filmimpor yang bertentangan dengan nilai-nilaiagama, etika, moral, kesusilaan, dan budayabangsa.(2) Pemerintah wajib membatasi film impor denganmenjaga proporsi antara film impor dan filmIndonesia guna mencegah dominasi budayaasing.Pasal 42(1) Impor film dapat dilakukan oleh perwakilandiplomatik atau badan internasional yang diakuiPemerintah untuk kepentingannya sendiri.(2) Film yang diimpor sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat dipertunjukkan kepadakhalayak umum dengan pemberitahuan kepadaMenteri.Pasal 43Pelaku usaha perfilman dilarang melakukan sulihsuara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecualifilm impor untuk kepentingan pendidikan dan/ataupenelitian.Pasal 44 . . .

- 24 -Pasal 44Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor film danimpor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diatur dalamPeraturan Menteri.BAB IVHAK DAN KEWAJIBANBagian KesatuHak dan Kewajiban MasyarakatPasal 45Masyarakat berhak:a. memperoleh pelayanan dalam kegiatan perfilmandan usaha perfilman;b. memilih dan menikmati film yang bermutu;c. menjadi pelaku kegiatan perfilman dan pelakuusaha perfilman;d. memperoleh kemudahan sarana dan prasaranapertunjukan film; dane. mengembangkan perfilman.Pasal 46Masyarakat berkewajiban:a. membantu terciptanya suasana aman, damai,tertib, bersih, dan berperilaku santun dalampembuatan film dan pertunjukan film;b. membantu terpeliharanya sarana dan prasaranaperfilman; danc. mematuhi . . .

- 25 -c. mematuhi ketentuan tentang penggolongan usiapenonton film.Bagian KeduaHak dan Kewajiban Insan PerfilmanPasal 47Setiap insan perfilman berhak:a. berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam bidangperfilman;b. mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatankerja;c. mendapatkan jaminan sosial;d. mendapatkan perlindungan hukum;e. menjadi mitra kerja yang sejajar dengan pelakuusaha perfilman;f. membentuk organisasi profesi yang memiliki kodeetik;g. mendapatkan asuransi dalam kegiatan perfilmanyang berisiko;h. menerima pendapatan yang sesuai dengan standarkompetensi; dani. mendapatkan honorarium dan/atau royalti sesuaidengan perjanjian.Pasal 48Setiap insan perfilman berkewajiban:a. memenuhi standar kompetensi dalam bidangperfilman;b. melaksanakan pekerjaan secara profesional;c. melaksanakan . . .

- 26 -c. melaksanakan perjanjian kerja yang dibuat secaratertulis; dand. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral,kesusilaan, dan budaya bangsa.Bagian KetigaHak dan KewajibanPelaku Kegiatan Perfilman dan Pelaku Usaha PerfilmanPasal 49Setiap pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usahaperfilman berhak:a. berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam bidangperfilman;b. mendapatkan kesempatan yang sama untukmenumbuhkan dan mengembangkan kegiatanperfilman dan usaha perfilman;c. mendapatkan perlindungan hukum;d. membentuk organisasi dan/atau asosiasi kegiatanatau usaha yang memiliki kode etik; dane. mendapatkan dukungan dan fasilitas dariPemerintah dan pemerintah daerah.Pasal 50(1) Setiap pelaku kegiatan perfilman berkewajiban:a. memiliki kompetensi kegiatan dalam bidangperfilman; danb. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika,moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalamkegiatan perfilman.(2) Setiap . . .

- 27 -(2) Setiap pelaku usaha perfilman berkewajiban:a. memiliki kompetensi dan sertifikat usahadalam bidang perfilman;b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika,moral, kesusilaan, dan budaya bangsadalam usaha perfilman; danc. membuat dan memenuhi perjanjian kerjadengan mitra kerja yang dibuat secaratertulis.BAB VKEWAJIBAN, TUGAS, DAN WEWENANGPEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAHPasal 51Pemerintah berkewajiban:a. memfasilitasi pengembangan dan kemajuanperfilman;b. memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi perfilman;c. memberikan bantuan pembiayaan apresiasi filmdan pengarsipan film; dand. memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhanketersediaan film Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32.Pasal 52Pemerintah bertugas menyusun, menetapkan, danmengoordinasikan pelaksanaan kebijakan danrencana induk perfilman nasional denganmemperhatikan masukan dari badan perfilmanIndonesia.Pasal 53 . . .

