Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

- 29 -Pasal 57(1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 ayat (1) merupakan tanggungjawabPemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkenabencana.(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menyusun rencanarehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakandan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 56 ayat (3) dengan memperhatikanaspirasi masyarakat.(3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:a. pengaturan mengenai standar konstruksibangunan;b. kondisi sosial;c. adat istiadat;d. budaya; dane. ekonomi.(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) disusun berdasarkan pedoman yangditetapkan oleh Kepala BNPB.Pasal 58(1) Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintahkabupaten/kota wajib menggunakan danapenanggulangan bencana dari APBD kabupaten/kota.(2) Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintahkabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepadapemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untukmelaksanakan kegiatan rehabilitasi.(3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota memintabantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah,permintaan tersebut harus melalui pemerintahprovinsi yang bersangkutan.(4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud padaayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat memintabantuan kepada pemerintah provinsi dan/atauPemerintah berupa:a. tenaga ahli;b. peralatan; . . .