laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2011LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHMARET 2012

Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi PemerintahLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintahTahun 2011LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHMaret 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) LKPP Tahun 2011 merupakan wujudakuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2011 yang telah ditetapkan melalui Penetapan KinerjaTahun 2011. Penyusunan LAKIP LKPP Tahun 2011 ini pada hakekatnya merupakankewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadapkinerja yang telah dilakukan selama tahun 2011.Dalam upaya merealisasikan good governance, LKPP telah melaksanakan berbagaikegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkanvisi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014. VisiLKPP adalah “Andal dalam Mewujudkan Sistem Pengadaan yang Kredibel”. Sesuai denganvisi tersebut, maka misi LKPP adalah “Mewujudkan Aturan Pengadaan yang Jelas, SistemMonitoring dan Evaluasi yang Andal, Sumber Daya Manusia yang Profesional danKepastian Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di LKPP, maka dirumuskan tujuandan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehinggadapat meningkatkan kapasitas organisasi LKPP dan mewujudkan tata kelolakepemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 5 (tujuan)tujuan strategis dan 18 (delapan belas) sasaran strategis sebagai berikut.Tujuan 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam PengadaanBarang/Jasa. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:1. Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintahdi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;2. Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah diseluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;LAKIP LKPP TAHUN 2011 | ii

3. Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberianrekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasapemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;4. Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasapemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;5. Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usahanegara di bidang pengadaan barang/jasa.Tujuan 2: Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yangdibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagaiberikut:1. Terfasilitasinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam penerapane-procurement;2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasadalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat;3. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaanpengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa;4. Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satupasar nasional.Tujuan 3: Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesionaldan Bermartabat. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:1. Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasapemerintah;2. Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;3. Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraansertifikasi profesi yang independen dan kredibel.Tujuan 4: Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas,Kondusif dan Komprehensif. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:1. Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten,efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapatLAKIP LKPP TAHUN 2011 | iii

meningkatkan peran usaha kecil menengah dan penggunaan produk dalamnegeri;2. Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.Tujuan 5: Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP. Sasaran yang ingin dicapaiadalah sebagai berikut:1. Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP;2. Terpenuhinya SDM yang kompeten;3. Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif;4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP.Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran LKPP pada tahun 2011 adalahsebesar 75.92 persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp156.021.306.407 (seratuslima puluh enam miliar dua puluh satu juta tiga ratu enam ribu empat ratus tujuh rupiah).Capaian kinerja input tertinggi adalah pada Sekretariat Utama yaitu sebesar 86.33 persen,sedangkan capaian kinerja input terendah pada Deputi Bidang Pengembangan Strategidan Kebijakan sebesar 37.19 persen.Belum optimalnya capaian kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan olehbeberapa hal sebagai berikut:1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baiksehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL,DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.Revisi anggaran DIPA LKPP tahun 2011 terdiri atas revisi SP-RKAKL sebanyak 5kali, revisi DIPA sebanyak 6 kali dan revisi POK sebanyak 13 kali.2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untukmendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) LKPP pada tahun2011 baru sebanyak 137 orang atau 59 persen dari kebutuhan.3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belumsepenuhnya terpenuhi. Sebagai contoh, sistem informasi bersama internal LKPPbelum tersedia, jumlah kendaraan operasional, ruang kerja, ruang rapat dangudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara masih terbatas.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | iv

Capaian kinerja sasaran (outcome) rata-rata sebesar 129.33 persen. Capaiankinerja tertinggi terdapat pada sasaran jumlah pengaduan dan sanggah bandingpengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang terselesaikan, sedangkan capaian terendahterdapat pada sasaran jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi strategi, kebijakan danregulasi di bidang pengadaan.Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat danrevisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidakmenghambat pelaksanaan kegiatan.2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melaluipengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harusdiprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhankebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.Melalui LAKIP LKPP Tahun 2011 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikankinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategisRencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... iRINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ iiDAFTAR ISI .................................................................................................... viDAFTAR GAMBAR ........................................................................................... viiiDAFTAR TABEL ............................................................................................... ixBAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 11.1 LATAR BELAKANG ............................................................................ 11.2 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................... 21.3 KELEMBAGAAN ................................................................................. 21.3.1 STRUKTUR ORGANISASI .......................................................... 21.3.2 SUMBER DAYA MANUSIA ......................................................... 61.3.3 SARANA DAN PRASARANA ....................................................... 71.3.4 KEUANGAN ............................................................................. 7BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ..................................... 92.1 VISI ................................................................................................ 92.2 MISI ............................................................................................... 92.3 TUJUAN .......................................................................................... 102.4 SASARAN STRATEGIS ....................................................................... 142.5 PENETAPAN KINERJA ....................................................................... 16BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 203.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2011 ................... 203.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 ................................... 223.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ............................................................ 233.4 WHISTLEBLOWER DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .. 503.5 ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN ........................................................ 53LAKIP LKPP TAHUN 2011 | vi

BAB IV. PENUTUP ........................................................................................ 554.1 KESIMPULAN ................................................................................... 554.2 REKOMENDASI ................................................................................ 56LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 57LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi LKPP Tahun 2011 ................................................ 57LAMPIRAN 2. Rencana Kinerja LKPP Tahun 2011 .................................................... 58LAMPIRAN 3. Penetapan Kinerja Tahunan LKPP Tahun 2011 .................................... 59LAMPIRAN 4. Pengukuran Kinerja Sasaran LKPP Tahun 2011 ................................... 61LAMPIRAN 5. Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahun 2010-2011 ..................... 64LAMPIRAN 6. Instansi Pemerintah yang Difasilitasi e-Procurement melalui LPSEPada Tahun 2011 ............................................................................. 67LAMPIRAN 7. LPSE yang Sudah Teragregasi Pada Tahun 2011 ................................. 80LAKIP LKPP TAHUN 2011 | vii

Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2009-2011 per Unit Kerja Eselon I LKPP .............. 8Gambar 2. Realisasi Keuangan LKPP Tahun 2008-2011 ............................................ 8Gambar 3. Pemetaan Sebaran LPSE Nasional .......................................................... 33Gambar 4. Mekanisme Penetapan dan Penyempurnaan Jabatan FungsionalPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...................................................... 34Gambar 5. Peta Persebaran Instruktur .................................................................... 36Gambar 6. Desain Komunikasi Aplikasi Sistem Elektronik Whistleblower System dalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...................................................... 52Gambar 7. Tampilan Awal Sistem Elektronik Whistleblower System dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah ....................................................................... 52LAKIP LKPP TAHUN 2011 | viii

Tabel 1. Rekapitulasi PNS dan CPNS LKPP Tahun 2011 Berdasarkan Pendidikan danUnit Kerja ................................................................................................ 6Tabel 2. Alokasi Anggaran LKPP Tahun 2009 – Tahun 2011 ..................................... 8Tabel 3. Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja LKPP Tahun 2011 ............. 17Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama LKPP Tahun 2011 .................................... 20Tabel 5. Pelayanan Kesaksian Ahli LKPP Tahun 2011 ............................................... 28Tabel 6. Progres Implementasi LPSE Tahun 2009-2011 ........................................... 29Tabel 7. Sosialisasi Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahTahun 2011 ............................................................................................. 30Tabel 8. LPSE yang Telah Dibentuk Sampai Dengan Tahun 2011 .............................. 32Tabel 9. Capaian Implementasi Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2008-2011 ......... 32Tabel 10. LPP yang Memperoleh Pemeringkatan Tahun 2011 ................................... 36Tabel 11. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Tahun 2005-2011 ................................................................ 38Tabel 12. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai LKPP Tahun 2011 ................................ 47Tabel 13. SOP yang Telah Disusun oleh LKPP ......................................................... 49Tabel 14. Realisasi Anggaran LKPP Tahun 2009 – Tahun 2011 ................................. 53LAKIP LKPP TAHUN 2011 | ix

1.1 LATAR BELAKANGLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentukberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 dengan tugas melaksanakanpengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Mengacupada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah, LKPP sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negaradiwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telahdicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedomanpenyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP LKPPtahun 2011 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat,visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun2011, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja LKPP pada tahun mendatang.Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikanpencapaian kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam satutahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.Target kinerja yang harus dicapai LKPP tahun 2011, yang merupakan penjabarandari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2010–2014 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2011. Pengukuran pencapaiankinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkantransparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadimasukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangkameningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIPdidasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuankerja yang ada di lingkungan LKPP.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 1

1.2 MAKSUD DAN TUJUANMaksud penyusunan LAKIP LKPP adalah sebagai bentuk pertanggungjawabankepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalamrangka mencapai visi dan misi LKPP.Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaiankinerja kegiatan dan sasaran LKPP. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudiandirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIPini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yangakan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja LKPP.1.3 KELEMBAGAANKelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja LKPP.Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana danprasarana.1.3.1 Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPPmempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaanbarang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan fungsi:a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standarprosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaanbadan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaansumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 2

d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasanpenyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik(electronic procurement);e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum;f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan,penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumahtangga.Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala LKPP dibantu oleh 1 (satu)Sekretariat Utama dan 4 (empat) Deputi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut.A. Sekretariat UtamaSekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan danpengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkunganLKPP.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LKPP;b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaranpelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan LKPP;c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembagaterkait;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP.B. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan KebijakanDeputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan mempunyai tugasmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakanpengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usahadalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 3

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Strategi danKebijakan menyelenggarakan fungsi:a. Penyusunan rumusan strategi dan kebijakan di bidang pengadan barang/jasaPemerintah dan pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintahdengan badan usaha, termasuk kerjasama internasional yang terkait dengnpengadaan barang/jasa Pemerintah;b. Penyusunan standar, pedoman, prosedur dan manual untuk proses pengadaanbarang/jasa Pemerintah.C. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem InformasiDeputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasimempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi danmemberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah tahunsebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran sertapembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintahsecara elektronik (electronic procurement).Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi danPengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:a. Penyiapan dan perumusan kebijakan sistem pemantauan, penilaian danevaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah;b. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan prosespengadaan barang/jasa Pemerintah melalui permintaan data hasil pengadaanbarang/jasa yang telah dan sedang berjalan kepada instansi Pemerintah diPusat dan di Daerah;c. Penyiapan masukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan PembangunanNasional tentang rencana pengadaan sebagai bahan referensi penyusunan danpelaksanaan anggaran untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja dan AnggaranLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 4

Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang akan dibahas dengan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia;d. Melakukan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengembangan sistempengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.D. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya ManusiaDeputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyaitugas melaksanakaan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakanpembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengembangan danPembinaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:a. Penyusunan rumusan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;b. Penyusunan rencana dan program serta penyelenggaraan pembinaan nasional dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;c. Penyusunan sistem dan penyelenggaraan pengujian kompetensi profesi di bidangpengadaan barang/jasa Pemerintah.E. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian SanggahDeputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikansaran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukumlainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggahmenyelenggarakan fungsi:a. Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh stakeholders terkaitdengan aturan/regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah;b. Pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelolapengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa;LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 5

c. Pemberian bantuan, nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaanyang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu;d. Pemberian pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaanbarang/jasa Pemerintah.Bagan Struktur Organisasi LKPP sampai dengan Unit Kerja Eselon 2 dapat dilihatpada Lampiran 1.1.3.2 Sumber Daya ManusiaDalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai akhir tahun 2011 didukung oleh Sumber DayaManusia sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) danCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta 107 orang pegawai kontrak (data per 31Desember 2010). Latar belakang pendidikan PNS dan CPNS bervariasi mulai Diploma (D3)hingga Strata Tiga (S3). Rekapitulasi pegawai (PNS dan CPNS) berdasarkan pendidikanpada masing-masing Unit Kerja Eselon I LKPP disajikan pada Tabel 1.Tabel 1.Rekapitulasi PNS dan CPNS LKPP Tahun 2011 Berdasarkan Pendidikan dan Unit KerjaUnit Kerja Eselon 1No Pendidikan Settama Deputi I Deputi II Deputi III Deputi IVTotal LKPP2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011PNS1 S3 1 1 1 - - 1 3 3 - - 5 52 S2 / Profesi 11 12 9 9 10 7 8 7 9 11 47 443 S1 8 9 2 2 - - 2 5 2 2 14 174 D4/SMP 1 1 - - 2 - 1 - - - 4 1Jumlah PNS 21 23 12 11 12 8 14 15 11 13 70 70CPNS1 S1 - 15 - 11 - 13 - 9 - 12 0 602 D3 - 3 - 0 - 0 - 4 - 0 0 7Jumlah CPNS 0 18 0 11 0 13 0 13 0 12 0 67Total 21 41 12 22 12 21 14 28 11 25 70 137Sumber: Biro Kepegawaian, Hukum dan Humas, Tahun 2011LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 6

Berdasarkan Tabel 1, jumlah PNS dan CPNS sampai tahun 2011 tidak mengalamipeningkatan dikarenakan adanya Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor02/SPB/M.PAN–Rb/2011, Nomor 800-632/Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlakumulai tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.Jumlah PNS/CPNS yang dimiliki LKPP saat ini baru mencapai 59 persen dari totalkebutuhan. Kebutuhan tenaga struktural dan staf pada Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah berdasarkan struktur organisasi saat ini adalah 230 orang PNSdengan perincian 1 orang Kepala LKPP, 1 orang Sekretaris Utama, 4 orang Deputi, 3orang Kepala Biro, 12 orang Direktur, 33 orang Eselon III, 66 orang Eselon IV dan 132orang staf/pelaksana.1.3.3 Sarana dan PrasaranaDalam rangka pelaksanaan tugas, LKPP memerlukan sarana dan prasaranapendukung. Sampai saat ini LKPP belum memiliki gedung kantor sendiri dan masihmenyewa di Gedung SME Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta 12780,Lantai 7, 8, 9 dan 17.1.3.4 KeuanganDalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2011 LKPPdidukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun 2011 sebesar Rp205.510.602.000,- (dua ratus lima miliar lima ratus sepuluh jutaenam ratus dua ribu rupiah). Alokasi anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I dapatdilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1. Realisasi keuangan LKPP Tahun 2011 sebesarRp156.021.306.407 atau sebesar 75.92 persen seperti terlihat pada Gambar 2.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 7

Tabel 2.Alokasi Anggaran LKPP Tahun 2009 - Tahun 2011Pagu (Rp)No Unit Kerja Eselon I2009 2010 20111 Deputi Bidang Pengembangan 8.471.338.000 8.596.000.000 16.776.300.000Strategi dan Kebijakan2 Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi 23.947.432.000 19.942.800.000 31.972.173.000dan Pengembangan SistemInformasi3 Deputi Bidang Pengembangan dan 10.470.945.000 15.337.000.000 18.161.100.000Pembinaan Sumber Daya Manusia4 Deputi Bidang Hukum dan8.874.919.000 14.365.000.000 9.613.000.000Penyelesaian Sanggah5 Sekretariat Utama 62.754.289.000 51.974.490.000 128.988.029.000Jumlah Total 114.518.923.000 110.215.290.000 205.510.602.000Sumber : Biro Umum dan Keuangan LKPP, Tahun 2011Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2009-2011 per Unit Kerja Eselon 1 LKPPGambar 2. Realisasi Keuangan LKPP Tahun 2008–2011LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 8

2.1 VISIDalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja danperanan LKPP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingindiwujudkan oleh LKPP, maka perlu dirumuskan visi LKPP yang mencerminkan keadaanyang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untukmenyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiapunit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas danfungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskantentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yangditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 –2014.VISI LKPP :“ANDAL DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PENGADAAN YANG KREDIBEL”Dalam visi ini terkandung maksud bahwa LKPP berkeinginan untuk menjadi lembagakebijakan pengadaan yang andal dalam arti lembaga yang memiliki kualitas, kapabilitasatau kemampuan, serta otoritas untuk mengembangkan dan menghasilkan berbagaikebijakan yang dapat mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang terpercaya diIndonesia.2.2 MISISejalan dengan visi LKPP maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yangakan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapatdicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu,beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakanatau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi LKPP. Selanjutnya misi diharapkan dapatmenjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yangakan dilaksanakan oleh LKPP.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 9

MISI LKPP :“MEWUJUDKAN ATURAN PENGADAAN YANG JELAS, SISTEM MONITORING DANEVALUASI YANG ANDAL, SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, DANKEPASTIAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”2.3 TUJUANTujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh LKPP pada lima tahunmendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuanmenggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh LKPP. Denganberdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategisLKPP dirumuskan sebagai berikut:PertamaKeduaMengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan baranMewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negaradibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa;Ketiga Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengadaan baranpemerintah yang profesional dan bermartabat;KeempatMewujudkan kebijakan nasional pengadaan barang/jasa yangkondusif dan komprehensif; danKelimaMeningkatkan kapasitas organisasi LKPP.Tujuan pertama dan kedua merupakan tujuan utama (ultimate goals) organisasiyang menggambarkan alasan keberadaan LKPP. Salah satu alasan mengapa LKPP perludidirikan karena adanya kebocoran anggaran yang cukup signifikan berasal daripelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menyimpang/tidak sesuai dengan peraturanyang berlaku. Selain itu, LKPP juga diharapkan mampu mendorong peningkatan efisiensidalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.Agar mampu mewujudkan kondisi yang diinginkan pada tujuan pertama dankedua, maka tujuan ketiga, keempat dan kelima perlu dirumuskan. Ketiga tujuanLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 10

tersebut merupakan prasyarat agar tujuan utama (ultimate goals) dapat dicapai.Pengurangan kebocoran dan peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa hanyadapat terwujud jika proses pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan oleh personil yangsecara teknis mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa tersebut sesuaidengan peraturan yang berlaku. Selain pemenuhan terhadap kebutuhan SDM yangkompeten dan profesional untuk menangani pengadaan barang/jasa, juga diperlukanseperangkat regulasi, kebijakan dan prosedur pengadaan yang jelas, mudah dipelajaridan dilaksanakan sehingga dapat mendorong proses pengadaan barang/jasa pemerintahmenjadi semakin baik. Selanjutnya agar keempat tujuan tersebut dapat terwujud,tentunya dibutuhkan organisasi LKPP yang memiliki kapasitas untuk berkinerja secara baikdi setiap tingkatan organisasi.Kelima tujuan strategis LKPP tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagaiberikut:A. Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam PengadaanBarang/Jasa.Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintahadalah masih banyaknya kasus-kasus korupsi terkait proses pengadaan yang ditemukandan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU). Kasus korupsi terkait pengadaan barang/jasa pemerintahdiperkirakan mencakup sekitar 44 persen dari seluruh kasus yang ditangani kedualembaga tersebut. Selain itu, hasil audit yang dilakukan oleh berbagai lembagapengawasan seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal maupun InspektoratProvinsi/Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa temuan yang terkait dengan prosespengadaan barang/jasa masih cukup signifikan. Temuan-temuan tersebut umumnyaterkait dengan ketidaktaatan terhadap prosedur pengadaan dan proses pengadaan. Disisilain, masyarakat juga menemukan dugaan adanya indikasi tindak korupsi, kolusi dannepotisme pada proses pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah.Mengacu pada berbagai permasalahan tersebut serta berdasarkan kewenangandan peran yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 11

erlaku, maka tujuan pertama dirumuskan. Tujuan ini menggambarkan secara nyataperan yang diharapkan dilakukan oleh LKPP, dan untuk mengukur keberhasilanpencapaian tujuan maka indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilanpencapaian tujuan untuk lima tahun mendatang adalah persentase penurunan kejadianpenyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa. Semakin tinggi persentasepenurunan kejadian penyimpangan berarti kinerja LKPP semakin baik.Tujuan untuk mengurangi kejadian penyimpangan dalam proses pengadaanbarang/jasa pemerintah dimaksudkan agar LKPP secara bertahap mengurangi berbagaikejadian penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan sesuai dengan hasil audityang dilakukan oleh berbagai lembaga pengawasan yang ada. Hal ini juga berarti bahwaLKPP akan berupaya mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin akan terjadi diberbagai instansi pemerintah. LKPP akan berupaya membantu berbagai instansipemerintah melalui pemberian supervisi, bimbingan teknis bahkan pendampingan jikadijumpai adanya permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa.B. Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yangDibelanjakan Melalui Pengadaan Barang/Jasa.Selain tingginya angka penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa,masalah lain yang juga mengemuka adalah masih tingginya inefisiensi belanjabarang/jasa pemerintah. Besarnya inefisiensi tersebut diperkirakan berkisar antara 10sampai dengan 40 persen. Selanjutnya, rendahnya penyerapan anggaran atau adanyaketerlambatan proses pengadaan juga masih merupakan masalah yang harus segeradiatasi, mengingat rendahnya penyerapan anggaran dapat mengurangi aktivitas ekonomi,disamping juga mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepadamasyarakat.Dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa,LKPP perlu melakukan beberapa upaya seperti mendorong penyusunan rencanapengadaan barang/jasa melalui aplikasi yang terintegrasi dengan pengusulan anggaran,LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 12

pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan rencana,serta mendorong pelaksanaan e-procurement di seluruh instansi pemerintah. Jika ketigahal ini dilakukan, maka diharapkan dapat terwujud efektivitas kinerja dan efisiensianggaran negara dalam pengadaan barang/jasa.C. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola PengadaanBarang/Jasa Yang Profesional Dan Bermartabat.Pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah ke depandiarahkan untuk mewujudkan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional,yaitu SDM yang memiliki kompetensi, bermartabat dan memiliki jalur serta jenjang kariryang jelas dan terarah. Kompetensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaandengan baik sesuai dengan standar dan persyaratan yang diperlukan. Oleh karena itupengembangan SDM pengadaan berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagaipengembangan SDM yang orientasi serta acuan programnya berbasis pada standarkompetensi kerja. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi (PSBK) bertumpu pada:- Standar Kompetensi Kerja sebagai acuan.- Materi pembelajaran (learning material) sebagai bahan ajar atau bahan latih.- Penilaian atau asesmen untuk evaluasi atau pengukuran pencapaiankompetensi.- Sertifikasi untuk pengakuan atau rekognisi kompetensi.D. Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas,Kondusif dan Komprehensif.Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang efisien,transparan, kredibel serta tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, makadibutuhkan seperangkat kebijakan maupun peraturan yang mampu mengatur secara jelasproses pengadaan barang/jasa secara nasional. Kebijakan maupun peraturan inidiharapkan juga harus selaras dengan berbagai kebijakan lain yang terkait.Agar tercipta peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang harmonisdengan berbagai peraturan lainnya serta selaras dengan berbagai prioritas pembangunan,LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 13

maka LKPP akan menetapkan dan mengusulkan berbagai peraturan yang selaras denganpenanganan berbagai isu aktual, seperti persaingan usaha, penggunaan produk dalamnegeri, penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah sertaberbagai isu terkini yang ada dengan tetap memperhatikan berbagai kaidah pengadaanbarang/jasa.E. Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP.Sebagai organisasi yang baru berdiri serta dihadapkan pada tingginyapengharapan masyarakat dan stakeholder agar terwujud suatu proses pengadaanbarang/jasa di instansi pemerintah yang transparan, kredibel dan efisien, maka LKPPdituntut untuk selalu berkinerja tinggi dalam berbagai tugas dan peran yang diemban.Untuk mewujudkan kinerja tinggi tersebut tentunya dibutuhkan suatu organisasi yangsesuai dengan tuntutan dan pengharapan masyarakat.LKPP saat ini masih memiliki berbagai keterbatasan seperti sarana dan prasarana,prosedur kerja yang masih harus disusun dan dirumuskan, keterbatasan dalam jumlahSDM serta berbagai keterbatasan dalam penyediaan manajemen dukungan kantor yangmemadai. LKPP bertekad untuk memenuhi keterbatasan tersebut secara bertahap sejalandengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran.2.4 SASARAN STRATEGISBerdasarkan perumusan tujuan strategis LKPP, maka dirumuskan sasaran strategissearah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagaiberikut:A. Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam PengadaanBarang/JasaDalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah:1. Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintahdi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 14

2. Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah diseluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;3. Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberianrekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasapemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;4. Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasapemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;5. Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usahanegara di bidang pengadaan barang/jasa.B. Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yangdibelanjakan melalui Pengadaan Barang/JasaDalam rangka mewujudkan tujuan kedua, maka sasaran strategisnya adalah:1. Terfasilitasinya kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah dalam penerapane-procurement;2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasadalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat;3. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaanpengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa;4. Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satupasar nasional.C. Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesionaldan BermartabatDalam rangka mewujudkan tujuan ketiga, maka sasaran strategisnya adalah:1. Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasapemerintah;2. Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;3. Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraansertifikasi profesi yang independen dan kredibel.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 15

D. Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas,Kondusif dan KomprehensifDalam rangka mewujudkan tujuan keempat, maka sasaran strategisnya adalah:1. Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten,efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapatmeningkatkan peran usaha kecil menengah dan penggunaan produk dalamnegeri;2. Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.E. Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPPDalam rangka mewujudkan tujuan kelima, maka sasaran strategisnya adalah:1. Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP;2. Terpenuhinya SDM yang kompeten;3. Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif;4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP.2.5 PENETAPAN KINERJAPenetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yangmerepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalamrentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yangdikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkanakuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmenantara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaiankeberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolokukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberianreward atau penghargaan dan sanksi.LKPP telah membuat penetapan kinerja tahun 2011 secara berjenjang sesuaidengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolokukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Penetapan Kinerja LKPP tahun2011 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2011 yang telahLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 16

ditetapkan.Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dantarget LKPP tahun 2011 adalah sebagai berikut:Tabel 3.Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja LKPP Tahun 2011Tujuan Strategis 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalamPengadaan Barang/JasaNo Sasaran Strategis Indikator Target1 Terwujudnya pelaksanaan bimbinganteknis pengadaan barang/jasaPemerintah di seluruh K/L/D/I2 Terwujudnya pelaksanaan advokasipengadaan barang/jasa Pemerintahdi seluruh K/L/D/I3 Terwujudnya pembinaan dalampenanganan pengaduan danpemberian rekomendasipenyelesaian sanggah bandingpengadaan barang/jasa Pemerintahdi seluruh K/L/D/I4 Terselesaikannya sengketa kontrakdan sengketa audit pengadaanbarang/jasa Pemerintah di seluruhK/L/D/I5 Terselesaikannya kasus korupsi,perdata, persaingan usaha dan tatausaha negara di bidang pengadaanbarang/jasaJumlah K/L/D/I yang diberikanbimbingan teknis di bidangpengadaan barang/jasaJumlah pihak yang diberikanadvokasi di bidang pengadaanbarang/jasaJumlah pengaduan dansanggah banding pengadaanbarang/jasa di K/L/D/I yangterselesaikanJumlah sengketa kontrak dansengketa audit pengadaanbarang/jasa yang terselesaikanJumlah pendapat hukum dankesaksian ahli di bidangpengadaan barang/jasa yangdipedomani aparat penyelidikdan penyidik, serta hakimpengadilan /persaingan usaha80 Pihak8 Pihak60 Rekomendasi75 Rekomendasi90 KesaksianTujuan Strategis II : Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi AnggaranNegara yang Dibelanjakan melalui PengadaanBarang/JasaNo Sasaran Strategis Indikator Target1 Terfasilitasinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerahdalam penerapan e-procurement2 Terwujudnya koordinasi dansinkronisasi perencanaan pengadaanbarang/jasa dalam rangkapenyusunan Renja KL dan RKA-KLJumlah instansi Pemerintahyang difasilitasie-procurementJumlah layanane-procurement yang memenuhistandarJumlah instansi Pemerintahyang melaksanakanperencanaan pengadaanbarang/jasa PemerintahAhli50 Persen-21 InstansiLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 17

No Sasaran Strategis Indikator Targetyang akurat3 Terwujudnya koordinasi danLaporan kinerja pengadaan 1 Dokumensinkronisasi monitoring-evaluasipelaksanaan pengadaan berdasarkanprinsip pengadaan barang/jasabarang/jasa Pemerintah secaranasional4 Terwujudnya pengadaan barang/jasa Jumlah layanan pengadaan300 LPSEPemerintah secara elektronik menujusatu pasar nasionalsecara elektronikJumlah LPSE yang diagregasi -Tujuan Strategis 3: Mewujudkan SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang Profesional dan BermartabatNo Sasaran Strategis Indikator Target1 Terciptanya sistem karir danpembinaan profesi pengadaanbarang/jasa Pemerintah2 Terciptanya sistem pendidikan danpelatihan berbasis kompetensi3 Terciptanya jaminan mutukompetensi melalui penyelenggaraansertifikasi profesi yang independendan kredibelPeraturan MenPAN dan RBtentang Jabatan FungsionalPengadaan Barang/JasaPemerintah dan AngkaKreditnyaPersentase pelatihan pengadaanbarang/jasa yang mengacukepada Standar KompetensiNasional Tenaga PengadaanBarang/JasaPersentase pelayananpelaksanaan ujian sertifikasi ahlipengadaan barang/jasaPemerintah1 Dokumen20 Persen100 PersenTujuan Strategis 4: Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasayang Jelas, Kondusif dan KomprehensifNo Sasaran Strategis Indikator Target1 Terciptanya kebijakan pengadaanbarang/jasa yang transparan,konsisten, efisien dan akuntabel,serta mendukung prinsip-prinsippersaingan usaha, dapatmeningkatkan peran Usaha KecilMenengah dan produk dalam negeri2 Tersosialisasinya strategi, kebijakandan regulasi di bidang pengadaanJumlah peraturan perundanganyang dihasilkan dalampengadaan barang/jasaPemerintah• UU• PP• Perpres• SE / Peraturan Kepala LKPPJumlah pihak yangmendapatkan sosialisasi---4 Dokumen5 PihakTujuan Strategis 5: Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPPNo Sasaran Strategis Indikator Target1 Terlaksananya penyempurnaanfungsi dan struktur organisasi LKPPReorganisasi yang dilakukansesuai dengan fungsi dankebutuhan LKPP1 DokumenLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 18

No Sasaran Strategis Indikator Target2 Terpenuhinya SDM yang kompeten Persentase pemenuhan80 Persenkebutuhan pegawaiPersentase pegawai LKPP yang 100 Persenkompetensinya sesuai denganpenugasan3 Terlaksananya sistem kerja di Opini BPK atas LKPP1 Dokumenlingkungan LKPP yang efektif Persentase implementasi50 Persenpelaksaanaan kegiatan yangsesuai dengan SOP4 Terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana LKPPPersentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana70 PersenLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 19

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2011LKPP pada tahun 2011 mempunyai 6 (enam) indikator kinerja utama dan setiapindikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuranpencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasidibandingkan dengan target. Pada Tabel 4 disajikan capaian kinerja LKPP besertapersentase pencapaiannya.Tabel 4.Capaian Indikator Kinerja Utama LKPP Tahun 2011No Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiPersentasePencapaian(persen)1 Tercapainya target kinerja LKPP Persen ≥ 80 92,34 115.43Unit 60 t.a.d -2 Jumlah paket pengadaan barang/jasa Paket 20.000 24.475 122.38pemerintah yang dilelang melalui e-procurement3 Rata-rata penghematan anggaran Persen 10 12 120melalui e-procurement4 Pemenuhan SDM pengelola pengadaan Orang 75.000 177.480 236.64yang bersertifikasi5 Pemenuhan SDM instruktur pengadaan Orang 300 350 116.67barang/jasa6 Jumlah K/L/D/I yang sudah(ULP) sesuai dengan pedoman *)membentuk Unit Layanan PengadaanRata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama LKPP 142.22*) Pengukuran akan dilakukan jika Peraturan Kepala tentang ULP telah ditetapkanSumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Direktorat-Direktorat LKPP Tahun 2011Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama LKPP adalahsebesar 142.22 persen. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerjautama LKPP adalah sebagai berikut:1. Indikator: Tercapainya target kinerja LKPP. Target kinerja LKPP tahun2011 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian target kinerjaLKPP sebesar 92.34 persen atau persentase capaian sebesar 115.43 persen.Namun demikian terdapat target kinerja yang tidak dapat direalisasikan sepertidesain konsultan gedung karena terlambatnya pengadaan tanah kantor LKPP,pengadaan server Pusdatin dan desain portal LKPP karena lelang gagal.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 20

2. Indikator: Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yangdilelang melalui e-procurement. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 24.475paket pekerjaan yang dilelang melalui e-procurement dengan total pagu sebesarRp53 Triliun. Jumlah penyedia yang terdaftar dalam sistem e-procurementhingga tahun 2011 sebanyak 189.226 pelaku usaha dari seluruh Indonesia.Realisasi pencapaian paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilelangmelalui e-procurement pada tahun 2011 sebesar 122.38 persen.3. Indikator: Rata-rata penghematan anggaran melalui e-procurement.E-procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegahterjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dampakpenerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa adalah terjadinyaefisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah. Rata-rata penghematananggaran pemerintah (APBN/APBD) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintahpada tahun 2011 terealisasi sebesar 12 persen atau sebesar Rp4.47 Triliundengan persentase pencapaian adalah sebesar 120 persen.4. Indikator: Pemenuhan SDM pengelola pengadaan yang bersertifikat.Terkait dengan indikator ini, jumlah sumber daya manusia pengelolapengadaan yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak177.480 orang atau sebesar 236.63 persen dari yang ditargetkan sebesar75.000 orang. Tingginya realisasi tersebut dikarenakan banyaknya instansipemerintah baik di Pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakanujian sertifikasi. Hal ini terkait dengan pengelola pengadaan barang/jasa wajibmemiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan amanatPerpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 12 dan pasal 137.5. Indikator: Pemenuhan SDM instruktur pengadaan barang/jasa.Kegiatan pelatihan dan penataran instruktur bertujuan untuk menghasilkaninstruktur yang kompeten dalam pelaksanaan pelatihan pengadaan barang/jasapemerintah. Pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 300 orang pesertaLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 21

mengikuti pelatihan instruktur. Persentase pencapaian target pemenuhan SDMinstruktur pengadaan barang/jasa adalah sebesar 100 persen. Terdapatbeberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain: (1) belum meratanyapersebaran alumi persebaran alumni instruktur yang terlatih (TOT) seperti diPapua, Gorontalo dan Kalimantan Tengah hanya terdapat 1 orang sedangkan diJakarta 111 orang; dan (2) masih terdapat provinsi yang belum memilikinarasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki sertifikasi TOTdari LKPP yaitu provinsi Riau dan Papua Barat. Hal ini dikarenakan peserta tidaklulus dan tidak ada pendaftar.6. Indikator: Jumlah K/L/D/I yang sudah membentuk Unit LayananPengadaan (ULP) sesuai dengan pedoman. ULP sebagai organisasipelaksana pengadaan sudah harus dibentuk pada tahun 2014. Peraturan KepalaLKPP terkait pembentukan ULP saat ini masih dalam proses penetapan olehKepala LKPP.3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011Pengukuran tingkat capaian kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target denganrealisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.Tingkat capaian kinerja masing-masingindikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran pada Lampiran 4.Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikianmasih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan.Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dandievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerjadijelaskan sebagai berikut.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 22

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJALembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah berupayamelaksanakan amanat pembangunan di bidang pengadaan barang/jasa. Capaian sasaranstrategis LKPP tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:SASARAN1Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaanbarang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/IKeberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaranyaitu jumlah K/L/D/I yang diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa.Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentaseCapaianJumlah K/L/D/I yang diberikan bimbingan 80 pihak 96 pihak 120teknis di bidang pengadaan barang/jasaSebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengembangansistem pengadaan barang/jasa, LKPP memberikan bimbingan teknis kepada semuapemangku kepentingan pengadaan yang bertujuan memastikan proses pengadaandilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengadaan dan peraturan perundangan yang berlaku.Jumlah layanan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah yangdiberikan kepada K/L/D/I pada tahun 2011 sebanyak 96 pihak dengan pencapaiansebesar 120 persen. Lokasi pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan LKPP padatahun 2010-2011 disajikan pada Lampiran 5.SASARAN2Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasaPemerintah di seluruh K/L/D/IKeberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaranyaitu jumlah pihak yang diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa. Indikatorkinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentaseCapaianJumlah pihak yang diberikan advokasi di 8 pihak 8 pihak 100LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 23

Indikator Kinerja Target Realisasibidang pengadaan barang/jasaPersentaseCapaianPada tahun 2011, LKPP telah memberikan advokasi di bidang pengadaanbarang/jasa kepada 8 (delapan) pihak yaitu kementerian, lembaga, daerah, instansi,penyedia/asosiasi, kelompok masyarakat/LSM, auditor dan penegak hukum. LKPP jugamemberikan layanan advokasi dalam bentuk telepon/sms, konsultasi tatap muka, email,dan surat sebanyak 13.252 rekomendasi.Selain melalui berbagai media konsultasi, LKPP telah memberikan layananadvokasi pendampingan untuk paket pengadaan barang/jasa di beberapa instansi.Layanan pendampingan ini diberikan untuk paket pekerjaan di atas Rp 100 milyar ataupengadaan yang bersifat strategis. K/L/D/I penerima layanan pendampingan pada tahun2011 diantaranya:1. Pendampingan Pengadaan Penyelenggaraan Kegiatan Beasiswa Seni danBudaya serta Indonesia Channel 2010;2. Penerapan KTP Elektronik- Direktorat Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;3. Penugasan Tim Persiapan Penetapan Paket pengadaan Barang/Jasa untukKebutuhan SEA GAMES Tahun 2011 dan Para SEA GAMES Tahun 2011;4. Pengadaan Helikopter Search and Rescue – Badan SAR Nasional;5. Tim Asistensi Satgas Penanganan WNI di Libya dan Mesir;6. Pendampingan Proses Pengadaan B/J Pekerjaan Konstruksi PembangunanRS. Otak Nasional;7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT ASDP Ferry;8. Pelaksanaan Pengadaan Mass Rapid Transportation di PT.MRT Jakarta;9. Panitia Pelaksana KTT ke-19 ASEAN Tahun 2011;10. Penyusunan e-catalogue Obat Generik dan Alkes Habis Pakai diKementerian Kesehatan;11. Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kelas III (multi years) RSUP DokterLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 24

