laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenanganmasing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.LKPP mendapatkan mandat untuk melaksanakan agenda program P32-penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk memperkuatmekanisme pengawasan yang bebas korupsi, rencana aksi A84 - mendorongimplementasi whistleblower system pada instansi pemerintah. Kriteria keberhasilannyaadalah perbaikan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepadawhistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi. Dalam melaksanakan mandat ini,LKPP bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KementerianHukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi PemberantasanKorupsi.Sasaran yang telah dicapai oleh LKPP terkait whistleblower system, yaitu:1. Tersusunnya peraturan yang menjadi landasan dilaksanakannya whistleblowersystem dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam(Whistleblower) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;2. Tersusunnya Standard Operational Procedure (SOP) Tata Cara PengelolaanPengaduan Orang Dalam (Whistleblower) Pada Pengadaan Barang/JasaPemerintah; dan3. Terbangunnya Aplikasi Sistem Elektronik Whistleblower Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah. Mekanisme sistem komunikasi aplikasi whistleblowerdalam pengadaan barang/jasa Pemerintah disajikan pada Gambar 6, sedangkantampilan halaman depan aplikasi sistem elektronik whistleblower system dalampengadaan barang/jasa Pemerintah disajikan pada Gambar 7.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 51