laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

Tahun 2010 dengan World Bank Guidelines yaitu 9 (sembilan) notifikasi penggunaanNational Competitive Bidding (NCB).Untuk mengukur kinerja kepatuhan K/L/D/I terhadap regulasi pengadaanbarang/jasa, dilaksanakan pengukuran melalui Indikator Kinerja Kepatuhan atauCompliance Performance Indicator (CPI). CPI merupakan alat ukur yang dikembangkanoleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menilaibagaimana sistem pengadaan sesungguhnya beroperasi dan menggali permasalahannyata yang dihadapi oleh sistem dan praktek pengadaan. Indikator Kinerja Kepatuhan inimengukur tingkat kepatuhan kinerja pengadaan berdasarkan atas 4 pilar, yaitu: (1)kerangka kerja legislasi dan regulasi; (2) kerangka kelembagaan dan kapasitasmanajemen; (3) pelaksanaan pengadaan danpraktek pasar; dan (4) integritas dantransparansi sistem pengadaan pemerintah. Pilot survey Compliance PerformanceIndicator (CPI) pada tahun 2011 untuk pengadaan barang/jasa tahun 2010 berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/JasaPemerintah, menggunakan 10 sampel yaitu: (1) Kementerian: Kementerian PekerjaanUmum, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan; (2) Provinsi: JawaBarat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur; (3) Kota: Balikpapan dan Manado;dan (4) Kabupaten: Belitung Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat.Kesimpulan dari pilot survey CPI antara lain yaitu: (1) Transparansi perludiperbaiki mencakup akses informasi pengadaan, aturan pengumuman, dan pemasukanpenerimaan dan pembukaan dokumen lelang; (2) Kompentensi staf pengadaan masihrendah; (3) Pencatatan masih merupakan masalah utama dalam pemantauan danevaluasi kepatuhan kinerja pengadaan. Namun hasil pilot survey tersebut masih belummenggambarkan kondisi pengadaan barang/jasa secara nasional.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 44