11.07.2015 Views

Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi ... - LKPP

Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi ... - LKPP

Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi ... - LKPP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Republik IndonesiaDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Pengadaan</strong><strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>sisiPerorangan- dengan Pascakualifikasi -Untuk Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi KualitasLembaga Kebijakan <strong>Pengadaan</strong> Barang/<strong>Jasa</strong> Pemerintah


D O K U M E N P E N G A D A A NNomor : __________Tanggal : __________untuk<strong>Pengadaan</strong>__________Kelompok Kerja Unit Layanan <strong>Pengadaan</strong>: ____________________ [K/L//L/D/I]Tahun Anggaran : __________Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


iDAFTAR ISIBAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIVBAB VIIVBAB VIIIBAB IXBAB XBAB XIXBAB XIIXBAB XIIIUmum.................................1Pengumuman Pascakualifikasi ................................. 2Instruksi Kepada Peserta (IKP) ................................. 4Lembar Data Pemilihan (LDP) ................................. 32Lembar Data Kualifikasi (LDK) ................................. 40Kerangka Acuan Kerja (KAK) ................................. 42Bentuk Dokumen Penawaran ................................. 46Lampiran 1 : Surat Penawaran ................................. 46Lampiran 2 : Dokumen Penawaran Teknis ................................. 48Lampiran 3 : Dokumen Penawaran Biaya ................................. 55Bentuk Kontrak ................................. 58Lampiran 1 : Surat Perjanjian ................................. 58Lampiran 2 : Syarat-Syarat UmumKontrak (SSUK) ................................. 61Lampiran 3 : Syarat-Syarat KhususKontrak (SSKK) ................................. 83Lampiran 3 A : Personil Inti, Subpenyedia,dan Peralatan ................................. 86Bentuk Dokumen Lainnya ................................. 87Lampiran 1 : Surat Penunjukan PenyediaBarang/<strong>Jasa</strong> (SPPBJ) ................................. 87Lampiran 2 : Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) ................................. 88Lampiran 3 : Jaminan Sanggah Banding ................................. 90Lampiran 4 : Jaminan Uang Muka ................................. 92Pakta Integritas .................................96Formulir Isian Kualifikasi ................................. 97Petunjuk Pengisian Formulir IsianKualifikasi ................................. 100Tata Cara Evaluasi Kualifikasi ................................. 102Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


1BAB I. UMUMA. Dokumen <strong>Pengadaan</strong> ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang <strong>Pengadaan</strong> Barang/<strong>Jasa</strong>Pemerintah.B. Dalam Dokumen <strong>Pengadaan</strong> ini dipergunakan pengertian, istilah dansingkatan sebagai berikut :- <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si: jasa layanan profesional yang membutuhkankeahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yangmengutamakan adanya olah pikir (brainware);- KAK: Kerangka Acuan Kerja;- HPS: Harga Perkiraan Sendiri;- LDP: Lembar Data Pemilihan;- LDK: Lembar Data Kualifikasi;- PPK: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;- Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untukmelaksanakan <strong>Pengadaan</strong> Barang/<strong>Jasa</strong>;- SPPBJ: Surat Penunjukan Penyedia Barang/<strong>Jasa</strong>;- SPMK: Surat Perintah Mulai Kerja.C. <strong>Pengadaan</strong> melalui pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yangtercantum dalam LDP.D. Pokja ULP mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk melaluialamat website yang tercantum dalam LDP, dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat.E. Pascakualifikasi ini diikuti oleh penyedia yang berbentuk perorangan.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


2BAB II. PENGUMUMAN PASCAPASCAKUALIFIKASI[kop surat K/L/D/I]CONTOHPENGUMUMAN PASCAPASCAKUALIFIKASINomor : __________Pokja ________ ULP pada ________ [K/L/D/I] akan melaksanakanPascakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi sebagai berikut :1. Paket PekerjaanNama paket pekerjaan : __________Lingkup pekerjaan : __________Nilai total HPS : Rp __________ (__________)Sumber pendanaan :__________ Tahun Anggaran ____2. Persyaratan Peserta[Diisi oleh Pokja ULP berdasarkan ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi yangdibutuhkan].3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen <strong>Pengadaan</strong>:Hari/Tanggal : ______/_______s.d._______/_________Waktu: ______s.d.______Tempat dan alamat : _______________4. Jadwal Pelaksanaan <strong>Pengadaan</strong>No Kegiatan Hari/Tanggal Waktua. Pendaftaran danPengambilan Dokumen __/__ s/d ___/__ __/__ s/d ___/__<strong>Pengadaan</strong>b. Pemberian Penjelasan _____________ __/__ s/d selesaic. Pemasukan DokumenPenawaran__/__ s/d ___/__ __/__ s/d ___/__d. Pembukaan DokumenPenawaran_____________ __________e. Evaluasi Penawaran __/__ s/d ___/__f. Pengumuman Pemenang _____________g. Masa Sanggah __/__ s/d ___/__h. Penerbitan SPPBJ _____________5. Dokumen <strong>Pengadaan</strong> dapat diambil dalam bentuk cetakan dan/atau diunduhmelalui website ________________ [bagi K/L/D/I yang belum memilikiwebsite, hanya menyediakan Dokumen Pemilihan dalam bentuk cetakan].6. Dokumen Penawaran dikirim ke : _________________________[tulis alamattujuan pengiriman Dokumen Penawaran] atau diupload melalui :_________________________[tulis alamat website].Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


3Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.________, __________________20__Pokja ULPDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


4BAB III. II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)A. Umum1. LingkupPekerjaan1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada penyedia untukmenyampaikan penawaran atas paket pekerjaanjasa konsultansi yang tercantum dalam LDP.1.2 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktuyang tercantum dalam LDP, berdasarkan syaratumum dan syarat khusus kontrak dengan mutusesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuaikontrak.2. Sumber Dana3. PesertaPemilihan4. LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme(KKN) sertaPenipuan2.1 <strong>Pengadaan</strong> ini dibiayai dari sumber pendanaanyang tercantum dalam LDP.3.1 <strong>Pengadaan</strong> penyedia jasa konsultansi ini dapatdiikuti oleh semua penyedia jasa konsultansiperorangan.4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaanini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaandengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULPdalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan Dokumen Pemilihan, dan/atauperaturan perundang-undangan;b. melakukan persekongkolan dengan peserta lainuntuk mengatur hasil pemilihan, sehinggamengurangi / menghambat /memperkecil/meniadakan persaingan yangsehat dan/atau merugikan pihak lain;c. membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPemilihan.4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atasdikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dariproses pemilihan, atau pembatalan penetapanpemenang;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihakberwenang.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


54.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA.5. LaranganPertentanganKepentingan5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi danperannya, dilarang memiliki/melakukan peranganda atau terafiliasi.5.2 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecualicuti di luar tanggungan K/L/D/I.6. PendayagunaanProduksi DalamNegeri6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan jasa konsultansiyang dilaksanakan di Indonesia oleh tenagaIndonesia (produksi dalam negeri).6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansidimungkinkan menggunakan komponen berupatenaga ahli dan perangkat lunak yang tidakberasal dari dalam negeri (impor) denganketentuan:a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhanjenis keahlian yang belum dapat diperoleh diIndonesia, disusun berdasarkan keperluanyang nyata, dan diusahakan secara terencanauntuk semaksimal mungkin terjadinya alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahli asingtersebut ke tenaga Indonesia;b. komponen berupa perangkat lunak yangdiproduksi di dalam negeri belum memenuhipersyaratan.7. Satu PenawaranTiap PesertaSetiap peserta, hanya boleh memasukkan satupenawaran untuk satu paket pekerjaan.B. Dokumen <strong>Pengadaan</strong>8. Isi Dokumen<strong>Pengadaan</strong>8.1 Dokumen <strong>Pengadaan</strong> terdiri dari:a. Umum;b. Pengumuman Pascakualifikasi;c. Instruksi Kepada Peserta (IKP);d. Lembar Data Pemilihan (LDP);e. Lembar Data Kualifikasi (LDK);f. Kerangka Acuan Kerja (KAK);g. Bentuk Dokumen Penawaran:1) Surat Penawaran,2) Dokumen Penawaran Teknis, dan3) Dokumen Penawaran Biaya.h. Bentuk Surat Perjanjian;i. Syarat-Syarat Umum Kontrak;j. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


6k. Bentuk Dokumen Lain :1) SPPBJ,2) SPMK,3) Surat Jaminan Uang Muka, dan4) Surat Jaminan Sanggahan Banding8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikanDokumen Penawaran yang tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan ini sepenuhnya merupakan resikopeserta.9. BahasaDokumen<strong>Pengadaan</strong>10. PemberianPenjelasanDokumen <strong>Pengadaan</strong> beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.10.1 Pemberian penjelasan dilakukan di tempat danpada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh parapeserta yang terdaftar.10.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.10.3 Bagi peserta yang hadir pada saat pemberianpenjelasan tidak boleh diwakilkan, danmenunjukkan tanda pengenal kepada ULP.10.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULPmenjelaskan kepada peserta mengenai:a. Kerangka Acuan Kerja;b. metode pemilihan;c. cara penyampaian Dokumen Penawaran;d. kelengkapan yang harus dilampirkanbersama Dokumen Penawaran;e. jadwal pemasukan dan pembukaan DokumenPenawaran;f. metode dan tata cara evaluasi;g. hal-hal yang menggugurkan penawaran;h. jenis kontrak yang akan digunakan;i. ketentuan tentang penyesuaian harga;j. perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (jikadiperlukan).k. ketentuan tentang asuransi dan ketentuanlain yang dipersyaratkan.10.5 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan lanjutan dengan caramelakukan peninjauan lapangan. Biayapeninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


811.3 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untukmengambil salinan Adendum Dokumen<strong>Pengadaan</strong>.11.4 Peserta dapat mengambil salinan AdendumDokumen <strong>Pengadaan</strong> yang disediakan oleh PokjaULP atau mengunduhnya melalui alamat websiteyang tercantum dalam LDP.12. TambahanahanWaktuPemasukanDokumenPenawaranDalam Adendum Dokumen <strong>Pengadaan</strong>, Pokja ULPdapat memberikan tambahan waktu untukmemasukkan Dokumen Penawaran.C. Penyiapan Penawaran dan kualifikasi13. Biaya dalamPenyiapanPenawarandan kualifikasi14. BahasaPenawaranPeserta menanggung semua biaya dalam penyiapan danpenyampaian penawaran dan kualifikasi.14.1 Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen IsianKualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.14.2 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakan BahasaIndonesia atau bahasa asing.14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perludisertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, makayang berlaku adalah penjelasan dalam BahasaIndonesia.15. DokumenPenawaran15.1 Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiridari 1 (satu) sampul yang memuat PenawaranAdministrasi, Teknis, Biaya dan Dokumen IsianKualifikasi.15.2 Penawaran Administrasi terdiri dari SuratPenawaran, yang didalamnya mencantumkan :a. tanggal;b. masa berlaku penawaran;c. total penawaran biaya;d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dane. tanda tangan peserta yang mengikuti seleksi.15.3 Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:a. Pendekatan dan metodologi, terdiri dari :1) tanggapan dan saran terhadap KerangkaDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


9Acuan Kerja (KAK),2) uraian pendekatan, metodologi dan programkerja,3) jadwal pelaksanaan pekerjaan,4) jadwal penugasan tenaga ahli,b. Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :1) Daftar Riwayat Hidup,2) surat pernyataan kesediaan untukditugaskan.c. Dokumen lain yang dipersyaratkan.15.4 Penawaran Biaya terdiri dari:a. Rekapitulasi penawaran biaya;b. Rincian Biaya Langsung Personil(remuneration);c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (directreimburseable cost);d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.Keterangan: dokumen b,c,d tidak wajib dipenuhiuntuk kontrak lumpsum.16. HargaPenawaran16.1 Untuk kontrak harga satuan, pesertamencantumkan harga satuan dan biaya totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalamRincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditulis nol atau tidakdicantumkan maka kegiatan dalam matapembayaran tersebut dianggap telah termasukdalam harga satuan kegiatan yang lain dankegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan.[Untuk kontrak lumpsum, peserta mencantumkanharga satuan dan biaya total untuk tiap matapembayaran/pekerjaan dalam Rincian BiayaLangsung Personil dan Non-Personil, apabiladipersyaratkan].16.2 Biaya sosial, tunjangan penugasan, dan asuransiserta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutanlain yang harus dibayar oleh penyedia untukpelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi inidiperhitungkan dalam total biaya penawaran.16.3 [untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebihdari 12 (dua belas) bulan, ditulis : “penyesuaianharga diberlakukan sebagaimana diatur dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak”].17. Mata UangPenawarandan Cara17.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalambentuk mata uang yang ditetapkan dalam LDP.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


10Pembayaran 17.2 Pembayaran atas pretasi pekerjaan jasakonsultansi ini dilakukan sesuai dengan carayang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.18. Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan18.1 Masa berlakunya penawaran sesuai denganketentuan dalam LDP.18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan,sebelum akhir masa berlakunya penawaran, PokjaULP dapat meminta kepada seluruh peserta secaratertulis untuk memperpanjang masa berlakunyapenawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.18.3 Peserta dapat :a. Menyetujui permintaan tersebut tanpamengubah penawaran;b. Menolak permintaan tersebut dan dapatmengundurkan diri secara tertulis dengantidak dikenakan sanksi.18.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktu yangditetapkan dalam LDP.19. PengisianDokumenKualifikasi19.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi danmelengkapi Pakta Integritas dan Formulir IsianKualifikasi.19.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasiharus ditandatangani oleh peserta yang mengikutiseleksi.20. PaktaIntegritas20.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dantidak melakukan dan akan melaporkan terjadinyakolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalampengadaan barang.D. Pemasukan Dokumen Penawaran20.2 Pakta integritas dimasukkan dalam Dokumen IsianKualifikasi dan menjadi bagian DokumenPenawaran.21. Penyampulandan PenandaanSampulPenawaran21.1 Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3(tiga) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu)rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap.21.2 Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Biaya,dan Dokumen Isian Kualifikasi dimasukkan dalam1 (satu) sampul penutup dan ditulis “DokumenDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