Kariadi di Semarang;12. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat JenderalPembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi;13. Pembelian Pesawat Kepresidenan – Sekretariat Negara;14. Pengadaan Compoletion Centre untuk cabin interior PesawatKepresidenan;15. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat JenderalPendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;16. Penyusunan Standar Bidding Document di Sekolah Tinggi PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan;17. Pengadaan Kendaraan Angkutan Umum Murah Pedesaan di KementerianPerindustrian;18. Pelaksanaan Proyek Perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali danPembangunan Jalan Tol Akses ke Bandara Internasional Ngurah Rai;19. Penyusunan Aturan Wali Amanat di Direktorat Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan; dan20. Pengadaan Bangunan multi years Kantor Walikota Depok.SASARAN3Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan danpemberian rekomendasi penyelesaian sanggah bandingpengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/IIndikator kinerja untuk sasaran strategis ini berikut target dan realisasinyadisajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiJumlah pengaduan dan sanggah bandingpengadaan barang/jasa di K/L/D/I yangterselesaikan60Rekomendasi361RekomendasiPersentaseCapaian602Pelayanan sanggah banding dan pengaduan diberikan oleh LKPP kepada semuapemangku kepentingan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemberianLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 25

ekomendasi penyelesaian sanggah banding, penanganan pengaduan dan pemberiankonsultansi. Dalam mewujudkan pembinaan dalam penanganan pengaduan danpemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasaPemerintah di seluruh K/L/D/I, pada tahun 2011 LKPP telah memberikan 361rekomendasi dengan pencapaian sebesar 602 persen. Rekomendasi yang diberikan terdiridari 291 rekomendasi terkait dengan pengaduan, dan sebanyak 70 rekomendasi terkaitdengan sanggah banding. Tingginya pengaduan dan sanggah banding disebabkanPerpres Nomor 54 Tahun 2010 belum sepenuhnya dipahami dan dapat diterapkan olehstakeholder, sehingga jumlah konsultansi dan permintaan rekomendasi lebih besardaripada target yang ditetapkan.Kegiatan konsultasi dalam hal pemberian rekomendasi terkait sanggah bandingdan pengaduan dilakukan melalui berbagai media, yaitu konsultasi secara langsung (tatapmuka) di kantor LKPP dan melalui media seperti email, aplikasi konsultasi pengadaan,telepon, dan sms. Konsultasi terkait sanggah banding dan pengaduan yang diberikan olehLKPP selama tahun 2011 adalah sebanyak 878 konsultasi, yang terdiri dari 446 konsultasimelalui email dan aplikasi konsultasi, serta sebanyak 432 konsultasi langsung (tatapmuka) di kantor LKPP.SASARAN4Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa auditpengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/IKeberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaranyaitu jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yangterselesaikan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiJumlah sengketa kontrak dan sengketaaudit pengadaan barang/jasa yangterselesaikan75Rekomendasi128RekomendasiPersentaseCapaian170.67Dalam penanganan permasalahan pelaksanaan kontrak dan sengketa pelaksanaankontrak, dari target sebanyak 75 rekomendasi maka yang dapat direalisasikan adalahLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 26

sebanyak 128 rekomendasi atau sebesar 170.67 persen. Tingginya realisasi dibandingkantarget dikarenakan masih banyaknya permasalahan kontrak dan sengketa audit dalampengadaan barang/jasa. Dalam menangani sengketa audit, LKPP mengalami kesulitanuntuk mendatangkan pejabat yang melakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) guna mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi langsung mengenai laporan hasil auditpada rapat pembahasan kasus-kasus yang menjadi sengketa audit. Pada tahun 2011LKPP telah melakukan kajian awal mengenai arbritase dan alternatif penyelesaiansengketa pengadaan barang/jasa Pemerintah. Diharapkan kedepan permasalahan kontrakpengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diselesaikan melalui mekanisme arbritase danalternatif penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa Pemerintah.SASARAN5Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dantata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasaIndikator kinerja untuk pencapaian sasaran strategis ini berikut target danrealisasinya disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiJumlah pendapat hukum dan kesaksian ahlidi bidang pengadaan barang/jasa yangdipedomani aparat penyelidik dan penyidik,serta hakim pengadilan/persaingan usaha90KesaksianAhli148KesaksianAhliPersentaseCapaian164.44Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sering menimbulkan permasalahanhukum terutama pada tahap pelaksanaan kontrak dan pasca pelaksanaan kontrak.Permasalahan hukum yang timbul dalam pengadaan barang/jasa dapat berupa tindakpidana (pidana khusus atau pidana biasa), persaingan usaha, perdata dan tata usahanegara. Permasalahan hukum ini terjadi baik di instansi pemerintah pusat, instansipemerintah provinsi/kabupaten/kota,dan penyedia barang/jasa. Pemberian pendapathukum dan kesaksian ahli sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan hukum terkaitpengadaan barang/jasa Pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku. Dalam tindak pidana (pidana khusus atau pidana biasa), perkara persainganLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 27

usaha, pendapat hukum dan keterangan ahli dapat diberikan pada tahap penyelidikan,penyidikan serta persidangan.Pada tahun 2011, LKPP telah memberikan pelayanan kesaksian ahli sebanyak 148kasus dengan rincian sebagai berikut:Tabel 5.Pelayanan Kesaksian Ahli LKPP Tahun 2011No Instansi Jumlah1 KPK 222 Kejaksaan / Pengadilan Umum 593 Pengadilan TUN 44 KPPU 295 Kepolisian 34Total Jumlah Kesaksian Ahli 148Untuk meningkatkan jumlah tenaga saksi ahli di bidang pengadaan barang/jasaPemerintah, sampai tahun 2011 LKPP telah melakukan seleksi terhadap calon saksi ahlisebanyak 136 orang. Dalam seleksi psikologi yang berhasil lulus sebagai calon saksi ahliadalah sebanyak 18 orang.Selain pemberian pelayanan kesaksian ahli, pada tahun 2011 telah dilakukankegiatan penyamaan persepsi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah bagi aparatpenegak hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pengadaan yang kredibel baik darisegi pelaksanaan maupun penerapannya bagi aparat penegak hukum. Pelaksanaankegiatan ini berupa workshop yang membahas pemahaman teori-teori hukum maupunpengetahuan praktis dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang melibatkanKementerian Keuangan, BPK dan LKPP. Peserta dalam kegiatan penyamaan persepsi iniberasal dari kejaksaan, kepolisian dan kehakiman sebanyak 88 orang.SASARAN6Terfasilitasinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerahdalam penerapan e-procurementKeberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerjasasaran yaitu: (1) jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement dan (2)LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 28

jumlah layanan e-procurement yang memenuhi standar. Indikator kinerja, target danrealisasinya disajikan sebagai berikut:-- -- --Indikator Kinerja Target RealisasiPersentaseCapaianJumlah instansi pemerintah yang difasilitasi 50 Persen 52.5 Persen 105e-procurementJumlah layanan e-procurement yangmemenuhi standar *)*)Pengukuran akan dilakukan pada tahun 2012Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement melalui LPSE padatahun 2011 sebanyak 613 instansi (lihat Lampiran 6) atau pencapaian sebesar 105 persendari target yang ditetapkan. Jumlah LPSE, provinsi dan instansi yang terlayani LPSEsampai tahun 2011 disajikan pada Tabel 6 berikut.Tabel 6.Progres Implementasi LPSE Tahun 2009-2011No Uraian 2009 2010 20111 LPSE 33 137 315- LPSE System Provider 30 98 273- LPSE Service Provider 3 39 422 Provinsi Terlayani 18 28 313 Instansi Terlayani 41 254 613Sumber: Direktorat e-Procurement LKPP, Tahun 2011SASARAN7Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaanpengadaan barang/jasa dalam rangka penyusunan Renja KL danRKA-KL yang akuratIndikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinyaadalah sebagai berikut:PersentaseIndikator Kinerja Target RealisasiCapaianJumlah instansi Pemerintah yang 21 Instansi 17 Instansi 80.95melaksanakan perencanaan pengadaanbarang/jasa PemerintahPenyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa merupakan salah satutahapan penting dalam proses pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif. PadaLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 29

tahun 2011 terdapat 17 instansi pemerintah yang telah menyusun perencanaanpengadaan barang/jasa yaitu: LKPP, Kementerian Perumahan Rakyat, KementerianPerdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional,Kementerian Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian,Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, BalaiTaman Nasional Sebangau, Balai Taman Nasional Komodo, Balai Pengelolaan DaerahAliran Sungai Solo, RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan LembagaPermasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.Pada tahun 2011 LKPP melaksanakan kegiatan sosialisasi pedoman perencanaanpengadaan barang/jasa Pemerintah di Wilayah Indonesia Bagian Barat, Wilayah IndonesiaBagian Tengah dan Wilayah Indonesia Bagian Timur, dengan rincian sebagai berikut:Tabel 7.Sosialisasi Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun2011No Sosialisasi Tempat Waktu JumlahK/L/D/I1 Wilayah Indonesia BagianBarat2 Wilayah Indonesia BagianTengah3 Wilayah Indonesia BagianTimurSumber: Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN LKPP, Tahun 2011Medan 26-28 September 2011 Pemprov : 4Pemkab : 5Pemkot : 11Makassar 10-12 Oktober 2011 Pemprov : 6Pemkab : 6Pemkot : 8Denpasar 28-30 November 2011 Pemprov : 8Pemkab : 12Pemkot : 10Dalam rangka sistem penunjukan langsung kendaraan pemerintah, LKPPmenyusun dasar hukum melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tentangPedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di LingkunganK/L/D/I. Selain itu telah dibangun sistem aplikasi yang berbasis web dan melibatkan 13ATPM/main dealer/dealer yang mewakili 9 (sembilan) merk mobil. Telah dilakukantransaksi terhadap sekitar 1.732 unit kendaraan roda empat dengan nilai transaksisebesar Rp373 Miliar. Untuk selanjutnya akan dikembangkan sistem aplikasi yangLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 30

terintegrasi dan berbasis web, yang diharapkan dapat menunjang proses penunjukanlangsung dan monitoring evaluasi pengadaan kendaraan Pemerintah.SASARAN8Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasipelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaanbarang/jasaIndikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinyaadalah sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentaseCapaianLaporan kinerja pengadaan barang/jasa 1 Dokumen 1 Dokumen 100Pemerintah secara nasionalPada sasaran strategis ini telah dihasilkan 1 (satu) dokumen laporan kinerjapengadaan barang/jasa Pemerintah atau pencapaian sebesar 100 persen. Kegiatan inidilaksanakan dengan melibatkan BPKP dan instruktur pengadaan barang/jasa Pemerintah.Indikator Kinerja Kunci disusun dengan merumuskan Kamus Indikator dan BobotIndikator. Sosialisasi dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Regional Barat) danKota Balikpapan, Provinsi Kaltim (Regional Tengah dan Timur), selain itu dilaksanakanpula konsultasi publik di Provinsi Jawa Tengah, LPSE Kota Yogyakarta dan LPSE ProvinsiKalimantan Selatan.SASARAN9Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secaraelektronik menuju satu pasar nasionalKeberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikatorkinerja sasaran yaitu: (1) jumlah layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan (2)jumlah LPSE yang teragregasi. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagaiberikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentaseCapaianJumlah layanan pengadaan secara elektronik 300 LPSE 315 LPSE 105Jumlah LPSE yang teragregasi -- 251 LPSE --LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 31

Pada tahun 2011 LKPP menargetkan membentuk 300 LPSE dan terealisasisebanyak 315 LPSE. Hal ini menggambarkan tingginya keinginan K/L/D/I untukmembangun sistem e-procurement dan adanya peran aktif dari LKPP dalam memberikanasistensi pembentukan LPSE bagi seluruh instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengandiberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 pasal 131, bahwaK/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuksebagian/seluruh paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. Jumlah LPSE yang sudahterbentuk sampai dengan tahun 2011 disajikan pada Tabel 8 berikut.Tabel 8.LPSE yang Telah Dibentuk Sampai Dengan Tahun 2011No Instansi Jumlah1 Instansi Pemerintah Pusat 292 Pemerintah Provinsi 313 Pemerintah Kabupaten/Kota 2254 Lain-lain (Perguruan Tinggi Negeri, Rumah Sakit, BUMN) 30Total Jumlah LPSE 315Sumber: Direktorat e-Procurement LKPP, Tahun 2011Dampak penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa salah satunyaadanya efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Rata-rata penghematan anggaranpemerintah (APBN/APBD) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakanmelalui e-procurement pada tahun 2011 adalah sebesar 12 persen atau sebesar Rp4.4triliun. Perkembangan pengadaan yang dilakukan secara elektronik melalui fasilitas LPSEtelah menghasilkan efisiensi dan penghematan anggaran sebagaimana disajikan padaTabel 9.Tabel 9.Capaian Implementasi Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2008-2011NoUraianCapaian2008 2009 2010 20111. Jumlah Paket Pengadaan 33 1.724 6.397 24.4752. Nilai Pagu (juta rupiah) 52.500 3.372.032 134.424.756 53.286.5403. Paket Selesai 33 1.724 6.370 24.0764. Nilai Pagu Selesai42.898 3.138.629 13.047.361 38.163.399(juta rupiah)5. Nilai Hasil Lelang(juta rupiah)36.286 2.619.526 11.652.549 33.688.761LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 32

NoUraianCapaian2008 2009 2010 20116. Selisih Pagu dan Hasil6.612 518.427 1.394.812 4.474.608Lelang (juta rupiah)7. Selisih Pagu dan Hasil15 17 11 12Lelang (%)Sumber : SMART Report LPSE LKPP, Tahun 2011Sampai dengan tahun 2011, LPSE yang sudah teragregasi adalah sebanyak 251LPSE (lihat Lampiran 7), dimana implementasi agregasi data tersebut memungkinkanpenyedia yang terdaftar di 1 (satu) LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpamelakukan verifikasi dan registrasi ulang. Agregasi ini akan dilakukan secara bertahap keseluruh LPSE. Peta sebaran LPSE Nasional dapat dilihat pada Gambar 3.Gambar 3. Pemetaan Sebaran LPSE NasionalSASARAN10Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaanbarang/jasa PemerintahIndikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinyadisajikan sebagai berikut:PersentaseIndikator Kinerja Target RealisasiCapaianPeraturan Kementerian Pendayagunaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100Aparatur Negara dan Reformasi tentangJabatan Fungsional Pengadaan Barang/JasaLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 33

Indikator Kinerja Target RealisasiPemerintah dan Angka KreditnyaPersentaseCapaianLKPP telah membentuk Tim Penyusunan Model Pengembangan Profesi JabatanFungsional untuk tenaga pengadaan barang/jasa Pemerintah. Tim ini telahmerekomendasikan suatu rencana peta jenjang karier dan pembentukan jabatanfungsional di bidang pengadaan. Pada tahun 2011, LKPP, Kementerian PAN dan RB, BKNtelah menyelesaikan persyaratan dan proses yang diperlukan dalam pembentukan jabatanfungsional pengadaan barang/jasa Pemerintah, diantaranya Ekspose Naskah Akademis,Penyusunan dan Pembahasan Matrik Jabatan Fungsional, Studi Beban Kerja PejabatFungsional, Uji Petik Analisa Beban Kerja Pejabat Fungsional Pengadaan dan PenyusunanDraft Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Jabatan Fungsional Pengadaan. Mekanismepenetapan dan penyempurnaan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa Pemerintahselengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.Usulan NaskahAkademis (NA)Ekspose NaskahAkademis (NA)Penyusunan danPembahasan MatrikPelaksanaan StudiBeban kerja (BK) dilapanganPenetapan PeraturanBersama (InstansiPembina dan BKN)Penyusunan Juknis(Instansi Pembina)Peraturan Presidententang TunjanganJabfung PBJPSurat Edaran DirjenAnggaranKemenkeu tentangTunjangan JabfungPBJPPertimbanganTeknis KepalaBKN danPenetapan Kep.MENPANPengolahanHasil Studi BKdanpenetapanAngka KreditKeterangan:: dilaksanakan tahun 2010 : dilaksanakan tahun 2011 : dilaksanakan tahun 2012Gambar 4. Mekanisme Penetapan dan Penyempurnaan Jabatan Fungsional PengadaanBarang/Jasa PemerintahPengembangan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah salah satunyadilakukan melalui fasilitasi atas pengembangan lembaga profesi Ikatan Ahli PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Indonesia atau IAPI. Dewan Pengurus IAPI terdiri dari 2 (dua)LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 34

kepengurusan yaitu: Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di DKI Jakarta danDewan Pengurus Daerah. Hingga tahun 2011 telah terbentuk 12 Dewan Pengurus Daerahyaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKIJakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua,Sumatera Barat dan Lampung. LKPP bersama dengan IAPI telah menghasilkan Kode EtikProfesi bagi Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang disahkan pada tanggal 29 November 2011.SASARAN11Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasiskompetensiKeberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikatorkinerja sasaran yaitu persentase pelatihan pengadaan barang/jasa yang mengacu kepadaStandar Kompetensi Nasional Tenaga Pengadaan Barang/Jasa. Indikator kinerja, targetdan realisasinya disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentase pelatihan pengadaanbarang/jasa yang mengacu kepada StandarKompetensi Nasional Tenaga PengadaanBarang/Jasa20 Persen 28,23PersenPersentaseCapaian141,15Pada tahun 2011 LKPP dapat memfasilitasi pelatihan di instansi/penyelenggarasesuai standar LKPP sebesar 28,23 persen. Persentase tersebut dihitung denganmembandingkan jumlah pelaksanaan ujian yang difasilitasi LKPP sebanyak 1.697penyelenggaraan dengan jumlah pelatihan yang difasilitasi LKPP sebanyak 479penyelenggaraan.Pada tahun 2011 LKPP telah melaksanakan pelatihan instruktur pengadaanbarang/jasa (TOT) untuk 150 orang, sehingga sampai tahun 2011 telah tersedia 350instruktur terlatih yang tersebar di 31 provinsi. Sebaran instruktur pengadaan barang/jasadisajikan pada Gambar 5.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 35

NAD = 8orgSumut= 11orgKepri:4 orgBabel =5 orgKalbar =2 orgKalteng= 1orgKalsel=9orgKaltim= 9orgSulbar= 2orgGorontalo= 2 orgSumbar =8 orgSulut =3 orgRiau = 0Jambi = 4orgMalut =2 orgBengkulu =6 orgPapuaBarat = 0Sumsel =7 orgPapua =1 orgLampung =7 orgMaluku=3 orgBanten=7 orgSulteng=2 orgJakarta=111 orgJabar=40 orgYogya=8 orgJateng=28 orgJatim=17 orgBali=13NTB =3 orgNTT =9 orgSulsel =18 orgSultra =4 orgSumber: Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi LKPP, Tahun 2011Gambar 5. Peta Persebaran InstrukturDalam rangka meningkatkan kompetensi ahli pengadaan, LKPP telah menyusunmateri khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi 4 (empat) modulpelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yaitu: (1) Modul Pelatihan StrategiPengadaan; (2) Modul Pelatihan Penyusunan Spesifikasi dan HPS; (3) Modul PelatihanEvaluasi Dokumen Penawaran; dan (4) Modul Pelatihan Penyusunan Kontrak.Dalam rangka pembinaan dan kerjasama dengan Lembaga Pelaksana Pelatihan(LPP) Pengadaan Barang/Jasa, pada tahun 2011 LKPP telah melakukan pemeringkatanterhadap 16 (enam belas) LPP sebagai berikut:Tabel 10.LPP yang Memperoleh Pemeringkatan Pada Tahun 2011No Instansi Peringkat1 Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia A2 Pusdiklat Aparatur Perhubungan A3 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan KementerianAKeuangan4 Badiklat Pekerjaan Umum Wilayah II Bandung B5 Lembaga Manajemen Cerdas Karanganyar-Jawa Tengah BLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 36

No Instansi Peringkat6 Badan Kepegawaian, Diklat Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh BDarussalam7 Badiklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta B8 Badiklat Provinsi Banten B9 Badiklat Pekerjaan Umum Wilayah VII Palembang B10 Badiklat Provinsi Kalimantan Barat B11 Badiklat Provinsi Kalimantan Selatan B12 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada MasyarakatBUniversitas Jenderal Soedirman13 Badiklat Daerah Provinsi Lampung C14 Badan Kepegawaian, Diklat dan Litbang Provinsi NusaCTenggara Timur15 Badan Kepegawaian, Diklat Provinsi Kepulauan Riau C16 Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang CSumber: Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi LKPP, Tahun 2011SASARAN12Terciptanya jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraansertifikasi profesi yang independen dan kredibelIndikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinyadisajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentaseCapaianPersentase pelayanan pelaksanaan ujian 100 Persen 100 Persen 100sertifikasi ahli pengadaan barang/jasaPemerintahDalam rangka peningkatan kinerja birokrasi terutama pengelolaan SDM pengadaanbarang/jasa pemerintah yang kompeten sesuai dengan amanat Perpres Nomor 54 Tahun2010 pasal 12 dan pasal 137 bahwa anggota kelompok kerja ULP, pejabat pengadaan danpejabat pembuat komitmen wajib bersertifikat. LKPP memfasilitasi sertifikasi pengadaanbarang/jasa pemerintah sesuai kompetensi ahli pengadaan. Pada tahun 2011 capaianpelayanan pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar100 persen dari jumlah permintaan fasilitasi ujian yang diajukan oleh K/L/D/I.Ujian sertifikasi berdasarkan permintaan instansi maupun program regular LKPPtelah diselenggarakan 1.697 ujian, yang meluluskan sebanyak 33.375 orang dari pesertasejumlah 122.088 orang. Total ahli pengadaan dari kurun waktu 2005-2011 sejumlahLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 37

