RENCANA PERBUP ABT (salinan)1.pdf

(3) Biaya sistem informasi dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biayayang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanandan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data daninformasi air tanah.(4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bmerupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakanteknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.(5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc merupakan biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana danprasarana pada Wilayah CAT dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan,dan pengendalian daya rusak air tanah.(6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan Wilayah CAT serta operasidan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.(7) Biaya pemantauan evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untukmemantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaanuntuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.(8) Biaya konservasi daerah imbuhan dalam wilayah CAT sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan biaya yang dibutuhkan untukmelestarikan atau menambah air tanah secara alamiah pada cekungan airtanah meliputi kegiatan rehabilitasi imbuhan air tanah, rehabilitasi hutandaerah imbuhan air tanah dan pembuatan imbuhan air tanah buatan.Pasal 26(1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanahsebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dapat berupa :a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ataub. Anggaran swasta.(2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumberdari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.(3) Biaya konservasi daerah imbuhan dalam Wilayah CAT sebagaimanadimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf f dapat disediakan oleh PemerintahKabupaten di Wilayah CAT melalui mekanisme kerjasama daerah.BAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 27Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenaiteknis pelaksanaannya diatur oleh SKPD.15