11Penawaran”. Selanjutnya sampul penutup tersebutjuga ditulis nama paket pekerjaan, nama danalamat peserta, serta ditujukan kepada Pokja ULPdengan alamat yang ditentukan dalam LDP. Padasampul penutup tersebut juga ditandai “ASLI”untuk dokumen penawaran asli dan ditandai“REKAMAN” untuk dokumen penawaranrekaman.21.3 Seluruh sampul penutup tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) sampul luar untuk menjagakerahasiaannya.21.4 Bila sampul Dokumen Penawaran tidak direkat,Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas risikoyang mungkin timbul terhadap DokumenPenawaran.22. PenyampaianDokumenPenawaran22.1 Peserta menyampaikan langsung DokumenPenawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwal yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan PokjaULP memasukkan ke dalam kotak/tempatpemasukan.22.2 Peserta dapat menyampaikan DokumenPenawaran melalui pos/jasa pengiriman denganketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batasakhir pemasukan penawaran serta segala risikoketerlambatan dan kerusakan dokumen menjadirisiko peserta.22.3 Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikanmelalui pos/jasa pengiriman, maka sampulpenutup dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luaryang mencantumkan nama paket pekerjaan danalamat Pokja ULP.22.4 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah danmenambah dokumen penawarannya, sebelumbatas akhir waktu pemasukan DokumenPenawaran.22.5 Penarikan, penggantian, pengubahan, ataupenambahan Dokumen Penawaran harusdisampaikan secara tertulis dan disampul sertadiberikan tanda dengan penambahanpencantuman kata “PENARIKAN”,“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpamengambil Dokumen Penawaran yang sudahdisampaikan sebelumnya.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


1223. Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran24. PenawaranTerlambatPenawaran harus disampaikan kepada atau harussudah diterima oleh Pokja ULP paling lambat di tempatdan pada waktu yang ditentukan dalam LDP.24.1 Setiap penawaran yang diterima oleh Pokja ULPsetelah batas akhir waktu pemasukan penawaranakan ditolak dan dikembalikan kepada pesertayang bersangkutan dalam keadaan tertutup(sampul tidak dibuka).E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran24.2 Terhadap penawaran terlambat yang disampaikanmelalui pos/jasa pengiriman, Pokja ULP akanmemberitahukan kepada peserta yangbersangkutan untuk mengambil kembalipenawaran tersebut.25. PembukaanDokumenPenawaran25.1 Dokumen Penawaran dibuka di hadapan pesertapada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalamLDP, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) pesertasebagai saksi.25.2 Bagi peserta yang hadir pada saat pembukaanDokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan, danmenunjukkan tanda pengenal kepada ULP.25.3 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu)peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menundapembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua)jam.25.4 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanyaada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi,maka pembukaan Dokumen Penawaran tetapdilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan diluar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.25.5 Pokja ULP membuka kotak/tempat penyimpanandokumen dihadapan para peserta.25.6 Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat penyimpanandokumen dan menghitung jumlah DokumenPenawaran yang masuk dihadapan peserta.25.7 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta maka seleksi dinyatakan gagal.25.8 Dokumen Penawaran dengan sampul bertandaDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


13“PENARIKAN”,”PENGGANTIAN”,”PENGUBAHAN”, atau ”PENAMBAHAN” harusdibuka dan dibaca terlebih dahulu.25.9 Dokumen Penawaran yang telah masuk tidakdibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusulidokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”25.10 Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran dihadapan peserta kemudian dijadikan lampiranBerita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.25.11 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkandihadapan peserta mengenai kelengkapanDokumen Penawaran, yang meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya tercantummasa berlaku penawaran dan mencantumkantotal penawaran biaya;b. dokumen penawaran teknis;c. dokumen penawaran biaya yang terdiri dari:1) rekapitulasi penawaran biaya;2) rincian biaya penawaran terdiri dari :a) rincian Biaya Langsung Personil(remuneration);b) rincian Biaya Langsung Non-Personil(direct reimbursable cost);d. dokumen isian kualifikasi;e. dokumen lain yang dipersyaratkan.25.12 Pokja ULP tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaan kecualiuntuk peserta yang terlambat memasukkanpenawaran.25.13 Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu)saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yangbukan miliknya.25.14 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaanpenawaran, maka penyebab penundaan tersebutharus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.25.15 Pokja ULP segera membuat Berita AcaraPembukaan Dokumen Penawaran yangsekurang-kurangnya memuat:a. nama paket dan pagu anggaran;b. nama peserta;c. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;d. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkapdan tidak lengkap;e. kelainan-kelainan yang dijumpai dalamDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


14Dokumen Penawaran (apabila ada);f. keterangan lain yang dianggap perlu; dang. tanggal pembuatan berita acara.25.16 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acaraditandatangani oleh anggota pokja ULP yanghadir dan 2 (dua) orang saksi.25.17 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.25.18 Salinan Berita Acara dibagikan kepada pesertayang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawarandan Pokja ULP dapat mengunggah salinantersebut melalui alamat website yang tercantumdalam LDK.26. EvaluasiPenawaran26.1 Semua ketentuan IKP mengenai evaluasipenawaran berlaku untuk setiap metodeevaluasi, kecuali dalam klausul diatur ataudisebutkan secara khusus hanya berlaku untuksalah satu metode evaluasi saja.26.2 Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksadan membandingkan Dokumen Penawaranterhadap pemenuhan persyaratan yang diurutmulai dari tahapan penilaian persyaratanadministrasi, persyaratan teknis, dan kewajaranbiaya.26.3 Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selainyang disebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan.26.4 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yangmeliputi:a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis; danc. evaluasi biaya.26.5 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut :a. Pokja ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, menggantidan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;b. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan ruang lingkup sertakualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalamDokumen <strong>Pengadaan</strong>, tanpa adapenyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat;c. penyimpangan yang bersifat penting/pokokDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


15atau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen <strong>Pengadaan</strong>yang mempengaruhi lingkup, kualitas,dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan di luar ketentuanDokumen <strong>Pengadaan</strong> yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil diantara pesertayang memenuhi syarat.d. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULPselama proses evaluasi;e. apabila dalam evaluasi ditemukan buktiadanya persaingan usaha yang tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta, PokjaULP dan/atau PPK dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka :1) peserta yang terlibat dimasukan dalamDaftar Hitam;2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat (apabila ada);3) apabila tidak ada peserta lainnyasebagaimana dimaksud pada angka 2),maka seleksi dinyatakan gagal.26.6 Evaluasi Administrasi :a. Evaluasi terhadap data administrasi hanyadilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian kualifikasi.b. Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan administrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang dimintaberdasarkan Dokumen Pemilihandipenuhi/dilengkapi;2) surat penawaran :a) ditandatangani oleh peserta yangmengikuti seleksi;b) jangka waktu berlakunya suratpenawaran tidak kurang dari waktuyang ditetapkan dalam Dokumen<strong>Pengadaan</strong>;c) total penawaran biaya;d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaanyang ditawarkan tidak melebihijangka waktu yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan; dane) bertanggal.3) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasiDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


16terhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;4) peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi dilanjutkan dengan evaluasiteknis;5) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi teknis;6) Apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka seleksidinyatakan gagal.26.7 Evaluasi Teknis :a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap pesertayang memenuhi persyaratan administrasi.b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuaidengan yang ditetapkan.c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengancara memberikan nilai angka tertentu padasetiap kriteria yang dinilai dan bobot yangtelah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan,kemudian membandingkan jumlah perolehannilai dari para peserta, dengan ketentuan:1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:a) pendekatan dan metodologi (bobotnilai antara 0 % s.d 20 %),b) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilaiantara 80 % s.d 100 %);2) penilaian dilakukan sesuai pembobotandari masing-masing unsur yang telahditentukan dalam LDP;3) bobot masing-masing unsur ditetapkanoleh Pokja ULP berdasarkan jenispekerjaan yang akan dilaksanakan;d. Penilaian terhadap Pendekatan danMetodologi dilakukan atas:1) pemahaman peserta atas lingkuppekerjaan/jasa layanan yang dimintadalam KAK, pemahaman atassasaran/tujuan, kualitas metodologi, danhasil kerja;2) sub unsur Pendekatan dan Metodologiyang dinilai adalah:a) pemahaman atas jasa layanan yangtercantum dalam KAK, penilaianterutama meliputi: pengertianterhadap tujuan proyek/kegiatan,lingkup serta jasa konsultansi yangdiperlukan (aspek-aspek utama yangdiindikasikan dalam KAK), danDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


17pengenalan lapangan;b) kualitas metodologi, penilaianterutama meliputi: ketepatanmenganalisa masalah dan langkahpemecahan yang diusulkan dengantetap mengacu kepada persyaratanKAK, konsistensi antara metodologidengan rencana kerja, apresiasiterhadap inovasi, tanggapanterhadap KAK khususnya mengenaidata yang tersedia, orang bulan(person-month) tenaga ahli, uraiantugas, jangka waktu pelaksanaan,laporan-laporan yang disyaratkan,jenis keahlian serta jumlah tenagaahli yang diperlukan, program kerja,jadwal pekerjaan, jadwal penugasan,organisasi, kebutuhan jumlah orangbulan, dan kebutuhan fasilitaspenunjang;c) hasil kerja (deliverable), penilaianmeliputi antara lain: analisis,gambar-gambar kerja, spesifikasiteknis, perhitungan teknis, danlaporan-laporan;d) fasilitas pendukung dalammelaksanakan pekerjaan yangdiminta dalam KAK;e) gagasan baru yang diajukan olehpeserta untuk meningkatkan kualitaskeluaran yang diinginkan dalam KAKdiberikan nilai lebih;a) [sub unsur lain yang dinilai dandipersyaratkan].3) bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkanjenis pekerjaan yang akan dilaksanakansesuai dengan yang tercantum dalamLDP.e. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukanatas:1) peserta dengan memperhatikan jeniskeahlian, dan persyaratan yang telahdiindikasikan di dalam KAK;2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yangdinilai adalah:a) tingkat pendidikan, yaitu lulusanperguruan tinggi negeri atauperguruan tinggi swasta yang telahlulus ujian negara atau yang telahdiakreditasi, atau perguruan tinggiDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


18luar negeri yang telah diakreditasi,dibuktikan dengan salinan ijazah;b) pengalaman kerja profesional sepertiyang disyaratkan dalam KAK,didukung dengan referensi daripengguna jasa. Bagi tenaga ahli yangdiusulkan sebagai pemimpin/wakilpemimpin pelaksana pekerjaan (teamleader/co team leader) dinilai pulapengalamansebagaipemimpin/wakil pemimpin tim.Ketentuan penghitungan pengalamankerja profesional dilakukan sebagaiberikut :(1) tidak boleh terjadi tumpangtindih (overlap), bila terjadioverlap yang dihitung hanyasalah satu,(2) apabila terdapat perhitunganbulan menurut Pokja ULP lebihkecil dari yang tertulis dalampenawaran, maka yang diambiladalah perhitungan Pokja ULP.Apabila perhitungan Pokja ULPlebih besar dibandingkan denganyang tertulis dalam penawaran,maka yang diambil adalah yangtertulis dalam penawaran,(3) apabila jangka waktupengalaman kerja profesionalditulis secara lengkap tanggal,bulan, dan tahunnya, makapengalaman kerja akan dihitungsecara penuh (kecuali bila terjadioverlap, maka bulan yangoverlap dihitung satu kali),(4) apabila jangka waktupengalaman kerja profesionalditulis bulan dan tahunnya saja(tanpa tanggal), makapengalaman kerja yang dihitungadalah total bulannya dikurangi1 (satu) bulan,(5) apabila jangka waktupengalaman kerja profesionalditulis tahunnya saja (tanpatanggal dan bulan), makapengalaman kerja yang dihitunghanya 25 % dari total bulannya,(6) kesesuaian lingkup pekerjaandan posisi pengalaman kerjaDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


19profesional dibandingkandengan yang dipersyaratkandalam KAK, dinilai dengankriteria sebagai berikut:(a) lingkup pekerjaan :i. sesuaiii. menunjangiii. terkait(b) posisi :i. sesuaiii. tidak sesuai(c) nilai masing-masing kriteriaditetapkan oleh Pokja ULPberdasarkan jenis pekerjaanyang akan dilaksanakansesuai dengan yangtercantum dalam LDP.(7) bulan kerja profesional yangdidapatkan dari angka (3), (4),dan (5) dikalikan dengan nilaikesesuaian lingkup pekerjaandan posisi yang didapatkan dariangka (6),(8) total seluruh bulan kerjaprofesional dibagi dengan angka12 sehingga didapatkan jangkawaktu pengalaman kerjaprofesional seorang tenaga ahli.(9) Nilai jangka waktu pengalamankerja profesional tenaga ahlidicantumkan dalam LDPc) sertifikat keahlian/profesi yangdikeluarkan oleh pihak yangberwenang mengeluarkan, sesuaidengan keahlian/profesi yangdisyaratkan dalam KAK;d) lain-lain : penguasaan bahasaInggris, bahasa Indonesia (bagikonsultan Asing), bahasa setempat,aspek pengenalan (familiarity) atastata-cara, aturan, situasi, dan kondisi(custom) setempat. Personil yangmenguasai/memahami aspek-aspektersebut di atas diberikan nilai lebihtinggi;e) [sub unsur lain yang dinilai dandipersyaratkan].3) bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkanjenis pekerjaan yang akan dilaksanakansesuai dengan yang tercantum dalamDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


20LDP.4) Tingkat pendidikan tenaga ahli yangkurang dari tingkat pendidikan yangdipersyaratkan dalam KAK tidak diberinilai.5) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihidari kualifikasi yang dipersyaratkandalam KAK tidak mendapat tambahannilai.f. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambangbatas nilai teknis (passing grade) seperti yangtercantum dalam LDP.g. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasiteknis maka seleksi dinyatakan gagal.h. Apabila peserta yang lulus evaluasi tekniskurang dari 5 (lima) maka proses tetapdilanjutkan.26.8 Evaluasi Biaya dan Koreksi Aritmatik :a. Evaluasi biaya dilakukan terhadap pesertayang lulus ambang batas nilai teknis.b. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilaidalam evaluasi penawaran biaya dilakukanterhadap:1) kewajaran biaya pada Rincian BiayaLangsung Personil (remuneration); dan2) kewajaran biaya pada Rincian BiayaLangsung Non-Personil (directreimbursable cost).26.9 Setelah evaluasi biaya, Pokja ULP melakukankoreksi aritmatik terhadap penawaran biaya,dengan ketentuan:a. kesalahan hasil pengalian antara volumedengan harga satuan, harus dilakukanpembetulan, dengan ketentuan harga satuanpekerjaan yang ditawarkan tidak bolehdiubah;b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuandianggap sudah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain, dan harga satuan padasurat penawaran tetap dibiarkan kosong;26.10 untuk kontrak lump sump:a. apabila ada perbedaan penulisan nilai biayapenawaran antara angka dan huruf makanilai yang diakui adalah nilai dalam tulisanhuruf;b. apabila penawaran dalam angka tertulisdengan jelas sedangkan dalam huruf tidakjelas, maka nilai yang diakui adalah nilaiDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


