Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

- 40 -(4) Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan kepadapemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh timantardepartemen/lembaga pemerintah nondepartemen dengan melibatkan BPBD yangdikoordinasikan oleh BNPB.Pasal 79Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal75 ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintahdaerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikanoleh BPBD.Paragraf 1Pembangunan Kembali Prasarana dan SaranaPasal 80(1) Pembangunan kembali prasarana dan saranasebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baruprasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhankegiatan ekonomi, sosial, dan budaya denganmemperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsidan kabupaten/kota.(2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dansarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memperhatikan rencana tata ruang.(3) Rencana tata ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat:a. rencana struktur ruang wilayah;b. rencana pola ruang wilayah;c. penetapan kawasan;d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dane. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.(4) Pembangunan kembali prasarana dan saranasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusberdasarkan perencanaan teknis denganmemperhatikan masukan dari instansi/lembagaterkait, pemerintah daerah setempat dan aspirasimasyarakat daerah bencana.Pasal 81 . . .