RENCANA PERBUP ABT (salinan)1.pdf

PENJELASAN ATASPERATURAN BUPATINOMOR 10 TAHUN 2012TENTANGPENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN SRAGENI. UMUMAir tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan danpenghidupan rakyat Kabupaten Sragen, karena fungsinya sebagai salahsatu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Jawa Tengahcukup melimpah, tetapi tidak disetiap tempat terdapat air tanah sesuaidengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawahpermukaan tanah letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai dibawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah ataubatuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisanjenuh air (saturated zone ), lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), ataurongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah didaerah batu gamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungaiwaduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk atau danau dapatmengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaa air tanah harus dilakukansecara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanyaapabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrololeh kondisi geologis dan/atau kondisi hidroulik air tanah; mempunyaidaerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu systempembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan system akuifer.Berdasarkan kriteria tersebut sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan air tanahditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanahmeliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian daya rusakair tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian,kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yangberkelanjutan.Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yangdiselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan airtanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanahdisusun dan ditetapkan secara terintergrasi dalam kebijakan pengelolaansumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi, maupunkabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.Kebijakan pengelolaanair tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalamkebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan di tetapkan olehgubernur, atau bupati/walikota sebagai arahan dalam teknis pengelolaanair tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian dayarusak dan sistim informasi air tanah.17