Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

More documents

Recommendations

Info

- 6 -Ayat (3)Instansi yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaanpenanggulangan bencana untuk tingkat nasional antaralain: BAPPENAS, departemen/lembaga pemerintahnondepartemen terkait.Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiapbadan hukum yang dapat berbentuk badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swastayang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang menjalankan jenis usahatetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukandalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Instansi yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaanpenanggulangan bencana untuk tingkat provinsi antaralain: BAPPEDA, Satuan Kerja Perangkat Daerah yangterkait.Untuk tingkat kabupaten/kota antara lain: BAPPEDA,Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerahpengurangan risiko bencana merupakan pemaduanrencana-rencana kegiatan yang dilakukan olehinstansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan risikobencana.Pasal 9 . . .
- 7 -Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga/organisasi”adalah instansi/lembaga/organisasi yang tugaspokoknya di bidang penelitian dan pengembangan.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .
Page 1 and 2:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDON
Page 3 and 4: - 3 -10. Rehabilitasi adalah perbai
Page 5 and 6: - 5 -d. pemaduan dalam perencanaan
Page 7 and 8: - 7 -(4) Rencana aksi nasional seba
Page 9 and 10: - 9 -(3) Analisis risiko bencana se
Page 11 and 12: - 11 -(3) Kegiatan kesiapsiagaan se
Page 13 and 14: - 13 -b. pengaturan pembangunan, pe
Page 15 and 16: - 15 -Pasal 24Pada saat status kead
Page 17 and 18: - 17 -(5) Penerimaan dan penggunaan
Page 19 and 20: - 19 -(4) Visa, izin masuk, izin ti
Page 21 and 22: - 21 -Pasal 40(1) Pada saat keadaan
Page 23 and 24: - 23 -Pasal 44(1) BNPB wajib melaks
Page 25 and 26: - 25 -(4) Mekanisme pelaksanaan pen
Page 27 and 28: - 27 -Bagian KelimaPemenuhan Kebutu
Page 29 and 30: - 29 -Pasal 57(1) Kegiatan rehabili
Page 31 and 32: - 31 -(3) Perbaikan lingkungan kawa
Page 33 and 34: - 33 -Pasal 66Pelaksanaan perbaikan
Page 35 and 36: - 35 -(3) Upaya pemulihan kondisi k
Page 37 and 38: - 37 -(2) Kegiatan pemulihan fungsi
Page 39 and 40: - 39 -c. kondisi sosial;d. adat ist
Page 41 and 42: - 41 -Pasal 81(1) Perencanaan tekni
Page 43 and 44: - 43 -Paragraf 3Pembangkitan Kembal
Page 45 and 46: - 45 -Paragraf 6Peningkatan Kondisi
Page 47 and 48: - 47 -(2) Laporan penyelenggaraan p
Page 49 and 50: PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH
Page 51 and 52: - 3 -Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Cuku
Page 53: - 5 -Huruf bCukup jelas.Huruf cCuku
Page 57 and 58: - 9 -Pasal 21Ayat (1)Huruf aPengkaj
Page 59 and 60: - 11 -Huruf cYang dimaksud dengan
Page 61 and 62: - 13 -Ayat (2)Termasuk dalam penger
Page 63 and 64: - 15 -Pasal 37Terhadap peralatan at
Page 65 and 66: - 17 -Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 48C
Page 67 and 68: - 19 -psikologis masyarakat sehingg
Page 69 and 70: - 21 -Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 59C
Page 71 and 72: - 23 -sosial budaya masyarakat yang
Page 73: - 25 -Pasal 87Cukup jelas.Pasal 88C
show all

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?