177.480 orang dari seluruh K/L/D/I dan swasta. Rincian penyelenggaraan ujian sertifikasipengadaan barang/jasa sejak tahun 2005-2011 disajikan dalam Tabel 11.NoTabel 11.Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/JasaPemerintah Tahun 2005-2011 *)TahunJumlahPenyelenggaraanTotalPesertaJumlah Peserta LulusLulus L2 L3 L4TotalPesertaLulus1 2005 356 64.411 8.625 4.243 23 12.8912 2006 887 120.314 8.375 1.775 17 10.1673 2007 1.241 138.670 18.421 2.548 0 20.9694 2008 1.080 108.708 22.183 5.215 0 27.3985 2009 1.130 111.323 27.728 9.790 7 37.5256 2010 1.187 99.127 25.089 10.034 32 35.1557 2011 1.697 122.088 33.142 176 57 0 33.375Total 7.578 764.641 33.142 110.597 33.662 79 177.480Sumber: Direktorat Bina Sertifikasi Profesi LKPP, Tahun 2011Sejak tahun 2009 penyelenggaraan ujian sertifikasi PBJP dilakukan dengan duacara yaitu sistem konvensional atau berbasis kertas di 33 provinsi dan ujian berbasiskomputer di kantor LKPP Jakarta. Pada tahun 2011 telah terselenggara ujian sertifikasikeahlian pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis komputer di:1. Bandiklat Pemerintah Provinsi Aceh di Banda Aceh-NAD 1 kali ujian;2. Universitas Andalas di Padang-Sumatera Barat 2 kali ujian;3. PDC Telkom di Bandung-Jawa Barat 1 kali ujian;4. Universitas Diponegoro di Semarang-Jawa Tengah 1 kali ujian;5. MMTC di Yogyakarta-DIY 1 kali ujian;6. Universitas Airlangga di Surabaya-Jawa Timur 1 kali ujian;7. Politeknik Banjarmasin di Banjarmasin-Kalimantan Selatan 1 kali ujian; dan8. Politeknik Negeri Ujungpandang di Makassar-Sulawesi Selatan 2 kali ujian.Dalam kegiatan tersebut didapatkan peserta lulus sejumlah 145 orang dari total498 peserta atau sebesar 29.12 persen.Dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan ujian sertifikasi berbasiskomputer di tahun berikutnya lokasi penyelenggaraan ujian diperbanyak lagi di beberapaLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 38

wilayah lainnya. Area pelayanan menjadi lebih luas dan sistem tersebut akandikembangkan di 32 provinsi sehingga dapat melayani peserta dari wilayah sekitarnya.Metode ujian berbasis komputer mempunyai beberapa manfaat yaitu hasil lebih cepatdiketahui sehingga meningkatkan kualitas pelayanan.Guna mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan ahli pengadaan bersertifikatdi kabupaten/kota, khususnya bagi daerah yang memiliki ahli pengadaan bersertifikatyang masih sedikit maka LKPP memberikan bantuan khusus dengan menyelenggarakanujian dengan menanggung seluruh pembiayaan. Selain di kabupaten/kota, secara regulerjuga menyelenggarakan sertifikasi di 32 provinsi sebanyak 160 kali dalam satu tahunanggaran.Untuk mewujudkan pelayanan prima pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaanbarang/jasa Pemerintah maka didukung melalui kegiatan: (1) Pengembangan SistemInformasi Manajemen Sertifikasi, sehingga database ahli pengadaan lebih informatif yangterintegrasi dengan system informasi pelatihan berbasis kompetensi; (2) Penyusunan1.000 dokumen (butir) soal yang digunakan untuk sertifikasi sebagai bank soal; (3)Penyediaan sarana pendukung (kertas, lembar jawab, sertifikat, dll) untuk pelaksanaanujian sertifikasi; (4) Penyusunan 1 (satu) dokumen Pedoman pengendalian mutu danevaluasi penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (5)Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan strategi kebijakan, pedoman, dan standarsertifikasi profesi pengadaan barang/jasa pemerintah pada 300 (tiga ratus) pihak; dan (6)Survaillance tempat uji kompetensi (asesmen SDM).SASARAN13Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan,konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsipprinsippersaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha KecilMenengah dan produk dalam negeriSebagai lembaga kebijakan, LKPP melakukan perumusan kebijakan di bidangpengadaan barang/jasa, yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan, mulaidari Undang-undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Kepala LKPP.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 39

Regulasi tersebut kemudian menjadi pedoman bagi K/L/D/I dalam melaksanakanpengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia.Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 13 disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiJumlah peraturan perundangan yangdihasilkan dalam pengadaan barang/jasaPemerintah:- Draft RUU- Draft RPP- Perpres- SE / Peraturan Kepala1 Dokumen1 Dokumen-4 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen-2 DokumenPersentaseCapaian100100-50Pada tahun 2011 LKPP menargetkan penyusunan sebanyak 6 (enam) dokumenperaturan/regulasi pengadaan barang/jasa yaitu: 1 (satu) dokumen draft RancanganUndang-undang Pengadaan Barang/Jasa (RUU PBJ), 1 (satu) dokumen draft RancanganPeraturan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, dan 4 (empat) Peraturan Kepala LKPP.LKPP telah dapat menyusun 6 (enam) dokumen peraturan/regulasi yaitu: Draft RUUPengadaan Barang/Jasa; Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa;dan 2 (dua) dokumen Peraturan Kepala LKPP yang terdiri dari: (1) Petunjuk TeknisOperasional Daftar Hitam (blacklist), (2) Surat Edaran Bersama antara Menteri DalamNegeri dan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan denganPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Duadokumen Peraturan Kepala LKPP yang masih dalam proses penyelesaian yaitu: (1)Pedoman Pemutusan Kontrak dan (2) Pedoman Penyesuaian Harga.Penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melalui berbagaitahapan antara lain: melakukan pengumpulan dan pengkajian ketentuan pengadaanuntuk penyempurnaan naskah akademik. Pada tahun 2011 LKPP telah menyelesaikannaskah akademisnya dan sudah tersusun 12 draft naskah melalui pembahasan ditingkatKementerian/Lembaga dan rapid assesment yang dilakukan oleh Tim ITB dan UniversitasDiponegoro. Beberapa kendala dalam pembahasan RUU Pengadaan Barang/Jasa dimanaLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 40

uang lingkup RUU yang masih belum final, yaitu pengaturan pengadaan di lingkunganBUMN dan Kerjasama Pemerintah Swasta.Pada tahun 2011, LKPP telah menyusun 1 (satu) dokumen draft RancanganPeraturan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyusunan RPP PBJP inibertujuan untuk mengevaluasi lebih lanjut mengenai penerapan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 dalam pengadaan, menyelaraskan aturan-aturan pengadaan yangmasih saling tumpang tindih, menjelaskan dan mempertegas aturan pengadaan yangmasih multi-tafsir, mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak dalam pengadaan,mewujudkan tertib penyelenggaraan pengadaan, meningkatkan kepercayaan terhadapproses pengadaan, mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pengadaan, sertameningkatkan manfaat pengadaan.Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pada tahun2011 LKPP telah menyusun sebanyak 8 (delapan) Peraturan Kepala LKPP, yaitu:1. Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam;2. Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/JasaPemerintah Tingkat Pertama/Dasar;3. Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah diLingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/InstansiLainnya;4. Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;5. Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;6. Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) KendaraanPemerintah;7. Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (StandarBidding Document); dan8. Tata Cara e-Tendering.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 41

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan melaluiPeraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu atas PerubahanPeraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat)Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:1. Pengadaan Barang Pascakualifikasi;2. Pengadaan Barang Prakualifikasi;3. Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi;4. Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi;5. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul;6. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul;7. Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Pascakualifikasi;8. Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi;9. Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi;10. Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat;11. Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat;12. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung NonDarurat;13. Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Penunjukan Langsung NonDarurat;14. Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat;15. Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat;16. Pengadaan Kosntruksi Penunjukan Langsung Darurat;17. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat;18. Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Penunjukan Langsung Darurat;19. Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat;20. Pengadaan Barang Pengadaan Langsung yang menggunakan SuratPerintah Kerja (SPK);21. Pengadaan Konstruksi Pengadaan Langsung yang menggunakan SuratPerintah Kerja (SPK);22. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung yangLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 42

menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);23. Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Pengadaan Langsung yangmenggunakan Surat Perintah Kerja (SPK); dan24. Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung yang menggunakan SuratPerintah Kerja (SPK).Dalam rangka pelelangan secara elektronik, melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secaraElektronik, yang terdiri atas 8 (delapan) dokumen yaitu:1. Pengadaan barang melalui pelelangan umum/sederhana denganpascakualifikasi;2. Pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;3. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi;4. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi;5. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi satusampul;6. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi duasampul;7. Pengadaan jasa lainnya dengan pascakualifikasi; dan8. Pengadaan jasa lainnya dengan prakualifikasi.Dana pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang diterima Indonesia dalam rangkakerjasama pendanaan pembangunan, sebagian besar masih menggunakan tata carapengadaan barang/jasa berdasarkan guideline pemberi pinjaman atau hibah. Sesuaikesepakatan Paris Declaration tahun 2005, perlu adanya kesepakatan antara aturannegara/lembaga pemberi pinjaman atau hibah dengan negara penerima. Penggunaansistem pengadaan barang/jasa nasional perlu dilakukan agar pinjaman atau hibah dapatlebih efektif dimanfaatkan Indonesia. Pada tahun 2011 LKPP telah menyusun 2 (dua)dokumen harmonisasi sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yaitu: (1) Kajian SOPNegosiasi Pinjaman Luar Negeri dan (2) Dokumen Harmonisasi antara Perpres Nomor 54LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 43

Tahun 2010 dengan World Bank Guidelines yaitu 9 (sembilan) notifikasi penggunaanNational Competitive Bidding (NCB).Untuk mengukur kinerja kepatuhan K/L/D/I terhadap regulasi pengadaanbarang/jasa, dilaksanakan pengukuran melalui Indikator Kinerja Kepatuhan atauCompliance Performance Indicator (CPI). CPI merupakan alat ukur yang dikembangkanoleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menilaibagaimana sistem pengadaan sesungguhnya beroperasi dan menggali permasalahannyata yang dihadapi oleh sistem dan praktek pengadaan. Indikator Kinerja Kepatuhan inimengukur tingkat kepatuhan kinerja pengadaan berdasarkan atas 4 pilar, yaitu: (1)kerangka kerja legislasi dan regulasi; (2) kerangka kelembagaan dan kapasitasmanajemen; (3) pelaksanaan pengadaan danpraktek pasar; dan (4) integritas dantransparansi sistem pengadaan pemerintah. Pilot survey Compliance PerformanceIndicator (CPI) pada tahun 2011 untuk pengadaan barang/jasa tahun 2010 berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/JasaPemerintah, menggunakan 10 sampel yaitu: (1) Kementerian: Kementerian PekerjaanUmum, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan; (2) Provinsi: JawaBarat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur; (3) Kota: Balikpapan dan Manado;dan (4) Kabupaten: Belitung Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat.Kesimpulan dari pilot survey CPI antara lain yaitu: (1) Transparansi perludiperbaiki mencakup akses informasi pengadaan, aturan pengumuman, dan pemasukanpenerimaan dan pembukaan dokumen lelang; (2) Kompentensi staf pengadaan masihrendah; (3) Pencatatan masih merupakan masalah utama dalam pemantauan danevaluasi kepatuhan kinerja pengadaan. Namun hasil pilot survey tersebut masih belummenggambarkan kondisi pengadaan barang/jasa secara nasional.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 44

SASARAN14Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidangpengadaanKeberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikatorkinerja sasaran yaitu jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi. Indikator kinerja, targetdan realisasinya disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentaseCapaianJumlah Pihak yang mendapatkan sosialisasi 5 Pihak 4 Pihak 80Kegiatan sosialisasi strategi kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan, padatahun 2011 ditargetkan diberikan kepada 5 (lima) pihak yaitu pemerintah, perguruantinggi, kelompok masyarakat, asosiasi, dan negara/lembaga donor. Dalampelaksanaannya hanya 4 (empat) pihak yang telah mendapatkan sosialisasi ataupencapaian sebesar 80 persen. Empat pihak tersebut yaitu pemerintah, perguruan tinggi,kelompok masyarakat, dan asosiasi. Kegiatan sosialisasi mencakup stakeholder di 33 (tigapuluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di 5 (lima) kota di Indonesiaantara lain Bali, Makasar, Surabaya, Medan dan Jakarta. Sehingga diharapkan persamaanpersepsi menganai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di seluruhprovinsi/kabupaten/ kota.SASARAN15Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasiLKPPKeberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikatorkinerja sasaran yaitu reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhanLKPP Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:PersentaseIndikator Kinerja Target RealisasiCapaianReorganisasi yang dilakukan sesuai 1 Dokumen 1 Dokumen 100dengan fungsi dan kebutuhan LKPPPenyusunan struktur organisasi LKPP yang memadai untuk melaksanakan semuatugas dan fungsi yang dimandatkan pada LKPP yaitu dengan target 1 dokumenLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 45

estrukturisasi organisasi LKPP. Selama tahun 2011 LKPP telah menyusun 3 dokumenusulan struktur organisasi LKPP yang baru yang terdiri dari :1. Bagan Struktur Organisasi yang Baru;2. Naskah Akademis Usulan Restrukturisasi Organisasi LKPP;3. Draft Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Struktur Organisasi yang Baru.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat inisedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Lembaga Non-Kementerian sebagai perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non-Departemen. Penataan organisasi dalam pelaksanaanreformasi birokrasi di bidang kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi danefektifitas kelembagaan pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhanpelaksanaan tugas pemerintahan sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran(rightsizing). Berdasarkan Surat Deputi Bidang Kelembagaan KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/383/D.II.PAN-RB/2/2012 tanggal 1 Februari 2012, usulan penataan organisasi LKPP masih menungguproses penetapan dari Peraturan Presiden mengenai Lembaga Non-Kementerian sehinggauntuk saat ini usul penataan organisasi LKPP belum dapat dipertimbangkan.SASARAN16Terpenuhinya SDM yang kompetenKeberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikatorkinerja sasaran yaitu: (1) persentase pemenuhan kebutuhan pegawai dan (2) persentasepegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan. Indikator kinerja, targetdan realisasinya disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentaseCapaianPersentase pemenuhan kebutuhan pegawai 80 Persen 59 Persen 73.75Persentase pegawai LKPP yang 100 Persen 100 Persen 100kompetensinya sesuai dengan penugasanLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 46

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia LKPP sesuai dengan formasidan peta jabatan yang telah dibuat, pemenuhan PNS LKPP dilakukan melalui rekrutmenCPNS maupun PNS dari instasi lain. Pada tahun 2011 pemenuhan kebutuhan PegawaiNegeri Sipil LKPP ditargetkan dapat mencapai 80 persen dari jumlah formasi yang tersediadalam peta jabatan. Namun target tersebut tidak tercapai dikarenakan adanya PeraturanBersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN–Rb/2011, Nomor800-632/Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan SementaraPenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlaku mulai tanggal 1 September 2011sampai dengan 31 Desember 2012. Hingga akhir tahun 2011, LKPP baru dapat memenuhisebanyak 59 persen (137 PNS) dari total kebutuhan sebanyak 230 PNS.Usaha menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi diperlukanpeningkatan mutu melalui pendidikan dan pelatihan. Setiap PNS memiliki kewajiban untukmeningkatkan kemampuannya melalui sistem pendidikan dan pelatihan untuk mencapailevel kompetensi pegawai yang dipersyaratkan sesuai jabatannya. Pencapaian pegawaiLKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan pada tahun 2011 adalah sebesar100 persen. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada 175 orang pegawai LKPPdisajikan pada Tabel 12.Tabel 12.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai LKPP Tahun 2011No Diklat JumlahA. DIKLAT PIMPINAN DAN DIKLAT PRAJABATAN1. Diklat Prajabatan Golongan II 7 Orang2. Diklat Prajabatan Golongan III 59 Orang3. Diklat Pimpinan II 6 Orang4. Diklat Pimpinan III 9 Orang5. Diklat Pimpinan IV 7 OrangB. DIKLAT TEKNIS DALAM NEGERI1. PKPA PERADI 16 Orang2. Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik 1 Orang3. Penilaian dan Pengembangan Organisasi - MDF 2 Orang4. Diklat Bendahara 3 Orang5. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat 1 OrangLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 47

No Diklat JumlahInternasional6. Supply Chain Management - PPM 3 Orang7. Manajemen Berbasis Hasil - MDP 7 Orang8. SAPK – Badan Kepegawaian Negara 2 Orang9. SPIP - BPKP 15 Orang10. Pelatihan Kehumasan Privat 3 Orang11. Implementation of Electronic Filing with Integrated 3 OrangDocument Management System and Email HandlingTDS12. Manajemen Perubahan - PPM 1 Orang13. Manajemen SDM - PPM 1 Orang14. DISC HRD Forum 3 Orang15. Regional Public Sector Conference II 3 Orang16. Best Procurement Strategy 2 Orang17. PPAKP – Kementerian Keuangan 2 Orang18. Problem Solving - PPM 1 Orang19. Carrer Development Program – Dago Consultant 3 Orang20. KPI With BSC 11 OrangC. DIKLAT TEKNIS LUAR NEGERI1. Asia Public-Private Partnership Network (APN) 2011 2 Orang- KDI2. Asia Pasific Fraud Conference - AFCE 1 Orang3. Procurement Strategy Development - UNDP 1 OrangSumber: Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP, Tahun 2011SASARAN17Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektifKeberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian 2 (dua)indikator kinerja sasaran yaitu: (1) persentase business process yang sesuai dengan SOPdan (2) Opini BPK atas LKPP. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagaiberikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentaseCapaianPersentase business process yang sesuai 50 Persen -- --dengan SOP *)Opini BPK atas LKPP WTP WTP 100*) Pengukuran dilakukan pada tahun 2012LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 48

Indikator persentase bisnis proses yang sesuai dengan SOP baru dapat diukurpada tahun 2012 dengan tahapan-tahapan antara lain: (1) simulasi pelaksanaanmonitoring dan evaluasi (monev) business process yang sesuai dengan SOP; (2)perbaikan proses monev berdasarkan hasil rekomendasi dari proses simulasi; (3)pelaksanaan monev terhadap business process yang ada; dan (4) evaluasi hasilpelaksanaan monev SOP. Pada tahun 2011 pencapaian yang ada yaitu 100 persen dalamhal penyusunan dokumen 100 business process yang tersebar di setiap direktorat/biro diLKPP dengan rincian sebagai berikut:Tabel 13.SOP yang Telah Disusun oleh LKPPTahun2008 2009 2010 2011No UKE ITotal perUKE I1. Sestama -- 90 50 76 2162. Deputi I 17 24 -- -- 413. Deputi II 38 10 -- 7 554. Deputi III 47 34 -- 17 985. Deputi IV 18 5 -- -- 23Jumlah SOP 120 163 50 100 433Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP, Tahun 2011Opini WTP atas laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaksanakansistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif yaitu dengan target pencapaian 1 dokumen.Opini BPK atas laporan keuangan LKPP tahun 2011 belum keluar karena sampai saat iniproses pemeriksaan BPK di LKPP masih berlangsung.SASARAN18Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPPIndikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinyaadalah sebagai berikut:PersentaseIndikator Kinerja Target RealisasiCapaianPersentase pemenuhan kebutuhan sarana 70 Persen 86.14 Persen 123.06dan prasaranaLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 49

Realisasi penyediaan sarana dan prasarana adalah sebesar 86.14 persen. Rincianpengadaan sarana prasarana tahun 2011 adalah sebagai berikut:1. Tanah untuk bangunan gedung LKPP dari target 3200 m 2 tercapai sebanyak2900 m 2 sehingga pencapaiannya yaitu sebesar 83,11 persen. Pembelian tanahuntuk gedung LKPP mengalami beberapa kali proses gagal lelang sehinggapada bulan Desember 2011 baru dapat terealisasi. Pembelian tanah tidak bisaterpenuhi target 100 persen karena harga tanah melebihi harga satuan di POKsehingga luasnya tidak dapat maksimal. Kekurangan luas tanah akan dipenuhipada tahun berikutnya.2. Working furniture, tahun ini mencapai realisasi 100 persen seperti target yangtelah ditetapkan di Penetapan Kinerja Tahun 2011, yang terdiri dari: 1 unitmeja kerja eselon 2, 2 meja kerja eselon 3, 6 meja kerja staf.3. Living furniture, interior/partisi juga mencapai realisasi 100 persen terdiri dari:pembangunan ruangan di lantai 9 yaitu ruang Pusdatin, ruang IAPI, Gudang,serta kelengkapan furniture sesuai interior.4. Dokumen desain konstruksi gedung tidak dapat dilaksanakan karenapengadaan tanah baru dapat direalisasikan pada bulan Desember 2011.5. Pembelian mobil operasional kantor juga tercapai 100 persen yaitu pembeliansebanyak 2 unit mobil operasional;6. Alat pengolah data hanya terealisasi sebanyak 45 persen karena pengadaanserver Pusdatin lelang gagal.7. Alat komunikasi internal (ICT) terealisasi 85 persen terdiri dari: pengadaan alatolah raga, infocus, voice recorder, laser pointer, mesin fotocopy, dan whiteboard electric.3.4 WHISTLEBLOWER DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH1) LATAR BELAKANGInstruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana AksiPencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu upaya pemerintah untukmencegah tindak pidana korupsi. Tujuan utamanya agar pihak-pihak terkait dapatLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 50

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenanganmasing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.LKPP mendapatkan mandat untuk melaksanakan agenda program P32-penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk memperkuatmekanisme pengawasan yang bebas korupsi, rencana aksi A84 - mendorongimplementasi whistleblower system pada instansi pemerintah. Kriteria keberhasilannyaadalah perbaikan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepadawhistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi. Dalam melaksanakan mandat ini,LKPP bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KementerianHukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi PemberantasanKorupsi.Sasaran yang telah dicapai oleh LKPP terkait whistleblower system, yaitu:1. Tersusunnya peraturan yang menjadi landasan dilaksanakannya whistleblowersystem dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam(Whistleblower) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;2. Tersusunnya Standard Operational Procedure (SOP) Tata Cara PengelolaanPengaduan Orang Dalam (Whistleblower) Pada Pengadaan Barang/JasaPemerintah; dan3. Terbangunnya Aplikasi Sistem Elektronik Whistleblower Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah. Mekanisme sistem komunikasi aplikasi whistleblowerdalam pengadaan barang/jasa Pemerintah disajikan pada Gambar 6, sedangkantampilan halaman depan aplikasi sistem elektronik whistleblower system dalampengadaan barang/jasa Pemerintah disajikan pada Gambar 7.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 51

