Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 21 TAHUN 2008TENTANGPENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2),Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Undang-UndangNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANGPENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwayang mengancam dan mengganggu kehidupan danpenghidupan masyarakat yang disebabkan, baik olehfaktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktormanusia sehingga mengakibatkan timbulnya korbanjiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian hartabenda, dan dampak psikologis.2. Penyelenggaraan . . .

- 2 -2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalahserangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakanpembangunan yang berisiko timbulnya bencana,kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, danrehabilitasi.3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatanyang dilakukan untuk mengurangi ataumenghilangkan risiko bencana, baik melaluipengurangan ancaman bencana maupun kerentananpihak yang terancam bencana.4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan untuk mengantisipasi bencana melaluipengorganisasian serta melalui langkah yang tepatguna dan berdaya guna.5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatanpemberian peringatan sesegera mungkin kepadamasyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencanapada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangirisiko bencana, baik melalui pembangunan fisikmaupun penyadaran dan peningkatan kemampuanmenghadapi ancaman bencana7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yangditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dankurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dangangguan kegiatan masyarakat.8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaiankegiatan yang dilakukan dengan segera pada saatkejadian bencana untuk menangani dampak burukyang ditimbulkan, yang meliputi kegiatanpenyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,pengurusan pengungsi, penyelamatan, sertapemulihan prasarana dan sarana.9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orangyang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.10. Rehabilitasi . . .

- 3 -10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semuaaspek pelayanan publik atau masyarakat sampaitingkat yang memadai pada wilayah pascabencanadengan sasaran utama untuk normalisasi atauberjalannya secara wajar semua aspek pemerintahandan kehidupan masyarakat pada wilayahpascabencana.11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semuaprasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayahpascabencana, baik pada tingkat pemerintahanmaupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuhdan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosialdan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, danbangkitnya peran serta masyarakat dalam segalaaspek kehidupan bermasyarakat pada wilayahpascabencana.12. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yangterkena dampak bencana.13. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orangdan/atau badan hukum.14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yangterpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnyauntuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibatdampak buruk bencana.15. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah limatahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui,penyandang cacat dan orang lanjut usia.16. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebutPemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.17. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikotaatau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yangselanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembagapemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.19. Badan . . .

- 4 -19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yangselanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintahdaerah yang melakukan penyelenggaraanpenanggulangan bencana di daerah.Pasal 2Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuanuntuk menjamin terselenggaranya pelaksanaanpenanggulangan bencana secara terencana, terpadu,terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikanperlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko,dan dampak bencana.Pasal 3Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahapprabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.BAB IIPRABENCANABagian KesatuUmumPasal 4Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapprabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3meliputi:a. dalam situasi tidak terjadi bencana; danb. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.Bagian KeduaSituasi Tidak Terjadi BencanaPasal 5(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalamsituasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf a meliputi:a. perencanaan penanggulangan bencana;b. pengurangan risiko bencana;c. pencegahan;d. pemaduan . . .

- 5 -d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;e. persyaratan analisis risiko bencana;f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;g. pendidikan dan pelatihan; danh. persyaratan standar teknis penanggulanganbencana.(2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulanganbencana dalam situasi tidak terjadi bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui penelitian dan pengembangan di bidangkebencanaan.Pasal 6(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bagiandari perencanaan pembangunan.(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasilanalisis risiko bencana dan upaya penanggulanganbencana yang dijabarkan dalam program kegiatanpenanggulangan bencana dan rincian anggarannya.(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;c. analisis kemungkinan dampak bencana;d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;e. penentuan mekanisme kesiapan danpenanggulangan dampak bencana; danf. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yangtersedia.(4) Penyusunan rencana penanggulangan bencanadikoordinasikan oleh:a. BNPB untuk tingkat nasional;b. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; danc. BPBD kabupaten/kota untuk tingkatkabupaten/kota.(5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintahatau pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.(6) Rencana . . .

- 6 -(6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadibencana.(7) Penyusunan rencana penanggulangan bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukanberdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KepalaBNPB.Pasal 7(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan untukmengurangi ancaman dan kerentanan sertameningkatkan kemampuan masyarakat dalammenghadapi bencana.(2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melaluikegiatan:a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;c. pengembangan budaya sadar bencana;d. peningkatan komitmen terhadap pelakupenanggulangan bencana; dane. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturanpenanggulangan bencana.Pasal 8(1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencanadilakukan penyusunan rencana aksi penguranganrisiko bencana.(2) Rencana aksi pengurangan risiko bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana;danb. rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.(3) Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusunsecara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forumyang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah,masyarakat, dan lembaga usaha yangdikoordinasikan oleh BNPB.(4) Rencana . . .

- 7 -(4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNPB setelahdikoordinasikan dengan instansi/lembaga yangbertanggungjawab di bidang perencanaanpembangunan nasional.(5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusunsecara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forumyang meliputi unsur dari pemerintah daerah, nonpemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerahyang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.(6) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud padaayat (6) ditetapkan oleh kepala BPBD setelahdikoordinasikan dengan instansi/lembaga yangbertanggungjawab di bidang perencanaanpembangunan daerah dengan mengacu pada rencanaaksi nasional pengurangan risiko bencana.(7) Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerahpengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangkawaktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengankebutuhan.Pasal 9(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi ataumenghilangkan risiko bencana.(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencanadan kerentanan pihak yang terancam bencana.(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan melalui kegiatan:a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumberbahaya atau ancaman bencana;b. pemantauan terhadap:1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;2) penggunaan teknologi tinggi.c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang danpengelolaan lingkungan hidup;d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.(4) Kegiatan . . .

- 8 -(4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.Pasal 10(1) Pemaduan penanggulangan bencana dalamperencanaan pembangunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan olehPemerintah atau pemerintah daerah melaluikoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.(2) Pemaduan penanggulangan bencana dalamperencanaan pembangunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkanunsur-unsur penanggulangan bencana ke dalamrencana pembangunan nasional dan daerah.Pasal 11(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, ditujukanuntuk mengetahui dan menilai tingkat risiko darisuatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkanbencana.(2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan olehKepala BNPB dengan melibatkan instansi/lembagaterkait.(3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasardalam penyusunan analisis mengenai dampaklingkungan, penataan ruang serta pengambilantindakan pencegahan dan mitigasi bencana.Pasal 12(1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risikotinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengananalisis risiko bencana.(2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisisrisiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (3) melalui penelitian dan pengkajian terhadapsuatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risikotinggi menimbulkan bencana.(3) Analisis . . .

