Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

- 41 -Pasal 81(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 80 ayat (4) merupakan kegiatan penyusunandokumen rencana teknis yang berisikan gambargambarrencana kegiatan yang ingin diwujudkan.(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus disusun secara optimal melalui survei,investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikankondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat,dan standar konstruksi bangunan danmemperhatikan kondisi alam.(3) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasaranadan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berisikan:a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dansarana sesuai dengan rencana induk;c. rencana kerja dan anggaran;d. dokumen pelaksanaan;e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan;g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembaliyang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah dan pihak lain yang terkait; danh. ketentuan penggunan dana pembangunan kembaliprasarana dan sarana dengan menjunjung tinggiintegritas dan bebas serta dapatdipertanggungjawabkan.(4) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembaliprasarana dan sarana disusun berdasarkan pedomanyang ditetapkan oleh kementerian yang terkait dandikoordinasikan oleh Kepala BNPB.Paragraf 2Pembangunan Kembali Sarana Sosial MasyarakatPasal 82(1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) hurufb, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitassosial dan fasilitas umum untuk memenuhikebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.(2) Kegiatan . . .