Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

- 42 -(2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosialmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus berdasarkan perencanaan teknis denganmemperhatikan masukan dari instansi/lembagaterkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.Pasal 83(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 82 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunandokumen rencana teknis yang berisikan gambarrencana kegiatan pembangunan yang ingindiwujudkan.(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei,investigasi, pembuatan gambar desain denganmemperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adatistiadat, dan standar teknis bangunan.(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud padaayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuanteknis mengenai:a. standar teknik konstruksi bangunan;b. penetapan kawasan; danc. arahan pemanfaatan ruang.(4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud padaayat (3) meliputi:a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan,kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, pantijompo, dan balai desa;b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;c. rencana kerja;d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan; danf. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan pihak yangterkait.Pasal 84Pembangunan kembali sarana sosial masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf bdilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintahdaerah sesuai dengan tingkatan bencana.Paragraf 3 . . .