- 9 -(3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud padaayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yangdisahkan oleh pejabat pemerintah sesuai denganperaturan perundang-undangan.(4) BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannyamelakukan pemantauan dan evaluasi terhadappelaksanaan analisis risiko bencana.Pasal 13(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf fdilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruangsesuai rencana tata ruang wilayah.(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuanperaturan yang berkaitan dengan penataan ruang,standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadappelanggarnya.(3) Pemerintah dan pemerintah daerah secara berkalamelaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadapperencanaan, pelaksanaan tata ruang, danpemenuhan standar keselamatan.Pasal 14(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditujukan untukmeningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan,dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapibencana.(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah danpemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal,nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar,lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.(3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait denganpenanggulangan bencana dapat menyelenggarakanpendidikan dan pelatihan penanggulangan bencanasesuai dengan mandat dan kewenangannya,berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KepalaBNPB.Bagian Ketiga . . .

- 10 -Bagian KetigaSituasi Terdapat Potensi Terjadi BencanaPasal 15Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasiterdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf b meliputi:a. kesiapsiagaan;b. peringatan dini; danc. mitigasi bencana.Pasal 16(1) Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaanpenanggulangan bencana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 huruf a untuk memastikanterlaksananya tindakan yang cepat dan tepat padasaat terjadi bencana.(2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan olehinstansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknismaupun administratif, yang dikoordinasikan olehBNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangankedaruratan bencana;b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujiansistem peringatan dini;c. penyediaan dan penyiapan barang pasokanpemenuhan kebutuhan dasar;d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladitentang mekanisme tanggap darurat;e. penyiapan lokasi evakuasi;f. penyusunan data akurat, informasi, danpemutakhiran prosedur tetap tanggap daruratbencana; dang. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, danperalatan untuk pemenuhan pemulihan prasaranadan sarana.(3) Kegiatan . . .

- 11 -(3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah,pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-samamasyarakat dan lembaga usaha.Pasal 17(1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaanpenanggulangan bencana dalam keadaan darurat.(2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secaraterkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD sertapemerintah daerah.(3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapatdilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.Pasal 18(1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpananserta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasibencana, BNPB dan BPBD membangun sistemmanajemen logistik dan peralatan.(2) Pembangunan sistem manajemen logistik danperalatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk mengoptimalkan logistik danperalatan yang ada pada masing-masinginstansi/lembaga dalam jejaring kerja BNPB.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemenlogistik dan peralatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KepalaBNPB.Pasal 19(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakancepat dan tepat dalam rangka mengurangi risikoterkena bencana serta mempersiapkan tindakantanggap darurat.(2) Peringatan . . .

- 12 -(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:a. mengamati gejala bencana;b. menganalisa data hasil pengamatan;c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;d. menyebarluaskan hasil keputusan; dane. mengambil tindakan oleh masyarakat.(3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembagayang berwenang sesuai dengan jenis ancamanbencananya, dan masyarakat untuk memperoleh datamengenai gejala bencana yang kemungkinan akanterjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.(4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisiskepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasidan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambilkeputusan dan menentukan tindakan peringatandini.(5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itupula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan olehlembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, danmedia massa untuk mengerahkan sumber daya.(6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud padaayat (5) diperlakukan sama dengan mekanismepengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.(7) BNPB dan/atau BPBD mengkoordinir tindakan yangdiambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungimasyarakat.Pasal 20(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dandampak yang diakibatkan oleh bencana terhadapmasyarakat yang berada pada kawasan rawanbencana.(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui:a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruangyang berdasarkan pada analisis risiko bencana;b. pengaturan . . .

- 13 -b. pengaturan pembangunan, pembangunaninfrastruktur, dan tata bangunan; danc. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, danpenyuluhan, baik secara konvensional maupunmodern.(3) Pengaturan pembangunan, pembangunaninfrastruktur, dan tata bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkanaturan standar teknis bangunan yang ditetapkan olehinstansi/lembaga berwenang.(4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, danpenyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknispendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yangditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.BAB IIITANGGAP DARURATBagian KesatuUmumPasal 21(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saattanggap darurat meliputi:a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,kerusakan, kerugian, dan sumber daya;b. penentuan status keadaan darurat bencana;c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkenabencana;d. pemenuhan kebutuhan dasar;e. perlindungan terhadap kelompok rentan; danf. pemulihan dengan segera prasarana dan saranavital.(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saattanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBDsesuai dengan kewenangannya.Bagian Kedua . . .

- 14 -Bagian KeduaPengkajian Secara Cepat dan TepatPasal 22(1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untukmenentukan kebutuhan dan tindakan yang tepatdalam penanggulangan bencana pada saat tanggapdarurat.(2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepatberdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau kepalaBPBD sesuai kewenangannya.(3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasiterhadap:a. cakupan lokasi bencana;b. jumlah korban bencana;c. kerusakan prasarana dan sarana;d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum sertapemerintahan; dane. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.Bagian KetigaPenentuan Status Keadaan Darurat BencanaPasal 23(1) Penentuan status keadaan darurat bencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf bdilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintahdaerah sesuai dengan tingkatan bencana.(2) Penentuan status keadaan darurat bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkatnasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsioleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota olehbupati/walikota.Pasal 24 . . .

- 15 -Pasal 24Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan,BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:a. pengerahan sumber daya manusia;b. pengerahan peralatan;c. pengerahan logistik;d. imigrasi, cukai, dan karantina;e. perizinan;f. pengadaan barang/jasa;g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/ataubarang;h. penyelamatan; dani. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.Paragraf 1Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan LogistikPasal 25(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dankepala BPBD berwenang mengerahkan sumber dayamanusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembagadan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan danlogistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputipermintaan, penerimaan dan penggunaan sumber dayamanusia, peralatan, dan logistik.Pasal 26(1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, danlogistik dilakukan untuk menyelamatkan danmengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhandasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan saranavital yang rusak akibat bencana.(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, danlogistik ke lokasi bencana harus sesuai dengankebutuhan.Pasal 27 . . .

- 16 -Pasal 27(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPBatau kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dantingkatan bencananya, meminta kepadainstansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ke lokasi bencana.(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) instansi/lembaga terkait, wajib segeramengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia,peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.(3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimanadimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabatsebagai wakil yang diberi kewenangan untukmengambil keputusan.Pasal 28(1) Dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, kepalaBPBD kabupaten/kota yang terkena bencana,mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, danlogistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.(2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, danlogistik di kabupaten/kota yang terkena bencana tidaktersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kotadapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lainyang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsimaupun provinsi lain.(3) Pemerintah kabupaten/kota yang meminta bantuansebagaimana dimaksud pada ayat (2), menanggungbiaya pengerahan dan mobilisasi sumber dayamanusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kotalain yang mengirimkan bantuannya.(4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, danlogistik di kabupaten/kota lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai,pemerintah kabupaten/kota yang terkena bencanadapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsiyang bersangkutan.(5) Penerimaan . . .