Gambar 6. Desain Komunikasi Aplikasi Sistem Elektronik Whistleblower System dalamPengadaan Barang/Jasa PemerintahGambar 7. Tampilan Awal Sistem Elektronik Whistleblower System dalam PengadaanBarang/Jasa PemerintahSalah satu kekurangan yang masih dihadapi dalam mengaplikasikan whistleblowersystem adalah belum berfungsi secara optimal karena terkendala kebutuhan SDM danLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 52

organisasi yang bertugas sebagai verifikator dan penelaah, serta belum tersedianyasarana dan prasarana penunjang fungsi sistem elektronik whistleblower system.Tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan whistleblowersystem adalah:1. Penyesuaian organisasi dan sumber daya manusia sesuai kebutuhanwhistleblower system dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;2. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan whistleblowersystem dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;3. Penyempurnaanwhistleblower system dalam pengadaan barang/jasapemerintah guna memperbaiki sistem pengawasan yang memberikanperlindungan kepada whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi.3.5 ANALISIS CAPAIAN KEUANGANAnggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsiberdasarkan unit kerja eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah tahun 2011 adalah sebagai berikut:Tabel 14.Realisasi Anggaran LKPP Tahun 2009 - Tahun 2011No Unit Kerja Eselon I Pagu (Rp) Realisasi (Rp)PersentaseCapaian1 Deputi Bidang Pengembangan 16.776.300.000 6.239.659.218 37.19Strategi dan Kebijakan2 Deputi Bidang Monitoring- 31.972.173.000 18.807.183.125 58.82Evaluasi dan PengembanganSistem Informasi3 Deputi Bidang Pengembangan 18.161.100.000 14.256.364.921 78.50dan Pembinaan Sumber DayaManusia4 Deputi Bidang Hukum dan 9.613.000.000 5.359.076.470 55.75Penyelesaian Sanggah5 Sekretariat Utama 128.988.029.000 111.359.022.673 86.33Jumlah Total 205.510.602.000 156.021.306.407 75.92Sumber : Biro Umum dan Keuangan LKPP, Tahun 2011LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 53

Total anggaran yang dikelola LKPP pada tahun 2011 sebesar Rp205.510.602.000,-(dua ratus lima miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus dua ribu rupiah). Jumlahtersebut telah direalisasikan sebesar Rp156.021.306.407 (seratus lima puluh enam miliardua puluh satu juta tiga ratu enam ribu empat ratus tujuh rupiah) atau sebesar 75.92persen. Berdasarkan tabel di atas, realisasi tertinggi berada di Sekretariat Utama denganpencapaian sebesar 86.33 persen dan realisasi terndah yaitu Deputi BidangPengembangan Strategi dan Kebijakan dengan pencapaian sebesar 37.19 persen.Rendahnya penyerapan atau realisasi anggaran LKPP tahun 2011 disebabkan olehfaktor-faktor berikut:1. Terjadinya penghematan (efisiensi) anggaran LKPP berasal dari: (1) anggaranbarang dan belanja modal yang berasal dari sisa anggaran hasil lelang danbelanja modal yang dilaksanakan oleh ULP LKPP; dan (2) belanja kebutuhanpelayanan bimbingan teknis, advokasi, saksi ahli, konsultasi sanggah dansanggah banding yang tidak sepenuhnya digunakan karena pihak yangmembutuhkan pelayanan telah menyediakan anggarannya dan sebagian pihakmelakukan konsultasi langsung di kantor LKPP.2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana LKPP yang tidak dapat dilaksanakanseperti desain konstruksi gedung, gagal lelang server Pusdatin, gagal lelangportal LKPP.3. Dalam penyusunan beberapa peraturan atau kajian yang melibatkan instansiterkait lainnya sering mengalami hambatan dalam menyesuaikan jadwal yangtepat, berkaitan dengan kesibukan atau tugas-tugas mendadak dari instansi lain(stakeholders) yang tergabung dalam tim.4. Terdapat hibah luar negeri yang belum dapat dicatat realisasinya yaitu berupaTechnical Assistance dari ADB (executed by bank) karena menunggu prosespenyelesaian dokumen Surat Pengesahan Hibah Luar Negeri (SPHLN).LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 54

4.1 KESIMPULANLaporan Akuntabilitas Kinerja LKPP Tahun 2011 merupakan pertanggungjawabanatas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkandalam Rencana Strategis LKPP tahun 2010–2014 yang berisi uraian tentang capaianindikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh LKPP padatahun 2011.Pengukuran indikator kinerja utama tingkat lembaga menunjukkan pencapaiansebesar 142.22 persen. Sedangkan rata-rata persentase pencapaian pengukuran sasaranstrategis LKPP adalah sebesar 129.33 persen. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaiantarget indikator kinerja, LKPP mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2011sebesar Rp205.510.602.000,- (dua ratus lima miliar lima ratus sepuluh juta enam ratusdua ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp156.021.306.407 (seratus limapuluh enam miliar dua puluh satu juta tiga ratu enam ribu empat ratus tujuh rupiah) atau75.92 persen.Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupunkendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011adalah sebagai berikut :1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baiksehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL,DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untukmendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2011baru sebanyak 137 orang atau 59 persen dari kebutuhan.3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belumsepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersamainternal LKPP, terbatasnya jumlah kendaraan operasional, ruang kerja yangmasih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belummemadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 55

4.2 REKOMENDASIBerdasarkan hasil evaluasi kinerja LKPP Tahun 2011, untuk meningkatkan kinerjapada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisianggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidakmenghambat pelaksanaan kegiatan.2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melaluipengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan,seperti pengadaan tanah tahun 2011-2012 dan pembangunan gedung tahun2013.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 56

Lampiran 1. Struktur Organisasi LKPP Tahun 2011Kepala LKPPSekretariat UtamaBiro Perencanaan,Organisasi dan TataLaksanaBiro UmumdanKeuanganBiro Hukum,Kepegawaiandan HumasDeputi BidangPengembangan Strategi danKebijakanDeputi Bidang Monitoring-Evaluasi danPengembangan SistemInformasiDeputi BidangPengembangan danPembinaan Sumber DayaManusiaDeputi Bidang Hukum danPenyelesaian SanggahDirektorat KebijakanPengadaan UmumDirektorat Monitoringdan EvaluasiDirektoratPengembanganProfesiDirektorat BimbinganTeknis dan AdvokasiDirektorat KebijakanPengadaan Khususdan PertahananKeamananDirektoratPerencanaanPengadaan RAPBNDirektorat BinaPelatihan KompetensiDirektoratPenyelesaianSanggahDirektorat IklimUsaha danKerjasamaInternasionalDirektorat e-ProcurementDirektorat BinaSertifikasi ProfesiDirektoratPenangananPermasalahan HukumLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 57

Lampiran 2. Rencana Kinerja LKPP Tahun 2011FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNANTINGKAT LEMBAGALembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahTahun : 2011Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target(1) (2) (3)1. Mengurangi dan mencegahpenyimpangan dalampelaksanaan pengadaanbarang/jasa2. Mewujudkan efektivitaskinerja dan efisiensianggaran negara yangdibelanjakan melaluipengadaan barang./jasa3. Mewujudkan kapasitas SDMpengelola pengadaanbarang/jasa Pemerintahyang profesional danbermartabat4. Mewujudkan kebijakannasional pengadaanbarang/jasa yang jelas,kondusif, dan komprehensif1 Tercapainya target kinerja utamaLKPP ≥ 80 %2 Jumlah paket pengadaanbarang/jasa pemerintah yangdilelang melalui e- procurement3 Rata-rata penghematan anggaranmelalui e-procurement4 Pemenuhan SDM pengelolapengadaan yang bersertifikasi5 Pemenuhan SDM instrukturpengadaan barang/jasa6 Jumlah K/L/D/I yang sudahmembentuk Unit LayananPengadaan (ULP) sesuai denganpedoman20.000 Paket10 %75.000 Orang300 Orang60 UnitLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 58

Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahunan LKPP Tahun 2011REPUBLIK INDONESIALEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPENETAPAN KINERJA TAHUN 2011Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:NamaJabatan: Agus Rahardjo: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiranperjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targetkinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Jakarta, Maret 2011Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintahAgus RahardjoLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 59

Lampiran Penetapan Kinerja LKPP Tahun 2011PENETAPAN KINERJA LEMBAGAKementerian/Lembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP)Tahun : 2011Tujuan/SasaranStrategisIndikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp)(1) (2) (3) (4) (5)1. Mengurangi danmencegahpenyimpangan dalam1 Tercapainya targetkinerja utama LKPP≥ 80% 1. DukunganManajemendan48.002.000.000pelaksanaanPelaksanaan20.000pengadaanTugas Teknispaketbarang/jasaLainnya2. Mewujudkanefektivitas kinerjadan efisiensianggaran negarayang dibelanjakanmelalui pengadaanbarang/jasa3. Mewujudkankapasitas SDMpengelola pengadaanbarang/jasaPemerintah yangprofesional danbermatabat4. Mewujudkankebijakan nasionalpengadaanbarang/jasa yangjelas, kondusif, dankomperhensif2 Jumlah paketpengadaaanbarang/jasapemerintah yangdilelang melalui e-procurement3 Rata-ratapenghematananggaran melalui e-procurement4 Pemenuhan SDMpengelola pengadaanyang bersertifikasi5 Pemenuhan SDMinstruktur pengadaanbarang/jasa6 Jumlah K/L/D/I yangsudah membentukUnit LayananPengadaan (ULP)sesuai denganpedoman10%75.000orang300 orang60 unitJumlah Anggaran Tahun 2011: Rp205.510.602.000,-2. ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur LKPP3. ProgramPengembanganSistemPengadaanBarang/JasaPemerintah79.700.000.00080.895.000.000Jakarta, Maret 2011Kepala LKPPAgus RahardjoLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 60

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Sasaran LKPP Tahun 2011CapaianNo Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi(persen)Tujuan Strategis 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa1 Terwujudnyapelaksanaan bimbinganteknis pengadaanbarang/jasa Pemerintahdi seluruh K/L/D/I2 Terwujudnyapelaksanaan advokasipengadaan barang/jasaPemerintah di seluruhK/L/D/I3 Terwujudnyapembinaan dalampenangananpengaduan danpemberianrekomendasipenyelesaian sanggahbanding pengadaanbarang/jasa Pemerintahdi seluruh K/L/D/I4 Terselesaikannyasengketa kontrak dansengketa auditpengadaan barang/jasaPemerintah di seluruhK/L/D/I5 Terselesaikannya kasuskorupsi, perdata,persaingan usaha dantata usaha negara dibidang pengadaanbarang/jasaJumlah K/L/D/I yangdiberikan bimbinganteknis di bidangpengadaan barang/jasaJumlah pihak yangdiberikan advokasi dibidang pengadaanbarang/jasaJumlah pengaduan dansanggah bandingpengadaan barang/jasadi K/L/D/I yangterselesaikanJumlah sengketa kontrakdan sengketa auditpengadaan barang/jasayang terselesaikanJumlah pendapat hukumdan kesaksian ahli dibidang pengadaanbarang/jasa yangdipedomani aparatpenyelidik dan penyidik,serta hakim pengadilan/persaingan usaha80 Pihak 96 Pihak 1208 Pihak 8 Pihak 10060 Rekomendasi 361Rekomendasi75 Rekomendasi 128Rekomendasi90 Kesaksian Ahli 148KesaksianAhli602170.67164.44Tujuan Strategis II :Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yangDibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa6 TerfasilitasinyaJumlah instansi50 Persen 52.5 Persen 105Kementerian/ Lembagadan Pemerintah daerahdalam penerapan e-procurementPemerintah yangdifasilitasie-procurementJumlah layanane-procurement yangmemenuhi standar *) -- -- --7 Terwujudnya koordinasidan sinkronisasiperencanaanpengadaan barang/jasadalam rangkapenyusunan Renja KLJumlah instansiPemerintah yangmelaksanakanperencanaan pengadaanbarang/jasa Pemerintah21 Instansi 17 Instansi 80.95LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 61

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasidan RKA-KL yang akurat8 Terwujudnya koordinasidan sinkronisasimonitoring-evaluasipelaksanaan pengadaanberdasarkan prinsippengadaan barang/jasa9 Terwujudnyapengadaan barang/jasaPemerintah secaraelektronik menuju satupasar nasionalLaporan kinerjapengadaan barang/jasaPemerintah secaranasionalJumlah layananpengadaan secaraelektronikJumlah LPSE yangdiagregasiCapaian(persen)1 Dokumen 1 Dokumen 100300 LPSE 315 LPSE 105-- 251 LPSE --Tujuan Strategis 3:Mewujudkan SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Profesional DanBermartabat10 Terciptanya sistem karirdan pembinaan profesipengadaan barang/jasaPemerintahPeraturan MenPAN danRB tentang JabatanFungsional PengadaanBarang/Jasa Pemerintahdan Angka Kreditnya1 Dokumen 1 Dokumen 10011 Terciptanya sistempendidikan danpelatihan berbasiskompetensi12 Terciptanya jaminanmutu kompetensimelaluipenyelenggaraansertifikasi profesi yangindependen dankredibelPersentase pelatihanpengadaan barang/jasayang mengacu kepadaStandar KompetensiNasional TenagaPengadaan Barang/JasaPersentase pelayananpelaksanaan ujiansertifikasi ahli pengadaanbarang/jasa Pemerintah20 Persen 28.23 Persen 141.15100 Persen 100 Persen 100Tujuan Strategis 4:Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusifdan Komprehensif13 Terciptanya kebijakanpengadaan barang/jasayang transparan,konsisten, efisien danakuntabel, sertaJumlah peraturanperundangan yangdihasilkan dalampengadaan barang/jasaPemerintahmendukung prinsipprinsip• UU *)1 Dokumen 1 Dokumen 100persaingan • PP **)1 Dokumen 1 Dokumen 100usaha, dapat• Perpres------meningkatkan peran • SE / Peraturan4 Dokumen 2 Dokumen 50Usaha Kecil Menengah Kepala LKPPdan produk dalamnegeri14 Tersosialisasinyastrategi, kebijakan danregulasi di bidangpengadaanJumlah pihak yangmendapatkan sosialisasi5 Pihak 4 Pihak 80Tujuan Strategis 5: Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP15 Terlaksananya Reorganisasi yang 1 Dokumen 1 Dokumen 100LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 62

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasipenyempurnaan fungsidan struktur organisasiLKPP16 Terpenuhinya SDMyang kompeten17 Terlaksananya sistemkerja di lingkunganLKPP yang efektif18 Terpenuhinya kebutuhandan prasarana LKPPCapaian(persen)dilakukan sesuai denganfungsi dan kebutuhanLKPP *)Persentase pemenuhan 80 Persen 59 Persen 73.75kebutuhan pegawaiPersentase pegawai100 Persen 100 Persen 100LKPP yangkompetensinya sesuaidengan penugasanPersentase business 50 Persen -- --process yang sesuaidengan SOPOpini BPK atas LKPP WTP WTP 100Persentase pemenuhan 70 Persen 86.14 Persen 123.06kebutuhan sarana danprasaranaRata-rata Pencapaian Sasaran LKPP 129.33LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 63

Lampiran 5. Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahun 2010-2011NoTahun 2010Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis1 Pemkab Bangka Tengah 34 Pemkot Salatiga2 Pemkab Bangka 35 Pemkab Purbalingga3 Pemkot Yogyakarta 36 Lembaga Administrasi Negara4 Pemkot Samarinda 37 Pemprov Bali5 Pemprov Sumatera Utara 38 Pemkab Payakumbuh6 Pemkab Kebumen 39 Pemkab Kendal7 Pemkab Ngawi 40 Pemkab Klaten8 Pemkab Maros 41 Pemprov Sulsel9 Pemkab Sijunjung 42 Pemkot Palembang10 Pemkab Gunung kidul 43 Pemkab Bantul11 Badiklat Provinsi Bali 44 Dinas Bina Marga12 Pemkab Luwu Utara 45 Pemkot Pangkal Pinang13 Pemkot Balikpapan 46 Pemkab Solok14 Pemprov Kepri 47 Pemkab Rokan Hulu15 Pemkab Dharmasraya 48 Pemprov Jawa Tengah16 Pemkab Pati 49 RS Ortopedi Surakarta17 Pemkot Sukabumi 50 Pemkab Sukoharjo18 Pemkot Palopo 51 RS Kusta DR. Rivai Abdullah Palembang19 Universitas Negeri Semarang 52 Pemkab Hulu Sungai Utara20 Pemkab Wonogiri 53 Pemkab Agam21 Pemkab Muaro Jambi 54 Pemkab Bulungan22 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 55 Pemkab SumbawaSulawesi Selatan23 Politeknik Negeri Lampung 56 Badiklat NTT24 DPU Pemkab Tegal 57 Politeknik Negeri Bandung25 Pemkab Grobogan 58 RS Moewardi Surakarta26 Pemkab Sumbawa Barat 59 Pemprov Gorontalo27 Pemkab Ketapang 60 Pemkot Pontianak28 Badiklat Pemprov Jambi 61 RSJ Jawa Barat29 Balai Besar Uji Standar Karantina 62 Pemkab LembataPertanian30 BKD Semarang 63 Pemprov Bengkulu31 Pemkab Balangan 64 Pemkot CirebonLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 64

NoTempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis32 Kementerian Kesehatan 65 Inspektorat Sumatera Utara33 Badan Kepegawaian Negara 66 Pemkot Banjar BaruTahun 20111 RSKO Jakarta 49 Kabupaten Sidoarjo2 PT Bangun Citra Kontraktor 50 Kabupaten Tarakan3 Kabupaten Bangkalan 51 Universitas Jambi4 Kabupaten Baru 52 Kabupaten Kuantan Sengingi5 Kabupaten Prabumulih 53 Dirjen Holtikultura6 Kabupaten Semarang 54 Kemenlu RI7 Kabupaten Gresik 55 Kabupaten Purworejo8 Sekretariat Presiden 56 Kabupaten Bengkulu Selatan9 Depkominfo 57 Kabupaten Nias Barat10 Universitas Bengkulu 58 Kabupaten Luwu Utara11 Kota Banda Aceh 59 Kabupaten Gunung Kidul12 Kota Palu 60 Kabupaten Limapuluh kota13 Kabupaten Cirebon 61 Kabupaten Tuban14 Provinsi Bangka Belitung 62 Universitas Brawijaya15 Kabupaten Banyumas 63 Kabupaten Bima16 Kota Padang Panjang 64 Provinsi Nusa Tenggara Barat17 Kabupaten Singkawang 65 Provinsi Sulawesi Barat18 BNN 66 Inspektorat DKI Jakarta19 Kabupaten Karang Anyar 67 Inspektorat DKI Jakarta20 Kabupaten Banjar 68 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan21 Kabupaten Pacitan 69 Kabupaten Deliserdang22 RSUP Fatmawati 70 Aceh Tamiang23 Kabupaten Minahasa 71 Kabupaten Pelelawan24 RSU Persahabatan 72 Kemenkes Yogyakarta25 Kabupaten Pasaman Barat 73 Pemkot Dumai26 Provinsi DIY 74 Ditjen Pajak27 Kabupaten Pati 75 Kemenlu RI28 Sawahlunto 76 Kabupaten Purbalingga29 BATAN 77 BPD Yogyakarta30 Kabupaten Brebes 78 Kabupaten Kuantan SengingiLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 65

NoTempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis31 Kota Palopo 79 Kabupaten Klungkung32 Kota Pontianak 80 Kemenlu RI33 Kabupaten sleman 81 Kabupaten Bangka34 Kabupaten Ende 82 Kabupaten Mandailing Natal35 IAIN Sunan Ampel 83 Kabupaten Klaten36 Kabupaten Payakumbuh 84 Pemprov Sulut37 Kabupaten Dharmasraya 85 Bappeda Kabupaten Sidoarjo38 Kabupaten Mukomuko 86 Kabupaten Cirebon39 Kabupaten Jayapura 87 Pemkot Tanjung Pinang40 Provinsi Sumatera Selatan 88 Kabupaten Sumba Timur41 Bangka Tengah 89 Kabupaten Bone Bolango42 Universitas Padjajaran 90 Kabupaten Garut43 Tanah Bumbu 91 Kabupaten Kebumen44 Kota Solok 92 Pemprov Kalsel45 Kabupaten Minahasa Utara 93 Kabupaten Tasikmalaya46 Kota Balikpapan 94 Kabupaten Bantul47 Kabupaten Sidenreng Rappang 95 Kabupaten Grobogan48 Dinas PU Jawa Timur 96 Kabupaten Tapanuli SelatanLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 66

