laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan rencana,serta mendorong pelaksanaan e-procurement di seluruh instansi pemerintah. Jika ketigahal ini dilakukan, maka diharapkan dapat terwujud efektivitas kinerja dan efisiensianggaran negara dalam pengadaan barang/jasa.C. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola PengadaanBarang/Jasa Yang Profesional Dan Bermartabat.Pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah ke depandiarahkan untuk mewujudkan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional,yaitu SDM yang memiliki kompetensi, bermartabat dan memiliki jalur serta jenjang kariryang jelas dan terarah. Kompetensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaandengan baik sesuai dengan standar dan persyaratan yang diperlukan. Oleh karena itupengembangan SDM pengadaan berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagaipengembangan SDM yang orientasi serta acuan programnya berbasis pada standarkompetensi kerja. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi (PSBK) bertumpu pada:- Standar Kompetensi Kerja sebagai acuan.- Materi pembelajaran (learning material) sebagai bahan ajar atau bahan latih.- Penilaian atau asesmen untuk evaluasi atau pengukuran pencapaiankompetensi.- Sertifikasi untuk pengakuan atau rekognisi kompetensi.D. Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas,Kondusif dan Komprehensif.Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang efisien,transparan, kredibel serta tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, makadibutuhkan seperangkat kebijakan maupun peraturan yang mampu mengatur secara jelasproses pengadaan barang/jasa secara nasional. Kebijakan maupun peraturan inidiharapkan juga harus selaras dengan berbagai kebijakan lain yang terkait.Agar tercipta peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang harmonisdengan berbagai peraturan lainnya serta selaras dengan berbagai prioritas pembangunan,LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 13