Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

- 3 -10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semuaaspek pelayanan publik atau masyarakat sampaitingkat yang memadai pada wilayah pascabencanadengan sasaran utama untuk normalisasi atauberjalannya secara wajar semua aspek pemerintahandan kehidupan masyarakat pada wilayahpascabencana.11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semuaprasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayahpascabencana, baik pada tingkat pemerintahanmaupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuhdan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosialdan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, danbangkitnya peran serta masyarakat dalam segalaaspek kehidupan bermasyarakat pada wilayahpascabencana.12. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yangterkena dampak bencana.13. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orangdan/atau badan hukum.14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yangterpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnyauntuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibatdampak buruk bencana.15. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah limatahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui,penyandang cacat dan orang lanjut usia.16. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebutPemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.17. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikotaatau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yangselanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembagapemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.19. Badan . . .