laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);23. Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Pengadaan Langsung yangmenggunakan Surat Perintah Kerja (SPK); dan24. Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung yang menggunakan SuratPerintah Kerja (SPK).Dalam rangka pelelangan secara elektronik, melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secaraElektronik, yang terdiri atas 8 (delapan) dokumen yaitu:1. Pengadaan barang melalui pelelangan umum/sederhana denganpascakualifikasi;2. Pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;3. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi;4. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi;5. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi satusampul;6. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi duasampul;7. Pengadaan jasa lainnya dengan pascakualifikasi; dan8. Pengadaan jasa lainnya dengan prakualifikasi.Dana pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang diterima Indonesia dalam rangkakerjasama pendanaan pembangunan, sebagian besar masih menggunakan tata carapengadaan barang/jasa berdasarkan guideline pemberi pinjaman atau hibah. Sesuaikesepakatan Paris Declaration tahun 2005, perlu adanya kesepakatan antara aturannegara/lembaga pemberi pinjaman atau hibah dengan negara penerima. Penggunaansistem pengadaan barang/jasa nasional perlu dilakukan agar pinjaman atau hibah dapatlebih efektif dimanfaatkan Indonesia. Pada tahun 2011 LKPP telah menyusun 2 (dua)dokumen harmonisasi sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yaitu: (1) Kajian SOPNegosiasi Pinjaman Luar Negeri dan (2) Dokumen Harmonisasi antara Perpres Nomor 54LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 43