10.07.2015 Views

PAPARAN - KUA, PPAS, BARU.pdf

PAPARAN - KUA, PPAS, BARU.pdf

PAPARAN - KUA, PPAS, BARU.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Proses PenyusunanKebijakan Umum APBD &Prioritas dan Plafon AnggaranSementara1


PENYUSUNAN <strong>KUA</strong> DAN <strong>PPAS</strong>(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)RPJMDRPJMRenstraSKPD5 tahun5 tahun5 tahun1 tahun1 tahunRenjaSKPDRKPDRKP1 tahun 1 tahun<strong>KUA</strong><strong>PPAS</strong>Dibahas bersamaDPRDNOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGNNOTA KESEPAKATAN KDH PIMPINAN DPRD DGNKDH2


PENGERTIANKEBIJAKAN UMUM APBDSASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATUTAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUKDAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATISEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DANRP-APBD3


PERBEDAAN DOKUMENKEPMENDAGRI No. 29/2002PERMENDAGRI <strong>BARU</strong>• RENSTRADA/DOKUMENPERENCANAAN DRH LAINNYA• ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD• RPJPD• RPJMD• RKPD• KU APBD• STRATEGI & PRIORITAS APBD • PRIORITAS DAN PLAFONANGGARAN SEMENTARA5


Substansi dan Lingkup Materi Kebijakan Umum APBDBab I Pendahuluana. Kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalandan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datangb. Perkiraan pencapaian tahun yg akan datangc. Identifikasi Permasalahan & TantanganBab II Gambaran Umum RKPDPrioritaspembangunandaerahyangdiamanatkandalamRKPDuntukmenyelesaikanpermasalahan dan tantangan serta untuk mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan dalam RPJMD.Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Pendanaana. Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah.b. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda.c. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang.Bab IV PenutupUraian mengenai kesimpulan terhadap hal-halyang disepakati.6


PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN <strong>KUA</strong>PEDOMAN PENYUSUNANAPBD YG DIKELUARKANOLEH MENDAGRI•Pokok-pokok kebijakanyang memuat sinkronisasikebijakan pemerintahdengan pemerintah daerah•Prinsip dan kebijakanpenyusunan APBD tahunanggaran berkenaan•Teknis penyusunan APBD•Hal-hal khusus lainnyaPEMERINTAHDAERAHRancangan<strong>KUA</strong>DPRD7


Proses Penyampaian Rancangan <strong>KUA</strong>PEMERINTAH DAERAHKOORDINATOR TAPDKDHDPRDRKPDTAPDSekda selakuKoordinatorTAPDDisampaikanke KDHpaling lambatawal bulan JuniDisampaikanke DPRDpaling lambatPertengahanbulan JuniRancangan<strong>KUA</strong>Rancangan<strong>KUA</strong>Rancangan<strong>KUA</strong>Rancangan<strong>KUA</strong>Paling lambatMinggu ke-1JuliRancangan <strong>KUA</strong>dibahas bersamaNota KesepakatanPanitiaAnggaranDPRD8


Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaiansasaran pada tahun yang akan datang adalah:(1)Laju inflasi(2)Pertumbuhan ekonomi regional(3)Tingkat penyerapan tenaga kerja regional, dan(4)Lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Pendanaana. Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah.b. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda.c. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang.9


CONTOHMENGHUBUNGKAN ANTARA ASUMSI MAKRODENGAN <strong>KUA</strong><strong>KUA</strong>ASUMSI MAKROLaju InflasiPertumbuhanEkonomiRegionalDst….Implikasi AsumsiMakro1. StandarHarga2. ProyeksiPendapatan,Belanja danPembiayaan3. Dst…..PenyesuaianSasaranTOLOK UKURKINERJAPROGRAM YANGTERTUANGDALAM RPKDUrusan Wajib ( 25)PendidikanProg..Keg…KesehatanPekerjaan UmumDst………..Urusan Pilihan( Dipilih Daerah)PertanianKehutanan10


Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap UrusanPemerintahan DaerahKODEBIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHSASARANPROGRAM/KEGIATANTARGET(%)ORGANISASIPAGUINDIKATIF(Juta Rp)1 URUSAN WAJIB1 01 PendidikanProgram ......Kegiatan ......dst ...1 02 KesehatanProgram ......Kegiatan ......dst ...11


ProyeksiPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan DaerahNOURAIANTA (n-1)JUMLAHProyeksi TA(n)BERTAMBAH/(BERKURANG)Rp %1. PENDAPATAN DAERAH1.1 Pendapatan asli daerah1.1.1 Pajak Daerah1.1.2 …..1.2 Dana perimbangan1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak1.2.2 …..1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah1.3.1 Hibah1.3.2 …..Jumlah Pendapatan2. BELANJA DAERAH2.1 Belanja Tidak Langsung2.1.1 Belanja pegawai2.1.2 Belanja bunga2.1.3 ……2.2 Belanja Langsung2.2.1 Belanja pegawai2.2.2 ……Jumlah BelanjaSurplus/(Defisit)12


NOURAIANTA (n-1)JUMLAHProyeksiTA (n)BERTAMBAH/(BERKURANG)Rp %Surplus/(Defisit)3. PEMBIAYAAN DAERAH3.1 Penerimaan pembiayaan3.1.1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya(SiLPA)3.1.2 Pencairan dana cadangan3.1.3 ……Jumlah penerimaan pembiayaan3.2 Pengeluaran pembiayaan3.2.1 Pembentukan dana cadangan3.2.2 ......Jumlah pengeluaran pembiayaanPembiayaan neto3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)13


HUBUNGAN RKPD DENGAN <strong>KUA</strong>CONTOH RKPDNOPRIORITASPEMBANGUNANPROGRAM/KEGIATANINDIKATORPROGRAMHasilINDIKATOR KEGIATANKeluaranHasilORGANISASIPAGU INDIKATIFJumlah (Rp)SumberLOKASI1 PeningkatanKualitas SumberDaya ManusiaProgram PendidikanAnak Usia DiniRasio Anak UsiaDini bersekolahdengan JumlahAnak Usia Dinisebesar 1 : 3DinasPendidikan858.000.000Pembangunan saranadan prasarana GedungSekolah (TK)5 (Lima) UnitGedungSekolahBaru (TK)denganstandar 3kelas untuksetiapsekolah1.RasioJumlahKelasdibandinganak didiksebesar1 : 502.Jumlahanak yangterlayanimenjadi400 orang754.000.000APBDKec. AKec. BKec. CProgram PeningkatanMutu Pendidikan SDRata-rata biayapendidikanmenurunsebesar 20%100.000.000Penyediaan BiayaOperasional SekolahBiaya UjianGratisBiayaPendidikanmenurunsebesar 20%100.000.000 APBN Setiap SD14


HUBUNGAN RKPD DENGAN <strong>KUA</strong>RKPD YANG DITUANGKAN DALAM <strong>KUA</strong>NOPRIORITASPEMBANGUNANPROGRAM/KEGIATANINDIKATORPROGRAMHasilINDIKATOR KEGIATANKeluaranHasilORGANISASIPAGU INDIKATIFJumlah (Rp)SumberLOKASI1 PeningkatanKualitas SumberDaya ManusiaProgram PendidikanAnak Usia DiniRasio Anak UsiaDini bersekolahdengan JumlahAnak Usia Dinisebesar 1 : 3DinasPendidikan858.000.000Pembangunan saranadan prasarana GedungSekolah (TK)5 (Lima) UnitGedungSekolahBaru (TK)denganstandar 3kelas untuksetiapsekolah1.RasioJumlahkelasdibandinganak didiksebesar1 : 502.Jumlahanak yangterlayanimenjadi400 orang754.000.000APBDKec. AKec. BKec. C15


HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DANKEGIATAN• INDIKATOR PROGRAM • INDIKATOR KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN• Hasil • Keluaran • HasilProgram Pendidikan Anak Usia Dini• Rasio Anak Usia Dinibersekolah denganJumlah Anak Usia Dinisebesar 1 : 3Pembangunan sarana dan prasarana GedungSekolah (TK)Pengadaan mebelair sekolahPengembangan kurikulum, bahan ajar danmodel pembelajaran Pendidikan AnakUsia Dini dengan muatan local.5 (Lima) Unit GedungSekolah Baru (TK) denganstandar 3 kelas setiapsekolah.•Mebelair pendidikan untuk5 (Lima) Unit GedungSekolah Baru (TK) denganstandar 3 kelas setiapsekolah.•Tersusunnya kurikulum 7mata pelajaran pokokberbasis minat dan bakatbermuatan lokal.1. Rasio Jumlah Kelasdibanding anak didiksebesar 1 : 502. Jumlah anak yangterlayani menjadi 400orang1. Rasio Jumlah kelasdibanding anak didiksebesar 1 : 502. Jumlah anak yangterlayani menjadi 400orang• Terpenuhinyakurikulum untukpelayanan pendidikananak usia dinisebanyak 400 oranganak.16


HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMDINFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUNKeluaranHasilKONDISI TAHUN 2005Pembangunan sarana danprasarana Gedung Sekolah(TK)50 (Lima) UnitGedung SekolahBaru (TK) yangterdiri dari 3 kelassetiap sekolah1.Rasio Jumlah Kelasdibanding anak didiksebesar 1 : 402.Jumlah anak yang terlayanimenjadi 500 orangRasio Jumlah Sekolah dan anak didiksebesar 1 : 70 dengan data jumlahanak usia sekolah dini yang belumsekolah rata-rata sebesar 600 orang.INFORMASI DALAM <strong>KUA</strong> ( RKPD 2007 )PROGRAM/KEGIATANKeluaranINDIKATOR KEGIATANHasilPAGU INDIKATIFJumlah (Rp)SumberLOKASIPembangunan sarana danprasarana Gedung Sekolah (TK)5 (Lima) UnitGedung SekolahBaru (TK) yangterdiri dari 3 kelassetiap sekolah.1.Rasio Jumlah Kelasdibanding anak didik sebesar1 : 502.Jumlah anak yang terlayanimenjadi 400 orang754.000.000APBDKec. AKec. BKec. C17


CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM <strong>KUA</strong>INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )PROGRAM/KEGIATANPembangunan sarana danprasarana Gedung Sekolah(TK)INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUNHasilRasio Jumlah Kelas dibandinganak didik sebesar 1 : 40KONDISI TAHUN 2005Rasio Jumlah Kelas dan anak didiksebesar 1 : 70 dengan data jumlahanak usia sekolah dini yang belumsekolah rata-rata sebesar 600 orang.PROGRAM/KEGIATANINFORMASI DALAM <strong>KUA</strong> ( RKPD 2007 )INDIKATOR KEGIATANHasilPAGU INDIKATIFJumlah (Rp)SumberDanaPembangunan sarana danprasarana Gedung Sekolah (TK)Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 :50754.000.000 APBDPENCAPAIAN TARGET 2007{ (70-50) : (70 - 40) } x 100% = 66,67%18


CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM <strong>KUA</strong>KODEBIDANG URUSANPEMERINTAHANDAERAHSASARAN PROGRAM/KEGIATANTARGET (%)ORGANISASIPAGUINDIKATIF•(Juta Rp)1 URUSAN WAJIB1 01 PENDIDIKAN1 01Program PendidikanAnak Usia DiniRasio Anak Usia Dinibersekolah denganJumlah Anak Usia Dinisebesar 1 : 366,67 % DinasPendidikan858.000.0001 01Pembangunan sarana danprasarana GedungSekolah (TK)Rasio Jumlah kelasdibanding anak didiksebesar 1 : 50 denganterbangunnya 5 unit sekolahbaru (USB) TK denganstandar 1 sekolah terdiri dari3 kelas sehingga jumlahanak yang terlayani menjadi400 orang66,67% DinasPendidikan754.000.00019


CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATANPROGRAM/KEGIATANINDIKATORPROGRAMINDIKATORKEGIATAN(KELUARAN)INDIKATORKEGIATAN(HASIL)Program PelayananAdministrasi PerkantoranProsentase jumlahsurat terkirimdibanding dengantotal jumlah suratdalam satu tahunadalah 80%Penyediaan jasa suratmenyurat1500 suratterkirimTercapainyaprosentase rata-rata surat yanggagalTersampaikan20% dari rata-rata jumlah suratyangseharusnyaterkirim.20


CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATANPROGRAM/KEGIATANINDIKATORPROGRAMINDIKATORKEGIATAN(KELUARAN)INDIKATORKEGIATAN(HASIL)Program peningkatansarana dan prasaranaaparaturPerbandinganjumlah mebelairlayak pakaidengan jumlahpegawai nonstruktural adalah 1: 1Pengadaan mebeleur(meja-kursi)62 unit(meubelair) mejakursiTercapainyaprosentase totalmebelair untukpegawai nonstruktural yangtidak layakpakai sebesar30% dari totalmeubelair yangdimiliki21


PENGERTIANPRIORITAS DAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA (<strong>PPAS</strong>)PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATASMAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKANKEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DANKEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAMPENYUSUNAN RKA-SKPDPENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPATDILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKANBELANJA PEGAWAI22


PENGERTIANPRIORITAS‣ Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatudaripada yang lain‣ Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatankeputusan yang saat ini dinilai paling penting dengandukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb‣ Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusanapa yang penting untuk dilakukan, tetapi jugamenentukan skala atau peringkatwewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatanyang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan programatau kegiatan yang lain23


TUJUANPRIORITASTerpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yangdianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agaralokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secaraekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko danketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yanglebih realistis.Contoh : - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn- Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematianibu dan anak- Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom- Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan Irigasi24


PLAFON ANGGARAN SEMENTARA• Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggiyang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkatdaerah, termasuk didalamnya belanja pegawai• Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah denganDPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harusditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkutbatasan plafon anggaran yang bersifat tetap /Prioritas dan PlafonAnggaran (PPA) SKPD• PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalampenyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah padamasing-masing satuan kerja perangkat daerah25


LANGKAH-LANGKAH DALAMPEMBAHASAN <strong>PPAS</strong><strong>KUA</strong>Tentukan skala prioritas dalam urusan wajibdan urusan pilihanTentukan urutan program dalam masing-masing urusanMenyusun plafon anggaran sementara untukmasing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)26


ANALISIS YANG DAPAT DIKEMBANGKANDALAM PENYUSUNAN <strong>PPAS</strong>ANALISIS SWOTLINGKUNGAN INTERNALFAKTOR KE<strong>KUA</strong>TAN FAKTOR KELEMAHANLINGKUNGAN EKSTERNALFAKTOR PELUANG FAKTOR TANTANGANSeberapa Besar Faktor –FaktorKekuatan Yang Dimiliki DapatDigunakan Untuk MengatasiFaktor-Faktor KelemahanSeberapa Besar Faktor –FaktorPeluang Dapat DigunakanUntuk Menghadapi Faktor-Faktor TantanganIMPLEMENTASI DALAM PENYUSUNAN <strong>PPAS</strong>Dengan Pemberian Bobot Masing-Masing Faktor Yang Tersebut Diatas27


CONTOH PROSES PENENTUAN PRIORITASANALISIS SWOTUrusan Pendidikan•Program A•Program BINTERNALFAKTOR KE<strong>KUA</strong>TANEKSTERNALFAKTOR PELUANG4+3 = 7 2+3 = 52 + 4 = 6 1+ 2 = 3Urusan Pendidikan1.Program B (12)2.Program A (9)3.Dst……•Dst……Urusan Kesehatan•Program A•Program B1 + 2 = 32+ 3 = 52 + 3 = 53 + 1 = 4Urusan Kesehatan1.Program B (9)2.Program A (8)INTERNALEKSTERNALCONTOHFAKTOR KELEMAHANFAKTOR TANTANGANBOBOT 5 s/d 128