21dalam tulisan angka; atauc. apabila penawaran dalam angka dan huruftidak jelas, maka penawaran dinyatakangugur.26.11 total penawaran biaya terkoreksi yang melebihipagu anggaran tidak menggugurkan penawaransebelum dilakukan negosiasi biaya.26.12 Pokja ULP membuat dan menandatangani BeritaAcara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, danBiaya yang paling sedikit memuat:a. nama seluruh peserta;b. hasil evaluasi penawaran administrasi danteknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta;c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilaitertinggi;d. ambang batas nilai teknis;e. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;f. kesimpulan tentang kewajaran :1) biaya pada Rincian Biaya LangsungPersonil (remuneration);2) penugasan tenaga ahli;3) penugasan tenaga pendukung; dan4) biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).g. jumlah peserta yang lulus dan tidak luluspada setiap tahapan evaluasi;h. tanggal dibuatnya Berita Acara;i. keterangan-keterangan lain yang dianggapperlu mengenai pelaksanaan seleksi;j. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidakada penawaran yang memenuhi syarat.27. EvaluasiKualifikasi27.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap pesertayang lulus ambang batas nilai teknis denganperingkat teknis terbaik dan telah dilakukanevaluasi biaya.27.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukandengan sistem gugur.27.3 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratankualifikasi, apabila:a. formulir isian kualifikasi ditandatangani olehpeserta yang mengikuti seleksi;b. menyampaikan pernyataan/pengakuantertulis bahwa peserta yang bersangkutantidak dalam pengawasan pengadilan;c. tidak masuk dalam daftar hitam;d. memiliki NPWP dan telah memenuhiDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


22kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPTtahunan PPh) serta memiliki laporan bulananPPh Pasal 25 atau Pasal 23 (jika ada) atau PPN(jika ada) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulanterakhir. Peserta dapat mengganti denganmenyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);e. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaansebagai penyedia jasa konsultansi perorangandalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,baik di lingkungan pemerintah maupunswasta termasuk pengalaman subkontrak;f. memiliki kualifikasi pendidikan minimalsama dengan yang disyaratkan dalamDokumen <strong>Pengadaan</strong>;g. memiliki kemampuan menyediakan fasilitasdan peralatan yang diperlukan untukpelaksanaan pekerjaan;h. menyampaikan daftar perolehan pekerjaanyang sedang dikerjakan.27.4 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yangkurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansiformulir isian kualifikasi.27.5 Penilaian kualifikasi dalam prosespascakualifikasi sudah merupakan ajangkompetisi, maka data yang kurang tidak dapatdilengkapi.27.6 Tatacara evaluasi dilakukan sesuai denganketentuan dalam Bab XI Dokumen <strong>Pengadaan</strong>ini.27.7 Apabila tidak ada yang lulus penilaiankualifikasi, maka seleksi dinyatakan gagal.27.8 Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelumevaluasi penawaran.28. PembuktianKualifikasi28.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan kualifikasi dilakukansetelah evaluasi kualifikasi.28.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat keaslian dokumen dan memintasalinannya.28.3 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atauverifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladiperlukan.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


23F. Penetapan Pemenang28.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukanpemalsuan data, maka peserta tersebutdigugurkan dan dimasukkan dalam DaftarHitam.28.5 Apabila tidak ada penawaran yang luluspembuktian kualifikasi, maka seleksi dinyatakangagal.29. PengumumanPemenang30. SanggahanPokja ULP mengumumkan pemenang di alamat websiteyang tercantum dalam LDP dan ditempel di papanpengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurangkurangnyamemuat:a. nama paket pekerjaan;b. nama dan alamat seluruh peserta serta nilai teknisyang diperoleh;c. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi untukpeserta yang lulus ambang batas nilai teknis denganperingkat teknis terbaik;d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);e. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, danbiaya;f. ambang batas nilai teknis; dang. pagu anggaran dan HPS.30.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secaratertulis atas penetapan peringkat teknis kepadaPokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerjasetelah pengumuman peringkat teknis, disertaibukti terjadinya penyimpangan, dengantembusan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP yangtercantum dalam LDP.30.2 Sanggahan diajukan oleh peserta baik secarasendiri-sendiri maupun bersama-sama denganpeserta lain apabila terjadi penyimpanganprosedur meliputi:a. penyimpangan ketentuan dan prosedur diaturdalam Peratuan Presiden ini dan yang telahditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atauc. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.30.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulisatas semua sanggahan paling lambat 5 (lima)Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


24hari kerja setelah menerima surat sanggahan.30.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan seleksi gagal.30.5 Sanggahan yang disampaikan bukan kepadaPokja ULP atau disampaikan diluar masasanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetapharus ditindaklanjuti.31. SanggahanBanding31.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawabansanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukansanggahan banding secara tertulis kepadaMenteri/PimpinanLembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi yang tercantumdalam LDK paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah menerima jawaban sanggahan, dengantembusan kepada PPK, Pokja ULP, APIPK/L/D/I yang tercantum dalam LDP.31.2 Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi yang tercantumdalam LDK wajib memberikan jawaban secaratertulis atas semua sanggahan banding palinglambat 15 (lima belas) hari kerja setelah suratsanggahan banding diterima.31.3 Peserta yang akan melakukan sanggahanbanding harus memberikan Jaminan SanggahanBanding yang ditujukan kepada Pokja ULPsebesar 2‰ (dua perseribu) dari HPS atau palingtinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh)hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahanbanding.31.4 Sanggahan banding menghentikan prosesseleksi.31.5 Sanggahan banding yang disampaikan bukankepada Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi yang tercantumdalam LDP atau disampaikan diluar masasanggah banding, dianggap sebagai pengaduandan tetap harus ditindaklanjuti.32. UndanganKlarifikasi danNegosiasiTeknis danBiaya32.1 Pokja ULP segera mengundang peserta yangditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiriacara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya,dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


25b. sanggahan dan/atau sanggahan bandingterbukti tidak benar; atauc. masa sanggah dan/atau masa sanggahbanding berakhir.32.2 Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal,dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya.33. Klarifikasi danNegosiasiTeknis danBiaya33.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadilakukan oleh Pokja ULP secara langsungdengan pemenang seleksi.33.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadilakukan untuk:a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya,dengan memperhatikan kesesuaian antarabobot pekerjaan yang diusulkan dengan biayayang diusulkan, serta mempertimbangkankebutuhan perangkat/fasilitas pendukungyang proporsional guna pencapaian hasilkerja yang optimal;b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisiendan efektif dengan tetap mempertahankanhasil yang ingin dicapai sesuai denganpenawaran teknis yang diajukan peserta.33.3 Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:a. lingkup dan sasaran jasa konsultansi;b. cara penanganan pekerjaan dan rencanakerja;c. kualifikasi pemenang;d. tata kerja pelaksanaan pekerjaan;e. program alih pengetahuan;f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;g. jadwal kerja pemenang; danh. fasilitas penunjang.33.4 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:a. kesesuaian rencana kerja dengan jenispengeluaran biaya;b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; danc. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yangberlaku di pasaran.33.5 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biayapersonil dilakukan berdasarkan daftar gaji yangtelah diaudit dan/atau bukti setor pajakpenghasilan tenaga ahli konsultan yangDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


26bersangkutan, dengan ketentuan:a. biaya satuan dari biaya langsung personil,maksimum 2,5 (dua koma lima) kali gajidasar yang pernah diterima berdasarkanperhitungan dari daftar gaji yang telahdiaudit dan/atau bukti setor pajakpenghasilan penyedia jasa konsultansiperorangan yang bersangkutan;b. unit biaya personil dihitung berdasarkansatuan waktu yang dihitung berdasarkantingkat kehadiran dengan ketentuansebagaimana tercantum dalam LDP33.6 Negosiasi biaya dilakukan terhadap totalpenawaran biaya terkoreksi yang melebihi paguanggaran, agar didapatkan total penawaranbiaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpamengurangi kualitas penawaran teknis.33.7 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaituBiaya Langsung Non-Personil yang dapat diganti(direct reimbursable cost) dan/atau BiayaLangsung Personil (remuneration) yang dinilaitidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka33.5).33.8 Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dannegosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan halhalyang tidak wajar, maka total penawaranbiaya dapat diterima sepanjang tidak melebihipagu anggaran.33.9 Apabila klarifikasi dan negosiasi denganpemenang seleksi tidak menghasilkankesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkandengan mengundang pemenang cadanganpertama (apabila ada) untuk melakukan prosesklarifikasi dan negosiasi sebagaimana di aturdalam angka 33.1 dan seterusnya.33.10 Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi denganpemenang cadangan pertama tidakmenghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULPmelanjutkan dengan mengundang pemenangcadangan kedua (apabila ada), yang selanjutnyadilakukan proses klarifikasi dan negosiasisebagaimana di atur dalam angka 33.1 danseterusnya.33.11 Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadengan 1 (satu) pemenang dan 2 (dua)Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


27G. Penunjukan Pemenang Seleksipemenang cadangan tidak menghasilkankesepakatan maka seleksi dinyatakan gagal.33.12 ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi.34. PenunjukanPenyedia <strong>Jasa</strong><strong>Konsultan</strong>si34.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilSeleksi (BAHS) kepada PPK sebagai dasar untukmenerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/<strong>Jasa</strong> (SPPBJ).34.2 PPK menerbitkan SPPBJ, bila sependapat denganPokja ULP, kepada peserta seleksi denganpemenang seleksi yang telah mencapaikesepakatan dengan Pokja ULP dalam acaraklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untukmelaksanakan pekerjaan.34.3 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) harikerja setelah Pokja ULP menyampaikan BAHSkepada PPK.34.4 Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan(tanpa lampiran surat perjanjian) sekurangkurangnyakepada unit pengawasan internal.34.5 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkandiri, maka PPK meminta Pokja ULP untukmelakukan proses klarifikasi dan negosiasi teknisdan biaya kepada peringkat teknis kedua atauketiga yang telah lulus ambang batas nilai teknissesuai dengan urutan peringkatnya, selama masasurat penawarannya masih berlaku atau sudahdiperpanjang masa berlakunya.34.6 Apabila semua peserta yang memiliki peringkatteknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga yangtelah lulus ambang batas nilai teknis dan akanditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri,maka seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPAsetelah mendapat laporan dari PPK.34.7 Bagi calon penyedia yang mengundurkan diridengan alasan yang tidak dapat diterima,dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalamDaftar Hitam.34.8 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah SPPBJ.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


2835. KerahasiaanProsesEvaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BeritaAcara Hasil Seleksi (BAHS) oleh Pokja ULP bersifatrahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.H. Seleksi Gagal36. Seleksi Gagal36.1 Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:a. jumlah peserta yang lulus prakualifikasikurang dari 5 (lima) [untuk Seleksi Umum]atau kurang dari 3 (tiga) [untuk SeleksiSederhana];b. seluruh peserta yang masuk sebagai CalonDaftar Pendek tidak hadir dalam pembuktiankualifikasi;c. jumlah peserta yang memasukkan DokumenPenawaran kurang dari 3 (tiga);d. apabila dalam evaluasi penawaran terjadipersaingan usaha yang tidak sehat;e. tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;f. sanggahan dari peserta atas pelaksanaanseleksi ternyata benar terhadap :1) penyimpangan ketentuan dan proseduryang diatur dalam Peratuan Presiden inidan yang telah ditetapkan dalam DokumenKualifikasi atau Dokumen Pemilihan;dan/atau2) kesalahan substansi Dokumen <strong>Pengadaan</strong>.g. pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2,tidak hadir dalam klarifikasi teknis dannegosiasi biaya; atauh. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya denganpemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2tidak menghasilkan kesepakatan.36.2 PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidakbersedia menandatangani SPPBJ karenapelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden ini;b. pengaduan masyarakat atas terjadinyapenyimpangan ketentuan dan prosedur dalampelaksanaan seleksi yang melibatkan Pokja ULPdan/atau PPK, ternyata benar;c. pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2mengundurkan diri dari penunjukanpemenang;d. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan2 ternyata benar;Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


29e. Dokumen Pemilihan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 tahun 2010;f. pelaksanaan seleksi tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pemilihan; ataug. pelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden No. 54 tahun 2010.36.3 Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Lainnyamenyatakan seleksi gagal, apabila:a. sanggahan banding dari peserta atas terjadinyapenyimpangan ketentuan dan prosedur dalampelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, PPKdan/atau Pokja ULP, ternyata benar; ataub. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdan/atau terjadinya penyimpangan ketentuandan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yangmelibatkan KPA, ternyata benar.36.4 Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal, apabila:a. sanggahan banding dari peserta atas terjadinyapenyimpangan ketentuan dan prosedur dalampelaksanaan seleksi yang melibatkan PA, KPA,PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; ataub. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdan/atau terjadinya penyimpangan ketentuandan prosedur dalam pelaksanaan Seleksi yangmelibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.36.5 Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta.36.6 Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, makaPokja ULP meneliti dan menganalisis penyebabterjadinya seleksi gagal, untuk menentukanlangkah selanjutnya, yaitu melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. seleksi ulang; ataud. penghentian proses seleksi.37. Penandatanganan KontrakSetelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasiterhadap rancangan Kontrak, dan menandatanganiKontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telahcukup tersedia dalam dokumen anggaran, denganketentuan sebagai berikut:37.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkan SPPBJ.37.2 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


30substansi Dokumen Pemilihan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecuali perubahanwaktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batastahun anggaran.37.3 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaandilakukan setelah mendapat persetujuan kontraktahun jamak.37.4 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,angka dan huruf serta membubuhkan paraf padasetiap lembar Dokumen Kontrak.37.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian denganmaksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian (apabla ada);b. pokok perjanjian;c. surat penawaran, beserta rincian penawaranbiaya;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;f. Kerangka Acuan Kerja;g. gambar-gambar;h. dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, BAPP.37.6 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,terdiri dari:1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan2) Kontrak asli kedua untuk penyediadibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh PPK.b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.37.7 Penandatanganan Kontrak yang kompleksdan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) dilakukan setelahmemperoleh pendapat ahli hukum kontrak.37.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrakatas nama penyedia adalah Direksi yangdisebutkan namanya dalam AktaPendirian/Anggaran Dasar, yang telahDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


31didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.37.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanyatidak disebutkan dalam Akta Pendirian/AnggaranDasar sebagaimana dimaksud pada angka 37.8,dapat menandatangani Kontrak, sepanjangmendapat kuasa/pendelegasian wewenang yangsah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkanAkta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


32BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDPDP)A. LingkupPekerjaanPokja _______________ ULP : ___________________[diisi nama Pokja ULP bukan nama orang, contoh: Pokja<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ULP Kementerian..............................]Alamat Pokja ULP _______________________________Alamat website _______________________________Nama pekerjaan: ______________Uraian singkat pekerjaan ______________[diisi nama paket pekerjaan/kegiatan dan uraian secarasingkat dan jelas pekerjaan/kegiatan yangdilaksanakan]B. Jangka WaktuPenyelesaianPekerjaanC. Sumber DanaD. PemberianPenjelasanE. Mata UangPenawaran danCaraPembayaranF. Masa BerlakuPenawaran danJangka WaktuPelaksanaanJangka waktu penyelesaian pekerjaan:______(___________________________) hari kalender.[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikanpekerjaan]Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan_______________Tahun Anggaran________[diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuaidokumen anggaran untuk pembiayaannya]Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan pada :Hari : __________Tanggal : __________Waktu : ____s.d____Tempat : __________1. Bentuk mata uang penawaran : __________2. Pembayaran dilakukan dengan cara __________[diisi pembayarannya dilaksanakan secara :bulanan, berdasarkan tahapan penyelesaianpekerjaan (termin), atau secara sekaligus].1. Masa berlaku penawaran selama _____(____________) hari kalender sejak batas akhirwaktu pemasukan penawaran.2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ____(_________) hari kalender sejak __________[diisi“penandatanganan Kontrak” atau “SPMK”]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


33G. PeninjauanLapangan[apabiladiperlukan]H. Penyampulandan PenandaanSampulPenawaranPeninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada :Hari: __________Tanggal : __________Waktu: ____s.d____Tempat: __________1. Sampul penutup Dokumen PenawaranAdministrasi, Teknis, Biaya, dan Formulir IsianKualifikasi ditandai : “DOKUMEN PENAWARAN”2. Sampul penutup ditulis :Nama Paket Pekerjaan : ______________Nama Perusahaan : ______________Alamat Perusahaan : ______________Ditujukan kepada : Pokja _______________[ditulis nama pokjanya]ULP______[K/L/D/I]Alamat Pokja ULP : ______________[ditulis alamatPokja ULP]Diterima pada :Hari: ______________Tanggal : ______________Bulan: ______________Tahun : ______________Jam: ______________[diisi oleh Pokja ULP yang menerima DokumenPenawaran]3. Pada sampul penutup diberi tanda “ASLI” untukDokumen Penawaran asli dan “REKAMAN” untukDokumen Penawaran salinan.4. Seluruh sampul penutup dimasukkan ke dalam 1(satu) sampul luar.5. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikanmelalui pos/jasa pengiriman, maka sampul luarditulis :Nama Paket Pekerjaan : ______________Ditujukan kepada : Pokja ________________[ditulis nama pokjanya]ULP______[K/L/D/I]Alamat Pokja ULP : ______________[ditulis alamatPokja ULP]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


34I. Evaluasi Teknis Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :1. Unsur Pendekatan dan Metodologi : ____________%a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yangtercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur_______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengantujuan yang akan dicapai, diberi nilai :_____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurangsesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberinilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai :_____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain besertanilainya apabila ada]5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsurpemahaman atas jasa layanan yang tercantumdalam KAK = NILAI BOBOT sub unsurpemahaman atas jasa layanan yang tercantumdalam KAK.b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot subunsur _______%, dan ketentuan penilaian subunsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengantujuan yang akan dicapai, diberi nilai :_____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurangsesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberinilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai :_____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain besertanilainya apabila ada]5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsurkualitas metodologi = NILAI BOBOT sub unsurkualitas metodologi.c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobotsub unsur _______%, dan ketentuan penilaiansub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengantujuan yang akan dicapai, diberi nilai :_____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurangsesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberinilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai :_____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain besertanilainya apabila ada]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


355) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur hasilkerja (deliverable) = NILAI BOBOT sub unsurhasil kerja (deliverable).d. Sub unsur fasilitas pendukung dalammelaksanakan pekerjaan yang diminta dalamKAK, dengan bobot sub unsur _______%, danketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengantujuan yang akan dicapai, diberi nilai :_____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurangsesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberinilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai :_____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain besertanilainya apabila ada]5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsurfasilitas pendukung dalam melaksanakanpekerjaan yang diminta dalam KAK = NILAIBOBOT sub unsur fasilitas pendukung dalammelaksanakan pekerjaan yang diminta dalamKAK.e. Sub unsur gagasan baru yang diajukan olehpeserta untuk meningkatkan kualitas keluaranyang diinginkan dalam KAK, dengan bobot subunsur _______%, dan ketentuan penilaian subunsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengantujuan yang akan dicapai, diberi nilai :_____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurangsesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberinilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai :_____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain besertanilainya apabila ada]5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsurgagasan baru yang diajukan oleh pesertauntuk meningkatkan kualitas keluaran yangdiinginkan dalam KAK = NILAI BOBOT subunsur gagasan baru yang diajukan olehpeserta untuk meningkatkan kualitas keluaranyang diinginkan dalam KAK.f. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].a. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %b. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobotunsur Pendekatan dan Metodologi = NILAIPENDEKATAN DAN METODOLOGI.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


362. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : ____________%a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot subunsur _______%, dan ketentuan penilaian subunsur :1) ≥ tingkat pendidikan yang disyaratkan dalamKAK, diberi nilai : _____________2) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalamKAK, diberi nilai : _____________3) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsurtingkat pendidikan = NILAI BOBOT sub unsurtingkat pendidikan.b. Sub unsur pengalaman kerja profesional sepertiyang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot subunsur _______%, dan ketentuan penilaian subunsur :1) dukungan referensi :a) apabila melampirkan referensi dan dapatdibuktikan kebenarannya denganmenghubungi penerbit referensi, makapengalaman kerja diberikan penilaian,b) apabila tidak dilengkapi referensi makatidak diberikan penilaian,c) apabila melampirkan referensi namunterbukti tidak benar, maka penawarandigugurkan dan peserta dikenakan DaftarHitam.2) perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yangdihitung berdasarkan ketentuan yangtercantum dalam IKP,3) lingkup pekerjaan :a) sesuai, diberi nilai : _____________b) menunjang, diberi nilai : _____________c) terkait, diberi nilai : _____________d) lingkup pekerjaan yang :i. sesuai adalah : __________[deskripsikandengan jelas].ii. menunjang adalah : ______[deskripsikandengan jelas].iii. terkait adalah : __________[deskripsikandengan jelas].4) posisi :a) sesuai, diberi nilai : _____________b) tidak sesuai, diberi nilai : _____________c) posisi yang :i. sesuai adalah : __________[deskripsikandengan jelas].ii. tidak sesuai adalah : _____[deskripsikandengan jelas].5) perhitungan bulan kerja X nilai lingkuppekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerjaprofesionalDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


376) nilai total seluruh jumlah bulan kerjaprofesional dibagi angka 12 = jangka waktupengalaman kerja profesional7) nilai jangka waktu pengalaman kerjaprofesional :a) memiliki ≥ ____ tahun pengalaman kerjaprofesional, diberi nilai : _____________b) memiliki ____ s.d ____ tahun pengalamankerja profesional, diberi nilai :_____________c) [sebutkan kriteria penilaian lain besertanilainya apabila ada]d) memiliki < ____ tahun pengalaman kerjaprofesional, diberi nilai : _____________8) nilai jangka waktu pengalaman kerjaprofesional yang didapatkan X bobot subunsur pengalaman kerja profesional sepertiyang disyaratkan dalam KAK = NILAI BOBOTsub unsur pengalaman kerja profesionalseperti yang disyaratkan dalam KAK.c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, denganbobot sub unsur _______%, dan ketentuanpenilaian sub unsur :1) memiliki, diberi nilai : _____________2) tidak memiliki, diberi nilai : _____________3) [sebutkan kriteria penilaian lain besertanilainya apabila ada]4) nilai yang didapatkan X bobot sub unsursertifikat keahlian/profesi = NILAI BOBOT subunsur sertifikat keahlian/profesi.d. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK,dengan bobot sub unsur _______%, danketentuan penilaian sub unsur :1) penguasaan bahasa asing [apabiladibutuhkan], diberi nilai : _____________2) penguasaan bahasa setempat [apabiladibutuhkan], diberi nilai : _____________3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultanasing [apabila dibutuhkan], diberi nilai :_____________4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara,aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat,diberi nilai : _____________5) [sebutkan kriteria penilaian lain besertanilainya apabila ada]6) total nilai yang didapatkan X bobot sub unsurlain-lain = NILAI BOBOT sub unsur lain-lain.c. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.d. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur = NILAI 1(SATU) ORANG TENAGA AHLI.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


38e. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenagaahli = NILAI BOBOT tenaga ahlif. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobotunsur Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAIKUALIFIKASI TENAGA AHLI.3. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENDEKATAN DANMETODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI4. Ambang batas nilai teknis (passing grade) =___________J. Evaluasi Biaya Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya :_______________ s.d _______________[tuliskan tanggal bulan dan tahun]K. Unit BiayaPersonilBerdasarkanSatuan WaktuL. Sanggahan,SanggahanBanding danPengaduanUnit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitungsebagai berikut:1 (satu) bulan : ____ (__________) hari kerja1 (satu) hari kerja : ____ (__________) jam kerja1. Sanggahan ditujukan kepada Pokja_____________ ULP ____________________[diisi nama Pokja ULP, contoh: Pokja <strong>Jasa</strong><strong>Konsultan</strong>si ULP Kementerian ______________]2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada :a. PPK _____________________b. PA/KPA _____________________c. Inspektur Jenderal __________________[APIP].[diisi sesuai dengan peruntukkannya]3. Sanggahan Banding ditujukan kepada :________________________[Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati /Walikota / Pimpinan Institusi]4. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada :________________________a. PPK _____________________b. PA/KPA _____________________c. Inspektur Jenderal __________________[APIP].[ditulis secara lengkap dan jelas]5. Pengaduan ditujukan kepada _______________[APIP K/L/D/I]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


39M. JaminanSanggahanBanding1. Besarnya jaminan sanggahan bandingRp._____________ (_______________________)[diisi sebesar 2 0 /00 (dua perseribu) dari nilai totalHPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)].2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepadaPokja ULP.3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dandisetorkan pada __________[Kas Negara/KasDaerah]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


40BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)A. Lingkup KualifikasiNama Pokja ULP : __________Alamat Pokja ULP : __________Alamat Website : __________B. PersyaratanKualifikasi1. formulir isian kualifikasi ditandatangani olehpeserta yang mengikuti seleksi;2. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulisbahwa peserta yang bersangkutan tidak dalampengawasan pengadilan;3. tidak masuk dalam daftar hitam;4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajibanperpajakan tahun pajak terakhir (SPT TahunanPPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25,PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), atau PPN (jikaada) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalamtahun berjalan. Peserta dapat menggantipersyaratan ini dengan menyampaikan SuratKeterangan Fiskal (SKF);5. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaansebagai penyedia jasa konsultansi perorangandalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baikdi lingkungan pemerintah maupun swastatermasuk pengalaman subkontrak;6. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yangsedang dikerjakan.7. memiliki pengalaman pada pekerjaan _________[isi sesuai dengan pekerjaan sejenis yangdipersyaratkan].8. memiliki kualifikasi keahlian ___________ [isisesuai dengan tingkat pendidikan, jeniskeahlian/spesialisasi dan pengalaman yangdiperlukan untuk pekerjaan jasa konsultansi ini],serta harus memenuhi persyaratan:________________________[isidenganpersyaratan kemampuan manajerial yangdiperlukan].9. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas /peralatan / perlengkapan untuk melaksanakanpekerjaan jasa konsultansi ini, yaitu:________[sebutkan fasilitas / peralatan /perlengkapan minimum yang diperlukan untukDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


41melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi yangdimaksud, termasuk yang bersifat khusus / spesifik/ berteknologi tinggi].Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


42BAB VI.KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)Uraian Pendahuluan 11. Latar Belakang2. Maksud danTujuan3. Sasaran4. Lokasi Kegiatan5. SumberPendanaanKegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:__________________________6. Nama danOrganisasi PejabatPembuatKomitmenNama Pejabat Pembuat Komitmen: __________Proyek/Satuan Kerja: __________Data Penunjang 27. Data Dasar8. Standar Teknis9. Studidi-StudiTerdahulu10. Referensi Hukum1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


43Ruang Lingkup11. Lingkup Kegiatan12. Keluaran 313. Peralatan,Material, Personildan Fasilitas dariPejabat PembuatKomitmen14. Peralatan danMaterial dariPenyedia <strong>Jasa</strong><strong>Konsultan</strong>si15. LingkupKewenanganPenyedia <strong>Jasa</strong>16. Jangka WaktuPenyelesaianKegiatan17. Personil Posisi Kualifikasi JumlahOrang Bulan 4Tenaga Ahli:18. Jadwal TahapanPelaksanaanKegiatanLaporan3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.4 Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


4419. LaporanPendahuluan20. Laporan BulananLaporan Pendahuluan memuat: __________Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __(__________) hari kerja/bulan sejak SPMKditerbitkan sebanyak (__________) buku laporan.Laporan Bulanan memuat: __________Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __(__________) hari kerja/bulan sejak SPMKditerbitkan sebanyak __ (__________) bukulaporan.21. Laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementarapelaksanaan kegiatan: __________Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __(__________) hari kerja/bulan sejak SPMKditerbitkan sebanyak __ (__________) bukulaporan.22. Laporan AkhirLaporan Akhir memuat: __________Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __(__________) hari kerja/bulan sejak SPMKditerbitkan sebanyak __ (__________) buku laporandan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan).Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


