Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

- 9 -(3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud padaayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yangdisahkan oleh pejabat pemerintah sesuai denganperaturan perundang-undangan.(4) BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannyamelakukan pemantauan dan evaluasi terhadappelaksanaan analisis risiko bencana.Pasal 13(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf fdilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruangsesuai rencana tata ruang wilayah.(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuanperaturan yang berkaitan dengan penataan ruang,standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadappelanggarnya.(3) Pemerintah dan pemerintah daerah secara berkalamelaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadapperencanaan, pelaksanaan tata ruang, danpemenuhan standar keselamatan.Pasal 14(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditujukan untukmeningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan,dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapibencana.(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah danpemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal,nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar,lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.(3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait denganpenanggulangan bencana dapat menyelenggarakanpendidikan dan pelatihan penanggulangan bencanasesuai dengan mandat dan kewenangannya,berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KepalaBNPB.Bagian Ketiga . . .