- 28 -Pasal 53Pemerintah berwenang memberikan keringanan pajakdan bea masuk tertentu untuk perfilman.Pasal 54Pemerintah daerah berkewajiban:a. memfasilitasi pengembangan dan kemajuanperfilman;b. memberikan bantuan pembiayaan apresiasi danpengarsipan film;c. memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhanketersediaan film Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32; dand. memfasilitasi pembuatan film dokumentertentang warisan budaya bangsa di daerahnya.Pasal 55(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas:a. melaksanakan kebijakan dan rencana indukperfilman nasional;b. menetapkan serta melaksanakan kebijakandan rencana perfilman daerah; danc. menyediakan sarana dan prasarana untukpengembangan dan kemajuan perfilman.(2) Dalam menetapkan kebijakan dan rencanaperfilman daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, pemerintah daerah mengacupada kebijakan dan rencana induk perfilmannasional.Pasal 56 . . .

- 29 -Pasal 56Pemerintah daerah berwenang untuk memberikankeringanan pajak daerah dan retribusi daerahtertentu untuk perfilman.BAB VISENSOR FILMPasal 57(1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkandan/atau dipertunjukkan wajib memperolehsurat tanda lulus sensor.(2) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukanpenyensoran yang meliputi:a. penelitian dan penilaian tema, gambar,adegan, suara, dan teks terjemahan suatufilm yang akan diedarkan dan/ataudipertunjukkan kepada khalayak umum;b. penentuan kelayakan film dan iklan filmuntuk diedarkan dan/atau dipertunjukkankepada khalayak umum; danc. penentuan penggolongan usia penonton film.(3) Penyensoran sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikanperlindungan kepada masyarakat dari pengaruhnegatif film dan iklan film.Pasal 58 . . .

- 30 -Pasal 58(1) Untuk melakukan penyensoran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3)dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetapdan independen.(2) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berkedudukan di ibukota negaraRepublik Indonesia.(3) Lembaga sensor film bertanggung jawab kepadaPresiden melalui Menteri.(4) Lembaga sensor film dapat membentukperwakilan di ibukota provinsi.Pasal 59Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 ayat (1) diterbitkan oleh lembagasensor film.Pasal 60(1) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksuddalam Pasal 58 ayat (1) melaksanakanpenyensoran berdasarkan pedoman dan kriteriasensor film yang mengacu kepada ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 danPasal 7.(2) Lembaga sensor film melaksanakan penyensoranberdasarkan prinsip dialog dengan pemilik filmyang disensor.(3) Lembaga . . .

- 31 -(3) Lembaga sensor film mengembalikan film yangmengandung tema, gambar, adegan, suara, danteks terjemahan yang tidak sesuai denganpedoman dan kriteria sensor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada pemilik film yangdisensor untuk diperbaiki.(4) Lembaga sensor film mengembalikan iklan filmyang tidak sesuai dengan isi film sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2)kepada pemilik iklan film untuk diperbaiki.(5) Lembaga sensor film dapat mengusulkan sanksiadministratif kepada Pemerintah terhadap pelakukegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilmanyang melalaikan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.Pasal 61(1) Lembaga sensor film memasyarakatkanpenggolongan usia penonton film dan kriteriasensor film.(2) Lembaga sensor film membantu masyarakat agardapat memilih dan menikmati pertunjukan filmyang bermutu serta memahami pengaruh filmdan iklan film.(3) Lembaga sensor film mensosialisasikan secaraintensif pedoman dan kriteria sensor kepadapemilik film agar dapat menghasilkan film yangbermutu.Pasal 62Lembaga sensor film dibantu oleh:a. sekretariat; danb. tenaga . . .