45Hal-Hal Lain23. Produksi dalamNegeri24. PersyaratanKerjasamaSemua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAKini harus dilakukan di dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalamangka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasankompetensi dalam negeri.Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansilain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasakonsultansi ini maka persyaratan berikut harusdipatuhi:25. PedomanPengumpulanData LapanganPengumpulan data lapangan harus memenuhipersyaratan berikut:26. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>siberkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuandan pembahasan dalam rangka alih pengetahuankepada personil proyek/satuan kerja PejabatPembuat Komitmen berikut:Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


46BAB VIIII. . BENTUK DOKUMEN PENAWARANLAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARANA. BENTUK PENAWARAN ADMINISTRASIC O N T O HNomor : _____________________Lampiran : ___________________________________,_____________20__Kepada Yth.:Pokja_______________ULP_____________________[K/L/D/I][diisi oleh Pokja ULP]di_______________________________Perihal : Penawaran Administrasi________________[nama pekerjaan diisioleh Pokja ULP]Sehubungan dengan Pengumuman PascakualifikasiNomor_____________tanggal_____________ dan setelah kami pelajari dengansaksama Dokumen <strong>Pengadaan</strong>, Berita Acara Pemberian Penjelasan [danAdendum Dokumen <strong>Pengadaan</strong>], dengan ini kami mengajukan penawaranAdministrasi untuk pekerjaan_____________________[diisi oleh Pokja ULP]dengan Total Penawaran Biaya sebesarRp______________(____________________________).Penawaran Administrasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratanyang tercantum dalam Dokumen <strong>Pengadaan</strong> untuk melaksanakan pekerjaantersebut di atas.Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_________________) harikalender.Penawaran ini berlaku selama ____ (_________________) hari kalender sejakpembukaan Dokumen Penawaran.Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama PenawaranAdministrasi ini kami lampirkan :1. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :a. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;4) Jadwal penugasan tenaga ahli;b. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:1) Daftar Riwayat Hidup;2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


47c. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]2. Dokumen penawaran biaya, yang terdiri dari :a. Rekapitulasi Penawaran Biayab. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost)d. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]Dengan disampaikannya Penawaran Administrasi ini, maka kami menyatakansanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalamDokumen <strong>Pengadaan</strong>.[cantumkan nama]_____________________Tenaga Ahli ............Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


48LAMPIRAN 2 : DOKUMEN PENAWARAN TEKNISA. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJADAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPKC O N T O H1. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA[cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkanterhadap Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalammelaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, misalnya meniadakankegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain,atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut diatas harus disampaikan secara singkat dan padat.]2.TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITASPENDUKUNG DARI PPK[tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personil/fasilitaspendukung oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan DokumenPemilihan ini meliputi antara lain (jika ada): dukungan administrasi,ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


49B. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJAC O N T O H[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari PenawaranTeknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detil penawaran teknis (misalnya 50 (limapuluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab berikut:a) Pendekatan Teknis dan Metodologi,b) Program Kerja, danc) Organisasi dan Personila) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap tujuanproyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan, metodologi kerja danuraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedangdicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untukmenyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkandan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.b) Program Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan,substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasukpersetujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempopenyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten denganpendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap KerangkaAcuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftarhasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja iniharus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.c) Organisasi dan Personil. Dalam bab ini usulkan struktur dan komposisi tim. Peserta harusmenyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti sebagai penanggungjawab, dan tenaga pendukung.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


50C. BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAANC O N T O HJADWAL PELAKSANAAN PEKERJAANNo.Kegiatan 1Bulan ke- 2IIIIIIIV V dst.Keterangan1 2 3 4 5 6 7 8 91 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, danlaporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaanyang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuandicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya2 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


51D. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI 3C O N T O HJADWAL PENUGASAN TENAGA AHLINo.12nNamaTenaga AhliMasukanPenuh-WaktuMasukan Personil (dalam bentuk diagram balok) 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nMasukan Paruh-WaktuTotalOrang Bulan3 Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukupdicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.4 Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


52E. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLIC O N T O HDaftar Riwayat Hidup1. Posisi yang diusulkan : __________2. Nama Tenaga Ahli : __________3. Tempat/Tanggal Lahir : __________4. Pendidikan (Lembaga pendidikan,tempat dan tahun tamat belajar,dilampirkan rekaman ijazah ): __________5. Pendidikan Non Formal : __________6. Penguasaan Bahasa Inggrisdan bahasa Indonesia7. Pengalaman Kerja 1: __________Tahun ini ____a. Nama Proyek : __________b. Lokasi Proyek : __________c. Pengguna <strong>Jasa</strong> : __________d. Uraian Tugas : __________e. Waktu Pelaksanaan : __________f. Posisi Penugasan : __________g. Surat Referensi dari Pengguna <strong>Jasa</strong> : __________Tahun sebelumnyaa. Nama Proyek : __________b. Lokasi Proyek : __________c. Pengguna <strong>Jasa</strong> : __________d. Uraian Tugas : __________e. Waktu Pelaksanaan : __________f. Posisi Penugasan : __________g. Surat Referensi dari Pengguna <strong>Jasa</strong> : __________dst.1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yangbersangkutan.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


53Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benarsecara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dariproses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.____________,_____20__Yang membuatpernyataan,(__________)[nama jelas]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


54F. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKANC O N T O HPERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKANYang bertanda tangan dibawah ini:N a m aAlamat: __________________________________________: __________________________________________Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paketpekerjaan jasa konsultansi _____________ sesuai dengan usulan jadwalpenugasan saya dari bulan __________ tahun __________ sampai denganbulan __________ tahun __________ dengan posisi sebagai tenaga ahli_________________.Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggung jawab.____________,_____20__Yang membuatpernyataan,(__________)[nama jelas]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


55LAMPIRAN 3 : DOKUMEN PENAWARAN BIAYAA. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYAC O N T O HREKAPITULASI PENAWARAN BIAYANo.IUraianBiaya Langsung PersonilTotal Harga(Rp)IIBiaya Langsung Non-PersonilSub-totalPPN 10%TotalTerbilang:Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


56B. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)C O N T O HRINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONILNama Personil 1PosisiHarga SatuanOrang Bulan(Rp)OrangBulanJumlah(Rp)Total Biaya1 Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil; untuk Tenaga Pendukungcukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


57C. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONILREIMBURSEABLE COST) 1(DIRECTC O N T O HRINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONILJenis BiayaBiayaKantorUraian BiayaBiaya SewaKantorSatuan(hari/kali)Biaya 2Harga SatuanLump Sum(Rp)(Rp)Jumlah(Rp)Biaya PemeliharaanKantorBiaya KomunikasiBiaya Peralatan KantorBiaya Kantor LainnyaBiayaPerjalananDinasBiaya TiketUang HarianPerjalanan DaratBiaya Perjalanan DinasLainnyaBiayaLaporanLaporan PendahuluanBiayaLainnyaLaporan AntaraLaporan AkhirLaporanPenyelengaraanSeminarBiaya Laporan LainnyaTotal Biaya1 Biaya langsung non-personil adalah biaya yang benar-benar diperlukan dalam menunjangpelaksanaan pekerjaan. Biaya keuntungan (profit) dan biaya umum (overhead cost) tidakdiperkenankan.2 Biaya langsung non-personil dapat berupa harga satuan tetap atau penggantian biaya atas buktitagihan dengan pagu biaya (lump sum). Pilih salah satu cara penghitungan penggantian biaya. Dalamhal penggantian dengan pagu biaya, Pokja ULP harus menetapkan pagu biaya dan mengosongkankolom Satuan.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


58LAMPIRAN 1 : SURAT PERJANJIANBAB VIIIII. . BENTUK KONTRAK[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]SURAT PERJANJIANuntuk melaksanakanPaket Pekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si:__________________________Nomor : __________SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________tanggal __ bulan __________ tahun ____ antara __________ [nama PejabatPembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untukdan atas nama __________ [nama proyek/satuan kerja Pejabat PembuatKomitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat PembuatKomitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yangmenandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _______________ [nomor SKpenetapan sebagai PPK] (selanjutnya disebut “PPKPPK”) dan __________ [namapenyedia], sebagai tenaga ahli __________ [posisi tenaga ahli penyedia], yangbertindak untuk dan atas nama __________ [nama penyedia], yang beralamatdi __________ [alamat Penyedia <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si], berdasarkan kartu identitasberupa ________ [KTP/SIM/Paspor/identitas lain yang masih berlaku] No.__________ [nomor kartu identitas] (selanjutnya disebut “PenyediaPenyedia”).MENGINGAT BAHWA:(a)(b)PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>sisebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yangterlampir dalam Kontrak ini;Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlianprofesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untukmenyediakan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si sesuai dengan persyaratan dan ketentuandalam Kontrak ini;(c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untukmenandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyaikewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;(d)PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olehadvokat;2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


593) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa danmengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini besertasemua fakta dan kondisi yang terkait.MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat danmenyetujui hal-hal sebagai berikut:1. [untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan danLumpsum ditulis sebagai berikut :“Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak PertambahanNilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaansebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan NegosiasiTeknis dan Biaya adalah sebesar Rp__________ (_________________rupiah);”][untuk Kontrak Lumpsum ditulis sebagai berikut :‘Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp__________(_________________ rupiah);”]2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti danmakna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjianini;3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yangtidak terpisahkan dari Kontrak ini:a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b) Pokok Perjanjian;c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;f) Kerangka Acuan Kerja;g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, SuratPenunjukan Penyedia Barang/<strong>Jasa</strong>, dan Berita-Berita Acara Seleksi.4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, danjika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen denganketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuandalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki padaangka 3 di atas.5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalamKontrak yang meliputi khususnya :a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan <strong>Jasa</strong><strong>Konsultan</strong>si untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; danb) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyediasesuai dengan ketentuan Kontrak.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


606. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkandengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaansebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untukmenandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakanKontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudi Republik Indonesia.Untuk dan atas nama PPK__________Untuk dan atas nama Penyedia__________[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk Penyedia <strong>Jasa</strong><strong>Konsultan</strong>si maka rekatkan materai Rp6.000,-)][tanda tangan (jika salinan asli iniuntuk proyek/satuan kerja PejabatPembuat Komitmen maka rekatkanmaterai Rp 6.000,-)][nama lengkap][jabatan][nama lengkap][jabatan]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


61LAMPIRAN 2 : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)A. KETENTUAN UMUM1. DefinisiIstilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiranseperti yang dimaksudkan sebagai berikut :1.1 <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si adalah jasa layanan profesionalyang membutuhkan keahlian tertentu diberbagaibidang keilmuan yang mengutamakan adanyaolah pikir (brainware).1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAadalah Pejabat pemegang kewenanganpenggunaananggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah atau Pejabat yang disamakan padaInstitusi lain Pengguna APBN/APBD.1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan olehPA untuk menggunakan APBN atau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyadisebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan <strong>Pengadaan</strong> Barang/<strong>Jasa</strong>.1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalahpanitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPAyang bertugas memeriksa dan menerima hasilpekerjaan.1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah ataupengawas intern pada institusi lain yangselanjutnya disebut APIP adalah aparat yangmelakukan pengawasan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasanlain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsiorganisasi.1.7 Penyedia adalah adalah tenaga ahli peroranganyang menyediakan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si dan telahditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP.1.8 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,adalah jaminan tertulis yang bersifat mudahdicairkan dan tidak bersyarat (unconditional),Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


62yang dikeluarkan oleh Bank Umum/PerusahaanPenjaminan/Perusahaan Asuransi yangdiserahkan oleh penyedia kepada PPK untukmenjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.1.9 Kontrak <strong>Pengadaan</strong> Barang/<strong>Jasa</strong> yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antaraPPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lainyang merupakan bagian dari kontrak.1.10 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantumdalam Kontrak.1.11 Hari adalah hari kalender.1.12 Direksi Lapangan adalah tim pendukung yangdibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1(satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalamsyarat-syarat khusus kontrak untukmengendalikan pelaksanaan pekerjaankonstruksi.1.13 Direksi Teknis adalah tim pendukung yangditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasipelaksanaan pekerjaan konstruksi.1.14 Rincian Biaya Langsung Personil adalahremunerasi atau upah yang diterima oleh tenagaahli, yang telah memperhitungkan biaya sosial(social charge), tunjangan penugasan, danasuransi, dihitung menurut jumlah satuan waktutertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).1.15 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalahbiaya yang sebenarnya dikeluarkan penyediauntuk pengeluaran-pengeluaran yangsesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lainbiaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan,biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen,biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi,biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraanseminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.1.16 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yangmenunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukanuntuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahappelaksanaan yang disusun secara logis, realistikDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


63dan dapat dilaksanakan.1.17 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunyakontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatangan kontrak sampai dengan tanggalpenyelesaian pekerjaan.1.18 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerjapenyedia yang dinyatakan pada Surat PerintahMulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan olehPejabat Pembuat Komitmen.1.19 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggalpenyelesaian pekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ini olehpenyedia yang tercantum dalam SPMK.1.20 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusunoleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasakonsultansi serta keahlian yang diperlukan untukpelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.1.21 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuatsetiap komponen pekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si yangharus dilaksanakan oleh penyedia [untuk KontrakHarga Satuan ditambah : “berikuthargasatuannya (mata pembayaran)”] dan merupakanbagian dari Dokumen Penawaran penyedia.1.22 Penawaran Teknis adalah data teknis yangmemuat pendekatan teknis, metodologi, danprogram kerja penyedia dalam pelaksanaan <strong>Jasa</strong><strong>Konsultan</strong>si ini. Penawaran Teknis merupakanbagian dari penawaran penyedia.1.23 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak,berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yangdapat mengubah atau menambah SSUK.1.24 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.1.25 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yangditerbitkan oleh PPK dan merupakan salah satutahapan dalam mekanisme pelaksanaanpembayaran atas beban Anggaran PendapatanBelanja Negara/Daerah.2. PenerapanSyarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkansecara luas dalam pelaksanaan pekerjaan <strong>Jasa</strong><strong>Konsultan</strong>si ini tetapi tidak dapat bertentangan denganDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


64ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lainyang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalamSurat Perjanjian.3. Bahasa danHukum3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luarnegeri menggunakan bahasa Indonesia danbahasa nasional pemberi pinjaman/hibahtersebut dan/atau bahasa Inggris].3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yangberlaku di Indonesia [kecuali dalam rangkapinjaman/hibah luar negeri menggunakanhukum yang berlaku di Indonesia atau hukumyang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah(tergantung kesepakatan antara pemerintah dannegara pemberi hibah)].4. KeutuhanKontrak5. Pemisahan6. Perpajakan7. Korespondensi8. Asal <strong>Jasa</strong><strong>Konsultan</strong>siKontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratanyang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidakdiperbolehkan untuk mengikatkan diri ataubertanggung jawab atas pernyataan, janji, ataupersetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrakini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidaksah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan makaketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruhketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuanberdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulisdalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telahdiberitahukan jika telah disampaikan secara langsungkepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikanmelalui surat, e-mail, dan/atau faksimili yangditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.8.1 Pekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ini dikerjakanterutama oleh tenaga Indonesia pada lokasilokasiyang tercantum dalam KAK. Jika lokasiuntuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantummaka lokasi akan ditentukan oleh PPK.8.2 Jika dalam proses pekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>sidigunakan komponen berupa barang, jasa, ataugabungan keduanya yang tidak berasal dariDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


65dalam negeri (impor) maka penggunaankomponen impor harus sesuai dengan yangdicantumkan dalam Dokumen Penawaran.8.3 Tindakan pencantuman komponen impor yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dapatdipersamakan dengan tindakan penipuan dandikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yangberlaku.9. PenggunaanDokumen-DokiumenKontrak danInformasi10. Hak AtasKekayaanIntelektual11. LayananTambahanPenyedia tidak diperkenankan menggunakandokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnyayang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain,misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar,pola, serta informasi lain yang berkaitan dengankontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutanatau klaim dari pihak ketiga yang disebabkanpenggunaan HAKI oleh penyedia.Penyedia wajib menyediakan layanan tambahanlainnya seperti pembuatan maket/model dari hasildesain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, , DAN PEMUTUSANKONTRAK12. JadwalPelaksanaanPekerjaan12.1 tanggal mulai berlaku kontrak dan jangka waktupenyelesaian pekerjaan tercantum dalam SSKK;12.2 tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaantercantum dalam SPMK;12.3 tanggal penyerahan hasil pekerjaan daripenyedia kepada PPK tercantum dalam SPMK.13. Rapat PersiapanPelaksanaanKontrak13.1 PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakanrapat persiapan pelaksanaan kontrak.13.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapatmengikutsertakan Tim Teknis dan/atau TimPendukung.13.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalamrapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:a. program mutu;b. organisasi kerja;c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


66d. jadwal pengadaan bahan/material,mobilisasi peralatan dan personil (apabiladiperlukan); dane. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapanganbersama.13.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrakdituangkan dalam Berita Acara Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak yang ditandatangani olehseluruh peserta rapat.14. Mobilisasi14.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggaldimulainya pelaksanaan pekerjaan.14.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkuppekerjaan, yaitu:a. mendatangkan tenaga ahli;b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atauc. menyiapkan peralatan pendukung;14.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan.15. Pengawasandan Pemeriksaan15.1 Pemeriksaan Bersamaa. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak danpelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lainyang ditunjuk oleh PPK bersama-sama denganpenyedia melakukan pemeriksaan bersamayang mencakup pemeriksaan kesesuaianperalatan dengan persyaratan kontrak. Hasilpemeriksaan akan dituangkan dalam beritaacara pemeriksaan.b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukanhal-hal yang dapat mengakibatkanperubahan isi kontrak maka perubahantersebut akan dituangkan dalam amandemenkontrak.c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwaterdapat peralatan yang belum memenuhipersyaratan kontrak maka penyedia tetapdapat melanjutkan pekerjaan dengan syaratperalatan yang belum memenuhi syarattersebut harus segera diganti dalam jangkawaktu yang disepakati bersama.15.2 Pemeriksaan Penyedia dan Peralatana. Pemeriksaan (inspeksi) terhadap penyediadan peralatan harus dilaksanakan setelah tibaDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


67di lokasi pekerjaan serta dibuatkan BeritaAcara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yangditandatangani oleh PPK dan penyedia.b. Dalam pemeriksaan terhadap penyedia danperalatan, PPK dapat dibantu Tim Teknisdan/atau Tim Pendukung.c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil danperalatan ternyata belum memenuhipersyaratan, maka penyedia dapatmelaksanakan pekerjaan dengan syaratpersonil dan peralatan yang belum memenuhisyarat harus diganti sesuai dengan ketentuandalam Kontrak.d. Apabila dalam pemeriksaan personil danperalatan mengakibatkan perubahan isiKontrak maka harus dituangkan dalambentuk adendum Kontrak.15.3 Pemeriksaan Lapangana. Apabila diperlukan, PPK bersama-samadengan penyedia melakukan pemeriksaanlapangan untuk melakukan pengukuran danpemeriksaan detail kondisi lapangan.b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapatdibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan Lapanganyang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.d. Apabila dalam pemeriksaan lapanganmengakibatkan perubahan isi Kontrak makaharus dituangkan dalam adendum Kontrak.16. Jaminan Jaminan Uang Muka :16.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPKdalam rangka pengambilan uang muka dengannilai 100% (seratus persen) dari besarnya uangmuka.16.2 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangisecara proporsional sesuai dengan pengembalianuang muka.16.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurangkurangnyasejak tanggal persetujuan pemberianuang muka sampai dengan tanggal penyerahanpertama pekerjaan.16.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh BankUmum, perusahaan penjaminan atauDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


68perusahaan asuransi.16.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuatnama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk,dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilaijaminan uang muka dalam angka dan huruf,kewajiban pihak-pihak penjamin untukmencairkan Surat Jaminan Uang Mukaselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerjatanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminanuang muka dan tanda tangan penjamin.17. Pembayaran 17.1 Uang Muka :a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyediauntuk:1) mobilisasi alat dan penyedia;2) pembayaran uang tanda jadi kepadapemasok barang/material; dan/atau3) persiapan teknis lain yang diperlukanbagi pelaksanaan pengadaan.b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyediapaling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) darinilai Kontrak;c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak TahunJamak adalah nilai yang paling kecil diantara2 (dua) pilihan, yaitu:1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontraktahun pertama; atau2) 15% (lima belas perseratus) dari totalnilai Kontrak.d. Ketentuan mengenai pemberian uang mukabeserta besarannya ditetapkan dalam SSKK.e. Penyedia dapat mengajukan permintaanpembayaran uang muka secara tertuliskepada PPK disertai dengan rencanapenggunaan uang muka untuk melaksanakanpekerjaan sesuai Kontrak.f. PPK mengajukan surat permintaanpembayaran untuk permohonan tersebutsetelah Jaminan Uang Muka diterima daripenyedia.g. Pengembalian uang muka diperhitungkanberangsur-angsur secara proporsional padasetiap pembayaran prestasi pekerjaan danpaling lambat harus lunas pada saatpekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratusperseratus).h. Untuk kontrak tahun jamak, nilai JaminanUang Muka secara bertahap dapat dikurangiDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


69sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.17.2 Pembayaran prestasi pekerjaana. Pembayaran prestasi pekerjaan dapatdiberikan dalam bentuk : pembayaranbulanan/pembayaran berdasarkan tahapanpenyelesaian pekerjaan (termin)/pembayaransecara sekaligus, sesuai dengan yangditetapkan dalam SSKK.b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepadapenyedia setelah dikurangi angsuranpengembalian Uang Muka dan denda apabilaada, serta pajak.c. Pembayaran bulanan/termin, dilakukansenilai pekerjaan yang telah diselesaikan.17.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta matauang yang digunakan harus disesuaikan denganketentuan dalam SSKK.17.4 Penangguhan Pembayarana. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiapangsuran prestasi pekerjaan penyedia jikapenyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibankontraktualnya.b. Pembayaran yang ditangguhkan harusdisesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian penyedia.c. Penangguhan dilakukan dengan terlebihdahulu menyampaikan pemberitahuan tertuliskepada penyedia yang memuat:1) alasan penangguhan pembayaran; dan2) persyaratan kepada penyedia untukmemenuhi kewajiban-kewajibannya dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari kerjasetelah pemberitahuan diterima.d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhanpembayaran dapat dilakukan bersamaandengan pengenaan denda kepada penyedia.18. Harga18.1 PPK membayar kepada peserta atas pelaksanaanpekerjaan.18.2 Harga kontrak telah memperhitungkan : biayasosial (social charge), tunjangan penugasan, danasuransi, yang dihitung menurut jumlah satuanwaktu tertentu.18.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincianDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


70yang tercantum dalam Rincian Biaya Personildan Rincian Biaya Non Personil sesuai denganBerita Acara Hasil Klarifikasi dan NegosiasiTeknis dan Biaya.18.4 Kontrak <strong>Pengadaan</strong> <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ini dibiayaidari sumber pendanaan yang disebut dalamSSKK.19. PerubahanKontrakPerubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujuioleh para pihak, yang meliputi:19.1 perubahan lingkup pekerjaan disebabkan olehsesuatu hal yang dilakukan oleh para pihakdalam kontrak sehingga mengubah lingkuppekerjaan dalam kontrak;19.2 perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibatadanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau19.3 perubahan harga kontrak akibat adanyaperubahan lingkup pekerjaan dan/atauperubahan pelaksanaan pekerjaan.20. PerubahanLingkupPekerjaan20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikanantara kondisi lapangan pada saat pelaksanaandengan Kerangka Acuan Kerja yang telahditentukan dalam Kontrak, maka PPK bersamapenyedia dapat melakukan perubahan Kontrakyang meliputi antara lain:a. menambah atau mengurangi volumepekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuaidengan kebutuhan lapangan;d. melaksanakan pekerjaan tambah/kurangyang belum tercantum dalam Kontrak yangdiperlukan untuk menyelesaikan seluruhpekerjaan.20.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkantersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi10% (sepuluh perseratus) dari biaya yangtercantum dari nilai Kontrak awal.20.3 Perintah perubahan lingkup pekerjaan dibuatoleh PPK secara tertulis kepada penyedia,ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biayadengan tetap mengacu pada ketentuan yangtercantum dalam Kontrak awal.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


7120.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam BeritaAcara sebagai dasar penyusunan adendumKontrak.20.5 Dalam hal penilaian perubahan lingkuppekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka20.1 sampai dengan 20.4, PPK dapat dibantuoleh Tim Pendukung yaitu Panitia/PejabatPeneliti Pelaksanaan Kontrak.21. PerpanjanganWaktuPelaksanaan21.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapatdiberikan oleh PPK atas pertimbangan yanglayak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:a. pekerjaan tambah;b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia;dan/ataue. keadaan kahar.21.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapatdiperpanjang sekurang-kurangnya sama denganwaktu terhentinya kontrak akibat keadaankahar.21.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktupelaksanaan atas kontrak setelah melakukanpenelitian terhadap usulan tertulis yang diajukanoleh penyedia.21.4 PPK dapat menugaskan Tim Pendukung yaituPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrakuntuk meneliti kelayakan usulan perpanjanganwaktu pelaksanaan.21.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaandituangkan dalam adendum Kontrak.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


7222. Perubahandan/ataupenyesuaianBiaya22.1 Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibatperubahan lingkup pekerjaan dengan ketentuanperubahan Nilai Kontrak hanya dapat dilakukansampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)dari Nilai Kontrak awal.22.2 Penyesuaian biaya diberlakukan terhadapkontrak tahun jamak yang masa kontraknyalebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukanmulai bulan ke 13 (tiga belas) sejakpenandatangan kontrak.23. KeterlambatanPelaksanaanPekerjaan23.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada TanggalPenyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar ataukarena kesalahan atau kelalaian penyedia makaPPK dapat menghentikan Kontrak danmenangguhkan pemenuhan hak-hak penyediaatau menangguhkan pembayaran.23.2 Jika keterlambatan tersebut semata-matadisebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPKmaka PPK dikenakan Ganti Rugi ataumemberikan Kompensasi.23.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atauKompensasi tidak dilakukan jika TanggalPenyelesaian disepakati oleh Para Pihak untukdiperpanjang.23.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalamPasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasilkerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaandengan penyerahan laporan akhir sebagaimanaditetapkan dalam SPMK.24. Denda danGanti Rugi24.1 Denda merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada penyedia, sedangkan gantirugi merupakan sanksi finansial yang dikenakankepada PPK, karena terjadinya ciderajanji/wanprestasi yang tercantum dalamKontrak.24.2 Besarnya denda kepada penyedia atasketerlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biayabagian kontrak yang belum selesai dikerjakan,apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaanyang dapat dinilai terpisah dan bukanmerupakan kesatuan sistem, serta hasilDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


73pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak,apabila bagian pekerjaan belum diterima olehPPK.24.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atasketerlambatan pembayaran adalah sebesarbunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar,berdasarkan tingkat suku bunga yang berlakupada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia,atau dapat diberikan kompensasi sesuaiketentuan dalam SSKK.24.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyediadalam hal sebagai berikut :a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwalyang dapat mempengaruhi pekerjaanpenyedia;b. keterlambatan penerbitan SPP;c. PPK tidak memberikan gambar-gambar,spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwalyang dibutuhkan;d. penyedia belum bisa masuk ke lokasisebagaimana yang diperjanjikan dalamkontrak;e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyediauntuk melakukan pengujian tambahan yangsetelah dilaksanakan pengujian ternyata tidakdiketemukankerusakan/kegagalan/penyimpangan;f. kompensasi lain yang dirinci dalam syaratkhusus kontrak.g. jika kompensasi mengakibatkan pengeluarantambahan atau keterlambatan penyelesaianpekerjaan maka PPK berkewajiban untukmembayar ganti rugi dan/atau memberikanperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;h. ganti rugi hanya dapat dibayarkan jikaberdasarkan data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh penyediakepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyataakibat peristiwa kompensasi;i. perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaanhanya dapat diberikan jika berdasarkan datapenunjang dan perhitungan kompensasi yangdiajukan oleh penyedia kepada PPK, dapatdibuktikan kerugian nyata akibat peristiwakompensasi.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


