laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

tahun 2011 terdapat 17 instansi pemerintah yang telah menyusun perencanaanpengadaan barang/jasa yaitu: LKPP, Kementerian Perumahan Rakyat, KementerianPerdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional,Kementerian Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian,Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, BalaiTaman Nasional Sebangau, Balai Taman Nasional Komodo, Balai Pengelolaan DaerahAliran Sungai Solo, RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan LembagaPermasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.Pada tahun 2011 LKPP melaksanakan kegiatan sosialisasi pedoman perencanaanpengadaan barang/jasa Pemerintah di Wilayah Indonesia Bagian Barat, Wilayah IndonesiaBagian Tengah dan Wilayah Indonesia Bagian Timur, dengan rincian sebagai berikut:Tabel 7.Sosialisasi Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun2011No Sosialisasi Tempat Waktu JumlahK/L/D/I1 Wilayah Indonesia BagianBarat2 Wilayah Indonesia BagianTengah3 Wilayah Indonesia BagianTimurSumber: Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN LKPP, Tahun 2011Medan 26-28 September 2011 Pemprov : 4Pemkab : 5Pemkot : 11Makassar 10-12 Oktober 2011 Pemprov : 6Pemkab : 6Pemkot : 8Denpasar 28-30 November 2011 Pemprov : 8Pemkab : 12Pemkot : 10Dalam rangka sistem penunjukan langsung kendaraan pemerintah, LKPPmenyusun dasar hukum melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tentangPedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di LingkunganK/L/D/I. Selain itu telah dibangun sistem aplikasi yang berbasis web dan melibatkan 13ATPM/main dealer/dealer yang mewakili 9 (sembilan) merk mobil. Telah dilakukantransaksi terhadap sekitar 1.732 unit kendaraan roda empat dengan nilai transaksisebesar Rp373 Miliar. Untuk selanjutnya akan dikembangkan sistem aplikasi yangLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 30