Lampiran 6. Instansi Pemerintah yang Difasilitasi E-Procurement Melalui LPSE PadaTahun 2011No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah1 Aceh LPSE Provinsi Aceh Provinsi AcehLPSE Kabupaten Aceh BaratLPSE Kabupaten Aceh TengahLPSE Kabupaten Aceh TenggaraLPSE Kabupaten Aceh UtaraLPSE Kota Banda AcehLPSE Kota LangsaLPSE Kota LhokseumaweLPSE Kota SabangKabupaten Aceh BaratKabupaten Aceh TengahKabupaten Aceh TenggaraKabupaten Aceh UtaraKota Banda AcehKota LangsaKota LhokseumaweKota Sabang2 Bali LPSE Provinsi Bali Provinsi Bali3 BangkaBelitungLPSE Kabupaten BadungLPSE Kabupaten BulelengLPSE Kabupaten GianyarLPSE Kabupaten JembranaLPSE Kota DenpasarLPSE Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLPSE Kabupaten BangkaLPSE Kabupaten Bangka BaratLPSE Kabupaten Bangka SelatanLPSE Kabupaten Bangka TengahLPSE Kabupaten BelitungLPSE Kabupaten Belitung TimurLPSE Kota Pangkal PinangKementerian Perhubungan - Satker PLLAJ BaliKabupaten BadungKabupaten BulelengKabupaten GianyarKabupaten JembranaKota DenpasarProvinsi Kepulauan Bangka BelitungKabupaten BangkaKabupaten Bangka BaratKabupaten Bangka SelatanKabupaten Bangka TengahKabupaten BelitungKabupaten Belitung TimurKota Pangkal Pinang4 Banten LPSE Provinsi Banten Provinsi BantenLPSE Kabupaten LebakLPSE Kabupaten PandeglangLPSE Kabupaten SerangLPSE Kabupaten TangerangLPSE Kota CilegonLPSE Kota Serang*LPSE Kota TangerangLPSE Kota Tangerang SelatanKabupaten LebakKabupaten PandeglangKabupaten SerangKabupaten TangerangKota CilegonKota SerangKota TangerangRSU Kabupaten TangerangKota Tangerang Selatan5 Bengkulu LPSE Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu6 D. I.YogyakartaLPSE Kabupaten Bengkulu SelatanLPSE Kabupaten Bengkulu UtaraLPSE Kabupaten KepahiangLPSE Kabupaten LebongLPSE Kabupaten MukomukoLPSE Kota BengkuluLPSE Kota BengkuluLPSE Universitas BengkuluLPSE Provinsi D. I. YogyakartaKabupaten Bengkulu SelatanKabupaten Bengkulu UtaraKabupaten KepahiangKabupaten LebongKabupaten MukomukoKota BengkuluKota BengkuluUniversitas BengkuluProvinsi D. I. YogyakartaBalai Besar Veteriner WatesBalai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu OpakProgoBalai Standarisasi Metrologi Legal Regional IIBP2 Gaki MagelangPengadilan Tinggi Agama YogyakartaPoliteknik Kesehatan Kemenkes YogyakartaPusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RILAKIP LKPP TAHUN 2011 | 67

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahUniversitas Pembangunan Nasional "VETERAN"YogyakartaLPSE Kabupaten Bantul*Kabupaten BantulLPSE Kabupaten Gunung Kidul*Kabupaten Gunung KidulLPSE Kabupaten Kulon Progo*Kabupaten Kulon ProgoLPSE Kabupaten SlemanKabupaten SlemanLPSE Kota YogyakartaKota YogyakartaAkademi Teknologi Kulit YogyakartaBalai Pemberdayaan Masyarakat Desa YogyakartaInstitut Seni Indonesia YogyakartaIstana Kepresidenan YogyakartaKejaksaan Negeri BantulKomisi Pemilihan Umum Kota YogyakartaPolresta YogyakartaPPPPTK YogyakartaPT APB Batan YogyakartaPusdiklat Kemendagri Reg. YogyakartaSekolah Tinggi Agama Islam Negeri PurwokertoSekolah Tinggi Pertanahan NasionalRSUP DR. SardjitoUniversitas Negeri YogyakartaUniversitas Sunan KalijagaLPSE Universitas Gadjah MadaUniversitas Gadjah Mada7 DKI Jakarta LPSE Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI JakartaLPSE Kementerian AgamaKementerian AgamaLPSE Kementerian Dalam NegeriKementerian Dalam NegeriLPSE Kementerian ESDMKementerian Energi dan Sumber Daya MineralLPSE Kementerian Hukum dan HAMKementerian Hukum dan HAMLPSE Kementerian KehutananKementerian KehutananLPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan PerikananLPSE Kementerian KesehatanKementerian KesehatanLPSE Kementerian KeuanganKementerian KeuanganKementerian Sekretariat NegaraArsip Nasional Republik IndonesiaBadan Kepegawaian NegaraBadan Pemeriksaan KeuanganDewan Pertimbangan PresidenKomisi YudisialKPKLembaga Sandi NegaraPPATKSekretariat Negara Republik IndonesiaSekretariat Negara Wakil PresidenLPSE Kementerian Koperasi dan UKMKementerian Koperasi dan UKMLPSE Kementerian Luar NegeriKementerian Luar NegeriLPSE Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Riset dan TeknologiLPSE Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatifKementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifLPSE Kementerian Pekerjaan UmumKementerian Pekerjaan UmumLPSE Kementerian Pembangunan DaerahTertinggalKementerian Pembangunan Daerah TertinggalLPSE Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi BirokrasiLPSE Kementerian Pendidikan NasionalKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi BirokrasiKementerian Pendidikan NasionalBadan Tenaga Nuklir NasionalLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 68

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahLPSE Kementerian PerdaganganLPSE Kementerian PerhubunganLPSE Kementerian PerindustrianLPSE Kementerian PertanianLPSE Kementerian Perumahan RakyatLPSE Kementerian SosialLPSE Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasiLPSE BAKOSURTANALLPSE BKKBNLPSE BKPMLPSE BNNLPSE BNP2TKIKementerian PerdaganganKementerian PerhubunganKementerian PerindustrianKementerian PertanianKementerian Perumahan RakyatKementerian SosialKementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Koordinasi Survei dan Pemetaan NasionalBadan Koordinasi Keluarga Berencana NasionalBadan Koordinasi Penanaman ModalBadan Narkotika NasionalBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja IndonesiaLPSE BPOMBadan Pengawas Obat dan MakananLPSE BPPTBadan Pengkajian Dan Penerapan TeknologiLAPAN-PusteksatPusat Penelitian Kimia - LIPILPSE BPNBadan Pertanahan NegaraLPSE BPSBadan Pusat StatistikLPSE DPR RIDewan Perwakilan Rakyat RILPSE LIPILembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaLPSE LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLPSE Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi RILPSE MPR RIMajelis Permusyawaratan Rakyat RILPSE PT. Kawasan Berikat NusantaraPT. Kawasan Berikat NusantaraLPSE PT. Pelayaran Nasional IndonesiaPT. Pelayaran Nasional IndonesiaLPSE PT. Perusahaan Listrik NegaraPT. Perusahaan Listrik NegaraLPSE PolriKepolisian RILPSE Politeknik Negeri JakartaPoliteknik Negeri JakartaLPSE TVRITelevisi Republik Indonesia8 Gorontalo LPSE Provinsi Gorontalo Provinsi GorontaloKabupaten Bone BolangoLPSE Kabupaten PohuwatoKabupaten Pohuwato9 Jambi LPSE Provinsi Jambi Provinsi JambiLPSE Kabupaten BatanghariKabupaten BatanghariLPSE Kabupaten KerinciKabupaten KerinciLPSE Kabupaten Muaro JambiKabupaten Muaro JambiLPSE Kabupaten SarolangunKabupaten SarolangunLPSE Kabupaten Tanjung Jabung BaratKabupaten Tanjung Jabung BaratLPSE Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung TimurLPSE Kabupaten TeboKabupaten TeboLPSE Kota JambiKota JambiLPSE Universitas JambiUniversitas Jambi10 Jawa Barat LPSE Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa BaratKabupaten BandungKabupaten CiamisKabupaten CianjurKabupaten SubangKabupaten SukabumiKota BanjarKota CirebonKota TasikmalayaBadan Pusat Statistik Kabupaten Bandung BaratBadan Pusat Statistik Kabupaten KuninganLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 69

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahLPSE Kabupaten Bandung Barat*LPSE Kabupaten BekasiLPSE Kabupaten Cirebon*LPSE Kabupaten Garut*LPSE Kabupaten Indramayu*LPSE Kabupaten Karawang*LPSE Kabupaten KuninganLPSE Kabupaten MajalengkaBadan Pusat Statistik Kabupaten PurwakartaBadan Pusat StatistiK Kota BandungBadan Pusat Statistik Kota SukabumiBadan Tenaga Nuklir NasionalBalai Besar Tekstil, BPPI - PerindustrianBank Jabar Banten SyariahBMG Stasiun Geofisika Klas I BandungInstitut Teknologi NasionalKejaksaan Negeri CianjurKejaksaan Tinggi Prov. JabarKoordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wil IVP2-PNFI Regional I BandungPengadilan Agama BekasiPengadilan Agama CibinongPengadilan Agama DepokPengadilan Agama Indramayu Kelas IAPengadilan Agama Sumber Kelas IAPengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A.Pengadilan Negeri BekasiPengadilan Negeri CiamisPoliteknik Kesehatan BandungPoliteknik Kesehatan Kemenkes TasikmalayaPoliteknik Komputer Niaga LPKIAPoliteknik Negeri BandungPPPPTK Bidang Mesin dan Teknik IndustriPPPPTK IPAPPPPTK PertanianPusat Lingkungan GeologiPusat Penelitian & Pengembangan Teknologi Mineral danBatubaraPusat Penelitian Geoteknologi LIPIPusat Sumber Daya Air Tanah & Geologi LingkunganPusat Sumber Daya GeologiPusat Survery GeologiPuslitbang Geologi KelautanPurwakartaRRIRS. Mata CicendoRS. Paru Dr. H. A. RotinsuluRSUD Kota BekasiRSUP Dr. Hasan Sadikin BandungSPK-POLINDRA IndramayuSekolah Tinggi Parawisata BandungSekolah Tinggi Seni Indonesia BandungUniversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungUniversitas PadjajaranKabupaten Bandung BaratKabupaten BekasiKabupaten CirebonIAIN Syekh Nurjati CirebonKabupaten GarutKabupaten IndramayuKabupaten KarawangKabupaten KuninganKabupaten MajalengkaLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 70

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahLPSE Kabupaten Sumedang*Kabupaten SumedangLPSE Kabupaten TasikmalayaKabupaten TasikmalayaLPSE Kota BandungKota BandungLPSE Kota BekasiKota BekasiLPSE Kota BogorKota BogorLPSE Kota CimahiKota CimahiLPSE Kota DepokKota DepokPN DepokLPSE Kota Sukabumi*Kota SukabumiLPSE ITBInstitut Teknologi BandungLPSE Universitas IndonesiaUniversitas Indonesia11 Jawa Tengah LPSE Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa TengahKabupaten KendalKabupaten PatiBadan Meteorologi Klimatologi dan GeofisikaBadan Narkotika Nasional ProvinsiBadan Pusat Statistik Kabupaten PekalonganBalai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kls II SemarangKantor Administrator Pelabuhan Tanjung EmasKantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan JeparaKantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan KarimunjawaKemenag IAIN Walisongo SemarangKementerian Hukum & HAM Jawa TengahKemenag STAIN kudusPengadilan Agama BoraRSJD. Dr. Amino GondohutomoRSJD. DR. RM. SOEJARWARDI KlatenRSUP Dr. Soeradji TirtonegoroRSJD. SurakartaRSUD. BrebesRSUD. Dr. Moewardi SurakartaRSUD. KeletRSUD. Prof. Margono Soekarjo PurwokertoRSUD RAA SoewondoRSUD. TugurejoLPSE Kabupaten BanjarnegaraKabupaten BanjarnegaraLPSE Kabupaten BanyumasKabupaten BanyumasLPSE Kabupaten BatangKabupaten BatangLPSE Kabupaten BloraKabupaten BloraRSUD Dr. R. Soeprapto CepuLPSE Kabupaten BrebesKabupaten BrebesLPSE Kabupaten BoyolaliKabupaten BoyolaliLPSE Kabupaten CilacapKabupaten CilacapLPSE Kabupaten GroboganKabupaten GroboganLPSE Kabupaten JeparaKabupaten JeparaLPSE Kabupaten KaranganyarKabupaten KaranganyarLPSE Kabupaten KebumenKabupaten KebumenLPSE Kabupaten KlatenKabupaten KlatenLPSE Kabupaten KudusKabupaten KudusLPSE Kabupaten MagelangKabupaten MagelangLPSE Kabupaten PekalonganKabupaten PekalonganLPSE Kabupaten PemalangKabupaten PemalangLPSE Kabupaten PurworejoKabupaten PurworejoLPSE Kabupaten RembangKabupaten RembangLPSE Kabupaten PurbalinggaKabupaten PurbalinggaLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 71

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahLPSE Kabupaten SemarangLPSE Kabupaten SragenLPSE Kabupaten SukoharjoLPSE Kabupaten TegalLPSE Kabupaten TemanggungLPSE Kabupaten WonogiriLPSE Kabupaten WonosoboLPSE Kota MagelangLPSE Kota PekalonganLPSE Kota SalatigaLPSE Kota SemarangLPSE Kota SurakartaLPSE Kota TegalLPSE Universitas DiponegoroKabupaten SemarangKabupaten SragenKabupaten SukoharjoKabupaten TegalKabupaten TemanggungKabupaten WonogiriKabupaten WonosoboKota MagelangKota PekalonganRSUD BendanKota SalatigaKota SemarangRSUD Kota SemarangKota SurakartaKota TegalBadan Pusat StatistikUniversitas DiponegoroAkademi Teknik Warga SurakartaBapelkes Salaman MagelangB2P2TOOT (Balai Besar Penelitian dan PengembanganTanaman Obat dan Obat Tradisional)BP2GAKI (Balai Penelitian dan Pengembangan GangguanAkibat Kekurangan Iodium)B2P2VRP SalatigaP2PNFI Regional II SemarangLembaga Permasyarakatan Kelas IIA AmbarawaKejaksaan Tinggi Jawa tengahPengadilan Agama Kelas I B PurwokertoPengadilan Agama SurakartaPengadilan Negeri PurworejoPengadilan Tinggi Jawa TengahPoliteknik Ilmu Pelayaran SemarangPLN JAWA TENGAH DIYPoliteknik Kesehatan Kemenkes SemarangPN SalatigaRS Ortopedi Prof. Dr. R.SoeharsoRSUD CilacapRSUD Kota SemarangRSUD MajenangRSUD PurbalinggaRSUD UngaranRSUP DR. Kariadi SemarangRS Paru dr. Ario WirawanUniversitas StikubankLPSE Universitas Jenderal SoedirmanUniversitas Jenderal SoedirmanPengadilan Negeri BanyumasLPSE Universitas Negeri SemarangUniversitas Negeri Semarang12 Jawa Timur LPSE Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa TimurKabupaten TulungagungRS. Jiwa MenurRS. Kusta Sumberglagah MojokertoRS. Paru BatuRS. Paru Dungus MadiunRSU. Haji SurabayaRSU. Syaiful Anwar MalangLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 72

No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah13 KalimantanBaratLPSE Kabupaten BanyuwangiLPSE Kabupaten BlitarLPSE Kabupaten BojonegoroLPSE Kabupaten GresikLPSE Kabupaten JemberLPSE Kabupaten JombangLPSE Kabupaten KediriLPSE Kabupaten LamonganLPSE Kabupaten LumajangLPSE Kabupaten MadiunLPSE Kabupaten MagetanLPSE Kabupaten MalangLPSE Kabupaten MojokertoLPSE Kabupaten NganjukLPSE Kabupaten NgawiLPSE Kabupaten PacitanLPSE Kabupaten PasuruanLPSE Kabupaten PonorogoLPSE Kabupaten ProbolinggoLPSE Kabupaten SampangLPSE Kabupaten SidoarjoLPSE Kabupaten SitubondoLPSE Kabupaten SumenepLPSE Kabupaten TrenggalekLPSE Kabupaten TubanLPSE Kota BatuLPSE Kota BlitarLPSE Kota MadiunLPSE Kota MalangLPSE Kota MojokertoLPSE Kota ProbolinggoLPSE Kota SurabayaLPSE Politeknik Negeri MalangLPSE Universitas AirlanggaLPSE Universitas BrawijayaLPSE Universitas JemberLPSE Universitas Negeri MalangLPSE Institut Teknologi Sepuluh NopemberLPSE STAIN JemberLPSE RSJ LawangLPSE Provinsi Kalimantan BaratLPSE Kabupaten KetapangLPSE Kabupaten Kayong UtaraLPSE Kabupaten Kubu RayaLPSE Kabupaten Landak *LPSE Kabupaten PontianakLPSE Kabupaten SambasRSUD Dr. ISKAKRSUD. Dr. SOEDONO MadiunRSUD. Dr. SoetomoRSUD. Gambiran KediriKabupaten BanyuwangiPengadilan Negeri BanyuwangiKabupaten BlitarKabupaten BojonegoroKabupaten GresikKabupaten JemberKabupaten JombangKabupatan KediriKabupaten LamonganKabupaten LumajangKabupaten MadiunKabupaten MagetanKabupaten MalangKabupaten MojokertoKabupaten NganjukKabupaten NgawiKabupaten PacitanKabupaten PasuruanKabupaten PonorogoKabupaten ProbolinggoKabupaten SampangKabupaten SidoarjoKabupaten SitubondoKabupaten SumenepKabupaten TrenggalekKabupaten TubanKota BatuKota BlitarKota MadiunKota MalangKota MojokertoKota ProbolinggoKota SurabayaPoliteknik Negeri MalangUniversitas AirlanggaUniversitas BrawijayaUniversitas JemberUniversitas Negeri MalangInstitut Teknologi Sepuluh NopemberBALAI PENGEMBANGAN MEDIA TV SURABAYASTAIN TulungagungUNIVERSITAS NAROTAMASekolah Tinggi Agama Islam Negeri JemberRumah Sakit Jiwa LawangProvinsi Kalimantan BaratKabupaten KetapangKabupaten Kayong UtaraKabupaten Kubu RayaKabupaten LandakKabupaten PontianakKabupaten SambasLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 73

No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah14 KalimantanSelatan15 KalimantanTengahLPSE Kabupaten SanggauLPSE Kabupaten SekadauLPSE Kota PontianakLPSE Kota SingkawangLPSE Universitas Tanjung PuraLPSE Provinsi Kalimantan SelatanLPSE Kabupaten BalanganLPSE Kabupaten BanjarLPSE Kabupaten Barito KualaLPSE Kabupaten Hulu Sungai SelatanLPSE Kabupaten Hulu Sungai TengahLPSE Kabupaten Hulu Sungai UtaraLPSE Kabupaten TabalongLPSE Kabupaten Tanah BumbuLPSE Kabupaten Tanah LautLPSE Kabupaten TapinLPSE Kota BanjarbaruLPSE Kota BanjarmasinLPSE Provinsi Kalimantan TengahLPSE Kabupaten Barito SelatanLPSE Kabupaten Barito TimurLPSE Kabupaten Gunung MasLPSE Kabupaten KapuasLPSE Kabupaten Kotawaringin BaratKabupaten SanggauKabupaten SekadauKota PontianakKota SingkawangUniversitas Tanjung PuraProvinsi Kalimantan SelatanKabupaten BalanganKabupaten BanjarPengadilan Negeri MartapuraRSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kab. KapuasRSUD Pulang PisauRSUD Ratu ZalechaSekretariat DPRDKabupaten Barito KualaKabupaten Hulu Sungai SelatanKabupaten Hulu Sungai TengahKabupaten Hulu Sungai UtaraKabupaten TabalongKabupaten Tanah BumbuKabupaten Tanah LautKabupaten TapinKota BanjarbaruKementerian Hukum dan HAMKementerian KehutananKementerian KesehatanKementerian KeuanganKementerian Pendidikan NasionalKementerian Perdagangan RIKementerian PertanianLembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LMPM)Museum lambung MangkuratSTMIK BanjarbaruKota BanjarmasinKementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah RIKementerian Lingkungan Hidup RILaboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan SelatanLembaga Penyiaran Republik Indonesia RRI BanjarmasinMadrasah Aliyah Negeri 2 Model BanjarmasinMadrasah Tsanawiyah Negeri Banjar SelatanPengadilan Militer I-06 BanjarmasinPengadilan Negeri BanjarmasinPengadilan Tinggi Agama Kalimantan SelatanPengadilan Tinggi Kalimantan SelatanPerusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) KotaBanjarmasinPoliteknik Kesehatan BanjarmasinSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjarmasinProvinsi Kalimantan TengahKabupaten Barito TimurKabupaten Barito SelatanKabupaten Barito TimurKabupaten Gunung MasKabupaten KapuasKabupaten Kotawaringin BaratLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 74