- 17 -(5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia,peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)dilaksanakan di bawah kendali kepala BPBDkabupaten/kota.Pasal 29(1) Dalam hal bencana tingkat provinsi, kepala BPBDprovinsi yang terkena bencana, mengirimkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengankebutuhan ke lokasi bencana.(2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, danlogistik di provinsi yang terkena bencana tidaktersedia/tidak memadai, pemerintah provinsi yangterkena bencana dapat meminta bantuan kepadaprovinsi lain yang terdekat.(3) Pemerintah provinsi yang meminta bantuansebagaimana dimaksud pada ayat (2), menanggungbiaya pengerahan dan mobilisasi sumber dayamanusia, peralatan, dan logistik.(4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, danlogistik di provinsi lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, pemerintahprovinsi yang terkena bencana dapat memintabantuan kepada Pemerintah.(5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia,peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)dilaksanakan di bawah kendali kepala BPBD provinsi.Pasal 30(1) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber dayamanusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan olehkepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28dan Pasal 29, BNPB dapat membantu melalui polapendampingan.(2) Bantuan melalui pola pendampingan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaanBPBD atau atas inisiatif BNPB.Pasal 31 . . .

- 18 -Pasal 31(1) Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengankewenangannya dapat mengerahkan peralatan danlogistik dari depo regional yang terdekat ke lokasibencana yang dibentuk dalam sistem manajemenlogistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 18.(2) Pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah kendali Kepala BNPB.Paragraf 2Imigrasi, Cukai, dan KarantinaPasal 32(1) Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuanberupa personil asing, peralatan, maupun logistikdiberikan kemudahan akses sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 huruf d berupa kemudahan prosesdan pelayanan dibidang keimigrasian, cukai ataukarantina.(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud padaayat (1) termasuk dalam menggunakan peralatan yangdibawa oleh personil asingnya di lokasi bencana.Pasal 33(1) Personil asing yang membantu melaksanakankegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggapdarurat bencana di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (1) diberikan kemudahan akses dibidangkeimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izinmasuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar.(2) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus berdasarkan penugasan dan rekomendasi daripemerintah negara asal, lembaga internasional ataulembaga asing nonpemerintah yang menugaskannya.(3) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1),setelah masuk kedalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, wajib melapor kepadainstansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnyameliputi bidang keimigrasian.(4) Visa, . . .

- 19 -(4) Visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelahmendapat rekomendasi dari Kepala BNPB.(5) Izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dalam jangka waktu paling lama sesuaidengan masa tanggap darurat bencana.Pasal 34Selain diberikan kemudahan akses yang berupa visa, izinmasuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar, personil asingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapatdiberikan kemudahan akses untuk melaksanakan kegiatanbantuannya ke dan di daerah terjadinya bencana yanglokasinya ditentukan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBDsesuai lokasi dan tingkatan bencananya.Pasal 35Bagi personil asing pemegang paspor pengganti paspordiplomatik atau paspor dinas yang dikeluarkan olehlembaga internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa,setelah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, wajib melapor kepada instansi/lembaga yangruang lingkup tugasnya meliputi bidang luar negeri.Pasal 36(1) Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 ayat (1) yang masuk ke wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia untuk digunakanmembantu penanggulangan bencana pada saattanggap darurat bencana, diberikan kemudahan aksesberupa pembebasan dari pengenaan bea masukbeserta pajak masuk lainnya.(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan berdasarkan rekomendasi dari KepalaBNPB.Pasal 37 . . .

- 20 -Pasal 37Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 ayat (1) yang masuk ke wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia untuk digunakan membantupenanggulangan bencana pada saat tanggap daruratbencana, diberikan kemudahan akses berupa tindakankarantina, kecuali peralatan atau logistik yang mempunyaipotensi bahaya.Paragraf 3PerizinanPasal 38(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24huruf e merupakan izin khusus dari instansi/lembagayang berwenang terhadap pemasukan personil asingdan/atau peralatan tertentu kedalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia selain perizinankeimigrasian dan kepabeanan.(2) Pimpinan instansi/lembaga yang berwenangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikankemudahan akses kepada Kepala BNPB untukmemperoleh izin khusus memasukkan peralatandan/atau personil tertentu kedalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yang akan digunakanmembantu penanggulangan bencana pada saattanggap darurat bencana.Paragraf 4Pengadaan Barang/JasaPasal 39Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 huruf f dilaksanakan secara terencana denganmemperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuaidengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.Pasal 40 . . .

- 21 -Pasal 40(1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaanbarang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap daruratbencana dilakukan secara khusus melaluipembelian/pengadaan langsung yang efektif danefisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaantanggap darurat.(2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlahdan harga barang/jasa.(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;b. pertolongan darurat;c. evakuasi korban bencana;d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;e. pangan;f. sandang;g. pelayanan kesehatan; danh. penampungan serta tempat hunian sementara.(4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembagaterkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPBatau kepala BPBD sesuai kewenangannya.(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuansecara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tigakali dua puluh empat) jam.Pasal 41(1) BNPB menggunakan dana siap pakai yangditempatkan dalam anggaran BNPB untuk pengadaanbarang dan/atau jasa pada saat tanggap daruratbencana.(2) BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapatdisediakan dalam APBD dan ditempatkan dalamanggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/ataujasa pada saat tanggap darurat bencana.(3) Dana . . .

- 22 -(3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) digunakan sesuai dengan kebutuhantanggap darurat bencana.(4) Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan danasiap pakai diatur dalam peraturan pemerintahtersendiri.Paragraf 5Pengelolaan dan PertanggungjawabanUang dan/atau BarangPasal 42(1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/ataubarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hurufg diberikan kemudahan terhadap pengelolaan danpertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41.(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan secara terpisah pada anggaran BNPB.(3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/ataujasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).(4) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkindidapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasasaat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) berlaku juga bagi pengelolaan danasiap pakai di daerah.Pasal 43(1) BNPB dapat memberikan dana siap pakai secaralangsung pada daerah yang terkena bencana sesuaidengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratanbencana.(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan melalui kepala BPBD.(3) BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkankepada kepala daerah.(4) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.Pasal 44 . . .

- 23 -Pasal 44(1) BNPB wajib melaksanakan pengawasan terhadappenggunaan dana siap pakai kepada kepala BPBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).(2) BPBD yang telah menerima dana siap pakai wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepadaBNPB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima.(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai denganpedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.Pasal 45(1) Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengankewenangannya wajib membuat laporanpertanggungjawaban uang dan/atau barang yangditerima dari masyarakat.(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan kepada:a. Presiden bagi Kepala BNPB;b. gubernur bagi kepala BPBD provinsi; danc. bupati/walikota bagi kepala BPBDkabupaten/kota.(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diinformasikan kepada publik.Paragraf 6PenyelamatanPasal 46(1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf h dilakukan melaluipencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.(2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencanadan harta benda, Kepala BNPB dan/atau kepala BPBDmempunyai kewenangan:a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barangatau benda di lokasi bencana yang dapatmembahayakan jiwa;b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barangatau benda yang dapat mengganggu prosespenyelamatan;c. memerintahkan . . .