7424.5 Tata cara pembayaran denda dan/atau gantirugi diatur dalam SSKK.25. Keadaan Kahar25.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yangterjadi diluar kehendak para pihak dan tidakdapat diperkirakan sebelumnya, sehinggakewajiban yang ditentukan dalam Kontrakmenjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkanKeadaan Kahar adalah:a. bencana alam, antara lain berupa gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir,kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;b. bencana non alam, antara lain berupa gagalteknologi, epidemi dan wabah penyakit;c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat,dan teror;d. pemogokan;e. kebakaran; dan/atauf. gangguan industri lainnya sebagaimanadinyatakan melalui keputusan bersamaMenteri Keuangan dan menteri teknis terkait.25.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-halmerugikan yang disebabkan oleh perbuatan ataukelalaian para pihak.25.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyediamemberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada PPK secara tertulis dalam waktupaling lambat 14 (empat belas) hari kalendersejak terjadinya Keadaan Kahar, denganmenyertakan salinan pernyataan Keadaan Kaharyang dikeluarkan oleh pihak/instansi yangberwenang sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.25.4 Setelah pemberitahuan tertulis tentangterjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapatmelakukan kesepakatan, yang dituangkan dalamperubahan Kontrak.25.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibatkeadaan kahar yang dilaporkan paling lambat14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinyakeadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.26. Laporan HasilPekerjaan26.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dandokumen sesuai dengan ketentuan yang telahDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


75diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dandokumen tersebut dibuatkan tanda terima.26.2 PPK bersama penyedia melakukan pembahasandan penilaian terhadap laporan dan dokumenyang diserahkan oleh penyedia.26.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasilpembahasan dan penilaian laporan.26.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan makapenyedia harus memperbaiki dan menyelesaikankekurangan-kekurangan sesuai yangdiinstruksikan oleh PPK dan menyerahkanlaporan hasil perbaikan kepada PPK.26.5 PPK menerima kembali penyerahan laporanyang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada),dan membuat berita acara serah terima laporanhasil perbaikan.26.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan(hardcopy) dan/atau file (softcopy).26.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar,spesifikasi, desain, laporan, dan dokumendokumenlain serta piranti lunak yangdipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrakini dan menjadi hak milik PPK.26.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusanatau akhir masa kontrak berkewajiban untukmenyerahkan semua dokumen tersebut besertadaftar rinciannya kepada PPK.26.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buahsalinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebutsetelah mendapatkan persetujuan PPK.26.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketigaakan melakukan pengembangan terhadappiranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukanlisensi maka penyedia harus mendapatkanpersetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuanini PA berhak untuk mendapatkan penggantianbiaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.26.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaandokumen dan piranti lunak tersebut di atas diDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


76kemudian hari diatur dalam SSKK.27. Penghentiandan PemutusanKontrak27.1 Penghentian Kontrak :a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karenapekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.b. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPKwajib membayar kepada penyedia sesuaidengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.c. PPK dengan pemberitahuan tertulis kepadapenyedia dapat memerintahkan penghentianKontrak jika penyedia gagal untukmelaksanakan kewajiban-kewajibannyadalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulistersebut harus memuat:1) alasan penghentian Kontrak; dan2) persyaratan kepada penyedia untukmemenuhi kewajiban-kewajibannyadalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja setelah pemberitahuanditerima.27.2 Pemutusan Kontrak :a. Oleh PPK :Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, PPK dapatmemutuskan Kontrak ini melaluipemberitahuan tertulis kepada penyediasetelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:1) penyedia lalai/cidera janji dalammelaksanakan kewajibannya;2) penyedia tidak memperbaiki kelalaiannyadalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja setelah diberitahu atau dalamjangka waktu lain yang disetujui secaratertulis oleh PPK;3) penyedia berada dalam keadaan pailit;4) karena Keadaan Kahar, penyedia tidakdapat melaksanakan bagian pokokpekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ini selamasekurang-kurangnya 60 (enam puluh)hari kalender;5) denda keterlambatan pelaksanaanpekerjaan akibat kesalahan penyediasudah melampaui 5% (lima perseratus)dari nilai Kontrak;6) penyedia terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/atau pemalsuan dalamproses <strong>Pengadaan</strong> yang diputuskan olehDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


77instansi yang berwenang; dan/atau7) pengaduan tentang penyimpanganprosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggararan persaingan usaha yangsehat dalam pelaksanaan pengadaandinyatakan benar oleh instansi yangberwenang.b. Oleh penyedia :Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, penyediadapat memutuskan Kontrak ini melaluipemberitahuan tertulis kepada PPK setelahterjadinya hal-hal sebagai berikut:1) PPK tidak menerbitkan SPP untukpembayaran tagihan angsuran sesuaidengan yang disepakati sebagaimanatercantum dalam SSKK; atau2) karena Keadaan Kahar, penyedia tidakdapat melaksanakan bagian pokokpekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ini selamasekurang-kurangnya 60 (enam puluh)hari kalender.c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukankarena kesalahan penyedia, maka:1) sisa Uang Muka harus dilunasi olehpenyedia atau Jaminan Uang Mukadicairkan;2) penyedia membayar denda; dan/atau3) penyedia dimasukkan dalam DaftarHitam.d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukankarena PPK terlibat penyimpangan prosedur,melakukan KKN dan/atau pelanggararanpersaingan usaha yang sehat dalampelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakansanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.e. Pada saat Kontrak diputuskan, maka PPKberkewajiban untuk melakukan pembayaransebagai berikut :1) pembayaran prestasi pekerjaan sampaidengan tanggal berlakunya pemutusanKontrak;2) biaya langsung personil (termasuk biayademobilisasi) yang dikeluarkan olehpenyedia sehubungan dengan pemutusanKontrak.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


7828. PenyelesaianPekerjaan28.1 PPK melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.Apabila terdapat kekurangan-kekurangan,penyedia wajib menyelesaikannya.C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK28.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKmenugaskan Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan.28.3 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh hasil pekerjaan dilaksanakan danditerima oleh dari Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan.28.4 Membuat berita acara serah terima laporanakhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.29. Hak danKewajiban PPK29.1 mengawasi dan memeriksa pekerjaan yangdilaksanakan oleh penyedia;29.2 meminta laporan-laporan secara periodikmengenai pelaksanaan pekerjaan yangdilakukan oleh pihak penyedia;29.3 membayar pekerjaan sesuai dengan harga yangtercantum dalam kontrak yang telah ditetapkankepada penyedia;29.4 memberikan fasilitas berupa sarana danprasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyediauntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan kontrak;29.5 ketentuan peralatan dan bahan yang disediakanoleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaanpekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnyakontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatandan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.30. Hak danKewajibanPenyedia30.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak;30.2 berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuksarana dan prasarana dari pihak PPK untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


79ketentuan kontrak;30.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secaraperiodik kepada pihak PPK;30.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam kontrak;30.5 memberikan keterangan-keterangan yangdiperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaanyang dilakukan pihak PPK;30.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai denganjadwal penyerahan pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak;30.7 penyedia harus mengambil langkah-langkahyang memadai untuk melindungi lingkungantempat kerja dan membatasi perusakan dangangguan kepada masyarakat maupun miliknya,akibat kegiatan penyedia;30.8 melaksanakan perjanjian dan kewajibankewajibanyang dibebankan kepadanya denganpenuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien danekonomis serta memenuhi kriteria teknikprofesional dan melindungi secara efektifperalatan-peralatan, mesin, material yangberkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;30.9 melaksanakan jasa konsultansi sesuai denganhukum yang berlaku di Indonesia. PPK secaratertulis akan memberitahukan kepada penyediamengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;30.10 penyedia tidak akan menerima keuntunganuntuk mereka sendiri dari komisi usaha (tradecommision), rabat (discount) ataupembayaran-pembayaran lain yangberhubungan dengan kegiatan pelaksanaanjasa konsultansi;30.11 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaankontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenanguntuk melaksanakan jasa konsultansi maupunmengadakan barang yang tidak sesuai dengankontrak;Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


8030.12 penyedia dilarang baik secara langsung atautidak langsung melakukan kegiatan yang akanmenimbulkan pertentangan kepentingan(conflict of interest) dengan kegiatan yangmerupakan tugas penyedia;30.13 tanggungjawab penyedia adalah ketentuanmengenai hal-hal pertanggung-jawabanpenyedia sesuai dengan hukum yang berlaku diIndonesia;30.14 pemeriksaan keuangan adalah ketentuanmengenai kewajiban penyedia untuk merincisetiap biaya-biaya yang berhubungan denganpelaksanaan perjanjian, sehingga dapatdilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu,dengan sepengetahuan penyedia ataukuasanya, PPK dapat memeriksa danmenggandakan dokumen pengeluaran yangtelah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelahberakhirnya kontrak;30.15 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yangdisiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milikPPK: mengatur bahwa semua rancangan,gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporandan dokumen-dokumen lain serta softwareyang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hakmilik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaanselesai atau berakhirnya kontrak harusmenyerahkan seluruh dokumen dan datapendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapatmenyimpan salinan dari dokumen-dokumentersebut.31. Asuransi Pihak penyedia mengasuransikan :31.1 semua barang dan peralatan yang mempunyairesiko tinggi terjadi kecelakaan, sertapelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaanpekerjaan kontrak atas segala resiko yaitukecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan,serta resiko lain yang tidak dapat diduga;31.2 pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempatkerjanya;31.3 hal-hal lain yang ditentukan berkaitan denganasuransi.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


81D. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK31.4 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalampenawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.32. Itikad Baik32.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya yang disesuaikan dengan hak-hak yangterdapat dalam kontrak.32.2 Para pihak setuju untuk melaksanakanperjanjian dengan jujur tanpa menonjolkankepentingan masing-masing pihak. Jika selamakontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,maka diupayakan tindakan yang terbaik untukmengatasi keadaan tersebut.32.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrakberkewajiban untuk bertindak dengan itikadbaik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain,dan mengambil semua langkah yang diperlukanuntuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrakini.33. PelaksanaanKontrakJika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitanyang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak makamasing-masing Pihak berkewajiban untuk tetapberupaya bertindak wajar di antara mereka tanpamerugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yangsatu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajardan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakantindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN34. Perdamaian34.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupayasungguh-sungguh menyelesaikan secara damaisemua perselisihan yang timbul dari atauberhubungan dengan Kontrak ini atauinterpretasinya selama atau setelah pelaksanaanpekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ini.34.2 Penyelesaian secara damai dapat dilakukanmelalui musyawarah untuk mufakat secaralangsung antara Para Pihak atau melaluiperantaraan pihak ketiga yang disepakati olehPara Pihak dalam bentuk antara lain mediasiatau konsiliasi.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


8234.3 Lembaga Pemutus SengketaDalam hal penyelesaian perselisihan melaluiperdamaian tidak tercapai, maka penyelesaianperselisihan tersebut dapat dilakukan melalui;a. arbitrase,b. alternatif penyelesaian sengketa, atauc. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.35. LembagaPemutusSengketaDalam hal penyelesaian perselisihan melaluiperdamaian tidak tercapai, maka penyelesaianperselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:a. arbitrase,b. alternatif penyelesaian sengketa, atauc. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


83LAMPIRAN 3 : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)A. KorespondensiAlamat Para Pihak sebagai berikut:Satuan Kerja PPK:Nama: __________Alamat: __________Telepon: __________Faksimili: __________e-mail: __________Penyedia:Nama:Alamat:Telepon:Faksimili:e-mail:__________________________________________________B. Wakil Sah ParaPihakWakil Sah Para Pihak sebagai berikut:Untuk PPK:__________Untuk Penyedia:__________C. Tanggal BerlakuKontrakD. WaktuPenyelesaianPekerjaanE. Tindakanpenyedia yangmensyaratkanpersetujuanPPKKontrak mulai berlaku terhitung sejak: __________Jangka waktu penyelesaian pekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>siini adalah selama: ___ (__________) harikalender/bulan/tahunTindakan lain oleh penyedia yang memerlukanpersetujuan PPK adalah: __________ [sebutkan secarajelas]F. PelaporanPenyedia berkewajiban untuk menyampaikanlaporan-laporan berikut secara periodik selama MasaKontrak: __________________ [uraikan secara rincijenis laporan dan waktu penyerahan laporan dihitungsejak ditandatanganinya kontrak]G. Serah TerimaLaporan AkhirH. PembatasanPenggunaanDokumenKetentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untukpenyerahan setiap hasil kerja <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si:(YA/TIDAK)Penyedia diperbolehkan menggunakan salinandokumen dan piranti lunak yang dihasilkan daripekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ini dengan pembatasanDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


84sebagai berikut: __________________I. Tanggung JawabProfesiJ. Sumber DanaK. PembayaranUang Muka[untuk konsultan perencana konstruksi]Umur konstruksi bangunan direncanakan : __(__________) tahunKontrak <strong>Pengadaan</strong> <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ini dibiayai dari_______________________________1. Untuk pekerjaan <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si ini dapatdiberikan uang muka (YA/TIDAK).2. [jika ”YA”]Uang muka diberikan sebesar __% (__________persen) dari nilai Kontrak [untuk kontrak tahunjamak diubah : “Kontrak tahun pertama” atau“total nilai Kontrak”]L. PembayaranPrestasiPekerjaanerjaan1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengancara:_____[bulanan/termin/sekaligus].2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atasdilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:_______________[uraikan bila pembayarandilakukan secara bulanan atau termin]3. Mata uang pembayaran : _____________[untukpengadaan yang sumber dananya PHLN]M. Batas akhirwaktupenerbitan SPPN. Dokumen yangdisyaratkanuntukmengajukantagihanpembayaranO. PembayaranDendaBatas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitanSPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuranadalah __ (__________) hari kalender terhitung sejaktagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yangtidak diperselisihkan diterima oleh PPK.1. Dokumen utama yang disyaratkan untukmengajukan tagihan pembayaran prestasipekerjaan :_________________ [sebutkan danuraikan secara lengkap].2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untukmengajukan tagihan pembayaran prestasipekerjaan:____________________________[sebutkan dan uraikan secara lengkap]________________________________Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


85P. PembayaranGanti Rugi________________________________Q. KompensasiR. PenyelesaianPerselisihan________________________________Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaanKontrak tidak dapat diselesaikan secara damai makaPara Pihak menetapkan lembaga penyelesaianperselisihan tersebut di bawah sebagai PemutusSengketa:[Pengadilan Republik Indonesia yangberkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI)][Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga PemutusSengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikuttepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akandiselesaikan dan diputus oleh Badan ArbitraseNasional Indonesia (BANI) menurut peraturanperaturanadministrasi dan peraturan-peraturanprosedur arbitrase BANI, yang keputusannyamengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagaikeputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihaksetuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang.Masing-masing Pihak harus menunjuk seorangarbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk olehPara Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akanbertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


86LAMPIRAN 3 A : TENAGA AHLI, , DAN PERALATAN1 – PENYEDIAJASAKONSULTANSIPERORANGAN[cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, danjumlah orang bulan. Cantumkan juga waktu kerja (termasuk jam kerja) dancuti]2 – PERALATANKHUSUS[cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaanpekerjaan]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