- 32 -b. tenaga sensor yang memiliki kompetensi di bidangpenyensoran.Pasal 63(1) Menteri mengajukan kepada Presiden calonanggota lembaga sensor film yang telah lulusmelalui seleksi.(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk danditetapkan oleh Menteri.(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) berasal dari pemangku kepentinganperfilman.(4) Panitia seleksi dalam memilih calon anggotalembaga sensor film bekerja secara jujur,terbuka, dan objektif.(5) Calon anggota sebagaimana dimaksud padaayat (4) harus memenuhi syarat-syarat:a. warga negara Republik Indonesia berusiapaling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun danpaling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;b. setia kepada Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;c. memahami asas, tujuan, dan fungsiperfilman;d. memiliki kecakapan dan wawasan dalamruang lingkup tugas penyensoran; dane. dapat melaksanakan tugasnya secara penuhwaktu.Pasal 64 . . .

- 33 -Pasal 64(1) Anggota lembaga sensor film berjumlah 17 (tujuhbelas) orang terdiri atas 12 (dua belas) orangunsur masyarakat dan 5 (lima) orang unsurPemerintah.(2) Anggota lembaga sensor film memegang jabatanselama 4 (empat) tahun dan dapat diangkatkembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.(3) Anggota lembaga sensor film diangkat olehPresiden setelah berkonsultasi dengan DewanPerwakilan Rakyat.(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkandengan keputusan Presiden.Pasal 65(1) Lembaga sensor film dibiayai dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan dapatdidukung oleh anggaran pendapatan danbelanja daerah.(2) Lembaga sensor film dapat menerima dana daritarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud padaayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dandiumumkan kepada masyarakat.(4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidaktermasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.Pasal 66 . . .

- 34 -Pasal 66Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,kedudukan, keanggotaan, pedoman dan kriteria, sertatenaga sensor dan sekretariat lembaga sensor filmsebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61,Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diaturdalam Peraturan Pemerintah.BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKATPasal 67(1) Masyarakat dapat berperan serta dalampenyelenggaraan perfilman.(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:a. apresiasi dan promosi film;b. penyelenggaraan pendidikan dan/ataupelatihan perfilman;c. pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi perfilman;d. pengarsipan film;e. kine klub;f. museum perfilman;g. memberikan penghargaan;h. penelitian dan pengembangan;i. memberikan masukan perfilman; dan/atauj. mempromosikan Indonesia sebagai lokasipembuatan film luar negeri.(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan secaraperseorangan atau kelompok.Pasal 68 . . .

- 35 -Pasal 68(1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakatdalam perfilman sebagaimana dimaksud dalamPasal 67 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h, hurufi, dan huruf j dibentuk badan perfilmanIndonesia.(2) Pembentukan badan perfilman Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh masyarakat dan dapat difasilitasi olehPemerintah.(3) Badan perfilman Indonesia merupakan lembagaswasta dan bersifat mandiri.(4) Badan perfilman Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.(5) Badan perfilman Indonesia dikukuhkan olehPresiden.Pasal 69Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 68 bertugas untuk:a. menyelenggarakan festival film di dalam negeri;b. mengikuti festival film di luar negeri;c. menyelenggarakan pekan film di luar negeri;d. mempromosikan Indonesia sebagai lokasipembuatan film asing;e. memberikan masukan untuk kemajuan perfilman;f. melakukan penelitian dan pengembanganperfilman;g. memberikan penghargaan; danh. memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentuyang bermutu tinggi.Pasal 70 . . .

- 36 -Pasal 70(1) Sumber pembiayaan badan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 68 berasal dari:a. pemangku kepentingan; danb. sumber lain yang sah dan tidak mengikatsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(2) Bantuan dana yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan/atau anggaran pendapatan dan belanjadaerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dannon-anggaran pendapatan dan belanja daerahwajib diaudit oleh akuntan publik dandiumumkan kepada masyarakat.BAB VIIIPENGHARGAANPasal 71(1) Setiap film yang meraih prestasi tingkat nasionaldan/atau tingkat internasional, wajib diberipenghargaan.(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan/ataupemerintah daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 72 . . .

