Reformasi Regulasi Persaingan Usaha - KPPU

_____________________________________________________________________usaha tersebut masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan sesama negaraASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.Sejalan dengan hal tersebut, masih ditemukan banyaknya sumber kebijakanPemerintah yang belum sejalan dengan Undang-undang persaingan usaha tersebutantara lain karena kebijakan Pemerintah yang tidak didukung oleh peraturanperundang-undangan yang jelas atau kebijakan yang belum selaras dengansemangat UU No. 5/1999.Dari pengamatan KPPU selama ini, kebijakan yang tidak selaras dengan UU No.5/1999 dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok kebijakan yangmemberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha yang memiliki posisi dominanatau pelaku usaha tertentu. Kebijakan Pemerintah tersebut cenderung menciptakanentry barrier bagi pelaku usaha pesaingnya. Akibatnya muncul perilakupenyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tersebut.Kelompok kedua adalah kebijakan pemerintah yang memfasilitasi munculnyaperjanjian antara pelaku usaha yang secara eksplisit bertentangan dengan UU No.5/1999. Akibat dari munculnya perjanjian seperti itu, maka muncul perilaku antipersaingan dari pelaku usaha seperti menciptakan entry barrier dan pembatasanpembatasankepada mitra yang melakukan perjanjian.Kelompok ketiga adalah kebijakan yang merupakan bentuk intervensi Pemerintahterhadap mekanisme pasar yang berjalan. Hal ini antara lain muncul dalam bentuktata niaga atau regulasi yang membatasi jumlah pemain yang terlibat. Dilihat dariaspek persaingan, hal ini merupakan kemunduran, karena mencegah bekerjanyamekanisme pasar di sektor tersebut yang dapat memberikan banyak manfaat bagimasyarakat.Pasar yang dibebaskan bersaing secara sehat dipercaya dapat memberikan banyakkeuntungan dan peran Pemerintah diperlukan untuk mewujudkannya. Pada kasustertentu, persaingan dapat berhasil dengan baik apabila Pemerintah tidakmengintervensi, apalagi bila intervensi yang terjadi cenderung menguntungkansegelintir pelaku usaha yang meraup keuntungan besar. Ironisnya, terkadangpermasalahan dalam industri tersebut bersumber dari hal-hal di luar persoalanekonomi, seperti penyelundupan. Sayangnya solusi yang diambil malah merusakHalaman 6 Laporan Tahun 2007