- 24 -c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatulokasi atau melarang orang untuk memasuki suatulokasi;d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milikpublik maupun pribadi; dane. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembagaterkait untuk mematikan aliran listrik, gas, ataumenutup/membuka pintu air.(3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencanadihentikan jika:a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dandievakuasi; ataub. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejakdimulainya operasi pencarian, tidak ada tandatandakorban akan ditemukan.(4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadapkorban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbanganadanya informasi baru mengenai indikasi keberadaankorban bencana.Paragraf 7KomandoPasal 47(1) Dalam status keadaan darurat Kepala BNPB ataukepala BPBD sesuai dengan kewenangannyamempunyai kemudahan akses berupa komando untukmemerintahkan sektor/lembaga dalam satu komandosebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i untukpengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik,dan penyelamatan.(2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala BNPB atau kepalaBPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjukseorang pejabat sebagai Komandan penanganandarurat bencana.(3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuaidengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalammelaksanakan komando pengerahan sumber dayamanusia, peralatan, logistik, dan penyelamatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenangmengendalikan para pejabat yang mewakiliinstansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (3).(4) Mekanisme . . .

- 25 -(4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satukomando sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada sistem komando tanggap daruratbencana.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komandotanggap darurat bencana diatur dengan PeraturanKepala BNPB.Pasal 48(1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandanpenanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasidan tingkatan bencananya mengaktifkan danmeningkatkan pusat pengendalian operasi menjadipos komando tanggap darurat bencana.(2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan,memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggapdarurat bencana.(3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan institusi yang berwenang memberikandata dan informasi tentang penanganan tanggapdarurat bencana.Pasal 49(1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandanpenanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasidan tingkatan bencananya membentuk pos komandolapangan penanggulangan tanggap darurat bencana dilokasi bencana.(2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugasmelakukan penanganan tanggap darurat bencana.(3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yangdilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada poskomando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(1) untuk digunakan sebagai data, informasi, danbahan pengambilan keputusan untuk penanganantanggap darurat bencana.Pasal 50 . . .

- 26 -Pasal 50(1) Dalam melaksanakan penanganan tanggap daruratbencana, Komandan penanganan darurat bencana,sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananyamenyusun rencana operasi tanggap darurat bencanayang digunakan sebagai acuan bagi setiapinstansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.(2) Pedoman penyusunan rencana operasi tanggapdarurat bencana ditetapkan oleh Kepala BNPB.Bagian KeempatPenyelamatan dan EvakuasiPasal 51(1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkenabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufc, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian,pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagaikorban akibat bencana.(2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakatterkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkanunsur masyarakat dibawah komando Komandanpenanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasidan tingkatan bencananya.(3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapatmemberikan dukungan kepada BPBD untukmelakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakatterkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).(4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkenabencana yang mengalami luka parah dan kelompokrentan.(5) Terhadap masyarakat terkena bencana yangmeninggal dunia dilakukan upaya identifikasi danpemakamannya.Bagian Kelima . . .

- 27 -Bagian KelimaPemenuhan Kebutuhan DasarPasal 52(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 huruf d meliputi bantuan penyediaan:a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;b. pangan;c. sandang;d. pelayanan kesehatan;e. pelayanan psikososial; danf. penampungan serta tempat hunian.(2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, masyarakat, lembaga usaha, lembagainternasional dan/atau lembaga asing nonpemerintahsesuai dengan standar minimum sebagaimana diaturdalam ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KeenamPerlindungan Terhadap Kelompok RentanPasal 53(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan denganmemberikan prioritas kepada korban bencana yangmengalami luka parah dan kelompok rentan berupapenyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanankesehatan, dan psikososial.(2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanoleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikanoleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD dengan polapendampingan/fasilitasi.Bagian KetujuhPemulihan Segera Prasarana dan Sarana VitalPasal 54(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vitalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf fbertujuan untuk berfungsinya prasarana dan saranavital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetapberlangsung.(2) Pemulihan . . .

- 28 -(2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vitalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehinstansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan olehKepala BNPB dan/atau kepala BPBD sesuai dengankewenangannya.BAB IVPASCABENCANABagian KesatuUmumPasal 55Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahappascabencana terdiri atas:a. rehabilitasi; danb. rekonstruksi.Bagian KeduaRehabilitasiPasal 56(1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukanmelalui kegiatan:a. perbaikan lingkungan daerah bencana;b. perbaikan prasarana dan sarana umum;c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;d. pemulihan sosial psikologis;e. pelayanan kesehatan;f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;h. pemulihan keamanan dan ketertiban;i. pemulihan fungsi pemerintahan; danj. pemulihan fungsi pelayanan publik.(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupanmasyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintahdaerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasisebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugianakibat bencana.Pasal 57. . .

- 29 -Pasal 57(1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 ayat (1) merupakan tanggungjawabPemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkenabencana.(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menyusun rencanarehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakandan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 56 ayat (3) dengan memperhatikanaspirasi masyarakat.(3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:a. pengaturan mengenai standar konstruksibangunan;b. kondisi sosial;c. adat istiadat;d. budaya; dane. ekonomi.(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) disusun berdasarkan pedoman yangditetapkan oleh Kepala BNPB.Pasal 58(1) Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintahkabupaten/kota wajib menggunakan danapenanggulangan bencana dari APBD kabupaten/kota.(2) Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintahkabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepadapemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untukmelaksanakan kegiatan rehabilitasi.(3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota memintabantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah,permintaan tersebut harus melalui pemerintahprovinsi yang bersangkutan.(4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud padaayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat memintabantuan kepada pemerintah provinsi dan/atauPemerintah berupa:a. tenaga ahli;b. peralatan; . . .

- 30 -b. peralatan; danc. pembangunan prasarana.Pasal 59(1) Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) danayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim antardepartemen/lembaga pemerintah nondepartemen yangdikoordinasikan oleh Kepala BNPB.(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menentukan besaran bantuan yang akan diberikanPemerintah kepada pemerintah daerah secaraproporsional.(3) Penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintahkepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi olehtim antar departemen/lembaga pemerintahnondepartemen dengan melibatkan BPBD yangdikoordinasikan oleh Kepala BNPB.Pasal 60Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintahdaerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikanoleh kepala BPBD.Paragraf 1Perbaikan Lingkungan Daerah BencanaPasal 61(1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakankegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhipersyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya sertaekosistem suatu kawasan.(2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungankawasan permukiman, kawasan industri, kawasanusaha, dan kawasan bangunan gedung.(3) Perbaikan . . .

- 31 -(3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus berdasarkanperencanaan teknis dengan memperhatikan masukanmengenai jenis kegiatan dari intansi/lembaga terkaitdan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.Pasal 62(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 61 ayat (3) merupakan kegiatan penyusunandokumen rencana teknis yang berisikan gambarrencana kegiatan yang ingin diwujudkan.(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun secara optimal melalui survei,investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisisosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standarkonstruksi bangunan.(3) Perencanaan teknis perbaikan lingkungansebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemuat:a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi,prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korbanbencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana,dan perkiraan kerugian;c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c;e. rencana program dan kegiatan;f. gambar desain;g. rencana anggaran;h. jadwal kegiatan; dani. pedoman rehabilitasi.Pasal 63Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf adilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai denganfungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masingbersama masyarakat.Paragraf 2 . . .

