laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

Regulasi tersebut kemudian menjadi pedoman bagi K/L/D/I dalam melaksanakanpengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia.Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 13 disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiJumlah peraturan perundangan yangdihasilkan dalam pengadaan barang/jasaPemerintah:- Draft RUU- Draft RPP- Perpres- SE / Peraturan Kepala1 Dokumen1 Dokumen-4 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen-2 DokumenPersentaseCapaian100100-50Pada tahun 2011 LKPP menargetkan penyusunan sebanyak 6 (enam) dokumenperaturan/regulasi pengadaan barang/jasa yaitu: 1 (satu) dokumen draft RancanganUndang-undang Pengadaan Barang/Jasa (RUU PBJ), 1 (satu) dokumen draft RancanganPeraturan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, dan 4 (empat) Peraturan Kepala LKPP.LKPP telah dapat menyusun 6 (enam) dokumen peraturan/regulasi yaitu: Draft RUUPengadaan Barang/Jasa; Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa;dan 2 (dua) dokumen Peraturan Kepala LKPP yang terdiri dari: (1) Petunjuk TeknisOperasional Daftar Hitam (blacklist), (2) Surat Edaran Bersama antara Menteri DalamNegeri dan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan denganPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Duadokumen Peraturan Kepala LKPP yang masih dalam proses penyelesaian yaitu: (1)Pedoman Pemutusan Kontrak dan (2) Pedoman Penyesuaian Harga.Penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melalui berbagaitahapan antara lain: melakukan pengumpulan dan pengkajian ketentuan pengadaanuntuk penyempurnaan naskah akademik. Pada tahun 2011 LKPP telah menyelesaikannaskah akademisnya dan sudah tersusun 12 draft naskah melalui pembahasan ditingkatKementerian/Lembaga dan rapid assesment yang dilakukan oleh Tim ITB dan UniversitasDiponegoro. Beberapa kendala dalam pembahasan RUU Pengadaan Barang/Jasa dimanaLAKIP LKPP TAHUN 2011 | 40