laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 - LKPP

wilayah lainnya. Area pelayanan menjadi lebih luas dan sistem tersebut akandikembangkan di 32 provinsi sehingga dapat melayani peserta dari wilayah sekitarnya.Metode ujian berbasis komputer mempunyai beberapa manfaat yaitu hasil lebih cepatdiketahui sehingga meningkatkan kualitas pelayanan.Guna mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan ahli pengadaan bersertifikatdi kabupaten/kota, khususnya bagi daerah yang memiliki ahli pengadaan bersertifikatyang masih sedikit maka LKPP memberikan bantuan khusus dengan menyelenggarakanujian dengan menanggung seluruh pembiayaan. Selain di kabupaten/kota, secara regulerjuga menyelenggarakan sertifikasi di 32 provinsi sebanyak 160 kali dalam satu tahunanggaran.Untuk mewujudkan pelayanan prima pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaanbarang/jasa Pemerintah maka didukung melalui kegiatan: (1) Pengembangan SistemInformasi Manajemen Sertifikasi, sehingga database ahli pengadaan lebih informatif yangterintegrasi dengan system informasi pelatihan berbasis kompetensi; (2) Penyusunan1.000 dokumen (butir) soal yang digunakan untuk sertifikasi sebagai bank soal; (3)Penyediaan sarana pendukung (kertas, lembar jawab, sertifikat, dll) untuk pelaksanaanujian sertifikasi; (4) Penyusunan 1 (satu) dokumen Pedoman pengendalian mutu danevaluasi penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (5)Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan strategi kebijakan, pedoman, dan standarsertifikasi profesi pengadaan barang/jasa pemerintah pada 300 (tiga ratus) pihak; dan (6)Survaillance tempat uji kompetensi (asesmen SDM).SASARAN13Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan,konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsipprinsippersaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha KecilMenengah dan produk dalam negeriSebagai lembaga kebijakan, LKPP melakukan perumusan kebijakan di bidangpengadaan barang/jasa, yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan, mulaidari Undang-undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Kepala LKPP.LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 39