- 32 -Paragraf 2Perbaikan Prasarana dan Sarana UmumPasal 64(1) Perbaikan prasarana dan sarana umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasaranadan sarana umum untuk memenuhi kebutuhantransportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dankehidupan sosial budaya masyarakat.(2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus didasarkan padaperencanaan teknis, dengan memperhatikan masukanmengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkaitdan aspirasi kebutuhan masyarakat.(3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:a. perbaikan infrastuktur ; danb. fasilitas sosial dan fasilitas umum.Pasal 65(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 64 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunandokumen rencana teknis yang berisikan gambarrencana kegiatan yang ingin diwujudkan.(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun secara optimal melalui survei,investigasi, dan desain dengan memperhatikankondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adatistiadat, dan standar konstruksi bangunan.(3) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhiketentuan mengenai:a. persyaratan keselamatan;b. persyaratan sistem sanitasi;c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dand. persyaratan standar teknis konstruksi jalan,jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.(4) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan saranaumum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunberdasarkan pedoman yang ditetapkan olehinstansi/lembaga yang terkait.Pasal 66 . . .

- 33 -Pasal 66Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf bdilakukan secara gotong royong, dengan bimbingandan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/ataupemerintah daerah.Paragraf 3Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah MasyarakatPasal 67(1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) hurufc merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulanuntuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnyayang mengalami kerusakan akibat bencana untukdapat dihuni kembali.(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa bahan material, komponenrumah atau uang yang besarnya ditetapkanberdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkatkerusakan rumah yang dialami.(3) Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumahmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakatdengan memperhatikan karakter daerah dan budayamasyarakat, yang mekanisme pelaksanaannyaditetapkan melalui koordinasi BPBD.(4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumahmasyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis danbantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.Paragraf 4 . . .

- 34 -Paragraf 4Pemulihan Sosial PsikologisPasal 68(1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 56 ayat (1) huruf d ditujukan untukmembantu masyarakat yang terkena dampakbencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dankondisi psikologis pada keadaan normal sepertikondisi sebelum bencana.(2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampakbencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologisberupa:a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;b. pendampingan pemulihan trauma; danc. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.(3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembagayang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.Paragraf 5Pelayanan KesehatanPasal 69(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantumasyarakat yang terkena dampak bencana dalamrangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.(2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakatterkena dampak bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya :a. membantu perawatan korban bencana yang sakitdan mengalami luka;b. membantu perawatan korban bencana yangmeninggal;c. menyediakan obat-obatan;d. menyediakan peralatan kesehatan;e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; danf. merujuk ke rumah sakit terdekat.(3) Upaya . . .

- 35 -(3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakanmelalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkanoleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.(4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatanmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilaksanakan dengan mengacu pada standarpelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Paragraf 6Rekonsiliasi dan Resolusi KonflikPasal 70(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f ditujukanmembantu masyarakat di daerah rawan bencana danrawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasikonflik sosial dan ketegangan serta memulihkankondisi sosial kehidupan masyarakat.(2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konfliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui upaya-upaya mediasi persuasif denganmelibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengantetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakterserta budaya masyarakat setempat dan menjunjungrasa keadilan.(3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konfliksebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan olehinstansi/lembaga yang terkait berkoordinasi denganBNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.Paragraf 7Pemulihan Sosial Ekonomi BudayaPasal 71(1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, ditujukanuntuk membantu masyarakat terkena dampakbencana dalam rangka memulihkan kondisikehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti padakondisi sebelum terjadi bencana.(2) Kegiatan . . .

- 36 -(2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan membantu masyarakat menghidupkan danmengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, danbudaya melalui:a. layanan advokasi dan konseling;b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; danc. pelatihan.(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, danbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasidengan BPBD.Paragraf 8Pemulihan Keamanan Dan KetertibanPasal 72(1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf h ditujukanmembantu masyarakat dalam memulihkan kondisikeamanan dan ketertiban masyarakat di daerahterkena dampak bencana agar kembali seperti kondisisebelum terjadi bencana.(2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertibandilakukan melalui upaya:a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanandan ketertiban di daerah bencana;b. meningkatkan peranserta masyarakat dalamkegiatan pengamanan dan ketertiban; danc. koordinasi dengan instansi/lembaga yangberwenang di bidang keamanan dan ketertiban.(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan danketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasidengan BPBD.Paragraf 9Pemulihan Fungsi PemerintahanPasal 73(1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf i ditujukanuntuk memulihkan fungsi pemerintahan kembaliseperti kondisi sebelum terjadi bencana.(2) Kegiatan . . .

- 37 -(2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukanmelalui upaya:a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugastugaspemerintahan secepatnya;b. penyelamatan dan pengamanan dokumendokumennegara dan pemerintahan;c. konsolidasi para petugas pemerintahan;d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukungtugas-tugas pemerintahan; dane. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahanpada instansi/lembaga terkait.(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerahdengan dukungan BPBD dan BNPB.Paragraf 10Pemulihan Fungsi Pelayanan PublikPasal 74(1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j ditujukanuntuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepadamasyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadibencana.(2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui upaya-upaya :a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dansarana pelayanan publik;b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publikpada instansi/lembaga terkait; danc. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayananpublik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasipimpinan pemerintahan di daerah dengan dukunganBPBD dan BNPB.Bagian Ketiga . . .

- 38 -Bagian KetigaRekonstruksiPasal 75(1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukanmelalui kegiatan:a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budayamasyarakat;d. penerapan rancang bangun yang tepat danpenggunaan peralatan yang lebih baik dan tahanbencana;e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasikemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atauh. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.(2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semuaprasarana dan sarana serta kelembagaan padawilayah pascabencana, Pemerintah dan/ataupemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatanrekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugianakibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal56 ayat (3).Pasal 76(1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 75 ayat (1) merupakan tanggung jawabpemerintah daerah yang terkena bencana, kecualiprasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah.(2) Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksiyang merupakan satu kesatuan dari rencanarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57ayat (2).(3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:a. rencana tata ruang;b. pengaturan mengenai standar konstruksibangunan;c. kondisi . . .

- 39 -c. kondisi sosial;d. adat istiadat;e. budaya lokal; danf. ekonomi.(4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) disusun berdasarkan pedoman yangditetapkan oleh kepala BNPB.Pasal 77(1) Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerahwajib menggunakan dana penanggulangan bencanadari APBD.(2) Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintahkabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepadapemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untukmelaksanakan kegiatan rekonstruksi.(3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota memintabantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah,permintaan tersebut harus melalui pemerintahprovinsi yang bersangkutan.(4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud padaayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat memintabantuan kepada pemerintah provinsi dan/atauPemerintah berupa:a. tenaga ahli;b. peralatan; danc. pembangunan prasarana.Pasal 78(1) Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan (3)dilakukan verifikasi oleh timantardepartemen/lembaga pemerintah nondepartemen yang dikoordinasikan oleh BNPB.(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menentukan besaran bantuan yang akan diberikanPemerintah kepada pemerintah daerah secaraproporsional.(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaanverifikasi rehabilitasi.(4) Terhadap . . .

