Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi ... - LKPP

54.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA.5. LaranganPertentanganKepentingan5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi danperannya, dilarang memiliki/melakukan peranganda atau terafiliasi.5.2 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecualicuti di luar tanggungan K/L/D/I.6. PendayagunaanProduksi DalamNegeri6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan jasa konsultansiyang dilaksanakan di Indonesia oleh tenagaIndonesia (produksi dalam negeri).6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansidimungkinkan menggunakan komponen berupatenaga ahli dan perangkat lunak yang tidakberasal dari dalam negeri (impor) denganketentuan:a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhanjenis keahlian yang belum dapat diperoleh diIndonesia, disusun berdasarkan keperluanyang nyata, dan diusahakan secara terencanauntuk semaksimal mungkin terjadinya alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahli asingtersebut ke tenaga Indonesia;b. komponen berupa perangkat lunak yangdiproduksi di dalam negeri belum memenuhipersyaratan.7. Satu PenawaranTiap PesertaSetiap peserta, hanya boleh memasukkan satupenawaran untuk satu paket pekerjaan.B. Dokumen Pengadaan8. Isi DokumenPengadaan8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari:a. Umum;b. Pengumuman Pascakualifikasi;c. Instruksi Kepada Peserta (IKP);d. Lembar Data Pemilihan (LDP);e. Lembar Data Kualifikasi (LDK);f. Kerangka Acuan Kerja (KAK);g. Bentuk Dokumen Penawaran:1) Surat Penawaran,2) Dokumen Penawaran Teknis, dan3) Dokumen Penawaran Biaya.h. Bentuk Surat Perjanjian;i. Syarat-Syarat Umum Kontrak;j. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;Dokumen Pengadaan StandarJasa Konsultansi Badan Usaha(dengan Prakualifikasi)