Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

- 11 -(3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah,pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-samamasyarakat dan lembaga usaha.Pasal 17(1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaanpenanggulangan bencana dalam keadaan darurat.(2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secaraterkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD sertapemerintah daerah.(3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapatdilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.Pasal 18(1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpananserta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasibencana, BNPB dan BPBD membangun sistemmanajemen logistik dan peralatan.(2) Pembangunan sistem manajemen logistik danperalatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk mengoptimalkan logistik danperalatan yang ada pada masing-masinginstansi/lembaga dalam jejaring kerja BNPB.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemenlogistik dan peralatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KepalaBNPB.Pasal 19(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakancepat dan tepat dalam rangka mengurangi risikoterkena bencana serta mempersiapkan tindakantanggap darurat.(2) Peringatan . . .