- 40 -(4) Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan kepadapemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh timantardepartemen/lembaga pemerintah nondepartemen dengan melibatkan BPBD yangdikoordinasikan oleh BNPB.Pasal 79Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal75 ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintahdaerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikanoleh BPBD.Paragraf 1Pembangunan Kembali Prasarana dan SaranaPasal 80(1) Pembangunan kembali prasarana dan saranasebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baruprasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhankegiatan ekonomi, sosial, dan budaya denganmemperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsidan kabupaten/kota.(2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dansarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memperhatikan rencana tata ruang.(3) Rencana tata ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat:a. rencana struktur ruang wilayah;b. rencana pola ruang wilayah;c. penetapan kawasan;d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dane. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.(4) Pembangunan kembali prasarana dan saranasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusberdasarkan perencanaan teknis denganmemperhatikan masukan dari instansi/lembagaterkait, pemerintah daerah setempat dan aspirasimasyarakat daerah bencana.Pasal 81 . . .

- 41 -Pasal 81(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 80 ayat (4) merupakan kegiatan penyusunandokumen rencana teknis yang berisikan gambargambarrencana kegiatan yang ingin diwujudkan.(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus disusun secara optimal melalui survei,investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikankondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat,dan standar konstruksi bangunan danmemperhatikan kondisi alam.(3) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasaranadan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berisikan:a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dansarana sesuai dengan rencana induk;c. rencana kerja dan anggaran;d. dokumen pelaksanaan;e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan;g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembaliyang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah dan pihak lain yang terkait; danh. ketentuan penggunan dana pembangunan kembaliprasarana dan sarana dengan menjunjung tinggiintegritas dan bebas serta dapatdipertanggungjawabkan.(4) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembaliprasarana dan sarana disusun berdasarkan pedomanyang ditetapkan oleh kementerian yang terkait dandikoordinasikan oleh Kepala BNPB.Paragraf 2Pembangunan Kembali Sarana Sosial MasyarakatPasal 82(1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) hurufb, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitassosial dan fasilitas umum untuk memenuhikebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.(2) Kegiatan . . .

- 42 -(2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosialmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus berdasarkan perencanaan teknis denganmemperhatikan masukan dari instansi/lembagaterkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.Pasal 83(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 82 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunandokumen rencana teknis yang berisikan gambarrencana kegiatan pembangunan yang ingindiwujudkan.(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei,investigasi, pembuatan gambar desain denganmemperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adatistiadat, dan standar teknis bangunan.(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud padaayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuanteknis mengenai:a. standar teknik konstruksi bangunan;b. penetapan kawasan; danc. arahan pemanfaatan ruang.(4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud padaayat (3) meliputi:a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan,kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, pantijompo, dan balai desa;b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;c. rencana kerja;d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan; danf. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan pihak yangterkait.Pasal 84Pembangunan kembali sarana sosial masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf bdilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintahdaerah sesuai dengan tingkatan bencana.Paragraf 3 . . .

- 43 -Paragraf 3Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya MasyarakatPasal 85(1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budayamasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembalikehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupanke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakatyang lebih baik.(2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budayamasyarakat dilakukan dengan cara:a. menghilangkan rasa traumatik masyarakatterhadap bencana;b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatankampanye sadar bencana dan peduli bencana;c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakatdengan lingkungan rawan bencana; dand. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatanpengurangan risiko bencana.(3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembalikehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan olehinstansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan KepalaBNPB atau kepala BPBD sesuai dengankewenangannya.Paragraf 4Penerapan Rancang BangunPasal 86(1) Penerapan rancang bangun yang tepat danpenggunaan peralatan yang lebih baik dan tahanbencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat(1) huruf d ditujukan untuk:a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsiprasarana dan sarana yang mampu mengantisipasidan tahan bencana; danb. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebihparah akibat bencana.(2) Upaya . . .

- 44 -(2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat danpenggunaan peralatan yang lebih baik dan tahanbencana dilakukan dengan:a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitiandan pengembangan;b. menyesuaikan dengan tata ruang;c. memperhatikan kondisi & kerusakan daerah;d. memperhatikan kearifan lokal; dane. menyesuaikan terhadap tingkat kerawananbencana pada daerah yang bersangkutan.(3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangunyang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baikdan tahan lama oleh instansi/lembaga yang terkaitberkoordinasi dengan Kepala BNPB.Paragraf 5Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan,Dunia Usaha, dan MasyarakatPasal 87(1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasikemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasidalam rangka membantu penataan daerah rawanbencana ke arah lebih baik dan rasa kepeduliandaerah rawan bencana.(2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:a. melakukan kampanye peduli bencana;b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setiakawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan,dan dunia usaha; danc. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaandan kegiatan persiapan menghadapi bencana.(3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga danorganisasi kemasyarakatan, dunia usaha danmasyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga yangterkait berkoordinasi dengan BNPB.Paragraf 6 . . .

- 45 -Paragraf 6Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan BudayaPasal 88(1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dankehidupan yang lebih baik.(2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakatyang terkena bencana;b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapatberbentuk bantuan dan/atau barang; danc. mendorong penciptaan lapangan usaha yangproduktif.(3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, danbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkaitberkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.Paragraf 7Peningkatan Fungsi Pelayanan PublikPasal 89(1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g ditujukanuntuk penataan dan peningkatan fungsi pelayananpublik kepada masyarakat untuk mendorongkehidupan masyarakat di wilayah pascabencana kearah yang lebih baik.(2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui upaya:a. penyiapan program jangka panjang peningkatanfungsi pelayanan publik; danb. pengembangan mekanisme dan sistem pelayananpublik yang lebih efektif dan efisien.(3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakaninstansi/lembaga yang terkait.Paragraf 8 . . .

- 46 -Paragraf 8Peningkatan Pelayanan Utama dalam MasyarakatPasal 90(1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) hurufh dilakukan dengan tujuan membantu peningkatanpelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.(2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utamadalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui upaya mengembangkan polapolapelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.(3) Pelaksanaan peningkatan pelayananan utama dalammasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.BAB VPEMANTAUAN DAN EVALUASIBagian KesatuPemantauanPasal 91Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencanadiperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terusmenerusterhadap proses pelaksanaan penyelenggaraanpenanggulangan bencana.Pasal 92Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilakukan olehunsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB dan/atauBPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaanpembangunan nasional dan daerah, sebagai bahanevaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana.Bagian KeduaPelaporanPasal 93(1) Penyusunan laporan penyelenggaraanpenanggulangan bencana dilakukan oleh unsurpengarah dan unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD.(2) Laporan . . .

