Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

- 2 -landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulanganbencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupuntingkat nasional. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4,bertujuan untuk antara lain :1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancamanbencana;2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secaraterencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongandan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelumterjadi bencana.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkanperaturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulanganbencana yang ruang lingkupnya meliputi:a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saatprabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif padaprabencana;c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulanganbencana pada saat tanggap darurat; dand. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi padapascabencana.II.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4 . . .