Bab I PendahuluanSubstansi dan Lingkup Materi <strong>PPAS</strong>Kondisi/prestasi yang telah dicapai, Perkiraan pencapaian tahun yg akan datang, IdentifikasiPermasalahan & TantanganBab II Kebijakan Umum APBDGambaran ringkas target pencapaian kinerja setiap urusan berdasarkan proyeksi anggaran.Bab III Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah•Asumsi makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi kemampuan fiskal daerah.•Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah•FaktorFaktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya terjadinya peningkatan belanja daerah•Kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran berkenaanBab IV Prioritas Program dan Plafon AnggaranUraian tentang prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati yaitu mencakup :•Capaiansasaran program,•Dasarpertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program•Hal-halyang perlu mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut kedalam masing-masingkegiatanBab V PenutupUraian mengenai kesimpulan terhadap hal-halyang disepakati.29


MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARANNO.PRIORITAS PROGRAMDAN KEGIATANSASARANPROGRAM/KEGIATANORGANISASIJUMLAH PLAFONANGGARAN1.2.3.4.5.6.Dst.JUMLAH30


PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI•KODEURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH•DAN ORGANISASIBELANJA TIDAKLANGSUNGPLAFON ANGGARANBELANJA LANGSUNG•JUMLAH1 URUSAN WAJIB1 01 Pendidikan1 01 01 Dinas Pendidikan1 01 02 Dst………………1 02 Kesehatan1 02 01 Dinas Kesehatan1 02 02 Dst..................1 03 Pekerjaan Umum1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum1 03 02 Dst.................1 04 Dst2 URUSAN PILIHAN2 01 Pertanian2 01 01 Dinas Pertanian2 01 02 Dst............2 02 Kehutanan2 02 01 Dinas Kehutanan2 02 02 Dst………………2 03 Dst..............Jumlah31


SURAT EDARAN KEPALA DAERAHTentangPedoman Penyusunan RKA-SKPD1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencanapendapatan dan pembiayaan2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPDberkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait denganprinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, danakuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasikerja5. Dokumen sebagai lampiran meliputi <strong>KUA</strong>, PPA, kode rekening APBD,format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan hargaDiterbitkanPaling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan32


PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJAKepmendagri No 29 Tahun 2002DAMPAKMANFAATPENILAIAN KINERJAKEGIATAN 1KEGIATAN 2DST…………PENYUSUNAN ANGGARANHASILKELUARANMASUKAN33


PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJAPERMENDAGRI No 13 Tahun 2006PROGRAMKEGIATAN 1KEGIATAN 2DST…………PENYUSUNAN ANGGARANHASILKELUARANPENILAIAN KINERJAMASUKAN34


HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATANDENGAN TOLOK UKUR KINERJAPOLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006SASARAN 5 TAHUNSASARAN 1 TAHUNOUTCOME / HASIL1. Prosentase (%)2. Rasio3. Kuantitas, JumlahOUTCOME /HASIL1. Prosentase(%)2. Rasio3. Kuantitas,JumlahPROGRAM• Kegiatan 1• Kegiatan 2• Dst……..KELUARAN• Kuantitas• Jumlah35


PENERAPAN PENYUSUNANANGGARAN KINERJAPOLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAMPERMENDAGRI No 13 Tahun 2006• Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam PelaksanaanKepmendagri No 29 Tahun 2002• Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-SKPD)• Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok UkurKinerja Dengan Program dan Kegiatan• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok UkurKinerja Program dan Kegiatan Dengan Tolok Ukur Dalam <strong>KUA</strong>dan <strong>PPAS</strong>36


PRASYARATDALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJADATA YANG RELIABLE DAN VALIDTOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR37


S E K I A N&TERIMA KASIH38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!