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahLPSE Kabupaten Kotawaringin TimurLPSE Kabupaten Lamandau*LPSE Kabupaten SeruyanLPSE Kabupaten SukamaraKabupaten Kotawaringin TimurKabupaten LamandauKabupaten SeruyanKabupaten SukamaraLPSE Kota PalangkarayaKota Palangkaraya16 KalimantanTimurLPSE Provinsi Kalimantan TimurProvinsi Kalimantan TimurKejaksaan Tinggi Kalimantan TimurPengadilan Tinggi Kalimantan TimurRS. Atma Husada MahakamRSUD A. Wahab SjahranieRSUD Kanujoso DjatiwibowoUPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana PuriLPSE Kabupaten BerauKabupaten BerauLPSE Kabupaten BulunganKabupaten BulunganLPSE Kabupaten Kutai TimurKabupaten Kutai TimurLPSE Kabupaten Kutai KartanegaraKabupaten Kutai KartanegaraLPSE Kabupaten Kutai TimurKabupaten Kutai TimurLPSE Kabupaten MalinauKabupaten MalinauLPSE Kabupaten NunukanKabupaten NunukanLPSE Kabupaten PaserKabupaten PaserLPSE Kabupaten Penajam Paser UtaraKabupaten Penajam Paser UtaraLPSE Kota BalikpapanKota BalikpapanLPSE Kota BontangKota BontangLPSE Kota Samarinda*Kota SamarindaPengadilan Tata Usaha Negara SamarindaPoliteknik Negeri SamarindaSTAIN SamarindaUPTD SPP Negeri SamarindaKejaksaan Negeri SamarindaLPSE Kota TarakanKota TarakanLPSE Universitas MulawarmanUniversitas MulawarmanPoliteknik Pertanian Negeri Samarinda17 KepulauanRiauLPSE Provinsi Kepulauan RiauProvinsi Kepulauan RiauRSUD. Tg. UbanLPSE Kabupaten BintanKabupaten BintanLPSE Kabupaten Karimun*Kabupaten KarimunLPSE Kabupaten Kepulauan AnambasKabupaten Kepulauan AnambasLPSE Kabupaten Lingga*Kabupaten LinggaLPSE Kabupaten NatunaKabupaten NatunaLPSE Kota BatamKota BatamBadan Pusat Statistik Kota BatamKantor Pelabuhan BatamPengadilan Negeri Kelas I A BatamPerwakilan BPK-RI Prov. KepriRS. Umum DaerahLPSE Kota Tanjungpinang*Kota Tanjungpinang18 Lampung LPSE Provinsi Lampung Provinsi LampungLPSE Kabupaten Lampung BaratKabupaten Lampung BaratLPSE Kabupaten Lampung SelatanKabupaten Lampung SelatanLPSE Kabupaten Lampung TimurKabupaten Lampung TimurLPSE Kabupaten Lampung UtaraKabupaten Lampung UtaraLPSE Kabupaten PesawaranKabupaten PesawaranLPSE Kabupaten PringsewuKabupaten PringsewuLPSE Kabupaten Tulang BawangKabupaten Tulang BawangLPSE Kota Bandar LampungKota Bandar LampungLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 75

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahLPSE Kota MetroLPSE Universitas Bandar LampungLPSE Politeknik Negeri LampungKota MetroUniversitas Bandar LampungPoliteknik Negeri Lampung19 Maluku LPSE Provinsi Maluku Provinsi MalukuBadan Meteorologi Klimatologi dan GeofisikaBadan Pusat Statistik Kabupaten PesawaranBandar Udara Radin Inten II Lampung20 Maluku Utara LPSE Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku UtaraLPSE Kabupaten Halmahera UtaraLPSE Kota TernateSekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo MetroKabupaten Halmahera UtaraKota Ternate21 NTB LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara BaratLPSE Kabupaten Lombok BaratLPSE Kabupaten Lombok TengahLPSE Kabupaten Lombok TimurLPSE Kabupaten SumbawaLPSE Kabupaten Sumbawa BaratLPSE Kota MataramRumah Sakit Umum ProvinsiSekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramUniversitas MataramKabupaten Lombok BaratKabupaten Lombok TengahKabupaten Lombok TimurKabupaten SumbawaKabupaten Sumbawa BaratKota Mataram22 NTT LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara TimurLPSE Kabupaten BeluLPSE Kabupaten EndeLPSE Kabupaten Manggarai BaratKabupaten BeluKabupaten EndeKabupaten Manggarai Barat23 Papua LPSE Provinsi Papua Provinsi PapuaLPSE Kabupaten MeraukeKabupaten Merauke24 Riau LPSE Provinsi Riau Provinsi Riau2LPSE Kabupaten BengkalisLPSE Kabupaten Indragiri HilirLPSE Kabupaten Indragiri HuluLPSE Kabupaten KamparKementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi RiauUIN Suska RiauKabupaten BengkalisKabupaten Indragiri HilirKabupaten Indragiri HuluKabupaten KamparLPSE Kabupaten Kuantan Singingi 5 Kabupaten Kuantan SingingiLPSE Kabupaten PelalawanLPSE Kabupaten Rokan HuluLPSE Kabupaten SiakLPSE Kota DumaiLPSE Kota PekanbaruKabupaten PelalawanKabupaten Rokan HuluKabupaten SiakKota DumaiKota PekanbaruBadan Kepegawaian Negara Regional 12 Kota PekanbaruKomisi Pemilihan UmumPengadilan Tinggi AgamaSekwan DPRD Kota Pekanbaru25 Sulawesi Barat LPSE Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat26 SulawesiSelatanLPSE Kabupaten MajeneLPSE Kabupaten MamujuLPSE Kabupaten Polewali MandarLPSE Provinsi Sulawesi SelatanKabupaten MajeneKabupaten MamujuKabupaten Polewali MandarProvinsi Sulawesi SelatanKantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraMakassarKomite Pembangunan Prasarana Kawasan GedungPemuda dan OlahragaMadrasah Aliyah Negeri WatamponePanti Sosial Bina Daksa Wirajaya MakassarLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 76

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahLPSE Kabupaten EnrekangLPSE Kabupaten Luwu UtaraLPSE Kabupaten MarosLPSE Kabupaten PinrangPengadilan Agama MasambaPengadilan Agama WatansoppengPolitekhnik Negeri MakassarSekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI)Sekretariat DPRD Prov. Sul-SelPusat Pelayanan Gigi dan MulutRS. Ibu dan Anak Pertiwi Prov. SulselRS. Khusus Daerah Dadi Prov. SulselRS. Labuang BajiRS. Siti FatimahRSU. Haji MakassarUPTD RSU Sayang RakyatKabupaten EnrekangKabupaten Luwu UtaraKabupaten MarosKabupaten PinrangLPSE Kabupaten Sidenreng Rappang 5 Kabupaten Sidenreng RappangLPSE Kabupaten SinjaiLPSE Kabupaten WajoLPSE Kota MakassarLPSE Kota PalopoLPSE Kota ParepareLPSE Universitas HasanudinLPSE UIN Alauddin MakassarLPSE Universitas Negeri MakassarKabupaten SinjaiKabupaten WajoKota MakassarKota PalopoKota ParepareUniversitas HasanudinUniversitas Islam Negeri Alauddin MakassarUniversitas Negeri MakassarBalai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan InformalRegional V MakassarBalai Pengkajian Teknologi PertanianKantor Wilayah Direktorat Jendral Beacukai SulawesiKementerian Agama Provinsi Sulawesi SelatanKementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam NegeriPare PareKementerian Agama Universitas Islam Negeri AlauddinMakassarKementerian Kebudayaan dan Pariwisata AKPARMakassarKementerian Pendidikan Nasional UniversitasHasanuddinKementerian Pertanian Prov. SulselKementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. SulselLembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi SelatanLembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaMakassarMadrasah Tsanawiyah Negeri Lappariaja Kab. BoneMadrasah Tsanawiyah Negeri Model MakassarPengadilan Agama TakalarPengadilan Militer III-16 MakassarPoliteknik Kesehatan Kemenkes MakassarRumah Sakit Khusus Daerah Prop. Sulawesi SelatanSekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 MakassarSekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) MakassarUniversitas Muhammadiyah MakassarLPSE Politeknik Negeri Ujung PandangPoliteknik Negeri Ujung PandangLPSE RSUP Dr. Wahidin SudirohusodoRSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo27 Sulawesi LPSE Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi TengahLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 77

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahTengah LPSE Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala28 SulawesiTenggara29 SulawesiUtara30 SumateraBaratLPSE Kabupaten MorowaliLPSE Kabupaten Parigi MoutongLPSE Kabupaten Tojo Una-UnaLPSE Kota PaluLPSE Universitas TadulakoLPSE Provinsi Sulawesi TenggaraLPSE Kota BaubauLPSE Universitas HaluoleoLPSE Provinsi Sulawesi UtaraLPSE Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraLPSE Kabupaten Kepulauan Siau TagulandangBiaroLPSE Kabupaten MinahasaLPSE Kabupaten Minahasa TenggaraLPSE Kabupaten Minahasa UtaraLPSE Kota BitungLPSE Kota KotamobaguLPSE Kota ManadoLPSE Kota Tomohon*LPSE Universitas Negeri ManadoLPSE Provinsi Sumatera BaratLPSE Kabupaten Agam*LPSE Kabupaten Dhamasraya*LPSE Kabupaten Lima Puluh Kota*LPSE Kabupaten Padang Pariaman*LPSE Kabupaten Pasaman*LPSE Kabupaten Pasaman Barat*LPSE Kabupaten Pesisir Selatan*LPSE Kabupaten Sijunjung*LPSE Kabupaten Solok*LPSE Kabupaten Solok Selatan*LPSE Kabupaten Tanah DatarLPSE Kota Bukit Tinggi*LPSE Kota Padang*LPSE Kota Padang Panjang*LPSE Kota Pariaman*LPSE Kota PayakumbuhLPSE Kota Sawahlunto*Kabupaten MorowaliKabupaten Parigi MoutongKabupaten Tojo Una-UnaKota PaluUniversitas TadulakoProvinsi Sulawesi TenggaraKota BaubauUniversitas HaluoleoProvinsi Sulawesi UtaraKabupaten Bolaang Mongondow UtaraKabupaten Kepulauan Siau Tagulandang BiaroKabupaten MinahasaKabupaten Minahasa TenggaraKabupaten Minahasa UtaraKota BitungKota KotamobaguKota ManadoKota TomohonUniversitas Negeri ManadoProvinsi Sumatera BaratAkademi Teknologi Industri PadangBadan SAR NasionalBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di PadangBalai Diklat Keagamaan PadangBalai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera BaratBalai Pengelolaan DAS AgamISI Padang PanjangLembaga Penjaminan Mutu PendidikanPelabuhan Perikanan Samudera BungusPengadilan Tinggi Agama PadangPengadilan Tinggi PadangPoliteknik Negeri PadangRSUP Dr. M. JamilSekolah Menengah Analis Kimia PadangSekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri PariamanKabupaten AgamKabupaten DhamasrayaKabupaten Lima Puluh KotaKabupaten Padang PariamanKabupaten PasamanKabupaten Pasaman BaratKabupaten Pesisir SelatanKabupaten SijunjungKabupaten SolokKabupaten Solok SelatanKabupaten Tanah DatarKota Bukit TinggiKota PadangKota Padang PanjangKota PariamanKota PayakumbuhKota SawahluntoLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 78

No Provinsi LPSE Instansi PemerintahLPSE Kota Solok*LPSE Universitas AndalasKota SolokUniversitas AndalasLPSE Universitas Negeri PadangUniversitas Negeri Padang31 Sumatera LPSE Provinsi Sumatera SelatanProvinsi Sumatera SelatanSelatan LPSE Kabupaten BanyuasinKabupaten BanyuasinLPSE Kabupaten Muara EnimKabupaten Muara EnimLPSE Kabupaten Musi BanyuasinKabupaten Musi BanyuasinLPSE Kabupaten Musi RawasKabupaten Musi RawasLPSE Kabupaten Ogan Komering IlirKabupaten Ogan Komering IlirLPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu SelatanLPSE Kota LubuklinggauKota LubuklinggauLPSE Kota Pagar AlamKota Pagar AlamLPSE Kota PalembangKota PalembangLPSE Kota PrabumulihKota PrabumulihLPSE Universitas SriwijayaUniversitas SriwijayaLPSE Politeknik SriwijayaPoliteknik Sriwijaya32 SumateraUtaraLPSE Provinsi Sumatera UtaraProvinsi Sumatera UtaraKabupaten Mandailing NatalLPSE Kabupaten Labuhan Batu*Kabupaten Labuhan BatuLPSE Kabupaten LangkatKabupaten LangkatLPSE Kabupaten Mandailing NatalKabupaten Mandailing NatalLPSE Kabupaten SamosirKabupaten SamosirLPSE Kabupaten Serdang BedagaiKabupaten Serdang BedagaiLPSE Kabupaten Tapanuli Utara*Kabupaten Tapanuli UtaraLPSE Kota Tanjung Balai*Kota Tanjung BalaiLPSE Kota MedanKota MedanLPSE Universitas Negeri MedanUniversitas Negeri MedanBalai Besar Karantina Pertanian BelawanBalai Karantina Pertanian Kelas II MedanBMKG Balai Besar Wilayah I MedanBPPNFI Regional I Sumatera UtaraMadrasah Ibtidaiyah Negeri MedanPelabuhan Kelas III Pulau TelloPendidikan Teknologi Kimia IndustriPengadilan Negeri MedanPengadilan Tinggi Agama MedanSMKN 2 MedanUniversitas HKBP NommensenUniversitas Pembangunan Panca BudiLPSE Universitas Sumatera UtaraUniversitas Sumatera UtaraKeterangan: Warna merah merupakan instansi yang belum mengimplementasikan e-Procurement dalam proses lelangLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 79

Lampiran 7. LPSE yang Sudah Teragregasi Pada Tahun 2011No Nama LPSE Alamat WebsiteTanggalImplementasi1 LPSE LKPP http://lpse.lkpp.go.id/eproc 18-Sep-102 LPSE Kementrian Kesehatan http://lpse.depkes.go.id/eproc 22-Sep-103 LPSE Kementrian Pendidikan http://lpse.kemdiknas.go.id/eproc28-Sep-10Nasional4 LPSE kota Yogyakarta http://lpse.jogjakota.go.id/eproc 11-Okt-105 LPSE Kementerian Luar Negeri http://203.217.188.123/eproc 20-Des-106 LPSE Provinsi DKI Jakarta http://lpse.jakarta.go.id/eproc 01-Feb-117 LPSE PT. Kawasan Berikat http://lpse.kbn.co.id/eproc27-Apr-11Nusantara8 LPSE Provinsi Daerahhttp://eproc.jogjakarta.go.id/eproc27-Apr-11Istimewa Yogyakarta9 LPSE Kementrian Perumahan http://lpse.kemenpera.go.id/eproc27-Apr-11Rakyat10 LPSE Kementerianhttp://lpse.kemenperin.go.id/eproc27-Apr-11Perindustrian11 LPSE DPR RI http://lpse.dpr.go.id/eproc 04-Mei-1112 LPSE Kota Pontianak http://lpse.pontianakkota.go.id/eproc 04-Mei-1113 LPSE Kabupaten Bangka http://lpse.bangka.go.id/eproc 04-Mei-1114 LPSE Kabupaten Karimun http://110.137.64.251/eproc 04-Mei-1115 LPSE Kabupaten Kotawaringin http://lpse.kotimkab.go.id/eproc04-Mei-11Timur16 LPSE Provinsi Aceh http://lpse.acehprov.go.id/eproc 01-Jul-1117 LPSE Kabupaten Parigi http://lpse.parigimoutongkab.go.id/eproc 04-Jul-11Moutong18 LPSE Kabupaten Musihttp://118.97.151.218/eproc04-Jul-11Banyuasin19 LPSE Kabupaten Sumbawa http://lpse.sumbawakab.go.id/eproc 04-Jul-1120 LPSE Kabupaten Sarolangun http://lpse.sarolangunkab.go.id/eproc 04-Jul-1121 LPSE Provinsi Nusa Tenggara http://lpse.nttprov.go.id/eproc04-Jul-11Timur22 LPSE Kabupaten Bengkalis http://lpse.bengkalis.go.id/eproc 04-Jul-1123 LPSE Kabupaten Pelalawan http://lpse.pelalawankab.go.id/eproc 04-Jul-1124 LPSE Kota Surakarta http://121.100.22.13/eproc 04-Jul-1125 LPSE Kabupaten Gresik http://lpse.gresik.go.id/eproc 04-Jul-1126 LPSE Kota Lubuklinggau http://lpse.lubuklinggau.go.id/eproc 04-Jul-1127 LPSE Provinsi Sulawesi Barat http://125.167.121.151/eproc 04-Jul-1128 LPSE Kabupaten Sumenep http://lpse.sumenep.go.id/eproc 04-Jul-1129 LPSE Kota Batu http://lpse.batukota.go.id/eproc 04-Jul-1130 LPSE Kabupaten Lamongan http://lpse.lamongankab.go.id/eproc/ 04-Jul-1131 LPSE Kota Palembang http://lpse.palembang.go.id/eproc 04-Jul-1132 LPSE Kabupaten Magetan http://lpse.magetankab.go.id/eproc 04-Jul-1133 LPSE Kabupaten Kuburaya http://lpse.kuburayakab.go.id/eproc 04-Jul-1134 LPSE Kabupaten Jember http://180.247.250.208/eproc 04-Jul-1135 LPSE Kabupaten Jembrana http://lpse.jembranakab.go.id/eproc 04-Jul-1136 LPSE Kabupaten Batanghari http://lpse.batangharikab.go.id/eproc 04-Jul-11LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 80