- 47 -(2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakanuntuk memverifikasi perencanaan program BNPBdan/atau BPBD.Bagian KetigaEvaluasiPasal 94(1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencanadilakukan dalam rangka pencapaian standarminimum dan peningkatan kinerja penanggulanganbencana.(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untukpenanganan bencana tingkat nasional dan unsurpengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkatdaerah.BAB VIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 95(1) Dalam hal bantuan untuk penanggulangan bencanaberasal dari negara asing, BNPB wajib berkonsultasidan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 96Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .

- 48 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Februari 2008PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 28 Februari 2008MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.ANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 42Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,ttd.Wisnu Setiawan

PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 21 TAHUN 2008TENTANGPENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANAI. UMUMBangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidupsaling berdampingan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagai cermin persatuan yang dapat dijadikan modal dasarpembangunan bagi tumbuh dan kembangnya bangsa Indonesiadalam menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan ancamankehidupan yang semakin komplek.Persatuan yang terjalin selama ini harus selalu dijaga keutuhan dankelestariannya oleh seluruh komponen warga negara Indonesia. Halini berarti bahwa setiap tantangan, hambatan, dan ancamanterhadap salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiamerupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayahkepulauan yang terletak diantara benua Asia dan Australia disampingmemiliki posisi strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan duniajuga memiliki kerawanan terhadap terjadinya bencana denganfrekuensi yang cukup tinggi, sehingga diperlukan penanggulanganbencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, danterkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkanUndang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberilandasan . . .

- 2 -landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulanganbencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupuntingkat nasional. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4,bertujuan untuk antara lain :1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancamanbencana;2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secaraterencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongandan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelumterjadi bencana.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkanperaturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulanganbencana yang ruang lingkupnya meliputi:a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saatprabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif padaprabencana;c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulanganbencana pada saat tanggap darurat; dand. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi padapascabencana.II.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4 . . .

- 3 -Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalahsetiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwayang berpotensi menimbulkan bencana.Huruf bYang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat”adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budayamasyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuandalam menghadapi ancaman bencana.Huruf cYang dimaksud dengan “analisis kemungkinandampak bencana” adalah upaya penilaian tingkatrisiko kemungkinan terjadi dan dampak yangditimbulkan oleh bencana.Huruf dYang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risikobencana” adalah upaya yang dilakukan dalammenghadapi risiko bencana.Huruf e . . .

- 4 -Huruf eYang dimaksud dengan “penentuan mekanismekesiapan dan penanggulangan dampak bencana”adalah penentuan prosedur dan tata kerjapelaksanaan.Huruf fYang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan,dan sumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas,kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiapinstansi/lembaga yang terkait.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Pasal 7Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aKegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencanadimaksudkan untuk mendapatkan data-dataancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakatuntuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebutkemudian digunakan untuk melaksanakan analisisrisiko bencana.Huruf b . . .

- 5 -Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eYang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupakegiatan pembangunan sarana dan prasarana,perumahan, fasilitas umum, dan bangunankonstruksi lainnya.Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalahberupa kegiatan pelatihan dan penyadaranmasyarakat.Pasal 8Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “rencana aksi nasional”adalah rencana kegiatan tingkat nasional yangdilakukan dalam jangka waktu tertentu.Huruf bYang dimaksud dengan “rencana aksi daerah” adalahrencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukandalam jangka waktu tertentu.Ayat (3) . . .

- 6 -Ayat (3)Instansi yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaanpenanggulangan bencana untuk tingkat nasional antaralain: BAPPENAS, departemen/lembaga pemerintahnondepartemen terkait.Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiapbadan hukum yang dapat berbentuk badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swastayang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang menjalankan jenis usahatetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukandalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Instansi yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaanpenanggulangan bencana untuk tingkat provinsi antaralain: BAPPEDA, Satuan Kerja Perangkat Daerah yangterkait.Untuk tingkat kabupaten/kota antara lain: BAPPEDA,Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerahpengurangan risiko bencana merupakan pemaduanrencana-rencana kegiatan yang dilakukan olehinstansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan risikobencana.Pasal 9 . . .

- 7 -Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga/organisasi”adalah instansi/lembaga/organisasi yang tugaspokoknya di bidang penelitian dan pengembangan.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .

- 8 -Ayat (3)Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiapbadan hukum yang dapat berbentuk badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swastayang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang menjalankan jenis usahatetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukandalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pasal 17Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalahsuatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaanyang tidak menentu untuk mencegah, ataumenanggulangi secara lebih baik dalam situasi daruratatau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan,menetapkan tindakan teknis dan menejerial, sertatanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujuibersama.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21 . . .

- 9 -Pasal 21Ayat (1)Huruf aPengkajian secara cepat pada saat tanggap daruratditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dankebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.Huruf bTermasuk dalam penentuan status keadaan daruratbencana adalah penentuan tingkatan bencana.Huruf cTermasuk dalam penyelamatan dan evakuasimasyarakat terkena bencana adalah pelayanankegawatdaruratan kesehatan.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fIstilah “pemulihan dengan segera prasarana dansarana vital” dalam ketentuan ini disebut jugasebagai pemulihan darurat.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 22Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .

- 10 -Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cTermasuk dalam kerusakan prasarana dan saranaadalah kerugian materiil dan nonmateriil.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Pasal 23Ayat (1)Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulaisejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisidarurat ke pemulihan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 24Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalamketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasidarat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatankesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi,jembatan darurat, alat berat, tenda, dan huniansementara.Huruf c . . .

- 11 -Huruf cYang dimaksud dengan ”pengerahan logistik” dalamketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan,sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.Huruf dYang dimaksud dengan “cukai” dalam ketentuan iniadalah termasuk kepabeanan.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Pasal 25Ayat (1)Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalamketentuan ini, antara lain, Badan SAR Nasional, TentaraNasional Indonesia, Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Departemen Pekerjaan Umum, DepartemenKesehatan, dan Departemen Sosial.Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuanini, antara lain, relawan dan lembaga swadayamasyarakat, yang memiliki kemandirian, ketrampilan,kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dansemangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuankemanusiaan.Ayat (2) . . .

- 12 -Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 26Ayat (1)Yang dimaksud dengan “menyelamatkan danmengevakuasi korban bencana” dalam ketentuan ini,antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongandarurat, dan evakuasi korban.Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar”dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhanair bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanankesehatan, dan penampungan sementara.Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dansarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain,berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik,jaringan komunikasi, dan transportasi.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .

- 13 -Ayat (2)Termasuk dalam pengerahan peralatan dan logistik dilokasi bencana adalah memanfaatkan ataumengoperasikan peralatan bantuan yang berasal dariluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untukkegiatan tanggap darurat bencana seperti kendaraanbermotor, pesawat, dan peralatan komunikasi.Pasal 32Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kemudahan akses” dalamketentuan ini adalah tidak hanya berupa pembebasandari pengenaan bea masuk dan pajak impor tetapitermasuk pemberian kemudahan lain, misalnya izinuntuk memasuki wilayah dan pengisian bahan bakar.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 33Ayat (1)Termasuk dalam kemudahan proses dan pelayananpemberian izin tinggal terbatas adalah kemudahan prosesdan pelayanan dalam mempersiapkan kepulanganmereka dari Indonesia.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5) . . .