87BAB IX. . BENTUK DOKUMEN LAINNYALAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]Nomor : __________ __________, __ __________ 20__Lampiran : __________Kepada Yth.____________di __________C O N T O HPerihal : Penunjukan Penyedia Barang/<strong>Jasa</strong> untuk pelaksanaan pekerjaan___________________________________________________Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor ____________tanggal _____________ perihal _____________________ dengan nilaipenawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya olehPokja ____________ ULP ____________ sebesar Rp__________(_____________________) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenangoleh Pokja ____________ ULP ____________.Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan______________________________, dan meminta Saudara untukmenandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam DokumenPemilihan.Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkanevaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.Proyek/Satuan Kerja __________Pejabat Pembuat Komitmen[tanda tangan][nama lengkap][jabatan]NIP. __________Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


88LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJA[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]SURAT PERINTAH MULAI KERJANomor: __________Paket Pekerjaan: __________C O N T O HYang bertanda tangan di bawah ini:__________[nama Pejabat Pembuat Komitmen]__________[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]__________[alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal__________, bersama ini memerintahkan:__________[nama penyedia]__________[alamat penyedia]yang dalam hal ini diwakili oleh: __________selanjutnya disebut sebagai Penyedia <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikanketentuan-ketentuan sebagai berikut:1. Macam pekerjaan: __________;2. Tanggal mulai kerja: __________;3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuanKontrak;4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) harikalender/bulan/tahun [pilih salah satu] dan pekerjaan harus sudahselesai pada tanggal __________5. Hasil Pekerjaan: __________6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporanakhir, Kontrak <strong>Pengadaan</strong> <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si dan pembayaran kepadapenyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.__________, __ __________ 20__Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


89Untuk dan atas nama __________Pejabat Pembuat Komitmen[tanda tangan][nama lengkap][jabatan]NIP: __________Menerima dan menyetujui:Untuk dan atas nama __________[nama penyedia][tanda tangan][nama lengkap penyedia jasa]Tenaga Ahli____________Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


90LAMPIRAN 3 : JAMINAN SANGGAH BANDING[Kop Bank Penerbit Jaminan]C O N T O HGARANSI BANKsebagaiJAMINAN SANGGAHAN BANDINGNo. ____________________Yang bertanda tangan dibawah ini _________________________________dalam jabatan selaku _____________________________________________dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________ [nama bank]berkedudukan di _________________________________________ [alamat]untuk selanjutnya disebut : PENJAMINdengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : _____________________________[Pokja ULP]Alamat :______________________________________________________selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINANsejumlah uang Rp ___________________________________________(terbilang___________________________________________________________)sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam bentuk garansi bank atas pekerjaan___________________ berdasarkan Dokumen <strong>Pengadaan</strong> No. ______________tanggal ____________, apabila:Nama : _____________________________ [penyedia <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si]Alamat : ______________________________________________________selanjutnya disebut : YANG DIJAMINternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggalbatas waktu berlakunya Jaminan Sanggahan Banding ini materi SanggahanBanding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN dinyatakan SALAH oleh [Menteri /Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Institusi]_______________________.Jaminan Sanggahan Banding ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Jaminan Sanggahan Banding berlaku selama ______ (____________) harikalender, dari tanggal ________________ s/d ________________2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis oleh PenerimaJaminan dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding dari[Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Institusi]_______________________, paling lambat 14 (empat belas) hari kalendersetelah tanggal jatuh tempo Jaminan Sanggahan Banding sebagaimanatercantum dalam butir 1.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


913. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminantersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpasyarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarSurat Jawaban Sanggahan Banding dari [Menteri / Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah / Institusi] ___________________________________mengenai pernyataan kesalahan tuntutan Sanggahan Banding yang diajukanoleh Yang Dijamin.4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya bendabendayang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untukmelunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.5. Jaminan Sanggahan Banding ini tidak dapat dipindahtangankan ataudijadikan jaminan kepada pihak lain.6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan SanggahanBanding ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dantetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.Dikeluarkan di :____________Pada tanggal :___________Untuk keyakinan, PenerimaJaminan disarankan untukmengkonfirmasi Jaminan ini keBank ________ [bank][Bank]Materai Rp 6.000,-_________________[nama dan jabatan]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


92LAMPIRAN 4 : JAMINAN UANG MUKA[Kop Bank Penerbit Jaminan]C O N T O HGARANSI BANKsebagaiJAMINAN UANG MUKANo. ____________________Yang bertanda tangan dibawah ini _________________________________dalam jabatan selaku _____________________________________________dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________ [nama bank]berkedudukan di _________________________________________ [alamat]untuk selanjutnya disebut : PENJAMINdengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : _____________________________[Pejabat Pembuat Komitmen]Alamat :______________________________________________________selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINANsejumlah uang Rp ___________________________________________(terbilang___________________________________________________________)sebagai Jaminan Uang Muka dalam bentuk garansi bank atas pekerjaan____________________ berdasarkan Dokumen Kontrak No. ______________tanggal ____________, apabila :Nama : _____________________________ [penyedia <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si]Alamat : ______________________________________________________selanjutnya disebut : YANG DIJAMINternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggalbatas waktu berlakunya Jaminan Uang Muka ini, lalai/tidak memenuhikewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:a. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, dan/ataub. tidak dapat membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut,sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara Penerima Jaminan dan YangDijamin No. ____________________ tanggal _________________ yang salahsatu copy/salinan dipegang oleh Penjamin.Jaminan Uang Muka ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Jaminan Uang Muka berlaku selama ______ (____________) hari kalender, -dari tanggal ______________________ s/d __________________________2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis denganmelampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, palingDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


93lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo JaminanBank sebagaimana tercantum dalam butir 1.3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminantersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpasyarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarSurat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaansanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya bendabendayang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untukmelunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KitabUndang-Undang Hukum Perdata.5. Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikanjaminan kepada pihak lain.6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan UangMuka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dantetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.Dikeluarkan di :____________Pada tanggal :___________[Bank]Materai Rp 6.000,-Untuk keyakinan, PenerimaJaminan disarankan untukmengkonfirmasi Jaminan ini keBank ________ [bank]____________PemimpinDokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


94C O N T O H[Kop Asuransi/Perusahaan Penjaminan Penerbit Jaminan]SURAT JAMINAN UANG MUKANomor Jaminan : __________________Nilai : Rp__________________1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _________________________ [namadan alamat penyedia] sebagai Penyedia <strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si, selanjutnya disebutTERJAMIN, dan _________________________ [nama dan alamatperusahaan penjaminan] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagaiPENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada_________________________ [nama dan alamat PPK] sebagai Pemilik,selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp________________(terbilang_____________________________) yangharus dibayarkan kepada PENERIMA JAMINAN.2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.3. Bahwa TERJAMIN dengan suatu perjanjian tertulis No __________ tanggal________ telah mengadakan Kontrak dengan PENERIMA JAMINAN untukpekerjaan ____________________ dengan Harga Kontrak yang telahdisetujui sebesar Rp________________(terbilang_________________________) dan Kontraktersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.4. Bahwa untuk Kontrak tersebut di atas, PENERIMA JAMINAN setujumembayar kepada TERJAMIN uang sebesar Rp________________(terbilang_____________________________) sebagaipembayaran uang muka sebelum Pekerjaan menurut Kontrak di atasdimulai. Sebagai jaminan terhadap pembayaran Uang Muka itu makaPENJAMIN memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut di bawah ini.5. Jika TERJAMIN telah melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMAJAMINAN seluruh jumlah Uang Muka dimaksud (yang dinyatakan dalamsurat tanda bukti penerimaan olehnya) atau sisa Uang Muka yang wajibdibayar menurut Kontrak tersebut, maka surat Jaminan ini menjadi bataldan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Surat Jaminan ini tetapberlaku dan efektif mulai dari tanggal ____________ sampai dengantanggal _________________ (selama berlakunya kontrak atau sampai padatanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya).6. Tuntutan pencairan atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh PENERIMAJAMINAN secara tertulis kepada PENJAMIN segera setelah TERJAMIN ciderajanji (Wanprestasi/default) karena tidak dapat memenuhi kewajibannyaatau membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuaidengan syarat kontrak.7. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atauSisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu 14Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


95(empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan pencairan dariPENERIMA JAMINAN.8. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembalibahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntutsupaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual gunadapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPerdata.9. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harussudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) harikalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.Dikeluarkan di _______________Pada tanggal ________________TERJAMINPENJAMINMaterai Rp 6.000,-(_____________________)Nama Jelas(_____________________)Nama JelasImbal <strong>Jasa</strong> Penjaminan IDR ________________Terbilang : ___________________________Untuk keyakinan, PenerimaJaminan disarankan untukmengkonfirmasi Jaminan ini ke________ [penerbit jaminan]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


96BAB X. . PAKTA INTEGRITASPAKTA INTEGRITASSaya yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : __________Alamat: __________PekerjaanNo.Identitas::____________________[diisi no. NIK pada KTP/no. SIM/identitaslainnya]Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan__________ pada __________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan inimenyatakan bahwa:1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabilamengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, danprofesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantumandalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secarapidana.__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun][Nama Penyedia][tanda tangan],[nama lengkap]Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


97BAB XI. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASISaya yang bertanda tangan di bawah ini:NamaNo. IdentitasPekerjaanAlamatTelepon/Fax: _______________: __________[diisi no. NIK pada KTP/no. SIM/identitaslainnya]: ________________: ________________: ________________Email: ________________menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yangsedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Sayamerupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggunganK/L/D/I”];3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingandengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalamproses pengadaan ini;5. saya tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;6. data-data saya adalah sebagai berikut:A. Data Administrasi1. Nama : __________2. Pekerjaan :Alamat Rumah : __________3. No. Telepon : __________No. Fax : __________4.Alamat Kantor : __________No. Telepon : __________No. Fax : __________E-Mail : __________5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) __________Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


98B. Surat Izin Usaha/melaksanakan kegiatan (apabila dipersyaratkan)1. No. Surat Izin Usaha ______ : ________________ Tanggal __________2. Masa berlaku izin usaha : __________3. Instansi pemberi izin usaha : __________C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)1. No. Surat Izin ____________ : ________________ Tanggal __________2. Masa berlaku izin : __________3. Instansi pemberi izin : __________D. Data KeuanganPajaka. Nomor Pokok Wajib Pajak : __________b. Bukti Laporan Pajak Tahun No.__________:terakhirtanggal__________No.__________c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan tanggal__________terakhir) :No.__________1) PPh Pasal 21tanggal__________:2) PPh Pasal 23No.__________3) PPh Pasal 25/Pasal 294) PPNtanggal__________No.__________tanggal__________b. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai:pengganti huruf b dan c)]No. ________tanggal ______NoE. . Data Pengalaman dan KualifikasiNamaTanggal/Bulan/Tahun LahirTingkatPendidikanKeahlian/SpesialisasiPengalamanKerja(tahun)KemampuanManajerialTahunSertifikat/Ijazah1 2 3 4 5 6 7 8Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


99No.F. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung[cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP]JenisFasilitas/Peralatan/PerlengkapanJumlahKapasitasMerkdantipeTahunpembuatanKondisi(%)LokasiSekarangBuktiMilik/Sewa-Beli/Sewa1 2 3 4 5 6 7 8 9G. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakanNo.NamaPekerjaanBidang/Sub BidangPekerjaanLokasiPemberiTugas/PejabatPembuat KomitmenNamaAlamat/TeleponNo /TanggalKontrakNilaiProgres TerakhirKontrak(rencana)%PrestasiKerja(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasatanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang sayasampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakansanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihakberwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun]Penyedia[rekatkan meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan](nama lengkap)Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


100BAB XII. . PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASIA. Administrasi1. Diisi dengan nama penyedia jasa konsultansi perorangan.2. Pekerjaan saat ini yang sedang dilaksanakan.3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail rumahyang dapat dihubungi.4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantoryang dapat dihubungi.B. Izin Usaha1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.C. Izin lainnya (apabila dipersyaratkan)1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa berlaku izin.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte pendirianbadan usaha.2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akteperubahan terakhir badan usaha, apabila ada.E. Data Keuangan1. Pajaka. Diisi NPWP badan usaha.b. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhirberupa SPT Tahunan.c. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulanterakhir):1) PPh Pasal 21.2) PPh Pasal 23.3) PPh Pasal 25/Pasal 29.4) PPN.d. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir denganpenyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh pesertadengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PajakF. Data Pengalaman dan KualifikasiDiisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan(sarjana, pasca sarjana), kehalian/spesialisasinya, lama pengalaman kerja,kemampuan manajerial yang dimiliki dan tahun penerbitansertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli tetap yang dimiliki.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


101G. Data Fasilitas/Peralatan/PerlengkapanPerlengkapanDiisi dengan jenis, jumlah, kapasitas pada saat ini, merek dan tipe, tahunpembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini danstatus kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari masing-masingfasilitas/peralatan/perlengkapan. Bukti Status kepemilikan harus dapatditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.H. Data Pekerjaan yang sedang DilaksanakanDiisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan danlokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon daripemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilaikontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasikerja terakhir.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


102BAB XIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASIA. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yangdilakukan dengan sistem gugur.B. Penilaian Persyaratan Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh peserta yang mengikutiseleksi;2. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa peserta yangbersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan;3. tidak masuk dalam daftar hitam;4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahunterakhir (SPT tahunan PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25atau Pasal 23 (jika ada) atau PPN (jika ada) sekurang-kurangnya 3 (tiga)bulan terakhir. Peserta dapat mengganti dengan menyampaikan SuratKeterangan Fiskal (SKF);5. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasakonsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalamansubkontrak;6. memiliki kualifikasi pendidikan minimal sama dengan yang disyaratkandalam LDK;7. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yangdiperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;8. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;9. apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas makadilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubahsubstansi formulir isian kualifikasi;10. penilaian kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakanajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi;11. apabila tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi, maka seleksidinyatakan gagal;12. evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran.C. Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dilanjutkan denganmelakukan Pembuktian Kualifikasi.D. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi makaseleksi dinyatakan gagal.E. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen danmeminta salinannya.F. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen,apabila diperlukan.G. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, makapeserta tersebut digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)


103H. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka seleksidinyatakan gagal.Dokumen <strong>Pengadaan</strong> Standar<strong>Jasa</strong> <strong>Konsultan</strong>si Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!