Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 - BNPB

- 37 -(2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukanmelalui upaya:a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugastugaspemerintahan secepatnya;b. penyelamatan dan pengamanan dokumendokumennegara dan pemerintahan;c. konsolidasi para petugas pemerintahan;d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukungtugas-tugas pemerintahan; dane. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahanpada instansi/lembaga terkait.(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerahdengan dukungan BPBD dan BNPB.Paragraf 10Pemulihan Fungsi Pelayanan PublikPasal 74(1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j ditujukanuntuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepadamasyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadibencana.(2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui upaya-upaya :a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dansarana pelayanan publik;b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publikpada instansi/lembaga terkait; danc. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayananpublik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasipimpinan pemerintahan di daerah dengan dukunganBPBD dan BNPB.Bagian Ketiga . . .