- 14 -Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan”adalah peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan perpajakan, antara lain:a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan;b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentangPeraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan BeaKeluar Umum Untuk Keperluan Golongan-GolonganPejabat dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentangPembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar HubunganInternasional;d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentangPembebasan Atas Impor.Ayat (3)Rekomendasi dari BNPB dilampiri dengan surat taksirannilai barang, surat muat angkutan laut/udara, daftarbarang, dan sertifikat donasi.Pasal 37 . . .

- 15 -Pasal 37Terhadap peralatan atau logistik yang mempunyai potensibahaya tetap dilakukan tindakan karantina.Pasal 38Ayat (1)Yang dimaksud dengan “personil asing dan/atau peralatantertentu” adalah misalnya personil militer asing atau personilasing dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatikdengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau peralatantransportasi militer asing yang membawa bantuan untukpenanggulangan darurat bencana, sehingga memerlukan izinkhusus dari instansi/lembaga yang bertanggung jawab dibidang pertahanan dan keamanan atau di bidang hubunganluar negeri.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “kemudahan akses” dalam ketentuanini adalah dalam memperoleh izin khusus dapat dilakukantanpa mengenal waktu, tempat, dan dengan saranakomunikasi yang mudah dilakukan.Pasal 39Cukup jelas.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44 . . .

- 16 -Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Ayat (1)Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan iniadalah orang perseorangan, dunia usaha, badan hukum,lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, danlembaga asing nonpemerintah.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Penyampaian laporan kepada publik dilakukan melaluimedia massa yang mudah diakses oleh masyarakat.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud dengan “sistem komando tanggap daruratbencana” adalah suatu standar penanganan daruratbencana yang digunakan oleh semua instansi/lembagadengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan,personil, prosedur, dan komunikasi dalam suatu strukturorganisasi.Ayat (5) . . .

- 17 -Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas.Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50Cukup jelas.Pasal 51Cukup jelas.Pasal 52Cukup jelas.Pasal 53Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “pendampingan/fasilitasi” adalahupaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan olehBNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana dibidang teknis, administratif, peralatan, dan pendanaan.Pasal 54Ayat (1)Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segeraprasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnyapembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahanbahanyang rusak dan berbahaya serta perbaikan saranadarurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik,telekomunikasi, dan jaringan irigasi.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 55 . . .

- 18 -Pasal 55Cukup jelas.Pasal 56Ayat (1)Huruf aTujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalamketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikankondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupanmasyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkunganindustri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasiyang disesuaikan dengan penataan ruang.Huruf bTujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalamketentuan ini dimaksudkan untuk mendukungkelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat,seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih,sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringanlainnya.Huruf cTujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakatdalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaikikondisi rumah masyarakat agar dapat mendukungkehidupan masyarakat, seperti komponen rumah,prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yangmemungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial danekonomi yang memadai sesuai dengan standarpembangunan perumahan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan.Huruf dTujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan inidimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial danpsikologis . .

- 19 -psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskankehidupan dan penghidupan yang dilakukan melaluipelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagikeluarga korban bencana yang mengalami trauma,pelayanan konsultasi keluarga, danpendampingan/fasilitasi sosial.Huruf eTujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan inidimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korbanbencana.Huruf fTujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuanini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konfliksosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasidan resolusi konflik sosial.Huruf gTujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalamketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaikikehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatdengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial,ekonomi, dan budaya masyarakat.Huruf hTujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalamketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisikeamanan dan ketertiban masyarakat dengan caramengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan danketertiban terkait.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Ayat (2) . . .

- 20 -Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 57Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “APBD tidak memadai” adalahjika berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian danayang diperlukan untuk rehabilitasi mencapai 20% (duapuluh persen) dari APBDAyat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 58Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “APBD tidak memadai” adalahjika berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian danayang diperlukan untuk rehabilitasi mencapai 20% (duapuluh persen) dari APBDAyat (3)Cukup jelas.Ayat (4) . . .

- 21 -Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 59Cukup jelas.Pasal 60Cukup jelas.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65Cukup jelas.Pasal 66Cukup jelas.Pasal 67Cukup jelas.Pasal 68Cukup jelas.Pasal 69Cukup jelas.Pasal 70Cukup jelas.Pasal 71 . . .

- 22 -Pasal 71Cukup jelas.Pasal 72Cukup jelas.Pasal 73Cukup jelas.Pasal 74Cukup jelas.Pasal 75Ayat (1)Huruf aTujuan pembangunan kembali prasarana dansarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untukmembangun kembali prasarana dan sarana untuktumbuh dan berkembangnya kehidupanmasyarakat pada wilayah pascabencana.Huruf bTujuan pembangunan kembali sarana sosialmasyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkanuntuk meningkatkan fungsi sarana sosialmasyarakat yang rusak akibat bencana agarkegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh danberkembang pada wilayah pascabencana, sepertisarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan,sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.Huruf cTujuan pembangkitan kembali kehidupan sosialbudaya masyarakat dalam ketentuan inidimaksudkan untuk menata kembali kehidupansosial . . .

- 23 -sosial budaya masyarakat yang rusak akibatbencana agar kegiatan sosial masyarakat dapattumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsisosial korban bencana agar kondisi kehidupankorban bencana menjadi lebih layak.Huruf dTujuan penerapan rancang bangun yang tepat danpenggunaan peralatan yang lebih baik dan tahanbencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untukmengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkanoleh bencana berikutnya, sehingga kehidupanmasyarakat pada wilayah pascabencana dapattumbuh dan berkembang sesuai dengan penataanruang.Huruf eTujuan partisipasi dan peran serta lembaga danorganisasi kemasyarakatan, dunia usaha danmasyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkanuntuk meningkatkan peran serta lembaga danorganisasi kemasyarakatan, dunia usaha danmasyarakat dalam segala aspek kehidupanbermasyarakat pada wilayah pascabencana.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Ayat (2) . . .

- 24 -Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 76Cukup jelas.Pasal 77Cukup jelas.Pasal 78Cukup jelas.Pasal 79Cukup jelas.Pasal 80Cukup jelas.Pasal 81Cukup jelas.Pasal 82Cukup jelas.Pasal 83Cukup jelas.Pasal 84Cukup jelas.Pasal 85Cukup jelas.Pasal 86Cukup jelas.Pasal 87 . . .

- 25 -Pasal 87Cukup jelas.Pasal 88Cukup jelas.Pasal 89Cukup jelas.Pasal 90Cukup jelas.Pasal 91Cukup jelas.Pasal 92Cukup jelas.Pasal 93Cukup jelas.Pasal 94Cukup jelas.Pasal 95Cukup jelas.Pasal 96Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4828