RENCANA PERBUP ABT (salinan)1.pdf

More documents

Recommendations

Info

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesaiaNomor 5059);7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraIndonesia Nomor 4737);9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang AirTanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4859);11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadiKewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 12);2
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi JawaTengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi JawaTengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 34);14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadiKewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SragenNomor 1);15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenSragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah KabupatenSragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Sragen Nomor 5).MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIRTANAH DI KABUPATEN SRAGENBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat KepalaSKPD adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerahdi bidang air tanah.5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.3
Page 1: SALINANPERATURAN BUPATI SRAGENNOMOR
Page 5 and 6: 20. Badan adalah badan usaha baik b
Page 7 and 8: Bagian KetigaPelaksanaanPasal 7(1).
Page 9 and 10: Bagian KeenamPendayagunaanPasal 13(
Page 11 and 12: c. tahun terakhir sejak Surat Izin
Page 13 and 14: f. kondisi dan lingkungan air tanah
Page 15 and 16: (3) Biaya sistem informasi dimaksud
Page 17 and 18: PENJELASAN ATASPERATURAN BUPATINOMO
Page 19 and 20: huruf dAsas keterpaduan dan keseras
Page 21 and 22: Penyusunan rencana pengelolaan air
Page 23: Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup j

RENCANA PERBUP ABT (salinan)1.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?