- 37 -Pasal 72(1) Insan perfilman, pelaku kegiatan perfilman, danpelaku usaha perfilman yang berprestasidan/atau berjasa dalam memajukan perfilmandiberi penghargaan.(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, dan/atau masyarakat.(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk tandakehormatan, pemberian beasiswa, asuransi,pekerjaan, atau bentuk penghargaan lain yangbermanfaat bagi penerima penghargaan.(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.BAB IXPENDIDIKAN, KOMPETENSI, DAN SERTIFIKASIPasal 73Pemerintah dan pemerintah daerahmenyelenggarakan dan/atau memfasilitasipendidikan dan pelatihan untuk pengembangankompetensi insan perfilman.Pasal 74(1) Insan perfilman harus memenuhi standarkompetensi.(2) Standar . . .

- 38 -(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasikompetensi.(3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh organisasiprofesi, lembaga sertifikasi profesi, dan/atauperguruan tinggi.(4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.BAB XPENDANAANPasal 75Pendanaan perfilman menjadi tanggung jawabbersama antara Pemerintah, pemerintah daerah,pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman,dan masyarakat.Pasal 76Pengelolaan dana perfilman dilakukan berdasarkanprinsip keadilan, efisiensi, transparansi, danakuntabilitas publik.Pasal 77Sumber pendanaan untuk perfilman dapat diperolehdari:a. pemerintah melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Negara serta pemerintah daerah melaluianggaran pendapatan dan belanja daerah;b. masyarakat . . .

- 39 -b. masyarakat melalui berbagai kegiatan;c. kerja sama yang saling menguntungkan;d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;dan/ataue. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.BAB XISANKSI ADMINISTRATIFPasal 78Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1)dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) danayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, dan Pasal 57ayat (1) dikenai sanksi administratif.Pasal 79(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 dapat berupa:a. teguran tertulis;b. denda administratif;c. penutupan sementara; dan/ataud. pembubaran atau pencabutan izin.(2) Ketentuan . . .

- 40 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi administratif dan besarandenda administratif diatur dalam PeraturanPemerintah.BAB XIIKETENTUAN PIDANAPasal 80Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan,menjual, menyewakan, atau mempertunjukkankepada khalayak umum, film tanpa lulus sensorpadahal diketahui atau patut diduga isinyamelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun atau denda paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Pasal 81(1) Setiap orang yang mempertunjukkan film hanyadari satu pelaku usaha pembuatan film ataupengedaran film atau impor film tertentumelebihi 50% (lima puluh persen) jampertunjukannya yang mengakibatkan praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidanadengan pidana penjara paling lama 6 (enam)bulan atau denda paling banyakRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).(2) Setiap . . .

- 41 -(2) Setiap orang yang membuat perjanjian denganpelaku usaha perfilman atau membuatketentuan yang bertujuan untuk menghalangipelaku usaha perfilman lain memberi ataumenerima pasokan film yang mengakibatkanpraktik monopoli dan/atau persaingan usahatidak sehat sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan atau denda paling banyakRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).(3) Penanganan perkara terhadap ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 82(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81dilakukan oleh atau atas nama korporasi,ancaman pidana denda ditambah1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81dilakukan oleh atau atas nama korporasi,pidana dijatuhkan kepada:a. korporasi; dan/ataub. pengurus korporasi.(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud padaayat (2), korporasi dapat dikenai pidanatambahan berupa:a. perampasan keuntungan yang diperolehdari tindak pidana; dan/ataub. pencabutan . . .

- 42 -b. pencabutan izin usaha.Pasal 83Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidanakorporasi apabila tindak pidana tersebutdilakukan oleh:a. pengurus yang memiliki kedudukan berwenangmengambil keputusan atas nama korporasi;b. orang yang mewakili korporasi untukmelakukan perbuatan hukum; dan/atauc. orang yang memiliki kewenangan untukmengendalikan korporasi tersebut.BAB XIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 84Pada saat Undang-Undang ini berlaku anggotalembaga sensor film yang telah ada berdasarkanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentangPerfilman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3473) tetap menjalankantugas dan fungsinya sampai ditetapkan anggotalembaga sensor film sesuai dengan Undang-Undangini.Pasal 85Pada saat Undang-Undang ini berlaku:a. Pelaku usaha pertunjukan film wajib memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.b. Pelaku . . .

