Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

More documents

Recommendations

Info

- 8 -Ayat (3)Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiapbadan hukum yang dapat berbentuk badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swastayang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang menjalankan jenis usahatetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukandalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pasal 17Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalahsuatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaanyang tidak menentu untuk mencegah, ataumenanggulangi secara lebih baik dalam situasi daruratatau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan,menetapkan tindakan teknis dan menejerial, sertatanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujuibersama.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21 . . .
- 9 -Pasal 21Ayat (1)Huruf aPengkajian secara cepat pada saat tanggap daruratditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dankebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.Huruf bTermasuk dalam penentuan status keadaan daruratbencana adalah penentuan tingkatan bencana.Huruf cTermasuk dalam penyelamatan dan evakuasimasyarakat terkena bencana adalah pelayanankegawatdaruratan kesehatan.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fIstilah “pemulihan dengan segera prasarana dansarana vital” dalam ketentuan ini disebut jugasebagai pemulihan darurat.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 22Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .
Page 1 and 2:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDON
Page 3 and 4:
- 3 -10. Rehabilitasi adalah perbai
Page 5 and 6: - 5 -d. pemaduan dalam perencanaan
Page 7 and 8: - 7 -(4) Rencana aksi nasional seba
Page 9 and 10: - 9 -(3) Analisis risiko bencana se
Page 11 and 12: - 11 -(3) Kegiatan kesiapsiagaan se
Page 13 and 14: - 13 -b. pengaturan pembangunan, pe
Page 15 and 16: - 15 -Pasal 24Pada saat status kead
Page 17 and 18: - 17 -(5) Penerimaan dan penggunaan
Page 19 and 20: - 19 -(4) Visa, izin masuk, izin ti
Page 21 and 22: - 21 -Pasal 40(1) Pada saat keadaan
Page 23 and 24: - 23 -Pasal 44(1) BNPB wajib melaks
Page 25 and 26: - 25 -(4) Mekanisme pelaksanaan pen
Page 27 and 28: - 27 -Bagian KelimaPemenuhan Kebutu
Page 29 and 30: - 29 -Pasal 57(1) Kegiatan rehabili
Page 31 and 32: - 31 -(3) Perbaikan lingkungan kawa
Page 33 and 34: - 33 -Pasal 66Pelaksanaan perbaikan
Page 35 and 36: - 35 -(3) Upaya pemulihan kondisi k
Page 37 and 38: - 37 -(2) Kegiatan pemulihan fungsi
Page 39 and 40: - 39 -c. kondisi sosial;d. adat ist
Page 41 and 42: - 41 -Pasal 81(1) Perencanaan tekni
Page 43 and 44: - 43 -Paragraf 3Pembangkitan Kembal
Page 45 and 46: - 45 -Paragraf 6Peningkatan Kondisi
Page 47 and 48: - 47 -(2) Laporan penyelenggaraan p
Page 49 and 50: PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH
Page 51 and 52: - 3 -Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Cuku
Page 53 and 54: - 5 -Huruf bCukup jelas.Huruf cCuku
Page 55: - 7 -Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cuk
Page 59 and 60: - 11 -Huruf cYang dimaksud dengan
Page 61 and 62: - 13 -Ayat (2)Termasuk dalam penger
Page 63 and 64: - 15 -Pasal 37Terhadap peralatan at
Page 65 and 66: - 17 -Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 48C
Page 67 and 68: - 19 -psikologis masyarakat sehingg
Page 69 and 70: - 21 -Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 59C
Page 71 and 72: - 23 -sosial budaya masyarakat yang
Page 73: - 25 -Pasal 87Cukup jelas.Pasal 88C
show all

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?