No Nama LPSE Alamat WebsiteTanggalImplementasi37 LPSE Kabupaten Kerinci http://lpse.kerincikab.go.id/eproc 04-Jul-1138 LPSE Kota Jambi http://lpse.jambikota.go.id/eproc 04-Jul-1139 LPSE Universitas Tanjung http://lpse.untan.ac.id/eproc04-Jul-11Pura40 LPSE Kota Singkawang http://e-proc.singkawangkota.go.id/eproc 04-Jul-1141 LPSE Pemkab Sinjai http://lpse.sinjai.go.id/eproc/ 04-Jul-1142 LPSE Kabupaten Lampung http://222.124.142.123/eproc04-Jul-11Timur43 LPSE Kabupaten Bengkulu http://202.95.135.66/eproc04-Jul-11Utara44 LPSE Universitas Bengkulu http://lpse.unib.ac.id/eproc 04-Jul-1145 LPSE Bandar Lampung http://lpse.bandarlampungkota.go.id/eproc 04-Jul-1146 LPSE Kota Pare-pare http://118.97.32.30/eproc 04-Jul-1147 LPSE Kabupaten Donggala http://lpse.donggala.go.id/eproc 04-Jul-1148 LPSE Kota Malang http://lpse.malangkota.go.id/eproc 04-Jul-1149 LPSE Kota Madiun http://lpse.madiunkota.go.id/eproc 04-Jul-1150 LPSE Universitas Airlangga http://lpse.unair.ac.id/eproc 04-Jul-1151 LPSE RSJ Dr. Radjiman http://27.131.7.252/eproc04-Jul-11Wediodiningrat52 LPSE Kabupaten Ngawi http://lpse.ngawikab.go.id/eproc 04-Jul-1153 LPSE Kabupaten Bojonegoro http://lpse.bojonegorokab.net/eproc 04-Jul-1154 LPSE Kabupaten Kediri http://222.124.155.244/eproc 04-Jul-1155 LPSE Kabupaten Nganjuk http://lpse.nganjukkab.go.id/eproc 04-Jul-1156 LPSE Kabupaten Blora http://lpse.blorakab.go.id/eproc 05-Jul-1157 LPSE Kabupaten Batang http://lpse.batangkab.go.id/eproc 05-Jul-1158 LPSE Kabupaten Grobogan http://lpse.grobogan.go.id/eproc 05-Jul-1159 LPSE Kabupaten Sukoharjo http://lpse.sukoharjokab.go.id/eproc 05-Jul-1160 LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/eproc 05-Jul-1161 LPSE Kabupaten Sragen http://lpse.sragenkab.go.id/eproc 05-Jul-1162 LPSE Kementerian Pertanian http://lpse.deptan.go.id/eproc 05-Jul-1163 LPSE Provinsi Banten http://lpse.bantenprov.go.id/eproc 05-Jul-1164 LPSE MPR RI http://lpse.mpr.go.id/eproc 05-Jul-1165 LPSE Kota Tangerang Selatan http://lpse.tangerangselatankota.go.id/eproc 05-Jul-1166 LPSE Kota Palu http://lpse.palukota.go.id/eproc 06-Jul-1167 LPSE Kabupaten Pontianak http://lpse.pontianakkab.go.id/eproc 08-Jul-1168 LPSE Kota Blitar http://lpse.blitarkota.net/eproc 08-Jul-1169 LPSE ESDM http://eproc.esdm.go.id/eproc/ 08-Jul-1170 LPSE TVRI http://lpse.tvri.co.id/eproc 08-Jul-1171 LPSE Kabupaten Lebong http://lpse.lebongkab.go.id/eproc 15-Jul-1172 LPSE Ogan Komering Ilir http://lpse.kaboki.go.id/eproc 15-Jul-1173 LPSE Universitas Sumatera http://lpse.usu.ac.id/eproc19-Jul-11Utara74 LPSE Universitas Jember http://lpse.unej.ac.id/eproc 21-Jul-1175 LPSE Kabupaten Magelang http://lpse.magelangkab.go.id/eproc 21-Jul-1176 SPSE - Kementerian Hukum http://lpse.kemenkumham.go.id/eproc21-Jul-11dan HAM RI77 LPSE Kabupaten Pinrang http://lpse.pinrangkab.go.id/eproc 21-Jul-11LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 81

No Nama LPSE Alamat WebsiteTanggalImplementasi78 LPSE Kabupaten Ketapang http://lpse.ketapangkab.go.id/eproc 21-Jul-1179 LPSE Kementrian Negara http://lpse.ristek.go.id/eproc21-Jul-11Ristek dan Teknologi80 LPSE Kota Banda Aceh http://lpse.bandaacehkota.go.id/eproc 25-Jul-1181 LPSE Kabupaten Tojo una-una http://lpse.tojounaunakab.go.id/eproc 25-Jul-1182 LPSE Badan Pusat Statistik http://203.123.60.157/eproc 25-Jul-1183 LPSE Kota Kotamobagu http://118.97.42.226/eproc 26-Jul-1184 LPSE Kementerian Agama http://lpse.kemenag.go.id/eproc 26-Jul-1185 LPSE Kota Pangkal Pinang http://lpse.pangkalpinangkota.go.id/eproc 26-Jul-1186 LPSE Kabupaten Klaten http://lpse.klatenkab.go.id/eproc 26-Jul-1187 LPSE Kabupaten Lombok http://lpse.lomboktengahkab.go.id/eproc 26-Jul-11Tengah88 LPSE Kabupaten Kutaihttp://lpse.kutaikartanegarakab.go.id/eproc 29-Jul-11Kartanegara89 LPSE Kabupaten Bangka http://lpse.bangkatengahkab.go.id/eproc 01-Agust-11Tengah90 LPSE Provinsi Kepulauan http://lpse.babelprov.go.id/eproc01-Agust-11Bangka Belitung91 LPSE Kota Banjarbaru http://lpse.banjarbarukota.go.id/eproc 01-Agust-1192 LPSE Kota Sabang http://lpse.sabangkota.go.id/eproc 01-Agust-1193 LPSE Provinsi Lampung http://lpse.lampungprov.go.id/eproc 02-Agust-1194 LPSE Mahkamah Konstitusi http://lpse.mahkamahkonstitusi.go.id/eproc 04-Agust-1195 LPSE Kabupaten Kebumen http://lpse.kebumenkab.go.id/eproc 05-Agust-1196 LPSE Provinsi Sumatera Barat http://lpse.sumbarprov.go.id/eproc 05-Agust-1197 LPSE Kota Banjarmasin http://lpse.banjarmasin.go.id/eproc 08-Agust-1198 LPSE Kabupaten Kudus http://lpse.kuduskab.go.id/eproc 08-Agust-1199 LPSE Provinsi Kepulauan Riau http://www.kepriprov.net/eproc 08-Agust-11100 LPSE Provinsi Jambi http://lpse.jambiprov.go.id/eproc 08-Agust-11101 LPSE Badan Pertanahan http://lpse.bpn.go.id/eproc08-Agust-11Nasional102 LPSE BKKBN http://lpse.bkkbn.go.id/eproc 08-Agust-11103 LPSE Provinsi Jawa Timur http://lpse.jatimprov.go.id/eproc 08-Agust-11104 LPSE Kabupaten Madiun http://lpse.madiunkab.go.id/eproc 08-Agust-11105 LPSE Provinsi Papua http://lpse.papua.go.id/eproc 09-Agust-11106 LPSE Kementerian Tenaga http://lpse.depnakertrans.go.id/eproc09-Agust-11Kerja dan Transmigrasi107 LPSE Kabupaten Jepara http://lpse.jeparakab.go.id/eproc 09-Agust-11108 LPSE Kabupaten Karanganyar http://lpse.karanganyarkab.go.id/eproc 09-Agust-11109 LPSE Kabupaten Purworejo http://lpse.purworejokab.go.id/eproc 09-Agust-11110 LPSE Kementerian Dalam http://lpse.depdagri.go.id/eproc09-Agust-11Negeri111 LPSE Provinsi Sulawesi Utara http://lpse.sulutprov.go.id/eproc 09-Agust-11112 LPSE Provinsi Jawa Tengah http://lpse.jatengprov.go.id/eproc 09-Agust-11113 LPSE Kota Magelang http://202.169.224.90/eproc 09-Agust-11114 LPSE Kabupaten Sidoarjo http://lpse.sidoarjokab.net/eproc 09-Agust-11115 LPSE POM http://lpse.pom.go.id/eproc 09-Agust-11116 LPSE Kalimantan Selatan http://lpse.kalselprov.go.id/eproc 10-Agust-11LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 82

No Nama LPSE Alamat WebsiteTanggalImplementasi117 LPSE Kota Depok http://lpse.depok.go.id/eproc 10-Agust-11118 LPSE Kabupaten Balangan http://lpse.balangankab.go.id/eproc 10-Agust-11119 LPSE Provinsi Kalimantan http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc10-Agust-11Timur120 LPSE Provinsi Maluku http://lpse.malukuprov.go.id/eproc 10-Agust-11121 LPSE Provinsi Kalimantan http://lpse.kalteng.go.id/eproc10-Agust-11Tengah122 LPSE Kabupaten Temanggung http://110.76.147.187/eproc 10-Agust-11123 LPSE Kabupaten Paser http://lpse.paserkab.go.id/eproc 10-Agust-11124 LPSE Provinsi Riau http://lpse.riau.go.id/eproc 10-Agust-11125 LPSE Kabupaten Minahasa http://110.139.227.241/eproc11-Agust-11Utara126 LPSE Provinsi Sulawesi http://118.97.47.25/eproc11-Agust-11Selatan127 LPSE Kabupaten Sekadau http://lpse.sekadaukab.go.id/eproc 11-Agust-11128 LPSE Provinsi Gorontalo http://lpse.gorontaloprov.go.id/eproc 11-Agust-11129 LPSE Kabupaten Aceh Utara http://lpse.acehutara.go.id/eproc 11-Agust-11130 LPSE Kabupaten Cilacap http://lpse.cilacapkab.go.id/eproc 12-Agust-11131 LPSE PELNI http://lpse.pelni.co.id/eproc 12-Agust-11132 LPSE Kabupaten Brebes http://lpse.brebeskab.go.id/eproc 12-Agust-11133 LPSE Kota Payakumbuh http://lpse.payakumbuhkota.go.id/eproc 15-Agust-11134 LPSE Kabupaten Lampung http://180.242.49.182/eproc15-Agust-11Selatan135 LPSE Provinsi Sulawesi http://lpse.sulteng.go.id/eproc15-Agust-11Tengah136 LPSE Kabupaten Badung http://lpse.badungkab.go.id/eproc 15-Agust-11137 LPSE Kabupaten Kotawaringin http://lpse.kotawaringinbaratkab.go.id/eproc 15-Agust-11Barat138 LPSE Kota Batam http://27.50.24.36/eproc 15-Agust-11139 LPSE Kabupaten Tabalong http://lpse.tabalongkab.go.id/eproc 16-Agust-11140 LPSE Universitas Negeri http://lpse.unm.ac.id/eproc16-Agust-11Makassar141 LPSE Kabupaten Pemalang http://lpse.pemalangkab.go.id/eproc 16-Agust-11142 LPSE Kabupaten Banjar http://lpse.banjarkab.go.id/eproc 16-Agust-11143 LPSE Kabupaten Banyuasin http://lpse.banyuasinkab.go.id/eproc 16-Agust-11144 LPSE Provinsi Sulawesi http://lpse.sultraprov.go.id/eproc16-Agust-11Tenggara145 LPSE Provinsi Kalimantan http://lpse.kalbarprov.go.id/eproc16-Agust-11Barat146 LPSE Kabupaten Kuantan http://lpse.kuansing.go.id/eproc16-Agust-11Singingi147 LPSE Kabupaten Tapin http://lpse.tapinkab.go.id/eproc 16-Agust-11148 LPSE Provinsi Sumatera http://lpse.sumselprov.go.id/eproc16-Agust-11Selatan149 LPSE Kabupaten Merauke http://lpse.merauke.go.id/eproc 18-Agust-11150 LPSE Kota Denpasar http://eproc.denpasarkota.go.id/eproc 18-Agust-11151 LPSE Kabupaten Tegal http://lpse.tegalkab.go.id/eproc 18-Agust-11LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 83

No Nama LPSE Alamat WebsiteTanggalImplementasi152 LPSE Kabupaten Pacitan http://www.lpse.pacitankab.go.id/eproc 18-Agust-11153 LPSE Universitas Sriwijaya http://lpse.unsri.ac.id/eproc 18-Agust-11154 LPSE Kabupaten Banyumas http://lpse.banyumaskab.go.id/eproc 18-Agust-11155 LPSE Kota Salatiga http://lpse.pemkot-salatiga.go.id/eproc 18-Agust-11156 LPSE Kabupaten Sumbawa http://lpse.sumbawabaratkab.go.id/eproc 18-Agust-11Barat157 LPSE Kota Tangerang http://lpse.tangerangkota.go.id/eproc 18-Agust-11158 LPSE Universitas Mulawarman http://lpse.unmul.ac.id/eproc 18-Agust-11159 LPSE Kabupaten Penajam http://lpse.penajamkab.go.id/eproc18-Agust-11Paser Utara160 LPSE Kota Tarakan http://lpse.tarakankota.go.id/eproc 18-Agust-11161 LPSE Kabupaten Belitung http://lpse.belitungkab.go.id/eproc 18-Agust-11162 LPSE Kota Pekalongan http://lpse.pekalongankota.go.id/eproc 18-Agust-11163 LPSE Kabupaten Luwu Utara http://lpse.luwuutara.go.id/eproc 19-Agust-11164 LPSE Kota Pekanbaru http://lpse.pekanbaru.go.id/eproc 19-Agust-11165 LPSE Universitas Jenderal http://lpse.unsoed.ac.id/eproc19-Agust-11Soedirman166 LPSE ITB http://lpse.itb.ac.id/eproc 22-Agust-11167 LPSE Kabupaten Indragiri Hilir http://180.235.150.235/eproc 22-Agust-11168 LPSE Politeknik Negerihttp://lpse.polteklampung.ac.id/eproc22-Agust-11Lampung169 LPSE Kementerian Kehutanan http://lpse.dephut.go.id/eproc 24-Agust-11170 LPSE Kota Prabumulih http://202.146.178.107/eproc 24-Agust-11171 LPSE Provinsi Bali http://lpse.baliprov.go.id/eproc 24-Agust-11172 LPSE Kabupaten Banyuwangi http://lpse.banyuwangikab.go.id/eproc 24-Agust-11173 LPSE Kabupaten Hulu Sungai http://lpse.hulusungaiutara.go.id/eproc25-Agust-11Utara174 LPSE Kota Bogor http://eproc.kotabogor.go.id/eproc 25-Agust-11175 LPSE POLRI http://lpse.polri.go.id/eproc 25-Agust-11176 LPSE Kota Tegal http://lpse.tegalkota.go.id/eproc 26-Agust-11177 LPSE Kabupaten Ende http://www.lpse.endekab.go.id/eproc 26-Agust-11178 LPSE Universitas Negeri http://lpse.unimed.ac.id/eproc26-Agust-11Medan179 LPSE Kota Metro http://118.97.129.114/eproc 26-Agust-11180 LPSE ITS http://lpse.its.ac.id/eproc 05-Sep-11181 LPSE Kabupaten Kampar http://lpse.kamparkab.go.id/eproc 06-Sep-11182 LPSE Kabupaten Pasaman http://lpse.pasamankab.go.id/eproc 06-Sep-11183 LPSE Universitas Bandar http://lpse.ubl.ac.id/eproc06-Sep-11Lampung184 LPSE Kabupaten Sleman http://lpse.slemankab.go.id/eproc 06-Sep-11185 LPSE Universitas Brawijaya http://lpse.ub.ac.id/eproc 06-Sep-11186 LPSE Kabupaten Blitar http://lpse.blitarkab.go.id/eproc 07-Sep-11187 LPSE Kabupaten Berau http://lpse.beraukab.go.id/eproc 07-Sep-11188 LPSE Kabupaten Banjarnegara http://lpse.banjarnegarakab.go.id/eproc 07-Sep-11189 LPSE Kabupaten Halmahera http://202.43.175.107/eproc09-Sep-11Utara190 LPSE Universitas Negeri http://lpse.unnes.ac.id/eproc 09-Sep-11LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 84

No Nama LPSE Alamat WebsiteTanggalImplementasiSemarang191 LPSE Provinsi Sumatera Utara http://lpse.sumutprov.go.id/eproc 15-Sep-11192 LPSE Kabupaten Boyolali http://lpse.boyolalikab.go.id/eproc 16-Sep-11193 LPSE Universitas Indonesia http://lpse.ui.ac.id/eproc 16-Sep-11194 LPSE Universitas Tadulako http://lpse.untad.ac.id/eproc 20-Sep-11195 LPSE Kota Semarang http://lpse.semarangkota.go.id/eproc 20-Sep-11196 LPSE Kabupaten Bulukumba http://118.97.33.125/eproc 20-Sep-11197 LPSE Universitas Negeri http://222.124.193.143/eproc20-Sep-11Padang198 LPSE Kabupaten Malang http://lpse.malangkab.go.id/eproc 21-Sep-11199 LPSE Kabupaten Jombang http://lpse.jombangkab.go.id/eproc 21-Sep-11200 LPSE Kabupaten Sitaro http://lpse.sitarokab.go.id/eproc 21-Sep-11201 LPSE Kabupaten Bulungan http://203.99.96.205/eproc 26-Sep-11202 LPSE Kota Lhokseumawe http://lpse.lhokseumawekota.go.id/eproc 27-Sep-11203 LPSE Kementerian Kelautan http://lpse.kkp.go.id/eproc27-Sep-11dan Perikanan204 LPSE Kabupaten Pesawaran http://222.124.2.222/eproc 27-Sep-11205 LPSE Kabupaten Tanjung http://118.97.150.50/eproc28-Sep-11Jabung Barat206 LPSE Kabupaten Barito Kuala http://222.124.183.58/eproc 28-Sep-11207 LPSE Kabupaten Polewali http://125.167.186.30/eproc28-Sep-11Mandar208 LPSE Kementrianhttp://lpse.dephub.go.id/eproc28-Sep-11Perhubungan209 LPSE Kabupaten Lebak http://lpse.lebakkab.go.id/eproc 28-Sep-11210 LPSE Kabupaten Muaro Jambi http://111.221.43.152/eproc 04-Okt-11211 LPSE Kota Bukittinggi http://www.lpse.bukittinggikota.go.id/eproc 04-Okt-11212 LPSE Kabupaten Tanah Datar http://lpse.tanahdatar.go.id/eproc 05-Okt-11213 LPSE Kabupaten Mojokerto http://118.97.238.34/eproc 17-Okt-11214 LPSE Kabupaten Pasaman http://lpse.pasamanbaratkab.go.id/eproc 19-Okt-11Barat215 LPSE Kabupaten Hulu Sungai http://lpse.hulusungaiselatankab.go.id/eproc 20-Okt-11Selatan216 LPSE Universitas Andalas http://222.124.193.40/eproc 24-Okt-11217 LPSE Universitas Gajah Mada https://lpse.ugm.ac.id/eproc 27-Okt-11218 LPSE Kabupaten Tanah Laut http://lpse.tanahlautkab.go.id/eproc 27-Okt-11219 LPSE Kabupaten Lampung http://222.124.7.74/eproc28-Okt-11Barat220 LPSE Kabupaten Langkat http://180.241.90.127/eproc 28-Okt-11221 LPSE Kota Medan http://124.81.86.114/eproc 28-Okt-11222 LPSE Kabupaten Siak http://lpse.siak.go.id/eproc 28-Okt-11223 LPSE Kota Bengkulu http://110.137.129.157/eproc 31-Okt-11224 LPSE Kota Makassar http://119.252.172.212/eproc 31-Okt-11225 LPSE Kabupaten Mamuju http://110.139.206.82/eproc 31-Okt-11226 LPSE Politeknik Negeri Ujung http://222.124.189.94/eproc31-Okt-11Pandang227 LPSE Kabupaten Purbalingga http://lpse.purbalinggakab.go.id/eproc 31-Okt-11LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 85

No Nama LPSE Alamat WebsiteTanggalImplementasi228 LPSE Kabupaten Pekalongan http://lpse.pekalongankab.go.id/eproc 31-Okt-11229 LPSE Kabupaten Aceh Tengah http://lpse.acehtengahkab.go.id/eproc 31-Okt-11230 LPSE Kabupaten Sanggau http://lpse.sanggau.go.id/eproc 31-Okt-11231 LPSE Kabupaten Musi Rawas http://118.97.147.179/eproc 02 November2011232 LPSE Kabupaten Enrekang http://120.136.18.66/eproc 03 November2011233 LPSE RS. WahidinSudirohusodohttp://110.136.249.13/eproc04 November2011234 LPSE BPPT http://lpse.bppt.go.id/eproc 04 November2011235 LPSE Kabupaten Wonogiri http://121.100.17.17/eproc 07 November2011236 LPSE Kota Balik Papan http://203.130.240.45/eproc 07 November2011237 LPSE Hulu Sungai Tengah http://124.195.9.69/eproc 07 November2011238 LPSE Kabupaten TanahBumbuhttp://118.97.212.42/eproc08 November2011239 LPSE Kabupaten Serang http://lpse.serangkab.go.id/eproc 10 November2011240 LPSE Kabupaten BengkuluSelatanhttp://lpse.bengkuluselatankab.go.id/eproc 14 November2011241 LPSE KementerianPerdagangan RIhttp://lpse.kemendag.go.id/eproc29 November2011242 LPSE Universitas Syahkuala http://222.124.186.230/eproc08-Des-11Banda Aceh243 LPSE Kota Bitung http://118.97.255.218/eproc 08-Des-11244 LPSE Kementrian Sosial http://lpse.depsos.go.id/eproc 08-Des-11245 LPSE Kabupaten Malinau http://118.97.212.11/eproc 08-Des-11246 LPSE Kabupaten Seruyan http://222.124.33.154/eproc 19-Des-11247 LPSE Kabupaten Samosir http://180.241.17.62/eproc 21-Des-11248 LPSE Kota Ternate http://118.97.31.178/eproc 22-Des-11249 LPSE Kabupaten Tanjung http://222.124.194.125/eproc22-Des-11Jabung Timur250 LPSE Kabupaten Bolmong http://118.97.33.29/eproc22-Des-11Utara251 LPSE Kabupaten Pohuwato http://lpse.pohuwatokab.go.id/eproc 28-Des-11252 LPSE Provinsi Jawa Barat http://lpse.jabarprov.go.id/eproc 01-Jan-12LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 86

LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 87