- 43 -b. Pelaku usaha pembuatan film wajib memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.c. Insan perfilman harus memenuhi standarkompetensi sebagaimana dimaksud dalamPasal 74 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.BAB XIVKETENTUAN PENUTUPPasal 86Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 ayat (1) harus sudah terbentuk paling lama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.Pasal 87Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. semua peraturan perundang-undangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3473) dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti denganperaturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.b. badan . . .

- 44 -b. badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3473) dan peraturanpelaksanaannya tetap menjalankan tugas danfungsinya sampai dibentuk atau diubahnyabadan tersebut oleh Pemerintah.Pasal 88Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harusditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.Pasal 89Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentangPerfilman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3473) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Pasal 90Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .

- 45 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 8 Oktober 2009PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 8 Oktober 2009MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.ANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 141Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu Setiawan

PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 33 TAHUN 2009TENTANGPERFILMANI. UMUMSalah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, ialahdiadakannya reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan, antaralain dalam bidang perfilman. Sejalan dengan bergesernya posisi film darirumpun politik ke rumpun kebudayaan serta perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi, lahirlah gagasan tentang perlunyaparadigma baru.Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidahsinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermaknabahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukandengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistemnilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilaikarena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkansebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulahsebabnya, film merupakan pranata sosial (social institution) yangmemiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dankelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasiorang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dansumber daya lainnya.Film . . .

- 2 -Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan denganatau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan mediakomunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vitalkepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulahsebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, danpendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yangmampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikanprinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuhberbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.Berbagai hal yang berhubungan dengan film dinamakan perfilmanyang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yangbersifat komersial. Yang bersifat nonkomersial dilaksanakan oleh pelakukegiatan dan yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaku usaha.Semua itu melibatkan insan perfilman, Pemerintah, pemerintah daerah,dan masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yangdiatur dalam peraturan perundangan-undangan.Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeridengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan filmimpor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesiaditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasankehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa,meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya danlestarinya nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraanmasyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yanghidup dan berkelanjutan. Film Indonesia yang diekspor terutamadimaksudkan agar budaya bangsa Indonesia dikenal oleh duniainternasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkandi Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensoryang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Sensor pada dasarnyadiperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dariadanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta penonjolan pornografi,penistaan, pelecehan dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karenapengaruh negatif budaya asing.Penyensoran . . .

- 3 -Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog dengan pemilikfilm yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usahaperfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakuiPemerintah. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, danteks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensordikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai denganpedoman dan kriteria sensor.Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengaruh negatif film,masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperan serta dalamperfilman, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Peranserta masyarakat dilembagakan dalam badan perfilman Indonesia yangdibentuk oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Badantersebut mempunyai tugas terutama meningkatkan apresiasi danpromosi perfilman.Mengingat peran strategis perfilman, pembiayaan pengembanganperfilman, lembaga sensor film, dan badan perfilman Indonesiadialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sertaanggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah dan pemerintahdaerah memiliki tugas dan wewenang dalam memajukan danmelindungi perfilman Indonesia. Presiden dapat melimpahkan tugas danwewenangnya kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3473) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilmandan semangat zamannya sehingga perlu dicabut dan diganti.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2 . . .

- 4 -Pasal 2Huruf aYang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa”adalah bahwa perfilman harus menempatkan Tuhan sebagaiyang maha suci, maha agung, dan maha pencipta.Huruf bYang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwaperfilman harus mencerminkan perlindungan danpenghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat danmartabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia.Huruf cYang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalahbahwa perfilman diselenggarakan dengan memperhatikandan menghormati keanekaragaman sosial budaya yanghidup di seluruh wilayah negara Indonesia.Huruf dYang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah adanyakesamaan kesempatan dan perlakuan dalampenyelenggaraan perfilman bagi setiap warga negaraIndonesia.Huruf eYang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwaperfilman membawa maslahat bagi masyarakat, bangsa, dannegara Indonesia.Huruf fYang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalahbahwa perfilman harus diselenggarakan sesuai denganhukum dan peraturan perundangan-undangan.Huruf g . . .

