laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

kepengurusan yaitu: Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di DKI Jakarta danDewan Pengurus Daerah. Hingga tahun 2011 telah terbentuk 12 Dewan Pengurus Daerahyaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKIJakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua,Sumatera Barat dan Lampung. LKPP bersama dengan IAPI telah menghasilkan Kode EtikProfesi bagi Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang disahkan pada tanggal 29 November 2011.SASARAN11Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasiskompetensiKeberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikatorkinerja sasaran yaitu persentase pelatihan pengadaan barang/jasa yang mengacu kepadaStandar Kompetensi Nasional Tenaga Pengadaan Barang/Jasa. Indikator kinerja, targetdan realisasinya disajikan sebagai berikut:Indikator Kinerja Target RealisasiPersentase pelatihan pengadaanbarang/jasa yang mengacu kepada StandarKompetensi Nasional Tenaga PengadaanBarang/Jasa20 Persen 28,23PersenPersentaseCapaian141,15Pada tahun 2011 LKPP dapat memfasilitasi pelatihan di instansi/penyelenggarasesuai standar LKPP sebesar 28,23 persen. Persentase tersebut dihitung denganmembandingkan jumlah pelaksanaan ujian yang difasilitasi LKPP sebanyak 1.697penyelenggaraan dengan jumlah pelatihan yang difasilitasi LKPP sebanyak 479penyelenggaraan.Pada tahun 2011 LKPP telah melaksanakan pelatihan instruktur pengadaanbarang/jasa (TOT) untuk 150 orang, sehingga sampai tahun 2011 telah tersedia 350instruktur terlatih yang tersebar di 31 provinsi. Sebaran instruktur pengadaan barang/jasadisajikan pada Gambar 5.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 35