Rencana Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa ... - LKPP

LEMBAGA KEBIJAKA PEGADAA BARAG/JASA PEMERITAHREPUBLIK IDOESIAGEDUNG SMESCO UKM LANTAI 8 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 94, JAKARTA SELATAN 12780Telepon 021-32569058 / 7997056, Faksimile 021-7989284 / 7989322, Situs www.lkpp.go.idRencana Bimbingan Teknis PengadaanBarang/Jasa PemerintahBerpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010Nomor: /DIV.1/01/2011Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaansebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 maupun peraturan perundangan lainnya yangterkait, bersama ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menawarkan layanan bimbinganteknis pengadaan barang/jasa pemerintah di tempat/instansi Pemohon. Layanan dimaksud meliputi penjelasan prosedurpengadaan barang/jasa sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 dan pembahasan materi terkait dengan permasalahanpengadaan barang/jasa, baik itu pembahasan kasus maupun problematika pengadaan barang/jasa lainnya sebagaiupaya pembelajaran untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran dikemudian hari.Layanan bimbingan teknis ini bukan dilaksanakan dalam rangka persiapan ujian/pemberlakuan Sertifikat KeahlianPengadaan Barang/Jasa.Pelaksanaan layanan bimbingan teknis di instansi Pemohon maksimal selama 2 hari kerja. LKPP akan menyediakananggaran pelaksanaan, meliputi honor, tiket perjalanan, transport dan akomodasi untuk narasumber, honor panitia lokal(maksimal 3 orang staf PNS dari instansi Pemohon), biaya konsumsi bagi peserta bimbingan teknis (maksimal at costper hari Rp. 2.500.000,- termasuk pajak), serta biaya penggandaan materi (maksimal at cost Rp. 1.000.000,-) sesuaijumlah peserta. Adapun ruang/tempat pertemuan/pelaksanaan bimbingan teknis dan peralatan pendukung rapat lainnyadisediakan Pemohon. LKPP tidak menyediakan honor bagi para peserta bimbingan teknis.Ketentuan Permohonan:1. Pemohon adalah pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi (K/L/D/I) yang berminat, denganketentuan sebagai berikut:a. memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya public accountability di K/L/D/I yang dipimpinnya;b. sedang menjadi obyek kegiatan penanganan Good Governance;c. telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan/ataud. telah membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (status minimal telah inisiasi awal).2. Peserta bimbingan teknis adalah PNS berjumlah minimal 30 orang (dimungkinkan penggabungan beberapaK/L/D/I), meliputi:a. PA/KPAb. PPK (Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa)c. Ketua/ Anggota Unit Layanan Pengadaan (Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa)d. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa)e. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)3. Persetujuan permohonan mutlak ditentukan oleh LKPP sesuai dengan kuota yang ada;4. Permohonan (sesuai dengan isian formulir terlampir) dialamatkan ke:Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi,Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP,Gedung SMESCO UKM Lantai 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94 Jakarta Selatan 127805. Aplikasi permohonan dapat dikirim melalui faksimili no. 021-7989322 atau melalui email:yulianto.prihandoyo@lkpp.go.id atau lintong.sinambela@lkpp.go.id atau joko_sutomo@yahoo.co.id atauketsia.aprilianny@lkpp.go.id6. Contact person: Yulianto Prihandoyo (08128010541) atau Lintong Sinambela (081317948174) atau Joko Sutomo(085710709750) atau Ketsia A. Laya (0817105024) atau telepon nomor: 021-7991025 ext 118Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Formulir PermohonanLayanan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBersama ini, Saya atas nama pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi (K/L/D/I)menyatakan berminat mendapatkan layanan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah olehLKPP sebagaimana dimaksud dalam surat/pengumuman nomor: .......................................,Data dan Informasi yang terkait:Nama Instansi (dapat berupagabungan beberapa K/L/D/I)Status Pembentukan UnitLayanan Pengadaan (ULP)Status Pembentukan LayananPengadaan Secara Elektronik(LPSE) (minimal status inisiasiawal)Status Penanganan GoodGovernance oleh institusi lain(misal: KPK, LSM, dll)Usulan Waktu Pelaksanaan(hari/tanggal)Materi Pengadaan yang ingindiperolehRencana Jumlah Peserta..................................................Sudah Terbentuk (struktural/fungsional) / Belum TerbentukSudah / BelumAda / Tidak..................................................(kami tetap bersedia bilamana usulan ini berubah disesuaikandengan agenda LKPP)1. ...................................2. ...................................3. ...................................4. .................................., dst1. PA/KPA2. Ketua/ Anggota ULP (Bersertifikat Ahli pengadaan barang/Jasa)3 PPK (Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa)4. Pejabat Pengadaan (Bersertifikat Ahli pengadaan barang/Jasa)5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP):......orang:......orang:......orang:......orang:......orangTotal : .......orangUnsur dan Instansi Asal Peserta ...........................Contact Person (Nama dan ............................nomor telepon yang dapatdihubungi)Usulan Petugas Panitia Lokal 1. ............................... (Ketua)(Nama dan Nomor Induk 2. ................................ (MC)Pegawai (NIP))3. ................................ (Lainnya, bilamana diperlukan).....................,...................Atas Nama Pimpinan K/L/D/I........................ttd.....................................NIP..............................-2-