- 5 -Pasal 3Pasal 4Pasal 5Pasal 6Huruf gHuruf hHuruf iYang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwaperfilman diselenggarakan dengan semangat maju bersama.Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwaperfilman diselenggarakan berdasarkan kerja sama yangsaling menguntungkan, menguatkan, dan mendukung.Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah bahwaperfilman harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dankeberuntungan.Cukup jelas.Cukup jelas.Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi nilai-nilai agama,etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa” adalah bahwakebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam kegiatanperfilman harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengannilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.Huruf aYang dimaksud dengan “dilarang mengandung isi yangmendorong khalayak melakukan kekerasan dan perjudianserta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zatadiktif lainnya” adalah bahwa isi film dilarangmempertontonkan perilaku yang dapat menyebabkankhalayak umum tergerak untuk meniru tindakan kekerasandan perjudian serta penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.Huruf b . . .

- 6 -Huruf bYang dimaksud dengan “menonjolkan pornografi” adalahbahwa isi film mempertontonkan kecabulan, ataueksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalammasyarakat.Huruf cYang dimaksud dengan “memprovokasi" adalah bahwa filmberisi hasutan yang menyebabkan terjadinya konflikhorizontal dan pertentangan antarkelompok, antarsuku,antar-ras, dan/atau antargolongan.Huruf dYang dimaksud dengan “menistakan, melecehkan, dan/ataumenodai nilai-nilai agama” adalah bahwa isi film berisipenistaan, pelecehan, penghinaan, dan penodaan ajaranagama.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10 . . .

- 7 -Pasal 10Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “sumber daya dalam negeri”meliputi insan perfilman, alam, bahan dan/atau produk,jasa, peralatan, fasilitas, dan kekayaan budaya bangsa yangtersedia di Indonesia.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 11Ayat (1)Yang dimaksud dengan "integrasi vertikal" adalahpenguasaan sumber penerimaan pasokan film dan/ataupemberian pasokan film kepada pihak lain dari hulu sampaihilir yang terdiri atas dua jenis usaha atau lebih.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16 . . .

- 8 -Pasal 16Pasal 17Pasal 18Pasal 19Pasal 20Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (1)Ayat (2)Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Yang dimaksud dengan “film cerita” adalah semua film yangmengandung cerita, termasuk film eksperimental dan filmanimasi.Yang dimaksud dengan “film noncerita” adalah semua filmyang berisi penyampaian informasi, termasuk film animasi,film iklan (film yang memuat materi iklan), filmekperimental, film seni, film pendidikan, dan filmdokumenter.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (5) . . .

- 9 -Ayat (5)Yang dimaksud “perlindungan hukum untuk insanperfilman anak-anak di bawah umur” adalah terutamaperlindungan mengenai pemenuhan hak belajar dan hakbermain.Ayat (6)Cukup jelas.Pasal 21Ayat (1)Yang dimaksud dengan “iklan film” termasuk di dalamnyaposter, stillphoto, slide, klise, thriller, banner, pamflet, brosur,baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi danpromosi lainnya.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27 . . .

- 10 -Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Yang dimaksud dengan “wajib mempertunjukkan film Indonesiasekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jampertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulanberturut-turut” tidak berarti memperbolehkan pertunjukan filmyang tidak bermutu.Yang dimaksud dengan “wajib mempertunjukkan film Indonesiasekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jampertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulanberturut-turut” perhitungannya adalah sebagai berikut:a. untuk pelaku usaha pertunjukan film yang memiliki 1 (satu)bioskop dengan 1 (satu) layar, persentase dihitung terhadappenggunaan layar tersebut;b. untuk pelaku usaha pertunjukan film yang memiliki 1 (satu)bioskop dengan layar lebih dari 1 (satu), persentase dihitungterhadap penjumlahan jam pertunjukan pada seluruh layar;danc. untuk . . .

