Download Report (Bahasa Indonesia, 2.8 MB, PDF)

152. Kebijakan dan Program untuk Memberdayakan Kelompok MiskinKarena kemiskinan sifatnya multidimensi, maka penanggulangannya tidak cukup hanyamengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga memerlukan kebijakan dan programdi bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Kebijakan dalam memberdayakan kelompokmiskin harus diarahkan pada upaya untuk memberikan kelompok miskin akses terhadaplembaga-lembaga sosial, politik, dan hukum yang menentukan kehidupan mereka.Agar masyarakat miskin memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap berbagailembaga di atas maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:n adanya tata pemerintahan yang baik (good governance) ) dari lembaga-lembagapemerintahan, terutama birokrasi pemerintahan, lembaga hukum dan pelayananumum lainnya;n dalam tata pemerintahan harus ada keterbukaan, pertanggungjawaban publik, danpenegakan hukum, serta partisipasi luas kelompok miskin dalam proses pengambilankeputusan. Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperbaiki dalam tata pemerintahan agarupaya penanggulangan kemiskinan berjalan baik, yaitu: penghapusan birokrasi yangmemakan waktu dan biaya, penghapusan korupsi, terutama korupsi danapenanggulangan kemiskinan, dan adanyakoordinasi lintas lembaga dan pelaku.Beberapa contoh program dalamkategori ini adalah:n Program penguatan pengelolaankelompok atau organisasi sosial danekonomi yang sudah ada yangmelibatkan masyarakat miskin,misalnya: kelompok petani pangan,kelompok pedagang kecil, ataukelompok simpan-pinjam informal;Pelibatan perempuan: menjadi suatu keharusann Program keterlibatan kelompok miskindalam proses pendidikan demokrasi, misalnya pelibatan dalam pengambilankeputusan melalui dengar pendapat, menggunakan hak tanya danmenyampaikan keluhan, serta keikutsertaan dalam pemilihan umum secaralangsung;n Program untuk mendorong keterlibatan kelompok miskin dalam pemantauandan evaluasi pembangunan.