- 11 -c. untuk pelaku usaha pertunjukan film yang memiliki lebih dari1 (satu) bioskop, persentase dihitung terhadap penjumlahanseluruh bioskop dan seluruh layar.Yang dimaksud dengan “wajib mempertunjukkan film Indonesiasekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jampertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulanberturut-turut” melalui penyiaran televisi ialah persentasedihitung terhadap penggunaan jam pertunjukan untuk film pada1 (satu) lembaga penyiaran televisi.Pasal 33Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Ayat (1)Yang dimaksud dengan “Penjualan film dan/atau penyewaanfilm” yaitu penyedian film untuk dibeli dan/atau disewa olehmasyarakat di toko, kios, atau tempat penjualan dan/ataupenyewaan lainnya serta bukan penyediaan film kepadapelaku kegiatan pertunjukan film dan/atau pelaku usahapertunjukan film.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38 . . .

- 12 -Pasal 38Cukup jelas.Pasal 39Cukup jelas.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas.Pasal 49 . . .

- 13 -Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50Cukup jelas.Pasal 51Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah bahwa pemerintahmemberikan dukungan dan kemudahan dalam pembuatan film,antara lain melalui ketersediaan sarana dan prasarana, termasuksentra film.Pasal 52Cukup jelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Cukup jelas.Pasal 55Cukup jelas.Pasal 56Yang dimaksud dengan "pajak daerah dan retribusi tertentu"adalah keringanan pajak dan bea masuk untuk ekspor film, imporbahan baku dan peralatan film, serta pajak dan retribusi daerahatas pertunjukan film.Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58 . . .

- 14 -Pasal 58Cukup jelas.Pasal 59Cukup jelas.Pasal 60Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “prinsip dialog” adalah mengundangpemilik film untuk memberi dan menerima penjelasan terkaitdengan isi film yang sedang disensor.Yang dimaksud dengan “pemilik film yang disensor” adalahpelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman,perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakuiPemerintah.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 61Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .

- 15 -Ayat (2)Yang dimaksud dengan “membantu masyarakat” meliputi:a. membantu pemilik film dalam memberi informasi yangbenar dan lengkap kepada masyarakat agar dapatmemilih dan menikmati film yang bermutu; danb. menerbitkan materi pendidikan untuk media dalamupaya membantu masyarakat mencerna pengaruhpertunjukan film dan iklan film.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan perfilman"adalah Pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku kegiatanperfilman dan pelaku usaha perfilman, serta masyarakat.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 64 . . .

- 16 -Pasal 64Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)“Berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” dalamketentuan ini bukan merupakan uji kepatutan dan kelayakan.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 65Ayat (1)Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanjadaerah hanya digunakan untuk biaya operasional.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 66Cukup jelas.Pasal 67Cukup jelas.Pasal 68 . . .

- 17 -Pasal 68Cukup jelas.Pasal 69Huruf aBadan perfilman Indonesia tidak dimaksudkan sebagaisatu-satunya lembaga penyelenggara festival film di dalamnegeri.Huruf bBadan perfilman Indonesia tidak dimaksudkan sebagaisatu-satunya lembaga yang mengikuti festival film di luarnegeri.Huruf cBadan perfilman Indonesia tidak dimaksudkan satu-satunyalembaga penyelenggara pekan film.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf h“Fasilitas pendanaan pembuatan film tertentu" dalamketentuan ini hanya diberikan terhadap film yang bermuatanpendidikan, budaya, patriotisme, dan sejarah perjuanganbangsa serta yang berpotensi meraih prestasi internasional.Pasal 70 . . .

- 18 -Pasal 70Cukup jelas.Pasal 71Cukup jelas.Pasal 72Cukup jelas.Pasal 73Cukup jelas.Pasal 74Cukup jelas.Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Cukup jelas.Pasal 77Cukup jelas.Pasal 78Cukup jelas.Pasal 79Cukup jelas.Pasal 80Cukup jelas.Pasal 81Cukup jelas.Pasal 82 . . .

- 19 -Pasal 82Cukup jelas.Pasal 83Cukup jelas.Pasal 84Cukup jelas.Pasal 85Cukup jelas.Pasal 86Cukup jelas.Pasal 87Cukup jelas.Pasal 88Cukup jelas.Pasal 89Cukup jelas.Pasal 90Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5060